Bulan: Maret 2021

Menko Airlangga Ajak Penyintas Covid-19 Donorkan Plasma Darah

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak orang yang telah sembuh atau penyintas Covid-19 untuk mendonorkan plasmanya.

Hal itu sebagai bentuk upaya menolong masyarakat lain yang tengah terjangkit Covid-19.

Hal itu dikatakan Airlangga dalam acara donor darah bersama Palang Merah Indonesia (PMI) dan aktivis perempuan yang tergantung dalam Gerakan Donor Darah Perempuan Indonesia (GDDPI). Plasma darah konvalesen bisa menyembuhkan pasien Covid-19 sehingga dapat menekan angka kematian pasien Covid-19.

“Hari ini para penyintas bisa menjadi pahlawan bagi para pejuang Covid lainnya, dengan mendonorkan plasma konvalesennya untuk orang lain,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, yang dikutip Senin (29/3/2021).

Ketua GDDPI Vicky W Kartiwa juga menyampaikan bahwa, gerakan donor darah terbagi menjadi dua, yakni donor darah regular dan donor plasma. Donor darah bertujuan untuk misi kemanusiaan.

Donor darah reguler dilakukan untuk memberikan support kepada Palang Merah Indonesia (PMI) untuk memenuhi stock darah yang berkurang dramatis selama masa pandemi. Sementara itu, donor plasma dilakukan sebagai upaya alternatif penyembuhan Covid-19.

“Ada dua misi GDDPI, yaitu donor darah reguler untuk membantu PMI untuk memenuhi stok darah, kedua kita menggalakkan donor plasma konvalesen yang saat ini sangat dibutuhkan, terutama untuk pasien Covid,” tutur Vicky.

Sementara itu, Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Sub Bidang Supportif & Terapi Plasma Konvalesen, dr Linda Lukitari mengatakan, metode terapi plasma konvalesen dapat memperbaiki sistem kekebalan tubuh pada orang-orang yang positif virus corona.

Meski begitu proses donor plasma harus melalui tahapan skrining oleh petugas PMI guna mengetahui perkembangan kesehatan sehingga proses donor dapat berlangsung dengan aman dan sehat.

“Plasma konvalesen dapat memperbaiki sistem kekebalan tubuh pada orang-orang yang positif virus corona. Masalahnya informasi ini belum masif diketahui masyarakat terutama bagi mereka penyintas Covid 19,” kata dr Linda.

DPD Golkar Jateng dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyatakan dukungannya kepada Airlangga Hartarto untuk menjadi calon presiden 2024.

Ketua DPD Golkar Jateng Panggah Susanto menegaskan, partai berlambang pohon beringin menilai, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memenuhi seluruh unsur untuk menjadi capres.

Terlebih, Airlangga mendapat dukungan penuh dari pengurus daerah untuk mencalonkan diri. “Pencalonan Pak Airlangga sudah sesuai harapan seluruh kader. Saatnya kita punya capres sendiri,” tutur Panggah, Senin (29/3).

Panggah menegaskan, pencalonan Airlangga sebagai capres 2024 juga sudah mendapat dukungan penuh dari seluruh Ketua dan Sekretaris Partai Golkar di seluruh Provinsi Jateng.

Menurut penilaian kader, Airlangga sudah terbukti memiliki kemampuan memimpin Indonesia keluar dari tekanan pandemi Covid-19.

Panggah menuturkan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) membuktikan kapasitas Airlangga. “Kedua jabatan itu sangat menantang, khususnya di tengah pandemi seperti ini,” ujarnya.

Dukungan Airlangga maju sebagai capres 2024 dinyatakan langsung seluruh pengurus DPD Golkar Jateng di forum Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Jateng, Minggu (28/3).

Rapimda ini dihadiri Ketua dan Sekretaris DPD Kabupaten/Kota seluruh Jateng. Hadir dalam Rapimda Jateng, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Desakan agar Airlangga Hartarto mencalonkan diri sebagai capres juga pernah disuarakan DPD Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, bahkan Sumatra Barat. Selain itu, Ormas MKGR juga menyatakan mendukung Airlangga sebagai capres yang diusung Partai Golkar.

Melkiades Laka Lena Minta Pemerintah Fokus Kembangkan Vaksin dalam Negeri

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena meminta Pemerintah untuk fokus mengembangkan vaksin dalam negeri sebagai langkah antisipasi.

Permintaan Melki datang untuk menanggapi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin yang baru-baru ini mengungkap adanya embargo vaksin Covid-19 yang dilakukan sejumlah negara.

“Pemerintah mesti sungguh-sungguh memikirkan alternatif yang sama sekali tidak ada intervensi pihak asing adalah mulai memikirkan produksi vaksin dalam negeri,” ujar Melki, sapaan akrabnya, melalui rilis yang dikutip Senin (29/3/2021).

Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan vaksin, Pemerintah perlu fokus pada percepatan penelitian dan produksi vaksin dalam negeri yaitu, Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih.

“Percepatan penelitian dan produksi vaksin dalam negeri harus menjadi konsentrasi Pemerintah. Pasalnya, ini alternatif yang paling mungkin untuk Pemerintah seriusin, sehingga dengan fokus kepada pengembangan vaksin dalam negeri kita bisa menjawab kebutuhan dan situasi dalam negeri terkait kebutuhan vaksin,” tegas Melki.

Selain pelaksanaan vaksinasi, politisi Partai Golkar itu mengimbau masyarakat tetap taat pada protokol kesehatan.

“Pemerintah juga perlu memperluas cakupan penerapan PPKM untuk dijadikan kebiasaan baru dengan tetap mensosialisasikan 5M dan melaksanakan 3T,” pesan legislator dapil Nusa Tenggara Timur II itu.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada potensi kendala dalam percepatan vaksinasi ke depan. Kendala tersebut yakni terkait adanya embargo vaksin Covid-19 yang dilakukan sejumlah negara.

“Ada catatan yang kami sampaikan juga ke Presiden, karena terjadi lonjakan kasus di beberapa negara termasuk di India sehingga mulai terjadi embargo vaksin dan bisa mengganggu ketersediaan vaksin dalam beberapa bulan ke depan. Terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo, sehingga kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksin agar tidak terjadi kekosongan vaksin nantinya,” jelas Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Partai Golkar Kecam Keras Bom Makassar

Berita Golkar – Partai Golkar mengecam keras bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulsel, pukul 9.20 WITA, Minggu (28/3/2021). Ketua Bidang Hukum Partai Golkar, Adies Kadir menyebut hal itu sebagai perbuatan yang sangat biadab dan tidak berperikemanusian.

“Perbuatan ini sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan. Tidak ada agama manapun di dunia ini yang menghalalkan dan membenarkan cara-cara seperti ini,” kata Adies yang juga Sekretaris FPG DPR RI.

Dalam ledakan pagi itu membawa korban luka-luka petugas gereja dan langsung menewaskan pelaku. Meski demikian insiden ini telah melukai perasaan, ketenteraman dan ketenangan warga masyarakat.

“Partai Golkar mengecam keras peristiwa pengeboman di Makassar ini, hal ini tidak boleh terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945,” tambah Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Adies berharap pihak keamanan, TNI dan Polri segera mengusut dan menuntaskan insiden yang meresahkan.

“Partai Golkar ingin agar aparat penegak hukum, baik TNI, Polri, BNPT maupun BIN untuk mengusut tuntas kasus pengeboman di Makassar ini, sampai ke akar-akar nya. Demikian juga dalam menjaga keamanan serta kenyamanan seluruh masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing,” ungkap Adies.

Adies juga meminta Polri dan BNPT untuk terus meningkatkan kewaspadaannya. Aksi bom bunuh diri ini sudah beberapa tahun terakhir tidak pernah terjadi di Tanah Air.

“Kenapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana prediksi dari pihak-pihak penegak hukum terkait? Kenapa bisa kecolongan lagi? Hal ini harus dapat dijelaskan dengan tuntas oleh aparat penegak hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia maupun Internasional,” tutur Adies.

Adies juga berharap masyarakat untuk tetap tenang menghadapi aksi terror ini dan tidak terprovokasi dengan aksi keji tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta keamanan di tempat masing-masing.

“Keluarga besar Partai Golkar turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terjadinya peristiwa ini dan juga atas meninggalnya korban bom Makassar ini.

“Semoga arwah para korban diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” pungkas Adies.

Airlangga Hartarto lakukan pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Singapura

Berita Golkar – Menegaskan komitmen dalam penguatan kerja sama ekonomi bilateral, Pemerintah Indonesia dan Singapura melakukan pertemuan bilateral yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (26/3).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan.

Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan hasil pertemuan tingkat Menteri Indonesia-Singapura yang sebelumnya digelar secara virtual dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Ini juga merupakan rangkaian kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura ke beberapa negara anggota ASEAN.

“Saya berharap Indonesia dapat terus bekerja sama dengan Pemerintah Singapura terutama memperdalam kerja sama ekonomi antara kedua negara dan mengatasi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung,” ujar Airlangga dalam sapaan pembukanya.

Senada dengan Airlangga, Menteri Luar Negeri Singapura mengatakan “kita tidak dapat pulih sendirian, melainkan membutuhkan peran seluruh wilayah untuk bekerja sama.”

Selanjutnya, topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah isu-isu yang menjadi kepentingan bersama kedua negara, di antaranya persiapan dan deliverables pertemuan Leaders’ Retreat antara Perdana Menteri Singapura dengan Presiden Republik Indonesia.

Terdapat beberapa hal penting dari kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-Singapura, sebagaimana dibahas dalam Pertemuan Tingkat Menteri yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2020 yang lalu tentang Enam Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral (6WG), yaitu 1) Batam-Bintan-Karimun dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lainnya, 2) investasi, 3) ketenagakerjaan, 4) transportasi, 5) agribisnis, dan 6) pariwisata.

Pemerintah Indonesia tentunya mengapresiasi komitmen kuat Singapura untuk terus berinvestasi di Indonesia. Bahkan tahun lalu, FDI Singapura mencapai 9,8 miliar USD, meningkat 34% dibandingkan tahun 2019 dan merupakan rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir.

“Kantor kami selalu terbuka untuk inisiatif dan kolaborasi yang diprakarsai bersama untuk terus mempromosikan peluang bisnis di Indonesia dan Singapura”, tutur Airlangga.

Update yang disampaikan dalam pertemuan ini antara lain berkaitan dengan Integrasi Pembangunan Batam, Bintan, dan Karimun-Singapura; Inisiatif Kerja Sama Industri Digital; Kerja Sama Program Pengembangan Tech Talent, Travel Bubble Initiatives Singapura-Bintan; Kawasan Industri Kendal; Kemungkinan Kerja Sama dalam Infrastruktur (infrastruktur keras dan lunak); Pengembangan Smelter Alumina di KEK Galang Batang; Pembangunan Jembatan Batam-Bintan; Pengembangan Maintenance Repair & Overhaul (MRO) KEK Batam Aero Technic; dan Leaders’ Retreat.

Dalam kerjasama multilateral, Airlangga juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari dukungan Singapura pada Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022.

Indonesia berharap kerja sama G20 dapat membawa pesan positif seiring dengan upaya untuk mengatasi tantangan besar saat ini khususnya dalam pemulihan ekonomi global.

“Saya ingin menutup dengan menegaskan kembali komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk terus bekerja sama dengan Singapura. Saya percaya bahwa masih banyak peluang yang harus dimanfaatkan kedua negara di tahun-tahun mendatang,” pungkas Airlangga.

Menko Airlangga buka Kongres IV DPP Ikhwanul Muballighin

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membuka Kongres IV DPP Ikhwanul Muballighin dan Deklarasi Gerakan Nasional Muballigh Berwirausaha, Sabtu (27/3).

Pada kongres yang diselenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan tersebut, Menko Airlangga mengajak seluruh Ikhwanul Muballighin untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan Pemerintah.

“Vaksinasi sudah dilaksanakan dan targetnya pada akhir tahun 70% masyarakat sudah divaksin. Para ulama juga beberapa waktu lalu sudah mulai divaksin. Pada kesempatan ini saya menghimbau kita semua umat Muslim, khususnya jamaah Ikhwanul Muballighin untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi agar herd immunity bisa tercapai sehingga ekonomi nasional semakin membaik,” ujar Menko Airlangga.

Dalam kongres tersebut, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Pemerintah terus berikhtiar untuk menekan laju kasus penularan COVID-19 sebagai langkah utama untuk memulihkan ekonomi nasional.

Di sisi penanganan COVID-19, Pemerintah menerapkan PPKM Mikro dan vaksinasi sehingga kasus COVID-19 mulai terkendali. Hingga saat ini, jumlah penduduk yang telah divaksin akan menembus 10 juta penduduk dengan kecepatan vaksinasi mendekati 500 ribu penyuntikan per hari.

Vaksin yang diberikan telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dan dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Terkendalinya kasus COVID-19 melalui vaksinasi dan PPKM Mikro menciptakan peningkatan kepercayaan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya tren indeks dan frekuensi belanja.

Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi ini, Menko Airlangga menyampaikan bahwa di tahun 2021 Pemerintah berkomitmen meneruskan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui beberapa program yang antara lain permodalan dan kredit.

Dalam kongres yang bertema “Kuatkan Nasionalisme, Bina Toleransi dan Pulihkan Basis Ekonomi Umat untuk Indonesia Maju dan Sejahtera” tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki Bank Syariah Indonesia hasil dari penggabungan tiga bank syariah milik negara sehingga Indonesia memiliki Bank Syariah yang besar.

Penggabungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah menjadi satu kekuatan ekonomi besar untuk bangsa Indonesia.

“Sudah saatnya umat untuk diajak mewujudkan kemandirian ekonomi dengan berwirausaha memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbasis syariah yang ada. Saat ini, Pemerintah sedang melanjutkan berbagai dukungan untuk UMKM dalam program PEN 2021 dan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta 51 aturan turunannya. Melalui UU ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, perlindungan dan memberdayakan pelaku usaha sehingga mereka dapat naik kelas,” kata Menko Airlangga selaku Dewan Pembina DPP Ikhwanul Muballighin.

Selanjutnya, Menko Airlangga menyampaikan juga tentang Gerakan Nasional Wakaf Uang yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 25 Januari 2021 lalu dengan tujuan untuk menggalakkan transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern sehingga tidak hanya terbatas untuk tujuan ibadah tapi juga untuk tujuan sosial ekonomi.

“Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah akan selalu membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari para muballigh, para pendakwah, yang mempunyai pengaruh besar dalam memberi arah umat muslim di Indonesia, guna mendorong pemulihan kesehatan dan ekonomi,” pungkas Menko Airlangga.

Ketua DPP Partai Golkar dukung Larangan Mudik Lebaran tahun 2021

Berita Golkar – Partai Golkar mendukung keputusan Pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran tahun 2021.

“Saya kira Pemerintah harus tegas ya soal larangan libur dan mudik Lebaran. Lebih baik dilarang saja,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (26/3/2021).

Ace menyinggung kenaikan jumlah kasus positif virus Corona (COVID-19) yang disebabkan longgarnya larangan bepergian saat libur Natal dan tahun baru yang lalu. Karena itu, dia tidak ingin kenaikan kasus positif tersebut terulang pada masa libur Lebaran tahun ini.

“Kita sudah punya pengalaman bahwa akibat liburan yang longgar pada saat Natal dan tahun baru yang lalu, tingkat kenaikan positif Covid-19 mengalami kenaikan tajam. Hal ini tidak boleh terulang lagi untuk Lebaran tahun ini,” ujar Ace.

Keputusan Pemerintah melarang mudik Lebaran tahun ini pun didukung. Sepatutnya, kata Ace, memang Pemerintah mengambil kebijakan tersebut.

“Oleh karena itu, jika Pemerintah mengumumkan akan kebijakan pelarangan untuk mudik dan libur Lebaran, saya mendukung sekali dan memang seharusnya diterapkan kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Pemerintah sebelumnya meniadakan mudik Lebaran pada 2021. Arahan ini diberikan kepada seluruh masyarakat.

“Tahun 2021, mudik ditiadakan berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/3).

“Sehingga, upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan,” sambungnya.

Menko Airlangga Hartarto: Alokasi Anggaran PC-PEN sebesar Rp 699,4 Triliun pada 2021

Berita Golkar – Pemerintah memerlukan strategi dan upaya keras dalam menangani pandemi dan memulihkan ekonomi nasional dengan memastikan kebijakan di aspek kesehatan maupun ekonomi berjalan beriringan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp699,4 triliun di tahun 2021, program vaksinasi, dan PPKM Mikro menjadi perhatian utama Pemerintah.

Airlangga menjelaskan, anggaran PC-PEN untuk program kesehatan dan perlindungan sosial difokuskan pada pemeliharaan kesehatan dan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Sementara itu, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis diperuntukkan menjaga kelangsungan bisnis selama pandemi. Lalu anggaran untuk program prioritas diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah juga melakukan upaya peningkatan investasi salah satunya melalui penerapan UU Cipta Kerja. UU ini akan menyederhanakan, menyinkronkan, dan mengefektifkan peraturan yang seringkali menghambat kegiatan bisnis Indonesia.

Saat ini, total ada 201 proyek dan 10 program yang memiliki nilai investasi lebih dari Rp 4,817 triliun. Pembangunan infrastruktur melalui PSN ini akan membantu pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan investasi.

Legislator Golkar Ketatkan Akses Penyeberangan WNI-WNA lewat Batam

Berita Golkar – Usai memimpin pertemuan tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kakanwil Kemenkumham Kepulauan Riau Husni Thamrin beserta jajaran di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kamis (25/3)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menyampaikan, pihak Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memberlakukan persyaratan yang cukup ketat bagi lalu lintas penyeberangan baik WNI maupun WNA yang ingin bepergian ke luar dan masuk Batam.

“Seperti yang kita tahu, bahwa Batam adalah gerbang terdepan, pintu masuk Warga Negara Asing khususnya dari Asia Tenggara Singapura, Malaysia dan lainnya,” ujar Adies melalui siaran pers, dikutip Jumat (26/3/2021).

Ia melanjutkan, di tengah pandemi Covid-19 ini, perlintasan orang asing agak berkurang. Hal itu dikarenakan ada aturan-aturan dari masing-masing negara yang juga melakukan pembatasan orang keluar masuk negaranya.

Adies memaparkan, beberapa persyaratan yang harus dimiliki jika ingin melintasi Batam.

Di antaranya adalah bagi orang asing pemegang Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa untuk mengerjakan proyek strategis, orang asing pemegang KITAS (Izin tinggal terbatas), orang yang masuk membawa alat-alat medis, serta keluarga yang memiliki surat KITAS.

Terlepas dari persyaratan tersebut, maka tidak diperkenankan menyeberang.

“Jadi untuk perlintasan, memang semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ada beberapa terkait dengan barang juga begitu, pengawasannya sangat ketat kecuali barang-barang medis, yang lain-lain mungkin terpaut SOP-nya ketat sekali,” ungkapnya.

Diakui Adies memang ada beberapa kendala juga terkait dengan izin tinggal WNA salah satunya pengungsi Rohingya.

Ia yakin pihak Imigrasi sudah menjalankan prosedur yang ada terkait izin tinggal bagi WNA tersebut. Sehingga, secara keseluruhan kinerja Kanwil Kemenkuham Kepulauan Riau dinilai Adies sudah cukup baik, benar dan berjalan sesuai prosedur.

Azis Syamsuddin: Kami Berkomitmen Selesaikan Semua RUU dalam Prolegnas Prioritas 2021

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin menegaskan DPR tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 dengan tetap memperhatikan kualitas legislasi yang dihasilkan. Dalam Rapat Paripurna DPR RI telah ditetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Ia melanjutkan, DPR terus membuka ruang dialog, diskusi untuk menerima masukan, saran hingga kritik sehingga, RUU yang disahkan benar-benar bermanfaat dan memenuhi kebutuhan hukum seluruh masyarakat Indonesia.

“Perlu kembali kami tegaskan, bahwa DPR tetap mendukung revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan meminta masyarakat untuk mendukung upaya Pemerintah yang saat ini tengah menyerap aspirasi dan mengkaji revisi UU ITE,” terang Azis dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (26/3/2021).

Terkait transparansi dalam penyusunan draf RUU, Wakil Ketua Umum Partai Golkar menegaskan, selama pembahasan Undang-Undang, DPR terbuka terhadap berbagai masukan aspirasi masyarakat.

“DPR menerima masukan baik secara tertulis maupun langsung, dan mengharapkan peran aktif masyarakat untuk mengawal pembahasan Undang-Undang tersebut untuk menghasilkan Undang-Undang yang aspiratif dan sesuai dengan perkembangan dunia saat ini,” jelas Azis.

Komitmen ini sebagai upaya meningkatkan kinerja legislasi dan paradigma yang harus dikembangkan dalam mengukur kinerja fungsi legislasi DPR RI adalah pada kualitas produk legislasi.

“Benang merahnya sangat terang. Bahwa produk legislasi yang berkualitas selain dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional dan kepastian hukum, juga dapat meningkatkan kemajuan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, ruang partisipasi dibuka seluas-luasnya,” tegas Azis.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (23/3) tersebut juga mengagendakan pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States).

Sebelumnya, dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI pada Senin (9/3) telah menyepakati perubahan daftar RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dan Prolegnas 2020-2024.

Raker tersebut menyepakati jumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 sebanyak 33 RUU, dan sebanyak 246 RUU masuk dalam Prolegnas 2020-2024.

“Atas nama DPR, kami meminta masyarakat untuk mengawal 33 RUU dalam Prolegnas. Dukungan ini merupakan energi besar bagi kami dalam menuntaskannya, mohon doa dan dukungannya,” pungkas Azis.

Scroll to top