Bulan: Maret 2021

Berita Golkar – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tak hanya membantu investasi sektor jumbo, tapi juga menolong pengusaha kecil dan menengah.

Karena target dari UU Cipta kerja adalah memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, sehingga kontribusi UMKM terhadap PDB naik jadi 65%.

UMKM menjadi sasaran, karena merekalah tulang punggung perekonomian di Indonesia. Penyebabnya, 90% badan usaha di Indonesia adalah bisnis kecil dan menengah. Jika UMKM dibantu, maka otomatis kondisi finansial negara akan membaik.

UU Cipta Kerja menjadi UU yang paling populer, karena mengatur banyak hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga UMKM.

Perubahan birokrasi diharapkan mempermudah kehidupan masyarakat, karena tak perlu lagi dipusingkan oleh peraturan yang memusingkan. Selain itu, jika pedagang dipermudah, akan membantu dalam menggulirkan kembali roda perekonomian di Indonesia.

Klaster unggulan dalam UU Cipta Kerja adalah klaster investasi. Karena uang dari para investor yang akan digunakan untuk membangkitkan kembali sektor perekonomian di Indonesia.

Dana ini bukanlah hutang, tetapi diberikan untuk proyek kerja sama dengan Indonesia. Tingkat keamanannya juga tinggi, karena diatur oleh lembaga pengelola investasi. Sehingga, dipastikan tidak ada kecurangan di dalamnya.

UU Cipta Kerja dibuat Pemerintah untuk menolong para pengusaha UMKM, agar bisnis mereka bisa bangkit lagi.

Bantuan dari Pemerintah berupa UU Cipta Kerja sangat disyukuri oleh pengusaha kecil dan menengah. Karena berkat klaster UMKM, ada kemudahan dalam mendapatkan izin usaha.

Dalam peraturan baru tersebut, UMKM dimasukkan dalam usaha resiko rendah. Sehingga, hanya butuh nomor izin berusaha (NIB), tanpa harus mengurus izin HO yang rumit dan mahal.

Jika sudah ada nomor izin berusaha, maka UMKM dianggap sebagai usaha yang legal. Mereka bisa mengekspor produknya, karena jika memasuki pasar internasional, harus punya izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah.

Sehingga, usaha para pebisnis UMKM akan makin maju, karena sudah memasuki ranah ekspor dan mendapat keuntungan dalam mata uang dollar.

Luhur Pradjarto, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar Lembaga Kementrian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memberi kemudahan bagi pelaku UMKM.

Karena mereka mendapatkan prioritas dalam pengadaan jasa pemerintah sebesar 40%. Sehingga, akan punya langganan tetap, dan biasanya di proyek ini pesanannya dalam jumlah besar.

Jika ada banyak pesanan dari dinas, maka pengusaha kecil dan menengah bisa tersenyum lagi, karena akan mendapat keuntungan yang cukup banyak.

Mereka bisa bangkit dari cobaan di masa pandemi, karena sebelumnya sepi pesanan saat daya beli masyarakat menurun. Saat ini, konsumen tetapnya adalah dinas, jadi sudah pasti akan dibayar dengan kontan.

Mengapa UMKM selalu dibantu oleh Pemerintah? Penyebabnya karena mayoritas pengusaha di Indonesia berlevel kecil dan menengah.

Bayangkan jika tidak ada bantuan dalam bentuk UU, maka usaha mereka akan mati merana. Saat bisnisnya sepi, malah terbentur oleh birokrasi yang membingungkan. Sudah jatuh tertimpa tangga.

Ketika UMKM dibantu, maka mereka bisa semangat melanjutkan bisnisnya, lalu efek positifnya adalah roda perekonomian bisa berjalan lagi.

Karena izin usaha UMKM bisa membuat bank dan lembaga peminjaman uang mempercayai mereka, lalu ada kredit yang dikucurkan. Dengan uang itu, maka bisnis bisa diperbesar dan mendapatkan keuntungan yang lumayan.

UU Cipta Kerja dirancang untuk membantu para pengusaha UMKM, melalui banyak perubahan peraturan. Birokrasi dipangkas sehingga izin usaha hanya butuh waktu 7 hari.

Selain itu, pengusaha UMKM hanya butuh NIB sebagai legalitas usaha, sehingga akan memudahkan mereka untuk melanjutkan bisnis.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 termasuk pengembangan kandidat Vaksin Nusantara.

Menurut Melki, mendukung pengembangan obat dan vaksin adalah satu langkah mewujudkan kemandirian di bidang farmasi yang juga untuk mempercepat akses dan ketersediaan obat dan vaksin yang dibutuhkan dalam masa pandemi.

Hal tersebut disampaikan Melki usai rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan jajaran Kementerian Kesehatan, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Kepala BPOM, Direktur Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Letjen TNI (Purn) Prof. Dr. dr Terawan Agus Putranto dan Prof. DR. C. A Nidom, drh, MS., membahas pengembangan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara, Rabu (10/3/2021).

“Untuk itu, Kemenkes dan Badan POM perlu memiliki political will dalam mendukung pengembangan vaksin dalam negeri (Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara-red) agar prosesnya sesuai dengan standar dan persyaratan Good Laboratory Practice (GLP), Good Manufacturing Practice (GMP) dan Good Clinical Practice (GCP) untuk memastikan khasiat, mutu dan keamanannya,” ujarnya

Selain itu, pihaknya juga mendesak Kemenkes dan Badan POM untuk berkoordinasi dengan Kemenristek/BRIN untuk terus mendukung dan melakukan pendampingan terhadap pengembangan kandidat vaksin buatan dalam negeri.

“Dengan tetap memperhatikan persyaratan wajib dalam proses pengembangan vaksin dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada demi memastikan khasiat, mutu, dan keamanannya,” pesan Melki.

Kepada Badan POM, Melki meminta untuk segera mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinis (PPUK) fase 2 bagi kandidat Vaksin Nusantara agar penelitian ini dapat segera dituntaskan selambat-lambatnya tanggal 17 Maret 2021.

“Jika sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak selesai, maka Komisi IX DPR akan membentuk tim mediasi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara Tim Peneliti Vaksin Nusantara dan Badan POM,” tegasnya.

Terakhir, Legislator Fraksi Partai Golkar itu meminta tim peneliti vaksin nusantara untuk menyampaikan perkembangan hasil uji klinis fase 1 kepada publik, guna menghindari kesimpangsiuran informasi terkait hasil uji klinis fase 1 kandidat Vaksin Nusantara.

“Kami juga minta Badan Litbangkes Kemenkes untuk terus memberi dukungan anggaran kepada peneliti kandidat Vaksin Nusantara,” tutupnya.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendukung rencana pengembangan Bullion Bank agar dikaji secara menyeluruh.

Menanggapi dari Pemerintah yang menyatakan tengah mengkaji pembentukan Bullion Bank atau bank emas. Dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan pekan lalu (4/3/2021), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan inisiasi pembentukan bank emas guna meningkatkan konsumsi emas yang tergolong masih rendah.

“Pembentukan bank ini diharapkan bisa memperkuat ekosistem industri jasa keuangan Tanah Air. Apalagi, kita ketahui bersama, Indonesia menyimpan potensi kekayaan mineral emas yang melimpah yang mencapai 30,2 juta ounces. Sehingga, begitu potensi ini dapat digali dan dikembangkan lebih lanjut, harapannya bisa memberikan manfaat yang besar,” kata Puteri melalui keterangan tertulisnya, dikutip, Rabu (10/3/2021).

Untuk diketahui, Bullion Bank merupakan bank yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan logam mulia seperti emas, perak, maupun logam mulia lainnya.

Dalam paparannya, Menko Perekonomian menjelaskan bahwa pembentukan bank tersebut dapat bermanfaat dalam mendukung pengelolaan emas dalam negeri.

Terlebih, selama ini Indonesia juga dikenal sebagai salah satu pemain besar emas dunia dengan produksi emas mencapai 130 juta ton per tahun sepanjang 2020 lalu.

“Tahun lalu, ekspor emas mencatat kinerja positif yang mencapai 5.280 juta dolar AS. Tetapi, kita pun juga dihadapkan dengan tren impor emas yang juga meningkat. Sehingga, ketika bank emas ini nantinya dibentuk, kita pun juga harus mendorong industri hilir emas agar dapat mengoptimalkan pengolahan komoditas emas dalam negeri, baik untuk investasi maupun perhiasan misalnya,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Puteri pun menambahkan agar Pemerintah juga mempelajari praktik terbaik atas pengembangan bank emas dari berbagai negara.

“Praktik ini sudah lazim di dunia. Sehingga, benchmarking saya kira perlu dilakukan untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman terkait bank emas ini. Mulai dari regulasi, model bisnis, manajemen risiko, kelembagaan, hingga mekanisme pengawasannya. Termasuk mempertimbangkan nilai manfaat yang akan dihasilkan pada pasar, industri, dan masyarakat secara umum,” tegasnya.

Menutup keterangannya, meski investasi pada instrumen emas dinilai relatif aman, legislator dapil Jawa Barat VII itu mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan volatilitas dan pergerakan pasar emas maupun barang berharga lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan pendirian bank emas di Tanah Air.

“Meski harga emas cenderung naik selama pandemi, tetapi kita tetap perlu waspada akan fluktuasi harga akibat disrupsi pasar global seiring pergerakan instrumen investasi lain, dinamika geopolitik, serta kondisi pandemi saat ini. Tetap diperlukan kehati-hatian dan kajian menyeluruh dengan melibatkan perspektif berbagai entitas seperti BI, OJK, LPS, pakar, industri, dan masyarakat,” tutup Puteri.

Berita Golkar – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan langkah kader-kader Partai Golkar yang mulai mengajukan Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 sudah tepat.

“Sudah tepat. Artinya Golkar jauh-jauh hari sudah mengajukan Airlangga sebagai Capres 2024 yang akan datang,” kata Ujang saat dihubungi, Selasa (9/3/2021).

Ujang berpendapat meskipun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih lama, namun pengajuan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024 merupakan hal yang baik dan juga bagus untuk masyarakat agar bisa menilai.

Selain itu, menurutnya hal tersebut bisa membuat kader Partai Golkar solid menuju Pemilu 2024.

“Ini hal baik, karena rakyat akan terus menilai Airlangga sejak saat ini dan ke depan. Rakyat bisa menilai kinerja dan mempelajari track record-nya dengan baik, agar tak memilih kucing dalam karung,” ujar Ujang.

“Dan mungkin juga agar kader Golkar solid mensukseskan Airlangga sebagai Capres,” sambung Ujang.

Terkait peluang Airlangga Hartarto di 2024, Dosen Politik Universitas Al-Azhar ini menilai Airlangga Hartarto memiliki peluang yang bagus sebagai Capres di 2024, karena tidak ada calon inkumben pada Pilpres 2024.

“Soal kans, semuanya punya kans, termasuk Airlangga. Karena kita tahu di 2024 tak ada incumbent. Jadi, pertarungan bebas,” jelas Ujang.

Wacana pengajuan nama Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024 makin mencuat di Golkar pasca Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar pada 5-6 Maret di Jakarta.

Meski secara resmi tidak ada deklarasi ataupun pengumuman pencapresan, namun Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia sempat mengatakan, Rakernas dan Rapimnas Partai Golkar yang menunjukkan aspirasi dari arus bawah yang menginginkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk dicalonkan sebagai Capres.

Senior Partai Golkar Agung Laksono juga telah mendeklarasikan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024.

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 ini meminta Airlangga Hartarto, agar siap menjadi Capres 2024, karena merupakan kader terbaik Partai Golkar.

“Kosgoro 1957 mendesak Partai Golkar untuk segera mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai kader terbaik Partai Golkar menjadi Calon Presiden pada Pemilu 2024,” kata Agung Laksono usai Mubes IV Kosgoro 1957 di Cirebon, Minggu (7/3).

“Mas Airlangga harus bersedia dan siap menjadi Capres pada Pemilihan Presiden 2024. Bukan hanya sosialisasi dalam bentuk baliho spanduk, billboard tapi juga menjelaskan prestasi dari Mas Airlangga,” tambah Agung Laksono.

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Adde Rosi Khoerunnisa berkomitmen untuk terus mendorong pemenuhan kebutuhan perempuan atas hak asasi manusia (HAM).

Menurut Adde, hal ini sudah merupakan tugas dari para legislator di DPR RI dan DPD RI sebagai lembaga yang memiliki legitimasi untuk membuat peraturan perundang-undangan.

Saat menjadi pembicara dalam talkshow bertema ‘Refleksi Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Sensitivitas Gender dalam Ekosistem Hukum Nasional’ yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI).

Adde mengatakan pemenuhan kebutuhan perempuan atas HAM perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk salah satunya dari kaum laki-laki.

“Bagaimana kaum laki-laki itu bisa memberikan kelegowoan bagi kami perempuan untuk bisa meningkatkan aktualisasi diri memberikan kepercayaan diri dan bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan,” kata Adde di Gedung Nusantara V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Di sisi lain, Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI itu mengungkapkan bahwa KPP-RI mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dapat segera disahkan pada tahun 2021 ini.

“Bu Ketua DPR RI, Saya, dan juga seluruh kawan-kawan di DPR dan DPD fokus sekali dengan penyelesaian RUU PKS ini. Berbagai macam komunikasi, silaturahmi bahkan workshop seperti ini kami lakukan guna mengupas habis bagaimana RUU PKS ini agar bisa segera terealisasi menjadi undang-undang,” ungkapnya.

Ke depannya, ia menyatakan, KPP-RI akan terus mendukung hal-hal terkait pemenuhan hak asasi perempuan di dalam undang-undang.

“Kami mempunyai niat dan tujuan agar urusan perempuan dan anak ini bisa diakomodir melalui perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia ini,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Berbicara mengenai maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagai Anggota Komisi III DPR RI, Adde berharap keberadaan polwan di kepolisian dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Pasalnya selama ini masih banyak korban-korban perempuan yang masih belum nyaman ketika harus melapor ke kepolisian.

“Harapan kami, Bapak Kapolri dalam posisi sekarang ini bisa meningkatkan dukungan terhadap kuantitas dan kualitas polwan di masing-masing kepolisian di tingkat daerah,” pungkas politisi dapil Banten I itu.

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar selaku Menko Perekonomian dan Ketua Komite PC-PEN mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (10/3).

Jokowi dan Airlangga didampingi Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 08.00 WIB.

Presiden Jokowi diagendakan meninjau pelaksanaan vaksinasi massal seniman dan budayawan Yogyakarta, Kantor Gubernur Jawa Tengah, ulama, tokoh lintas agama, dan para santri Jawa Tengah.

“Vaksinasi saya harapkan, seniman bisa terlindungi dari Covid-19,” kata Jokowi di lokasi, Rabu, 10 Maret 2021.

Jokowi mengatakan ada 517 seniman yang disuntik vaksin. Ratusan seniman itu berasal dari berbagai bidang seni. Ia mengatakan situasi pandemi Covid-19 sangat menyulitkan sejumlah kalangan masyarakat, termasuk pekerja seni karena adanya larangan berkerumun.

Menurut Jokowi, Pemerintah harus membantu merawat seniman agar bisa berkesenian. Ia meminta para pekerja seni tidak berhenti berkarya meski Pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

Diharapkan dunia seni yang ada di Yogyakarta bisa kembali hidup setelah adanya program vaksinasi untuk melindungi masyarakat dari paparan virus Covid-19.

“Baik seniman musik, tari, seni rupa, pelukis, seni tradisional, modern, semua divaksinasi. Semua berjalan lancar,” jelasnya.

Berita Golkar – Ketua Golkar Institute, TB Ace Hasan Syadzily menyatakan, kesiapannya untuk melanjutkan program Golkar Institute sebagaimana amanah Rapimnas Partai Golkar 2021.

Golkar Institute merupakan program sekolah partai di bidang Pemerintahan dan kebijakan publik. Namun, sarana pendidikan ini nantinya tak hanya berlaku khusus kader partai saja, tapi masyarakat umum.

“Insya Allah bulan depan kita akan menyelenggarakan executive education for young political leaders. Kursus ini akan dibuka untuk umum dengan persyaratan dan proses seleksi yang ketat. Ini merupakan bagian dari pendidikan politik agar kita memiliki kader yang tangguh dan memiliki kemampuan dalam berorganisasi dalam Pemerintahan, ” ungkap TB Ace saat dihubungi wartawan, Selasa (9/3).

“Untuk program studi S2, rencananya pertengahan tahun ini akan dibuka. Saat ini, sedang dalam proses perizinan pembukaan program studinya, ” imbuhnya.

Untuk program Pascasarjana, bidang Kebijakan Publik, Golkar Institue akan mendapat asistensi dari beberapa akademisi dari Lee Kwan Yew School of Public Policy. Namun, dalam penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sendiri oleh Golkar Institute.

“Masyarakat nanti bisa mengikuti melalui website kami dan terbuka untuk umum, ” ujarnya.

Golkar Institue merupakan institusi pendidikan partai yang fokus pada bidang Pemerintahan dan kebijakan publik dengan menekankan keahlian pada 3 pilar: politik, ekonomi dan kepemimpinan.

Program yang dilaksanakan Golkar Institute antara lain kursus singkat bagi kader-kader partai tentang Pemerintahan dan kebijakan publik, menyelenggarakan pendidikan S2 bidang Pemerintahan dan kebijakan publik, public lecture dan kajian-kajian tentang good governance.

“Bulan kemarin kita telah menyelenggarakan pendidikan Eksekutif bagi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih dari partai Golkar. Mereka dibekali dengan berbagai macam pengetahuan tentang Pemerintahan dan kebijakan publik agar mereka menguasai bidang itu sebelum memimpin daerahnya, ” terangnya.

Sebelumnya, saat penutupan Rapimnas Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan, salah satu keputusan Rapimnas program ‘Golkar Institute‘ akan tetap dilaksanakan ke depannya.

Program tersebut menurut Airlangga, akan terus dipersiapan untuk pelatihan para pemimpin-pemimpin Partai Golkar ke depannya. Mulai dari tingkat pusat, Kabupaten/Kota, hingga pemimpin di Eksekutif maupun di Legislatif.

Airlangga menegaskan bahwa program pelatihan di Golkar Institute ini sangat penting agar para kader partai Golkar yang menjadi pemimpin bisa memiliki pemahaman yang komprehensif.

Baik untuk menyusun perencanaan pembangunan, kebijakan publik, maupun penyusunan anggaran yang terkait di daerahnya masing-masing, serta juga paham atas tata kelola Pemerintahan yang baik.

“Sehingga ini akan menjadi kunci ke depan bahwa partai Golkar yang kadernya ditempatkan di berbagai tempat, baik Eksekutif atau Legislatif bisa menjadi panutan bagaimana menjalankan Pemerintahan yang baik,” ujar Airlangga.