Bulan: Maret 2021

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan salah satu bagian dan langkah dalam penyempurnaan sistem politik dan demokrasi Indonesia.

“Komisi II DPR sejak awal berusaha petakan masalah yang perlu diperbaiki dalam menyempurnakan sistem politik dan demokrasi, tidak hanya bicarakan sistem pemilu dan revisi UU Kepemiluan, namun bagian dari penyempurnaan sistem politik dan demokrasi,” kata Doli dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis Revisi UU Pemilu” yang dilaksanakan secara daring, Kamis lalu, dikutip Jum’at (5/3/2021).

Karena itu, Doli menjelaskan Komisi II DPR sudah menyusun 8 Rancangan UU (RUU) yang masuk dalam tahap 1 penyempurnaan sistem politik dan demokrasi.

Delapan RUU tersebut, menurut dia, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan kedua revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, keduanya disatukan dalam satu draf revisi UU Pemilu.

“Lalu revisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; RUU MD2 yaitu terkait susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPD RI; kelima revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” ujarnya lagi.

Dia menjelaskan, keenam adalah RUU tentang DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota; ketujuh revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; dan kedelapan adalah RUU tentang Hubungan Kekuasaan Pusat dan Daerah.

Dia berharap delapan RUU tersebut sudah selesai pada keanggotaan DPR 2019-2024, sehingga setelah 2024, Indonesia sudah memiliki sistem politik yang lebih baik dan sempurna.

Doli menjelaskan, Komisi II DPR mengambil inisiatif agar RUU Pemilu menjadi pembuka bagi upaya penyempurnaan sistem politik dan demokrasi karena menjadi “entry poin” semua produk politik.

“Kami memang ingin membahas RUU Pemilu lebih awal, sehingga bisa melibatkan stakeholder secara luas, masukan aspirasi, dan waktu memadai untuk melakukan penyempurnaan,” ujarnya lagi.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Komisi II DPR tidak ingin revisi UU Pemilu dilaksanakan ketika mendekati pelaksanaan pemilu, karena akan sarat kepentingan dan terkadang mengabaikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Namun Doli menjelaskan, situasinya saat ini adalah pemerintah telah mengambul sikap untuk tidak membahas RUU Pemilu di tahun 2021, dan mayoritas fraksi di DPR menyatakan sikap yang sama dengan pemerintah.

“Pemerintah sudah ambil keputusan bahwa pembahasan RUU Pemilu tidak dibahas tahun ini dan sudah jadi keputusan mayoritas fraksi, karena pertimbangan energi bangsa ini difokuskan untuk penanganan pemulihan ekonomi dan Covid-19,” katanya lagi.

Doli mengatakan meskipun UU Pemilu tidak bisa dilakukan revisi tahun ini, namun penyempurnaan aturan sistem politik dan demokrasi Indonesia wajib dilakukan pada saat yang memungkinkan.

Dia menilai, langkah perbaikan sistem politik dan demokrasi hanya persoalan waktu, dan harus dipersiapkan secara matang, sehingga ketika waktunya telah tepat maka bisa dilakukan penyempurnaan bagi perkembangan politik dan pemilu Indonesia yang lebih baik.

Berita Golkar – Partai Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2021 pada Jumat (5/3/2021) hingga Sabtu (6/3/2021). Rapimnas akan digelar secara fisik dan virtual dengan tema ‘Golkar Optimis Indonesia Sehat dan Sejahtera’.

Ketua Panitia Pengarah Rapimnas Golkar Adies Kadir mengatakan, Rapimnas tersebut akan menghasilkan sikap politik Partai Golkar yang akan disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Di akhir Rapimnas nanti setelah mendengarkan masukan-masukan seluruh pimpinan-pimpinan DPD Partai Golkar provinsi seluruh Indonesia, diakhiri dengan satu pernyataan politik Ketua Umum terkait dengan situasi dan kondisi terkini,” kata Adies dalam konferensi pers, Kamis (4/3/2021).

Adies menuturkan, ada sejumlah isu yang akan dibahas dalam Rapimnas tersebut, antara lain persiapan menjelang pemilihan Legislatif, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah berikutnya.

Adies mengatakan, Rapimnas akan membahas strategi-strategi untuk memenangkan Pileg, Pilpres, dan Pilkada mendatang. Adies juga tidak menutup kemungkinan apabila pernyataan politik yang disampaikan Airlangga nantinya berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Ia menyebut, pernyataan politik Airlangga akan bergantung pada masukan-masukan yang diterima dari daerah maupun organisasi sayap Partai Golkar.

“Kita tunggu saja di Rapimnas nanti perkembangannya, apa yang akan disampaikan Ketua Umum sebagai pernyataan politik tersebut,” ujar Adies.

Di samping isu-isu pemilu, Adies mengatakan, Rapimnas juga akan membahas sejumlah isu maupun program-program di internal Partai Beringin.

Beberapa di antaranya adalah peluncuran Golkar Institute, Yellow Clinic atau Klinik Kuning, serta membahas perubahan beberapa peraturan administrasi internal partai.

Adapun Rapimnas Partai Golkar akan digelar secara online maupun offline di mana pengurus DPD tingkat provinsi akan hadir langsung sementara pengurus DPD tingkat dua dan organisasi sayap mengikuti secara daring.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendesak Pemerintah segera mengantisipasi penyebaran mutasi virus tersebut varian baru Covid-19 dengan kode B117.

Hal tersebut disampaikan oleh Putkom sapaanya seusai merespon Pemerintah yang secara resmi mengonfirmasi dua kasus mutasi virus Covid-19 dengan kode B117 asal Inggris yang ditemukan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

“Varian baru ini disebut lebih cepat menular, sehingga respons sigap melalui pengetesan dan pelacakan perlu segera dilakukan secara masif guna mencegah angka penularan. Apalagi sebelumnya, Kabupaten Karawang sempat menjadi zona merah di awal tahun ini karena klaster penularan di kawasan industri,” kata Putkom, Kamis, (4/3/2021).

Legislator dapil Jawa Barat VII yang mencakup Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta menjelaskan, ancaman inilah yang harus diwaspadai dan memerlukan sinergi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Putkom menambahkan, bahwa kecepatan penanganan varian baru virus ini juga dapat berpengaruh terhadap peran strategis dan kontribusi Kabupaten Karawang dalam mengungkit perekonomian Jawa Barat dan nasional.

“Perlu juga diingat bahwa daerah ini memiliki keunggulan kompetitif sebagai salah satu pusat aglomerasi industri terbesar di Indonesia yang turut menjadi kontributor utama ekonomi Jawa Barat. Di mana, provinsi ini juga menopang hampir 15 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Oleh karenanya, keberhasilan penanganan penyebaran mutasi virus di Kabupaten Karawang tentunya akan berdampak pula pada laju perekonomian daerah dan nasional,” tegas Putkom.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini turut meminta, Pemerintah untuk segera mengembangkan penelitian secara mendalam terhadap perkembangan, risiko, dan bahaya dari varian baru virus ini.

Baik dengan belajar dari pengalaman Inggris maupun negara lain yang juga menerima sebaran mutasi virus, serta dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi maupun lembaga penelitian di Indonesia.

“Tujuannya supaya kita bisa mengetahui metode apa yang paling efektif dan dibutuhkan untuk mencegah eskalasi penularan varian baru virus ini. Terutama, sejauh mana efektivitas vaksin saat Ini dapat melindungi diri dari mutasi virus tersebut,” ungkap Putkom.

Putkom pun berharap masyarakat di daerah pemilihannya untuk tetap tenang dalam menghadapi tantangan varian baru virus Covid-19 ini.

“Waspada dan hati-hati memang wajib, tetapi masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir berlebih. Saat ini program vaksinasi Covid-19 sedang berjalan. Selain itu, kita tetap harus disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Dengan menjaga kesehatan diri, tentunya kita juga menjaga keluarga dan orang-orang sekitar,” tutup Putkom.

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengizinkan investasi minuman keras atau miras di empat wilayah di Indonesia.

Pasca mendengar berbagai masukan dari ulama, organisasi masyarakat (ormas), tokoh-tokoh agama dan juga dari daerah.

“Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden.

Tak lama berselang usai konferensi pers berbagai kalangan pun memberikan apresiasi atas keputusan Jokowi, termasuk pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo terkait pembatalan Perpres yang di dalamnya mengatur izin investasi miras.

“Saya patut memberikan apresiasi kebijakan Presiden Jokowi tersebut karena memang minuman keras lebih banyak membawa dampak negatif,” kata Azis dalam siaran pers kepada wartawan dikutip Rabu (3/3/2021).

Ia menyarankan ke depannya Pemerintah harus lebih mengutamakan masukan dari para pakar dan tokoh masyarakat dalam menentukan kebijakan. Azis juga meminta Pemerintah harus memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai aspek, seperti kesejahteraan masyarakat, sosial, ekonomi dan kesehatan.

“Pemerintah juga harus lebih memperhatikan dan mendukung investasi yang lebih membawa hal positif dan membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap para pekerja yang saat ini banyak menganggur,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

Politisi Partai Golkar itu menilai peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat diharapkan demi mendukung dan mempermudah investasi di setiap daerah.

Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan dengan membantu mempermudah izin serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, He­tifah Sjaifudian, meminta Pemerintah memastikan guru honorer juga mendapat­kan vaksinasi Covid-19 demi menghindari terjadinya pem­bedaan status dalam dunia pendidikan.

Apalagi, seba­nyak 5,8 juta pendidik dan kependidikan mendapatkan prioritas vaksinasi pada tahap kedua.

“Jangan sampai terjadi pem­bedaan status, karena semua sama-sama langsung bertatap muka dengan masyarakat. Data Pokok Pendidikan (Da­podik) harus akurat, jangan sampai ada yang tidak menda­patkan karena permasalahan administrasi,” ujar Hetifah dikutip dari salah satu media pemberitaan, Rabu (3/3/2021).

Ia berharap dengan mulai berjalannya vaksinasi, maka belajar tatap muka bisa se­gera berjalan normal. Sebab, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sudah berlangsung se­tahun ini akibat pandemi Covid-19 menimbulkan banyaknya kesenjangan.

Meski begitu, Hetifah meng­ingatkan agar segenap guru, dosen dan tenaga kependidi­kan tetap harus menjalankan protokol kesehatan, seperti melalui sistem sif, menjaga jarak meja dan wajib meng­gunakan masker bagi masy­arakat luas.

Hetifah juga berharap orang tua dan institusi pendidikan terus menerapkan protokol kesehatan. Terakhir, ia menekankan seluruh stakeholder terus memantau per­kembangan program vaksi­nasi.

“Komisi X DPR RI menging­atkan seluruh jajaran stake­holder terus melihat per­kembangan. Kita lihat bebe­rapa bulan ke depan, bagai­mana efektivitas vaksin ini dalam menghambat penye­baran virus. Semoga semua berjalan lancar,” terang Politisi Partai Golkar itu.

Sekadar diketahui, Pemerin­tah mulai melakukan vaksi­nasi pada Rabu (24/2) di SMAN 70 Jakarta. Vaksinasi tersebut diharapkan rampung pada Juni 2021 dan pada Juli 2021 kegiatan belajar mengajar sudah bisa digelar tatap mu­ka.

Berita Golkar – Survei Microsoft terkait tingkat kesopanan digital dari pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya menunjukkan bahwa warganet Indonesia paling tidak sopan di Asia Tenggara.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai hal ini patut menjadi perhatian dan mendorong warganet Indonesia untuk berbenah diri.

“Ini patut menjadi perhatian dan sewajarnya mendorong kita untuk introspeksi. Kami cukup prihatin dengan hasil temuan Microsoft dalam Digital Civility Index (DCI) ini. Survey ini sudah diadakan 5 tahun berturut-turut dan untuk tahun ini penilaian untuk Indonesia justru turun menjadi yang terbawah di Asia Tenggara,” ujar Christina, dikutip dari salah satu media pemberitaan, Rabu (3/3/2021).

Politikus Golkar itu lantas mencermati pula adanya peningkatan persebaran hoaks, penipuan hingga ujaran kebencian atau hate speech dalam survei itu.

Menurutnya, hasil survei itu dapat menjadi alarm peringatan bagi Tanah Air khususnya terkait masalah bullying.

“Sebab 47% dari 503 responden survey di Indonesia mengaku pernah terlibat di dalamnya, sementara 19% justru pernah menjadi korban,” jelasnya.

Lebih lanjut, Christina mengaku menyambut baik inisiatif Kemenkominfo yang akan membentuk Komite Etika Berinternet (Net Ethics Committee) untuk merumuskan panduan praktis budaya serta etika berinternet dan bermedsos.

“Kami di Komisi I yang salah satunya membidangi Komunikasi dan Informatika siap mendukung dan membantu mensosialisasikan panduan ini,” tandas Christina.

Sebelumnya diberitakan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komputer di AS, Microsoft, melaporkan hasil studi tahunannya, “Civility, Safety, and Interactions Online 2020″. Hasil ini dirilis bersamaan dengan temuan dari Digital Civility Index ( DCI) 2020.

Studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesopanan digital dari pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya.

Mengutip dari salah satu media pemberitaan (26/2/2021), studi ini dilakukan dengan metode survei yang melibatkan 16.000 responden di 32 wilayah.

Survei tersebut mencakup responden remaja sampai orang dewasa tentang interaksi online mereka dan pengalaman mereka menghadapi risiko online.

Pelaksanaan survei ini berlangsung sejak April hingga Mei 2020.

Disebutkan bahwa riset ini mencakup 9 wilayah Asia-Pasifik (APAC), yaitu Australia, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

Terkait topik kesopanan digital, Regional Digital Safety Lead, Asia-Pasifik, Microsoft, Liz Thomas menyampaikan, kesopanan digital dinilai sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong interaksi online yang positif.

Hal ini juga didukung situasi pandemi yang memungkinkan masyarakat lebih sering mengakses inetrnet.

“Melalui peringatan Safer Internet Day ini, kami diingatkan bahwa Pemerintah, organisasi, dan individu memiliki peran dalam membantu menjadikan internet tempat yang lebih baik untuk bekerja dan bermain,” ujar Thomas.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menyatakan Indonesia konsisten menerapkan asas-asas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dalam menyikapi perkembangan dinamika politik di Myanmar.

“Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar, dan sebagai negara sahabat dan juga sesama keluarga besar ASEAN, kita harapkan agar situasi politik dalam negeri Myanmar dapat kembali pulih,” kata Azis dikutip dalam keterangan pers Selasa (2/3/2021).

Azis menilai segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan. Ia ber harap semua pihak dapat menahan diri serta mengedepankan dialog agar tetap dalam kerangka demokrasi yang selalu mengedepankan aspek kemanusiaan (humanity).

“Pemerintah untuk terus mengupayakan segala langkah-langkah agar proses demokrasi di Myanmar dapat kembali ke arah sebagaimana mestinya dan tidak berkembang menjadi isu geopolitik baru di kawasan Indonesia-Pasifik,” kata Azis.

Politikus Golkar itu menjelaskan bahwa Myanmar merupakan keluarga besar ASEAN yang secara geografis sangat strategis. Oleh karena itu, kata dia, segala upaya Kementerian Luar Negeri dalam konteks Myanmar justru adalah karena rasa persaudaraan yang kuat antara masyarakat Indonesia dan Myanmar secara khusus serta Myanmar dan ASEAN secara umum.

“Ini penting untuk dipahami agar tidak muncul asas praduga yang salah. Persoalan domestik di Myanmar dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan semangat Piagam ASEAN,” kata Azis.

Menurut Azis, rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional menjadi relevan dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Hal ini berlaku untuk hubungan antarbangsa maupun hubungan aktor negara dengan masyarakatnya.

“Indonesia akan selalu ada untuk Myanmar dan perlu memerankan peranan yang lebih besar dalam mereda gejolak-gejolak geopoltik maupun dampak ekonomi yang dapat timbul dari isu Myanmar,” kata legislator dapil Lampung II itu.