Bulan: Maret 2021

Dedi Mulyadi Legislator DPR Soroti Kinerja Kepala Bulog

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi kembali menyoroti masalah kinerja perusahaan BUMN Bulog. Ia menilai Bulog gagal dalam melakukan dua hal.

Pertama, kata Dedi, Bulog tak memiliki kemampuan menyerap gabah petani sehingga para petani menjual hasil padinya ke tekngkulak. Namun, seringkali tengkulak tidak semuanya memiliki modal yang cukup.

“Banyak tengkulak yang baru bisa membayar setelah penjualan. Sehingga, ada titik waktu banyak para petani kecil yang mengalami kekosongan keuangan karena menunggu hasil gabahnya menjadi beras dan laku di pasar,” kata Dedi, Kamis, (25/3/2021).

Dedi melanjutkan, hal kedua yang gagal dilakukan Bulog adalah tidak maksimalnya menyerap gabah petani.

Menurut Dedi, daya serap Bulog itu rendah karena sering kali membeli beras di bawah tengkulak. Misalnya, tengkulak membeli gabah dari petani Rp 4.200 per kilogram, sedangkan Bulog hanya Rp 3.800 per kilogram. Hal itu karena memang Bulog memiliki kehati-hatian dalam membeli gabah.

Selain itu, ujar Dedi, Bulog juga ternyata tidak mampu menjual beras. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya stok lama yang tak bisa keluar.

“Banyak beras lama tak terpakai berarti tak bisa keluar kan, sehingga mengalami kerusakan,” kata politisi Golkar ini.

Kemudian, lanjut Dedi, Bulog tak memiliki gudang dengan tekonologi memadai dalam penyimpanan beras. Akibatnya, beras yang disimpan di gudang tidak bisa bertahan lama sehingga mudah busuk.

Selama ini, Bulog menyimpan beras hanya dengan mengganjalkan memakai valet sehingga beras tidak bisa bertahan lama.

“Jadi Bulog itu seperti terperangkap. Beli (gabah) nggak bisa, jual (beras) juga nggak bisa. Bahkan beras sisa impor yang tahun 2018 dan 2019 pun belum terjual. Ini yang menjadi problematika dari sisi pengelolaan,” kata Dedi.

Dedi mengatakan, dengan kondisi seperti itu, kinerja Bulog membingungkan. Ia mengatakan, tugas Bulog itu apa dan yang dikerjakan itu apa.

“Beli tak bisa, jual juga nggak bisa. Andaikan bisa beli impor, setelah impor tak bisa jual juga. Seharusnya Bulog punya peran menyerap gabah petani. Namun, gabah petani tak bisa dibeli juga. Misalnya, dari 8 juta ton beras, yang bisa dibeli Bulog paling 30 persen,” katanya.

Gde Sumarjaya Linggih Minta Bulog Pahami Tupoksi

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer ini, menekan Bulog seharusnya mengerti tentang tupoksinya.

Pernyataan Demer datang untuk menyikapi rencana Pemerintah mengimpor beras satu juta ton, tahun ini, tidak bisa dilihat secara sepotong-potong saja. Melainkan harus dilihat sebagai sebuah perencanaan dan antisipasi menghadapi ketidakpastian di Indonesia.

“Tupoksi Bulog itu menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dengan petani. Masyarakat tidak boleh terlalu rugi karena membeli beras terlalu mahal atau malah tidak ada, sementara beras petani harus dibeli dengan harga wajar,” ungkap Demer, kepada media, Kamis (25/3).

Tentang rencana Pemerintah sendiri, politisi asal Bali itu melihat suatu yang penting dan diperlukan. “Selama ini kita harus akui, bahwa negara kita selalu impor beras. Ini terjadi karena kebutuhan dari masyarakat itu lebih dari apa yang dihasilkan oleh petani. Kita belum bisa swasembada,” kata Demer.

Melihat data dari BMKG yang menyatakan ke depan akan terdapat potensi bencana yang dialami Indonesia, Demer menilai perencanaan itu makin penting.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga membuat produktivitas serta distribusi bahan pangan bisa menjadi kendala.

Selama masa pandemi Covid-19, Demer melihat banyak orang yang menahan barang kebutuhan pokok.

Demer juga menyayangkan sikap beberapa pihak yang langsung menyalahkan dan mempermasalahkan rencana Pemerintah tersebut.

“Ini baru rencana saja dipermasalahkan. Padahal kita bernegara itu harus selalu ada perencanaan,” tambah Demer.

Selanjutnya mulai dari APBN dan program Pemerintah, menurut Demer, selama ini selalu direncanakan dengan baik. Walaupun sering kali tidak tercapai namun selalu dibuat rencana antisipasi.

Ia juga menyatakan jika nanti sampai ada kelangkaan beras, siapa yang mau disalahkan atas masalah itu.

“Kalau sampai masyarakat ribut karena beras langka, apakah itu tidak lebih merepotkan negeri ini? Kecuali memang Bulog ingin adanya chaos di negeri ini karena kelangkaan beras, maka gak usah ada rencana itu,” ucap Demer.

Demer justru menilai hal tersebut malah menyalahi tupoksi dari Bulog sendiri jika tidak bisa mengantisipasi adanya permasalahan tentang beras.

“Keberadaan Bulog sebagai penyeimbang. Ini harus benar-benar disadari oleh kepala Bulog. Untuk apa mereka itu ada? Mereka sebenarnya diuntungkan karena sudah ada rencana dari Menteri Perdagangan untuk mengantisipasi itu. Pengalaman kita selama ini memberikan banyak pelajaran tentang itu,” tambah Demer.

Demer menilai aneh sikap Bulog atau beberapa pihak yang menyebut adanya permasalahan rente dalam rencana impor beras ini.

“Apa yang rente? Siapa yang akan ambil untung? Nanti yang akan impor beras ini juga Bulog, bukan lembaga lain, jadi siapa yang mau ambil untung sebenarnya?,” ujar Demer.

Lebih lanjut Demer mengatakan bahwa dalam proses atau rencana impor ini, Bulog memang akan berperan sebagai pengimpor. Kapan waktu impor juga belum ditentukan.

“Waktunya sendiri masih diperkirakan, berdasarkan stok yang ada saat ini dan pengalaman yang lalu,” ungkap Demer.

Demer juga menyayangkan adanya beras Bulog yang sampai rusak beberapa ratus ton. Ini membuktikan Bulog tidak memiliki kemampuan dan manajemen yang baik dalam penyimpangan beras.

Saat ini, diperkirakan terdapat 300-400 ribu ton beras di gudang Bulog berpotensi turun mutu. Jumlah itu hampir setara dengan persediaan yang dimiliki Bulog.

“Jangan ketika barang rusak, kemudian panik lalu menyalahkan orang lain. Kita sudah sering membahas masalah ini di DPR. Jangan tiba-tiba sekarang malah dibicarakan ke publik hal-hal seperti ini. Kita semua bekerja untuk rakyat. Kita juga tidak mau negeri ini hancur akibat pangan,” tutup Demer.

Nurul Arifin Ungkap Kunci Solid Internal Partai Golkar

Berita Golkar – Partai Golkar berhasil menyelesaikan konflik dan kembali bersatu, pasca dualisme kepengurusan dan konflik internal penah dialami partai Golkar pada 2014 hingga 2016 lalu. Kuncinya adalah menjaga soliditas internal partai politik.

Bila partai politik solid di dalam, maka dari luar akan sangat susah untuk menggoyangnya. Sebaliknya, kalau partai politik tidak solid di internalnya, maka akan sangat mudah untuk diganggu dari luar.

Demikian pembelajaran dari Partai Golkar menghadapi gejolak dualisme kepengurusan pada 2014 dan kini berhasil bersatu kembali.

“Apa yang bisa kita petik dari apa yang menjadi pengalaman kami, yaitu pentingnya menjaga soliditas internal partai politik.” ungkap Nurul Arifin.

“Karena seandainya kita solid di dalam, kalau dari luar mau goyang-goyang itu susah. Tetapi kalau dari dalamnya rapuh, maka itu akan menjadi sangat mudah diganggu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin dalam Webinar ‘Merawat Soliditas Partai: Pembelajaran dari Pengalaman Partai-Partai Reformasi, seperti disiarkan di Channel Youtube Pusat Penelitian Politik LIPI, Kamis (25/3/2021).

Pada akhir 2014 lalu, terjadi dua Munas di Golkar, yakni di Bali pada 30 November–4 Desember, dengan Ketua Umumnya Aburizal Bakrie.

Sementara, Munas Ancol, Jakarta, digelar 6-8 Desember dengan Ketua Umum terpilih Agung Laksono.

Sejak itu terjadi dualisme kepengurusan di Golkar. Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan dua Munas itu dipengaruhi juga dengan kondisi politik nasional pada pemilu 2014.

Selain soliditas, kata Nurul, hadirnya Mahkamah Partai sebagai lembaga yang netral penting juga dalam rekonsiliasi di internal partai berlambang beringin.

Paling tidak pada Januari 2016, Nurul menjelaskan Mahkamah Partai menunjuk tokoh-tokoh senior partai yakni BJ Habibie dan Jusuf Kalla untuk memimpin tim transisi.

Alhasil tim transisi mengusulkan diselenggarakannya Rapimnas dan Munaslub yang demokratis dan melibatkan pihak berselisih.

Kedua kubu pun sepakat menyelenggarakan Munaslub pada pertengahan 2016 lalu.

“Kami harapannya saat itu adalah jangan sampai ada salah satu Ketua Umum versi masing-masing itu keluar dan mendirikan partai baru. Itu yang sangat tidak kami harapankan. Karena bisa mereduksi Golkar, walaupun di sisi lain kami bangga juga karena Golkar melahirkan partai-partai baru,” jelas Nurul.

Nurul menjelaskan berakhirnya dualisme kepengurusan di Golkar di Munaslub Bali pada Mei 2016, dengan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar periode 2016-2019.

Ketua Umum terpilih imbuh dia, fokus pada rekonsiliasi dan konsolidasi demi menyambut Pilkada 2017 dan Pemilu 2019.

“Alhamdulillah hingga saat ini kondisi internal partai Golkar solid dengan dinamika yang stabil,” jelasnya.

“Sebagai politisi dibutuhkan sikap seorang negarawan yang mementingkan kepentingan bangsa di atas segalanya,” tegasnya.

Hetifah Sjaifudian Perhatikan Pendidikan Olahraga di Indonesia

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mendorong peningkatan beasiswa atlet sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan olahraga di Tanah Air.

Untuk mencapai target prestasi jangka panjang, tentu saja diperlukan pendidikan olahraga yang memadai untuk atlet, utamanya akan menjadi calon pelatih di masa depan.

“Selain itu, atlet telah menghabiskan banyak waktu untuk berlatih, sudah seyogyanya kita berikan beasiswa sebagai bentuk apresiasi negara terhadap pengabdian mereka,” kata Hetifah dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali beserta jajarannya terkait Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin, dikutip Kamis (25/3/2021).

Disampaikan Hetifah, beasiswa untuk atlet menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan sport science dan kurikulum atlet.

“Dengan banyaknya lulusan pendidikan olahraga, SDM Indonesia yang memahami sport science seperti fisiologi, teknik dan nutrisi atlet juga akan meningkat. Mereka juga memiliki keilmuan yang mumpuni dalam menyusun kurikulum terkini bagi atlet. Saya rasa beasiswa atlet menjawab berbagai persoalan olahraga Indonesia,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan pentingnya serapan tenaga keolahragaan melalui sistem rekrutmen yang memadai, karena sejauh ini Indonesia sudah memiliki cukup banyak lulusan pendidikan olahraga baik di universitas dalam negeri maupun luar negeri.

“Sayangnya, banyak dari mereka tak terserap menjadi pelatih. Karena itu, saya harap Desain Besar Olahraga dan juga RUU Sistem Keolahragaan Nasional dapat memperhatikan serapan tenaga pelatih olahraga. Karena tanpa adanya pelatih berkualitas, prestasi olahraga nasional juga akan sulit berkembang,” jelas legislator dapil Kalimantan Timur itu.

Sebelumnya, Menpora RI Zainudin Amali memaparkan 13 permasalahan yang dihadapi dunia olahraga nasional dan target hingga 2045.

Di antara permasalahan yang dihadapi olahraga Indonesia adalah tenaga keolahragaan yang belum memenuhi secara kuantitas dan kualitas.

“Belum dijadikannya sport science sebagai faktor utama pendukung prestasi olahraga, dan belum adanya kurikulum atlet. Sedangkan, target puncak hingga 2045 adalah masuk lima besar baik Olimpiade maupun Paralimpiade 2044,” ungkapnya.

Dedi Mulyadi Legislator Golkar Soroti Kinerja BUMN Bulog

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi kembali menyoroti masalah kinerja perusahaan BUMN Bulog. Ia menilai Bulog gagal dalam melakukan dua hal.

Pertama, kata Dedi, Bulog tak memiliki kemampuan menyerap gabah petani sehingga para petani menjual hasil padinya ke tekngkulak. Namun, seringkali tengkulak tidak semuanya memiliki modal yang cukup.

“Banyak tengkulak yang baru bisa membayar setelah penjualan. Sehingga, ada titik waktu banyak para petani kecil yang mengalami kekosongan keuangan karena menunggu hasil gabahnya menjadi beras dan laku di pasar,” kata Dedi, Kamis, (25/3/2021).

Dedi melanjutkan, hal kedua yang gagal dilakukan Bulog adalah tidak maksimalnya menyerap gabah petani.

Menurut Dedi, daya serap Bulog itu rendah karena sering kali membeli beras di bawah tengkulak. Misalnya, tengkulak membeli gabah dari petani Rp 4.200 per kilogram, sedangkan Bulog hanya Rp 3.800 per kilogram. Hal itu karena memang Bulog memiliki kehati-hatian dalam membeli gabah.

Selain itu, ujar Dedi, Bulog juga ternyata tidak mampu menjual beras. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya stok lama yang tak bisa keluar.

“Banyak beras lama tak terpakai berarti tak bisa keluar kan, sehingga mengalami kerusakan,” kata politisi Golkar ini.

Kemudian, lanjut Dedi, Bulog tak memiliki gudang dengan tekonologi memadai dalam penyimpanan beras. Akibatnya, beras yang disimpan di gudang tidak bisa bertahan lama sehingga mudah busuk.

Selama ini, Bulog menyimpan beras hanya dengan mengganjalkan memakai valet sehingga beras tidak bisa bertahan lama.

“Jadi Bulog itu seperti terperangkap. Beli (gabah) nggak bisa, jual (beras) juga nggak bisa. Bahkan beras sisa impor yang tahun 2018 dan 2019 pun belum terjual. Ini yang menjadi problematika dari sisi pengelolaan,” kata Dedi.

Dedi mengatakan, dengan kondisi seperti itu, kinerja Bulog membingungkan. Ia mengatakan, tugas Bulog itu apa dan yang dikerjakan itu apa.

“Beli tak bisa, jual juga nggak bisa. Andaikan bisa beli impor, setelah impor tak bisa jual juga. Seharusnya Bulog punya peran menyerap gabah petani. Namun, gabah petani tak bisa dibeli juga. Misalnya, dari 8 juta ton beras, yang bisa dibeli Bulog paling 30 persen,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI Minta Pemerintah Jaga Harga Pangan Jelang Ramadhan

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin meminta Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan) serta Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) mengatasi kenaikan harga pangan dan melakukan operasi pasar menjelang bulan Ramadhan.

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena sudah banyak harga pangan yang mengalami kenaikan di berbagai wilayah.

“Tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan pokok jelang Bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan harga. Persoalan ini harus segera diantisipasi dan dicarikan solusi,” kata Azis, dikutip Rabu (24/3).

Mantan ketua Komisi III DPR itu, mengatakan apabila harga bahan pokok melambung tingggi, maka Pemerintah harus sigap melakukan intervensi pasar.

Pasalnya, kata Azis, kenaikan harga bahan pokok akan membuat masyarakat kian sulit di tengah kondisi perekonomian yang tak pasti akibat pandemi Covid-19.

Karena itu, Azis meminta Kemendag, Perum Bulog, pemda memastikan keamanan stok bahan, serta rantai distribusi pangan agar jangan tersendat hingga menyebabkan kelangkaan di suatu daerah.

Azis Syamsuddin mendorong Kemendag dan Kementan untuk duduk bersama mencari terobosan agar kebutuhan pokok dapat terpenuhi dan masyarakat mendapatkan harga yang wajar.

“Jangan sampai masyarakat panik dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok karena harga yang makin tinggi, serta kelangkaan bahan pangan yang dapat dimanfaatkan para spekulan untuk bermain,” katanya.

Menperin Agus Gumiwang Harap IKM Munculkan Kreativitas dan Inovasi

Berita Golkar – Di tengah masa sulit seperti saat ini, industri kerajinan dan batik di dalam negeri terus berupaya memunculkan kreativitas dan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja usahanya.

Industri kerajinan dan batik merupakan salah satu sektor yang mampu beradaptasi dan berinovasi di tengah dampak pandemi Covid-19 sehingga dapat bertahan, bahkan mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Tumbuhnya kinerja sektor industri tersebut karena tetap menjaga kualitas produknya dan peningkatan volume produksi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Menperin menegaskan, untuk para pelaku industri kecil menengah (IKM) di tanah air diharapkan dapat membuat produk sesuai preferensi pasar dan cepat melakukan diversifikasi produk.

Tujuannya guna memacu keberlangsungan usaha mereka di tengah dampak pandemi.

“Industri kerajinan dan batik yang merupakan bagian dari industri kreatif dan didominasi oleh sektor IKM, mendapat prioritas pengembangan oleh Kementerian Perindustrian, karena dinilai mempunyai daya ungkit besar dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional,” papar Agus Gumiwang yang juga sebagai Politikus Partai Golkar.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi menyampaikan bahwa salah satu unit kerjanya, yakni Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta, akan kembali melaksanakan kegiatan Inkubasi Bisnis Teknologi Innovating Jogja Tahun 2021.

“Kegiatan Innovating Jogja ini bertujuan untuk pengembangan sektor industri kerajinan dan batik agar lebih berdaya saing, dengan memanfaatkan teknologi inovasi yang berasal dari masyarakat (calon tennant) atau memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh BBKB Yogyakarta,” tutur Doddy.

Adapun pendaftaran Innovating Jogja 2021 telah dibuka bagi masyarakat umum yang berusia di bawah 45 tahun.

Selain itu, telah lulus SMA/SMK, berminat mengembangkan usaha, mampu menggunakan komputer dan memiliki ide yang inovatif di bidang kerajinan dan batik.

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir online pada website innovatingjogja.id sebelum tanggal 30 April 2021.

Kepala BBKB Yogyakarta Titik Purwati Widowati mengemukakan bahwa program Innovating Jogja yang sudah berjalan sejak tahun 2016 ini dinilai mampu menghasilkan industri baru yang kompetitif di bidang kerajinan dan batik di wilayah Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya.

“Bahkan, beberapa tennant lulusan Innovating Jogja sudah berhasil melakukan ekspor,” ungkapnya.

 

Legislator Golkar dukung PPATK soal Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Berita Golkar – Dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir, Komisi III mendukung rencana kerja PPATK tahun 2021 untuk meningkatkan program pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

“Serta meningkatkan kapasitas kegiatan pengawasan dan pendeteksian transaksi keuangan yang mencurigakan, yang bertujuan pada optimalisasi penerimaan negara dan perwujudan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan,” papar Adies di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Komisi III juga meminta Kepala PPATK untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dan koordinasi dengan berbagai lembaga, khususnya aparat penegak hukum, dalam mendukung pengungkapan kasus dan mengembalikan aset negara dari berbagai kasus TPPU maupun tindak pidana lainnya.

Khususnya yang merugikan kesejahteraan masyarakat atau mempengaruhi perekonomian negara di tengah pandemi.

Kemudian, Komisi III juga menghimbau Kepala PPATK untuk lebih berhati-hati dalam penyampaian keterangan atau informasi publik, terutama yang terkait dengan hasil analisis, hasil pemeriksaan, serta pelaksanaan tupoksi PPATK lainnya.

Hal ini semata-mata agar lebih memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kepentingan proses penegakan hukum dan peradilan, kecuali untuk edukasi terhadap publik.

Selain itu, dalam rapat ini Komisi III mendukung Kepala PPATK untuk berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM agar segera memprioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Menko Perekonomian Airlangga: Kami akan Kaji 5G Sebelum Masuk Ke Indonesia

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan layanan 5G bakal segera tersedia di Indonesia, meski layanan teknologi telekomunikasi generasi keempat (4G) Long Term Evoluiton (LTE) baru hadir di dalam negeri beberapa tahun belakangan.

Airlangga mengatakan, penyediaan layanan 5G merupakan keharusan meski ongkos atau biaya untuk layanan tersebut cenderung lebih tinggi.

“Berbicara mengenai industri 4.0 mau enggak mau bicara soal 5G karena berbicara autonomus enggak bisa gerak kalau dengan 4G, semua autonomus bergerak dengan 5G,” ujar Airlangga dalam Katadata Indonesia Data and Economic Conference 2021, Selasa kemarin, dikutip Rabu (24/3/2021).

“Oleh karena itu, Pemerintah akan menyiapkan prototipe-prototipe walau kita tahu 5G biaya service-nya lebih tinggi, tapi tentunya dengan produktivitas otomatisasi tentu dengan kalangan industri mampu menggunakan fasilitas dengan 5G itu,” sambungnya.

Airlangga menjelaskan, meski Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) belum memutuskan basis teknologi 5G yang akan dikembangkan, Pemerintah sedang mengkaji beberapa kawasan yang akan menjadi wilayah dikembangkannya prototipe tersebut.

Di sisi lain, ia pun mengatakan, Pemerintah harus mempertimbangkan persoalan risiko geopolitik yang saat ini tengah berkembang terkait dengan pengembangan 5G.

Oleh karena itu, Pemerintah tidak akan gegabah dan akan selektif dalam memutuskan basis teknologi dari layanan 5G yang akan digunakan.

“Ini kan menjadi persoalan geopolitik. 5G adalah urusan geopolitik, jadi kita harus cerdas memilah-milah dan menjaga geopolitik, karena Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dan market digital terbesar. Sehingga ini menjadi perhatian dunia karena kita melihat e-commerce pun yang besar selama ini di Indonesia,” kata dia.

Ketua KPCPEN Terima Alat deteksi Covid-19 GeNose dari Menristek

Berita Golkar – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima alat pendeteksi Covid-19 produksi UGM, GeNose dari Menristek/BRIN, Bambang Brodjonegoro. Penyerahan dilakukan pada Senin (22/3/2021) di Lobby Loka Kretagama, Lt. 3 Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

GeNose merupakan inovasi alat screening Covid-19 yang diproduksi oleh Universitas Gajah Mada. Cara pendeteksiannya sederhana, hanya dengan meniup balon yang kemudian, udara dari dalam balon yang ditiup seseorang tadi dimasukkan ke alat pendeteksi. Alat ini selain akurat dalam mendeteksi, juga sangat cepat untuk mengetahui hasilnya.

“Alat ini bekerja dengan mendeteksi senyawa volatile organic compound dari hasil metabolic virus Covid di dalam tubuh melalui hembusan nafas. Alat ini telah menjalani uji klinis di 10 rumah sakit di Indonesia dan telah memperoleh izin edar dari Kementerian Kesehatan,” kata Airlangga, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Hasil yang ditunjukkan oleh GeNose ini juga sangat baik dengan menunjukkan tingkat akurasi negatif yang tinggi hingga mencapai 97 persen. Ini menunjukkan keberhasilan anak bangsa dalam teknologi pendeteksi Covid-19.

Di luar negeri, juga terdapat alat sejenis GeNose. Misalnya Breathonix dari Singapura yang juga sudah digunakan dan melewati uji klinis di Dubai, UEA. Selain itu ada pula SpiroNose, produksi Belanda yang juga memakai pendeteksian lewat tiupan nafas.

“Kehadiran GeNose ini tentu membanggakan, karena merupakan produksi dan inovasi di dalam negeri. Apalagi juga memiliki kelebihan yakni reliability yang tinggi. Pengetesannya juga cepat, hanya dua menit dan berbasis teknologi artificial intelligent ini juga bagian dari revolusi Industri 4.0,” ungkap Airlangga.

Untuk menindaklanjuti hasil temuan dan inovasi ini Airlangga meminta dibangun sebuah data center. Selanjutnya hasil tes dari alat GeNose ini datanya bisa diunggah. Diharapkan hal itu bisa meningkatkan kapabilitas dan pendeteksian dari Covid-19 di Indonesia.

“Alat ini juga sangat bermanfaat untuk mendorong PPKM Mikro, yang dalam dua minggu ke depan diminta untuk dipersiapkan untuk prototipe sekolah,” ucap Airlangga.

Untuk aktivitas dan kegiatan masyarakat yang massal, seperti sekolah, perguruan tinggi, Airlangga menyatakan perlu adanya screening yang sifatnya harian. Begitu pula dengan tempat seperti stasiun dan bandara yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Screening harian ini dengan GeNose tentu akan lebih praktis. Kemarin PT KAI sudah menetapkan harga untuk screening ini hanya 30 ribu rupiah dan ini relatif yang termurah dibandingkan screening yang lain,” ungkap Airlangga.

Sektor industri juga diharapkan membeli GeNose sehingga mereka dapat melakukan screening awal terhadap karyawannya. Pabrik-pabrik yang ada di Tanah Air diperkirakan membutuhkan lima hingga sepuluh alat ini agar bisa melakukan screening awal secara cepat.

Selain itu, Airlangga juga berharap produksi GeNose ini bisa ditingkatkan. Saat ini, kemampuan produksi alat ini memang baru sekitar 3000 alat per bulan. Padahal permintaan sudah mencapai 20 ribu. Ke depan diharapkan bisa terus ditingkatkan untuk mencapai 10-15 ribu produksi pada bulan Juli nanti.

Sebagai promotor UGM diharapkan bisa mereplikasi manufaktur yang ada. Terdapat tantangan yakni permintaan yang banyak sehingga produksi harus terus ditingkatkan.

“Terima kasih kepada UGM bersama dukungan Menristek yang telah membuat inovasi ini yang juga telah mendapat perhatian dari banyak negara-negara di dunia,” pungkas Airlangga.

Scroll to top