Bulan: Maret 2021

Berita Golkar – Pemerintah membuat sejumlah kelonggaran untuk masyarakat selama penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro tahap ke-4, 23 Maret hingga 5 April 2021.

Salah satu di antaranya adalah kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sudah dapat dilakukan secara terbatas.

Namun, kelonggaran itu terbatas hanya berlaku untuk perguruan tinggi, yakni universitas dan akademi. Kegiatan belajar – mengajar itu dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan berbasis Perda/Perkada, dengan penerapan Protokol Kesehatan secara ketat.

“Namun, untuk sekolah di bawah SMA dan SMK masih harus dilakukan secara daring atau online,” ungkap Ketua KPC PEN Airlangga Hartarto, dalam konferensi perpanjangan PPKM Mikro yang dilakukan secara virtual pada Jumat (19/3/2021).

Kegiatan tersebut akan terus dimonitor dengan protokol kesehatan secara ketat seraya tetap melanjutkan program vaksinasi untuk guru dan dosen.

Selain memberikan kelonggaran, Pemerintah lewat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), juga mengumumkan penambahan daerah yang memberlakukan PPKM Mikro.

Jika, selama tahap ke-3 terdapat 10 provinsi, maka pada tahap ke-4 ditambah menjadi total 15 provinsi.

Lima provinsi yang harus menjalankan PPKM Mikro tersebut antara lain, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.

“Kebijakan ini diambil berdasarkan empat parameter yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ucap Airlangga.

Pertama, Tingkat Kasus Aktif di atas rata-rata nasional. Kedua, Tingkat Kesembuhan di bawah rata-rata nasional. Ketiga, Tingkat Kematian di atas rata-rata nasional. Keempat, Tingkat Keterisian Rumah Sakit (BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas rata-rata nasional.

Parameter penetapan daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) yang menerapkan PPKM Mikro masih sama, yaitu minimal memenuhi salah satu dari empat kriteria tersebut.

Kriteria Zonasi Risiko di tingkat RT dan skenario pengendalian juga masih sama, yaitu terbagi ke dalam Zona Merah, Oranye, Kuning dan Hijau dengan mendasarkan pada jumlah rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir.

Selain itu, ada Skenario Pengendalian dengan pemberlakuan PPKM tingkat RT (Rukun Tetangga) dan PPKM Rumah Tangga.

Selain melonggarkan kegiatan belajar dan mengajar secara terbatas, Pemerintah juga mengizinkan kegiatan seni budaya.

Namun, kegiatan ini dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas dan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Pelaksanaan PPKM Mikro di 10 provinsi selama ini sudah mampu mengerem penambahan kasus positif karena di semua provinsi menunjukkan tren penurunan kasus yang signifikan,” tambah Airlangga yang juga Menko Perekonomian RI.

Dalam pelaksanaan kampanye 3 M, terutama memakai masker juga menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Dari 423 Kabupaten/Kota hanya terdapat 17,97 persen daerah yang tingkat kepatuhannya di bawah 60 persen.

Airlangga juga menyatakan jika tingkat kepatuhan tinggi lebih dari 90 persen sudah terdapat di 115 Kab/Kota (27,19 persen).

Sementara, terdapat 144 kab/kota (34,04) persen dengan tingkat kepatuhan 76-90 persen. Hanya 88 Kab/Kota (20.8 persen) yang memiliki tingkat kepatuhan 61-75 persen.

Berita Golkar – Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Kajiyama Hiroshi, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Jepang mengharapkan dengan UU ini, iklim usaha di Indonesia akan semakin baik pada masa mendatang.

Selain itu, Pemerintah Jepang juga berharap UU Ciptaker mampu memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan transparansi. Hal-hal itulah yang selama ini diharapkan oleh pelaku usaha Jepang yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kajiyama saat menerima kunjungan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dalam pertemuan ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ingin mempererat kerja sama industri dengan Jepang.

Agus juga berharap kunjungan ini dapat mendorong peningkatan investasi yang berasal dari Negeri Sakura tersebut.

Dalam kunjungan kerja ke Jepang beberapa waktu lalu, Menperin Agus membicarakan hal-hal strategis terkait hubungan kedua negara.

“Dengan Menteri Kajiyama, kami membahas pengembangan kerja sama New Manufacturing Industrial Development Center (New MIDEC) di bawah kerangka kerja sama bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA),” ujar Menperin di Jakarta, Kamis kemarin, dikutip Jumat (19/3/2021).

“Menteri Kajiyama juga memuji kebijakan relaksasi PPnBM yang dianggap dapat mendorong kemudahan investasi bagi industri Jepang yang akan masuk ke Indonesia,” ungkap Menperin.

Produk otomotif Jepang yang selama ini mendominasi pasar Indonesia, termasuk pihak yang diuntungkan. Oleh karena itu, Menperin berharap agar Pemerintah Jepang mendorong perusahaan Jepang untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia.

Kedua Menteri juga membahas tentang emisi zero (carbon neutral) yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2050 oleh Jepang. Dengan kebijakan tersebut, Indonesia perlu menyusun roadmap untuk tujuan yang sama.

“Dalam hal ini, kami harus menggunakan strategi yang sesuai, karena selain menekan emisi karbon serendah-rendahnya, termasuk lewat program LCGC (low-cost green car) dan mengarah ke EV (electric vehicle), kami juga tetap harus jaga investasi yang sudah berjalan di Indonesia,” tambah Menperin.

Dalam mengembangkan rencana tersebut maka diperlukan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga dalam mengelola industri, khususnya otomotif.

Kebijakan Pemerintah Indonesia sudah berjalan, antara lain penerapan mandatory biodiesel (B30) yang juga terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit dan sumber energi terbaru dan terbarukan.

“Kemenperin mendorong pengelolaan industri otomotif secara bijak, namun kami sepakat dengan upaya pencapaian target carbon neutral,” ucap Agus.

Kesimpulan dalam pertemuan kedua Menteri, Agus menyatakan Indonesia perlu menerapkan inovasi teknologi seperti yang dilakukan di Jepang.

Hal ini penting untuk memelihara kontinuitas yang merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan investor di dalam negeri.

“Semoga kerja sama industri, ekonomi dapat segera bertambah erat, khususnya dalam hal program kerja sama New MIDEC, ungkapnya.

Industri Petrokimia

Dalam pertemuan itu, juga disampaikan salah satu perusahan Jepang, Sojitz Corporation, menyatakan tertarik dan akan berkolaborasi dalam proyek industri petrokimia berbasis gas di Teluk Bintuni, Papua.

Menperin menyampaikan perkembangan proyek kawasan industri petrokimia terbesar di Indonesia. Dengan potensi sumur gas sekitar 7,9 Terracubicfeet (TCF), KI Teluk Bintuni akan menjadi kawasan industri petrokimia terbesar seluas 2.000 hektare.

“Kami meminta kepada Pemerintah Jepang melalui METI agar dapat mendukung rencana tersebut, dan agar mendorong industri pionir di Jepang untuk berinvestasi pada industri soda ash, yang merupakan hilirisasi ammonia,” tutur Agus.

Sementara Menteri Kajiyama menanggapi, ketahanan rantai pasok dan peningkatan investasi merupakan fokus yang dapat ditingkatkan pada masa pandemi ini.

Proyek Bintuni menurutnya sangat menarik dan pihaknya memberikan dukungan kepada Indonesia dalam pengembangan kawasan tersebut.

“Investasi yang dilakukan Sojitz dan konsorsiumnya, dapat memberi dampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan di RI,” ujar Agus.

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo berpendapat rencana Pemerintah mengenai impor beras satu juta ton tahun ini adalah bentuk antisipasi dan pemenuhan terhadap amanat konstitusi negara.

“Jadi, impor ini diperuntukkan untuk cadangan dan bukan langsung didistribusikan di pasar. Rencana ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu waktu terjadi defisit pasokan di masyarakat,” katanya dalam siaran pers, Jumat (19/3/2021).

Beras yang akan diimpor Pemerintah, rencananya tak akan digelontorkan ke pasar pada saat panen raya sekitar bulan April. Namun akan disimpan dan digunakan untuk menambah cadangan. Dalam hal ini Pemerintah menyebutnya sebagai “iron stock”.

Menurut Firman penduduk Indonesia saat ini jumlahnya 270 juta. Untuk itu, diperlukan adanya jaminan pangan.

Pemerintah tidak boleh mengabaikan mengingat itu adalah amanat konstitusi bahwa “pangan harus tersedia oleh negara” dan pangan adalah “hak asasi manusia”.

Ia juga menyetujui pandangan yang disampaikan oleh Pemerintah karena masuk akal dan benar seperti diamanatkan dalam UU pangan.

Dalam UU Cipta Kerja tentang impor pangan, juga masih diperbolehkan. Ini diperlukan guna memenuhi cadangan atau stok pangan nasional. Hal penting agar tidak terjadi kekosongan pasokan dan menimbulkan gejolak harga di pasar.

Langkah Pemerintah tersebut menjadi sangat penting dan dibenarkan karena data stok pangan yang disampaikan Bulog masih bersifat sementara. Bulog sebelumnya menyatakan jika serapan beras sampai dengan April 2021 masih dalam bentuk harapan panen akan datang.

“Ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak,” tambah Firman.

Terlebih lagi, berdasarkan resume dipaparkan dalam penjelasan rapat dengan Bulog bersama Baleg bahwa stok mereka sebanyak 883.585 ton terdiri dari beras CBP 859.877 ton dan beras Kom 23.708 ton merupakan kebutuhan penjualan KPSH Bulog.

“Waktu masih panjang sampai April dan ini baru Maret, apalagi kita harus tau persis apakah stok disampaikan Bulog akurasinya benar atau tidak. Karena saya meyakini stok beras dimiliki Bulog itu keberadaannya di gudang mana dan berapa kerusakan yang ada. Data penting itu belum dijelaskan oleh Bulog,” tutur politikus Golkar yang membidangi masalah pertanian ini.

Firman juga mendesak Komisi IV DPR segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengecek di gudang-gudang Bulog tersebut agar ada kepastian.

Data beras di Gudang Bulog menjadi penting karena akan menggambarkan cadangan pangan sebenarnya yang dimiliki oleh Pemerintah.

Berita Golkar – Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai lembaga pendidikan politik bentukan Partai Golkar, Golkar Institute, akan membuat pengambilan kebijakan partai lebih berdasar pada saintifik.

Arya mengatakan Golkar Institute akan memiliki posisi penting terutama sebagai think tank internal partai yang memberikan rekomendasi kebijakan dalam proses pembuatan keputusan strategis partai.

“Saya melihat Golkar Institute itu jadi penting juga karena proses pengambilan kebijakan menjadi scientific base, sehingga kebijakan yang diambil partai itu menjadi lebih terukur, terencana, dan punya impact kebijakan,” kata Arya, dikutip dari pemberitaan, Kamis (18/3/2021).

Menurut Arya alasan lainnya Golkar Institute menjadi penting juga karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Hal itu, menurutnya sudah sesuai fungsi partai yang memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

“Jadi kan fungsi partai itu pendidikan politik, ya. Jadi keberadaan lembaga itu menjadi strategis juga dalam hal memberikan modal bagi pendidikan politik untuk publik,” katanya.

Arya menambahkan keberadaan lembaga seperti Golkar Institute ini perlu ditiru untuk membuat dan mengembangkan hal internal agar berbuah bagi partai politik dan langkah ini bisa juga ditiru oleh partai-partai lain.

“Menurut saya, keberadaan think tank internal itu penting untuk pengembangan internal, terutama kemampuan membuat kebijakan ataupun political skill-nya, untuk meng-upgrade kemampuan internal,” ucapnya.

Kemudian, Arya juga menjelaskan mengenai penjajakan kerja sama antara Golkar Institute dan CSIS, bentuknya masih dalam level pembahasan.

“Karena tantangan yang kita hadapi bersama semakin kompleks, kolaborasi itu akan menjadi tren. Kolaborasi itu bisa kolaborasi antar pembuatan kebijakan atau partai politik dengan lembaga di eksternal,” katanya.

Lembaga eksternal itu lanjutnya bisa organisasi sipil, NGO, lembaga riset kampus. Sehingga, kolaborasi akan menjadi penting ke depannya dan juga dinilai sebagai langkah yang bagus.

“Nah, kalau pertanyaannya bagaimana (gambaran bentuk kerja samanya) ya tentu di level pimpinan di sini dan di Golkar-nya masih dalam proses pembahasan teknis,” ujar Arya.

Sebelumnya, Golkar Institute menerima kunjungan dari para pendiri dan peneliti CSIS. Dari pertemuan tersebut, Golkar Institute dan CSIS menjajaki kerja sama dalam bidang kajian untuk merumuskan kebijakan bagi arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kami berdiskusi dan membahas sejumlah isu utama, khususnya mengenai upaya pemulihan ekonomi dan arah kebijakan pembangunan nasional ke depan,” kata Ketum Golkar Airlangga, dalam keterangan di akun Instagram @airlanggahartarto_official.

Partai Golkar sendiri merupakan program sekolah partai di bidang pemerintahan dan kebijakan publik. Namun, sarana pendidikan ini nantinya tak hanya berlaku khusus kader partai saja, tapi masyarakat umum.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mendukung program Budaya Sensor Mandiri yang dicanangkan Lembaga Sensor Film (LSF).

Dia mempertanyakan sejauh mana sosialisasi program tersebut selama setahun terakhir, khususnya selama pandemi Covid-19. Mengingat masyarakat banyak melakukan aktivitasnya dari rumah.

“Saya melihat produksi film kita sekarang ini menurun drastis, masyarakat tidak lagi pergi ke ke bioskop, tetapi menontonnya di rumah dengan layanan Over The Top (OTT) seperti Netflix, Disney+, dan sebagainya. Dalam hal ini terkait mekanisme penyensorannya di mana?” tanyanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua LSF beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa lalu (16/3/2021).

Nurul menuturkan terjadi perubahan tren perilaku masyarakat dalam menikmati tontonan. Saat ini khalayak tidak hanya menonton televisi, tetapi juga melalui layanan Video on Demand melalui media streaming digital.

Sisi lain, hadirnya jasa layanan Video On Demand ini menyediakan begitu banyak konten. Tanpa disadari adanya penetrasi budaya asing secara halus, sehingga terjadi pergeseran budaya mengenai hal-hal yang dulunya dianggap tabu menjadi lumrah.

“Nah hal-hal seperti ini apakah tidak bisa tertangkap oleh sensor, walaupun pada akhirnya mau tidak mau kita terima juga menjadi bagian kehidupan normal,” kata Nurul.

Politisi Partai Golkar itu juga mendorong masyarakat sebagai konsumen mulai membangun dan menanamkan kesadaran kolektif agar secara mandiri dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mendukung upaya yang dilakukan oleh LSF terkait budaya sensor mandiri dengan prinsipnya yaitu memberikan literasi kepada publik agar masyarakat mampu memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia, serta penyadaran tentang tontonan yang sehat.

“Saya juga mendukung jika teman-teman LSF ingin bersinergi dengan Anggota Komisi I, sehingga bisa membawa gerakan ini menjadi suatu gerakan nasional,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Rommy Fibri Hardiyanto mengatakan perkembangan budaya sensor mandiri pada tahun 2020 memang terjadi keterbatasan karena adanya pandemi. Kendati demikian, pihaknya terus melakukan kampanye dengan berbasis teknologi informasi dan media sosial.

Fibri menambahkan budaya sensor mandiri bertujuan agar masyarakat terhindar dari pengaruh negatif dari konten-konten film, khususnya pada anak-anak yang masih di bawah umur. Budaya Sensor Mandiri juga ini direncanakan akan menjadi gerakan nasional pada tahun 2021.

Berita Golkar – Rencana Pemerintah membentuk holding ultra mikro mendapat dukungan dari Fraksi Partai Golkar Komisi XI DPR-RI.

Seperti diketahui, pembentukan holding ultra mikro ini akan melibatkan tiga badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani atau (PNM).

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin, menyambut baik rencana sinergi tiga entitas BUMN tersebut.

Terlebih, langkah ini sesuai semangat untuk memperluas serta memperkuat akses pembiayaan yang kompetitif dan terjangkau bagi segmen usaha yang unbankable seperti sektor ultra mikro.

“BUMN yang akan terlibat pun juga memiliki target yang sama. Dengan begitu, rencana bisnis yang menyasar segmen tersebut nantinya harus lebih terpadu, terarah, dan terukur,” ujar Puteri melalui keterangan tertulis yang dikutip Kamis (18/3/2021).

Puteri menyatakan kolaborasi ini akan tetap melewati tahapan analisis kelayakan bisnis, pemetaan peran yang jelas, serta rencana pengelolaan yang akuntabel.

“Program pembiayaan yang tidak hanya memberikan modal tapi juga kami pastikan pembinaan dan bimbingan kewirausahaan bagi segmen ultra mikro dilakukan dengan baik,” katanya.

Lebih lanjut Putri menyampaikan, sinergi dari tiga perusahaan tersebut juga akan menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal.

Dukungan terhadap rencana holding tersebut juga datang dari Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) sekaligus Ketua DPD II Golkar Jakarta Selatan M Ikhsan Ingratubun.

Ikhsan mengatakan bahwa peran BRI yang akan menjadi leader dalam holding pun sudah sangat akomodatif selama masa pandemi yang menyebabkan beberapa pelaku UMKM mengalami penurunan omset mencapai lebih dari 50%.

“Kondisi memang masih tidak menentu. Pandemi memang harus ditangani lebih dahulu. Komitmen Pemerintah dan BRI sudah sangat bagus dan perlu dipertahankan,” ungkap Ikhsan.

Holding BUMN untuk ultra mikro bertujuan mendukung visi Pemerintah dalam memberdayakan usaha ultra mikro, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar 57 juta nasabah ultra mikro.

Pasalnya, dari 57 juta nasabah UMi tersebut sekitar 30 juta di antaranya belum memiliki akses ke sumber pendanaan formal.

“Kami juga berharap semangat kolaborasi ini dapat menjadi dorongan baru dalam mengembangkan segmen ultra mikro di Tanah Air,” pungkas Ikhsan.

Berita Golkar – Untuk mewujudkan Indonesia maju, maka dalam setiap gerak berbangsa dan bertanah air, semua komponen bangsa harus berpijak dan bertumpu pada empat pilar atau landasan bangsa yaitu landasan ideologi yakni Pancasila, landasan konstitusi yakni UUD 1945, Persatuan dan Kesatuan dalam bingkai NKRI, dan semangat keberagaman yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam kegiatan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bersama jemaat Gereja Ora Et Labora Sikumana, Kupang, Selasa lalu, dikutip Rabu (17/03/2021).

Kegiatan dengan tema “Membangun Indonesia Maju dengan Komitmen Kebangsaan yang Kuat”, disampaikan Melki Laka Lena melalui daring dengan aplikasi zoom meeting.

Melki menjelaskan, dalam mewujudkan Indonesia Maju membutuhkan kerjasama yang solid dari seluruh elemen masyarakat dengan meningkatkan persatuan dan senantiasa mengadopsi nilai Pancasila dalam bekerja dan membuat keputusan-keputusan Pemerintah yang harmonis satu dengan lainnya.

“Dalam setiap gerak berbangsa dan bertanah air, Pancasila hendaknya senantiasa hadir secara nyata dan diamalkan, karena Pancasila merupakan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekaligus tujuan seluruh bangsa Indonesia” jelas Ketua Golkar NTT ini.

Menurut Melki, dengan adanya pandemi Covid-19, bangsa Indonesia diuji untuk senantiasa memiliki rasa sosial yang tinggi dengan saling menolong, gotong royong serta daya juang, pengorbanan, dan kedisiplinan bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Melki Laka Lena juga mengajak masyarakat untuk selalu melestarikan budaya bangsa dengan cara mencintai dan membeli produk dalam negeri dan selalu menciptakan lingkungan yang rukun antar umat beragama sebagai bagian dari semangat mencintai tanah air.

Ketua Majelis Gereja Ora Et Labora Sikumana, Pdt. Paulus J. Nubatonis, S.Th., dalam dialog tersebut, berharap agar Melki Laka Lena dan Fraksi Partai Golkar di DPR RI dapat berjuang membawa Provinsi NTT keluar dari gelar provinsi termiskin.

Jemaat lainnya, yang menyampaikan masukannya, agar Pemerintah menjamin kebebasan beragama dan beribadah dan Pancasila dimasukan kembali dalam kurikulum pendidikan.

“Pancasila sebagai dasar negara namun tidak diajarkan secara khusus dalam pendidikan sehingga banyak yang tidak tauh atau belum menghafal. Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) saat ini sudah tidak ada lagi, padahal ini perlu untuk meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai pancasila. Semoga bisa diajarkan kembali khususnya untuk siswa” usul Anus salah satu peserta sosialisasi.

Berita Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Endang Maria Astuti meminta Kementerian Sosial untuk memperkuat program rehabilitasi pascabencana.

Endang menilai penanganan yang tepat usai terjadinya bencana, dapat membuat masyarakat pulih dari trauma dan kehidupan sosial ekonomi juga dapat kembali berkembang, tanpa harus terlalu lama terpuruk dalam penderitaan karena kehilangan harta benda serta sanak saudara.

“Program rehabilitasi pascabencana harus diperkuat. Jika kita lihat pada tahun lalu itu sedikit sekali hampir tidak ada program tersebut turun ke bawah (masyarakat). Saya mendukung program Bu Menteri (Sosial) ini agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya tidak terlalu lama terpuruk (akibat bencana),” pungkas Endang saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Kepala BNPB Doni Munardo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin, dikutip Rabu (17/3/2021).

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, bencana alam hampir sering terjadi di Indonesia dan masyarakat yang terkena dampak pun tidak hanya puluhan bahkan ribuan jiwa menjadi korban.

Untuk itu masyarakat dan wilayah yang menjadi korban bencana sudah seharusnya dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, lebih dari menyiapkan kebutuhan-kebutuhan pokok.

“Penanganan bencana alam sebenarnya sudah bagus, efektifitasnya juga tepat. Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah kelompok rentan, apalagi pascabencana pasti berat. Tentu Pemerintah harus lebih memperhatikan ini, jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab mengakibatkan program ini menjadi tidak efektif,” paparnya.

Lebih lanjut Endang juga mendorong agar anggaran penanganan bencana alam semakin diperbesar dalam rangka memastikan pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar korban bencana alam serta memastikan kebutuhan anggaran dan peralatan penanggulangan bencana sesuai kebutuhan serta mengantisipasi timbulnya kerugian negara.

“Kita di Komisi VIII juga mendorong agar anggaran bencana diperbesar dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok korban bencana, tentu kita juga ingin memastikan kebutuhan anggaran seperti peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya tanpa merugikan negara,” sebut legislator dapil Jawa Tengah IV itu.