Bulan: Maret 2021

Berita Golkar – Partai Golkar meluncurkan klinik kesehatan di seluruh kantor Partai Golkar. Klinik kesehatan yang disebut dengan Yellow Clinic itu akan dibangun di seluruh kantor DPD I dan DPD II di Indonesia.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Dwi Hartanto mengatakan konsep Yellow Clinic adalah Klinik Pratama dan sejumlah daerah mempunyai fasilitas kesehatan dengan pelayanan pengobatan gratis dua kali dalam seminggu dan tes PCR serta swab antigen.

“Akan dibangun menempati kantor DPD I dan DPD II seluruh Indonesia. Untuk fasilitas poliklinik sudah dilakukan oleh Partai Golkar di DPP sejak 7 tahun terakhir ini di DPP Golkar Jalan Anggrek Neli Murni,” kata Dwi, Selasa (9/3/2021).

Saat ini kata Dwi, fasilitas poliklinik di Tangerang dan Bekasi sedang dibangun. Dan, akan berlanjut di dua kota lain secara bertahap, yakni Semarang dan Cilacap.

Dwi juga mengatakan, pelayanan tes PCR dan swab antigen juga sudah dimulai sejak awal tahun ini di kantor DPP Golkar. Hal itu dilakukan sebagai percontohan.

Ke depan, kata Dwi, fasilitas itu akan dikembangkan sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Saat ini, ucap Dwi, tengah disiapkan persyaratan dan detail petunjuk teknis Yellow Clinic untuk disebarkan ke seluruh DPD I dan DPD II Partai Golkar.

“Pengobatan gratis untuk masyarakat. Tetapi, swab antigen dan PCR dipungut biaya dan kita sedang mencarikan donatur bagi yang ingin gratis,” tutur Dwi.

Dwi berharap dengan adanya Yellow Clinic dapat membantu masyarakat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, sekaligus membantu Pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

“Untuk membantu Pemerintah dan masyarakat kita gerakan fasilitas dan kader partai yang ada untuk menanggulangi kesehatan. Dan bisa menjadi gerakan yang terus menerus. Selama tidak ada kegiatan politik kita lakukan pelayanan sosial dan kesehatan,” ucap Dwi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan sejumlah keputusan gelaran Rapimnas Partai Golkar 2021. Salah satunya tentang akan diwujudkannya klinik kesehatan di kantor-kantor Partai Golkar yang disebut dengan Yellow Clinic.

“Dapat kami sampaikan bahwa Rapimnas telah berhasil memutuskan beberapa hal yang terkait aturan organisasi dan program-program unggulan andalan. Di antaranya terkait dengan Yellow Clinic atau klinik kesehatan yang setelah ini akan berada di seluruh kantor-kantor Partai Golkar, baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota,” ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan pembangunan Yellow Clinic juga untuk mengawal program Pemerintah dalam rangka memerangi pandemi Covid-19. Nantinya, klinik itu diharapkan bisa menjadi sarana bagi Partai Golkar untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik untuk kegiatan pelayanan kesehatan hingga rapid antigen dan swab PCR.

“Kita juga akan mendorong beberapa dari klinik tersebut untuk ditingkatkan menjadi klinik-klinik pratama,” kata Airlangga.

Berita Golkar – Di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19, komoditas kelapa sawit, menjadi penyelamat perekonomian nasional. Industri kepala sawit adalah sektor yang tidak terpengaruh. Bahkan menunjukkan peningkatan eskpor ke luar negeri dan menjadi salah satu menyumbang devisa terbesar di negara kita.

Industri kelapa sawit nasional juga terbukti berkontribusi menuntaskan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru bagi 16 juta pekerja di Tanah Air.

“Industri kelapa sawit nasional telah menunjukkan ketahanannya di tengah pandemi. Saat banyak sektor ekonomi terdampak pandemi Covid-19, industri sawit konsisten menjadi penyumbang devisa negara dan membuat surplus perdagangan,” ucap Alien Mus, anggota Komisi IV DPR RI dan Fraksi Partai Golongan Karya.

Komoditas kelapa sawit juga terus menopang pengembangan ekonomi nasional. Operasional perkebunan sawit selama pandemik tetap berjalan dengan protokol kesehatan.

Sebanyak 16 juta pekerja di sektor sawit tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan di tengah kelesuan ekonomi sepanjang 2020. Indonesia sebagai produsen minyak sawit utama menguasai 55% pangsa pasar dunia.

“Dari data yang saya peroleh, kelapa sawit berkonstribusi terhadap 3,5% pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Alien yang juga Ketua DPD Partai Golkar Maluku Utara.

Pada tahun 2017, Indonesia mengekspor 31 juta ton kelapa sawit dan berhasil mendulang devisa hampir US$ 23 miliar (Rp 317 triliun) atau 13% dari nilai keseluruhan ekspor Indonesia.

Jumlah ini lebih tinggi kontribusi ekspor minyak dan gas yang ‘hanya’ 9% atau senilai US$ 15,7 miliar (Rp 217 triliun). Sepanjang tahun 2020, ekspor dari sektor pertanian dan industri di Indonesia dapat tumbuh positif masing-masing sebesar 14% dan 2,94%.

“Hal ini juga ditopang oleh sektor perkebunan kelapa sawit,” tambah Alien Mus.

Industri kelapa sawit, juga mendukung program biodiesel (B30) Pemerintah pada tahun 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta KL.

B30 juga sukses menjaga stabilitas harga CPO (Crude Palm Oil). Selain itu juga, menyediakan energi baru dan terbarukan dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, dan minyak bumi.

“Program B30 juga telah berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 23,3 juta ton karbondioksida di tahun 2020. Ini berkat Indonesia yang memiliki kebun sawit sekitar 16,3 juta hektare yang menyerap sekitar 2,2 miliar ton CO2 dari udara setiap tahun,” jelas Alien Mus.

Perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 190 kabupaten di Indonesia juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

“Ini membuat industri kelapa sawit berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di daerah,” ungkap Alien Mus.

Kelapa Sawit menjadi komoditas yang paling produktif menyumbang 42% dari total suplai minyak nabati dunia. Padahal total penggunaan lahan yang hanya 5 persen, membuat kelapa sawit sangat efektif.

Data tahun 2019 dari International Union for Conservation of Nature (IUCN) menunjukkan bahwa setiap produksi satu ton minyak nabati, kelapa sawit hanya membutuhkan lahan seluas 0,26 hektar. Jauh lebih kecil dari sumber minyak nabati lain seperti bunga matahari dan kedelai.

Sementara itu, pertumbuhan permintaan minyak nabati dunia meningkat 8,5 juta metrik ton setiap tahun. Peningkatan ekspor nasional didukung pula oleh kenaikan harga komoditas CPO di pasar internasional. Ini membuat kinerja ekspor Indonesia makin baik dari CPO.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, minyak kelapa sawit dan turunannya mengalami peningkatan nilai ekspor menjadi USD 17,36 miliar (10,63%) selama tahun 2020. Bahkan menjadi kontributor utama ekspor Indonesia.

“Berkat harga kelapa sawit yang stabil, kesejahteraan petani kelapa sawit di Indonesia terbantu. Industri sawit menjadi sektor strategis yang perlu dikawal oleh seluruh masyarakat,” pungkas Alien Mus.

 Berita Golkar – Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) membagikan sebanyak 500 paket sembako untuk warga di sekitar kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta, Selasa (9/3). Pembagian paket sembako ini dalam rangka tasyakuran milad Ketua IIPG Yanti Airlangga Hartarto.

Istri Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto ini menuturkan, tasyakuran ini sebagai bentuk rasa terima kasih Partai Golkar kepada warga sekitar kantor DPP. Ia berharap, dengan kegiatan berbagi ini, sinergisitas antara Golkar dengan warga sekitar terus terjaga.

Perempuan kelahiran Jawa Barat ini juga berterima kasih IIPG tetap menjaga kekompakan untuk ikut berperan membesarkan partai berlambang pohon beringin.

“Syukur alhamdulilllah, dalam usia saya sekarang, banyak diberikan kemudahan, lindungan, anugerah, dan teman-teman yang mendukung saya,” tutur Yanti Airlangga, usai pembagian sembako di sekitar kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (9/3).

Yanti mengajak seluruh rekan IIPG dan warga sekitar kantor DPP Partai Golkar untuk tetap bekerja keras, dan memperbanyak doa agar Indonesia segera bebas dari belenggu pandemi Covid-19.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Golkar yang terus bekerja keras membantu meringankan beban masyarakat akibat terdampak pandemi.

“Semoga kita dapat segera melewati masa pandemi ini dengan satu semangat untuk bisa membangun ekonomi keluarga dan negara. Kita harus selalu bergotong royong dalam menghadapi tantangan ini,” ujarnya.

Sosok bernama lengkap Yanti Isfandiary ini mengaku, berdasarkan catatan IIPG, sudah hampir setahun para istri kader Golkar ikut berpartisipasi meringankan beban masyarakat melalui Gerakan Golkar Peduli.

Terhitung, lebih dari dua juta paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. “Gerakan ini akan terus berlangsung dan menjadi kegiatan tetap dari IIPG,” tegasnya.

Namun, Yanti juga mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan untuk melindungi diri dan keluarganya.

“Pesan saya, selalu jaga kesehatan, kebersihan, dan menerapkan protokol kesehatan, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” tutur Yanti.

Berita Golkar – Dave Laksono terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 pada Mubes IV Kosgoro 1957 yang diselenggarakan di Cirebon, Jawa Barat, secara aklamasi.

“Atas kepercayaan mandat kepada saya sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2021-2026, saya ucapkan terima kasih,” kata Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 terpilih Dave Laksono di Cirebon, Senin (8/3/2021).

Mubes IV Kosgoro 1957 yang berlangsung di Cirebon, secara aklamasi menetapkan Dave Laksono sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2021-2026.

Formatur dalam sidang Mubes IV Kosgoro 1957 juga menetapkan Sabil Rachman sebagai Sekjen dan Anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Sari Yuliati sebagai Bendahara Umum.

Dave mengatakan tantangan ke depan dalam menjalani roda organisasi ini tentulah tidak mudah, namun semangat para kader Kosgoro 1957 yang hadir secara fisik dan virtual di Mubes, membuat dirinya optimistis target-target serta harapan organisasi akan terwujud.

“Mari kita bangun Kosgoro 1957 menjadi organisasi yang siap beradaptasi dengan perubahan,” tuturnya.

Mubes IV Kosgoro 1957 selain menetapkan secara aklamasi Dave Laksono sebagai Ketua Umum, juga menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Ketua Dewan Kehormatan Kosgoro 1957 dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Kosgoro 1957.

Sedangkan, Anggota Wantimpres HR Agung Laksono ditetapkan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Kosgoro 1957 didampingi Syamsul Bachri sebagai Wakil Ketua MPO Kosgoro 1957.

Sementara, untuk Menpora Zainudin Amali ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat Kosgoro 1957 didampingi kader senior Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kosgoro 1957.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung didapuk sebagai Ketua Dewan Pakar Kosgoro 1957 dan politisi senior Rambe Kamarulzaman sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Kosgoro 1957.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin berharap para perempuan Indonesia mampu mengampanyekan perang melawan Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

“Kerja dan gerak bersama dari berbagai pihak dan berbagai lapisan untuk melakukan penanganan dan membangun rujukan adalah harapan. Pelibatan kaum adam dalam pembangunan kesejahteraan perempuan untuk akhiri kekerasan berbasis gender juga penting untuk dikedepankan,” kata Azis dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Diketahui, beberapa waktu terakhir KBG menjadi persoalan utama yang menimpa perempuan di tengah pandemi Covid-19. Kekerasan Berbasis Gender diartikan sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender.

“Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan,” jelas Politisi Partai Golkar tersebut.

Bahkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama organisasi perempuan lainnya, telah meluncurkan panduan perlindungan hak perempuan dari diskriminasi dan KBG dalam situasi pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Azis menyatakan peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 merupakan momentum bahwa perempuan Indonesia harus berani menghadapi tantangan serta rasa takut dalam menggapai cita-cita.

“Perempuan tidak hanya berada di belakang layar karena memiliki energi, pengaruh dalam kemajuan sebuah bangsa,” ujar politisi dapil Lampung II itu.

Azis menyebut pesan nasihat dari orang tua bahwa perbuatan besar diawali dari langkah pertama. Meskipun berupa langkah kecil, tapi Azis meyakini hal itu menjadi penentu bahwa semua sudah bergerak.

“Perempuan Indonesia harus berani menggapai cita-cita. Choose to Challenge,” tegas Azis.

Menurut dia, hidup di alam modern dan demokratis, membuat kesempatan perempuan terbuka luas. Tiada ada lagi kekhawatiran, keraguan, hingga ketakutan yang dulu kerap mendominasi. Bahkan, Pemerintah melindungi setiap hak warga negara.

”Pemerintah memberikan keleluasaan untuk membangun bangsa ini. Mulailah berkarya dengan passion yang dimiliki. Soal tantangan di tengah jalan, tak lantas jadi penghalang, justru dijadikannya sebagai motivasi untuk maju,” tutur Azis.

Ia mengingatkan keberanian mengalahkan ketakutan juga yang menjadi modal saat menjejakkan kaki pada persaingan semua lini. Prinsip berani melangkah dan tak lupa pada rumah utamanya yakni keluarga, harus terus dipegang teguh oleh para perempuan Indonesia.

Berita Golkar – Pemerintah diminta memperhatikan 3 hal krusial terkait vaksinasi ke masyarakat. Dengan memperhatikan tiga aspek tersebut diharapkan vaksinasi berjalan maksimal.

Pertama, aspek transparansi data yang akan menerima vaksin. Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Pemerintah harus memperhatikan betul terkait data ini. Mengingat pelajaran yang diambil dari kepesertaan BPJS kesehatan di mana 27,4 juta data penerima PBI bermasalah.

“Oleh karena itu, dari 4 tahapan vaksinasi Covid-19 ini datanya benar-benar bisa valid,” kata Zulfikar berbicara dalam diskusi daring “Vaksinasi untuk Siapa? Menggugat Transparansi dan Akuntabilitas Publik” yang digelar oleh Centre for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP), Minggu (7/3/2021).

Zulfikar menambahkan dengan adanya mekanisme vaksin gotong royong yang ditargetkan akan menjangkau 20 juta orang, masalah data ini akan semakin krusial dan penting.

“Agar proses vaksinasi ini dapat menghindari korupsi dan mendukung usaha Pemerintah terkait pemenuhan hak kesehatan warga, jangan sampai ada yang tertinggal mendapatkan vaksin hanya karena kekacauan data,” ujar Legislator Partai Golkar ini.

Aspek kedua, sosialisasi vaksin. Menurut Zulfikar, paparan hoaks dan disinformasi di media sosial membuat sejumlah warga menolak mengikuti program vaksinasi Covid-19. Apalagi hasil survei LSI menyatakan 42,4 persen masyarakat tidak percaya vaksin.

Zulfikar mewanti-wanti agar Pemerintah mampu meyakinkan masyarakat pentingnya vaksinasi. Pasalnya, apabila makin banyak yang menolak vaksin maka herd immunity akan sulit tercapai. Di mana seharusnya 70% warga Indonesia harus di vaksin.

Perilaku masyarakat baru percaya bila ada keluarga, tetangga, atau dirinya sendiri yang terkena Covid-19.

“Jika tak ada upaya serius memberantas informasi menyesatkan, pandemi kian sulit diatasi. Oleh karena itu negara harus mempersuasi, memberikan strategi komunikasi resiko yang dibangun dengan kesadaran, ini lebih efektif bagi warganya agar menerima vaksin,” jelasnya.

Ketiga, mekanisme bagi yang menolak vaksin. Banyaknya pihak yang menolak vaksin tidak harus diberikan sanksi sebagaimana tertuang dalam Perpres No 14/2021.

Diketahui Pasal 13A mengatur tentang sasaran penerima vaksin Covid-19, kewajiban sasaran penerima vaksin, dan ketentuan sanksi.

Ada beberapa sanksi yang bisa diberikan kepada orang yang ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19, tetapi tidak mengikuti vaksinasi, berupa: (a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; (b) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau, (c) denda.

Ia mengusulkan bagi warga yang menolak vaksin, maka pengobatan mereka tidak akan ditanggung negara apabila tertular Covid-19 di kemudian hari.

Zulfikar mencontohkan, setelah tahapan vaksin selesai pada April 2022 maka mereka yang menolak di vaksin tidak dalam tanggungan negara secara langsung.

“Risiko biaya pengobatan menjadi tanggungan sendiri. Jadi negara tidak memaksa dan mewajibkan vaksin, namun bagi siapa yang menolaknya pun harus siap menanggung risiko atas keputusannya tersebut,” tegasnya.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji melihat dari dekat kondisi tanggul yang jebol dan menemui warga di Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Kamis (4/3/2021) kemarin.

Hampir setengah jam berada di lokasi tanggul yang jebol dan berbincang dengan warga di pinggir sungai. Sarmuji mengaku sangat terenyuh dan prihatin, di mana rumah penduduk masih penuh dengan lumpur. Warga masih berjuang keras membersihkan lumpur dan memerlukan perhatian semua pihak.

Sarmuji bersama pengurus DPD Golkar Jatim, anggota Fraksi Golkar Provinsi dan anggota Fraksi Golkar Kabupaten Probolinggo, berada di tengah lokasi bencana Dringu untuk menyerahkan bantuan berupa puluhan paket sembako untuk warga Desa Dringu dan Kedungdalem.

Rombongan Golkar diterima Kepala Desa Dringu Bukhori Subhan di Balai Desa setempat. Bantuan tanggap bencana itu berasal dari partisipasi kader Partai Golkar dan anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, anggota DPR RI pak Misbakhun ditambah Fraksi Kabupaten Kota.

Sebelumnya, Golkar Jawa Timur juga menyerahkan bantuan untuk korban bencana di Jember dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang.

“Di sini ada Pak Hasan Irsyad, anggota DPRD Jatim, ada anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Pak Wahid Nurahman, Ketua DPD Golkar Kabupaten dan Wakil Ketua DPRD Mas Oka Mahendra. Kita minta untuk mengawal secara tuntas masalah bencana banjir ini. Tanggul ini tidak bisa sekadar diperbaiki,” kata Sarmuji kepada wartawan.

Kalau tanggul ini diperbaiki, lanjut dia, tapi masalah hulunya tidak diselesaikan pasti akan menjadi problem selamanya. Hal ini harus dikoordinasikan antara Pemerintah Kabupaten, Pemprov Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

“Untuk kepentingan rakyat, apalagi untuk bencana, Golkar harus ngotot sengotot-ngototnya dengan Pemerintah Daerah. Kalau perlu anggaran-anggaran yang tidak urgent dipangkas untuk kepentingan tanggap bencana ini,” jelasnya.

Terhadap masyarakat Desa Dringu dan Kendungdalem, Sarmuji menyatakan bahwa masyarakat harus kuat. Musibah memang sudah terjadi, tapi harus selalu mencari cara bagaimana musibah seperti ini tidak terjadi lagi.

Dalam kesempatan bertemu dengan warga Dringu, Sarmuji mencoba untuk memotivasi mereka.

“Golkar akan senantiasa berada di tengah masyarakat baik pada saat senang, apalagi saat susah seperti ini. Golkar akan selalu mendampingi mereka,” imbuhnya.

Setiap musibah pasti ada jalan keluarnya. Golkar akan mengawal setiap program yang pro rakyat. Penanganan bencana ini harus dikawal, bukan saja tanggap bencana, tapi juga mencari solusinya yang menyeluruh.

Sementara itu, Kepala Desa Dringu Bukhori Subhan menyampaikan terima kasih atas kunjungan Golkar Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur.

“Tanggul Kedungdaleng itu masuk dalam wilayah SDA Provinsi Jawa Timur. Kami sudah meminta bantuan bronjong ke Pemkab dan Provinsi, tapi belum direspon. Yang kami butuhkan saat ini adalah bronjong untuk menahan lajunya air sungai. Sebab, hujan deras dimungkinkan terjadi lagi dan banjir sewaktu waktu datang lagi. Jembatan itu dibangun 2009, lalu ambrol. Tahun 2015 dibangun lagi melalui swadana mandiri. Bahkan, warga sekitar harus merelakan tanahnya untuk pemekaran tanggul antara tiga sampai empat meter,” pungkasnya.