Bulan: Januari 2021

Berita Golkar – Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) melanjutkan berbagi berkah bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-19.

Kali ini menyasar kepada pekerja media, selain dianggap mitra, pekerja media juga salah satu yang terdampak pandemi.

“Hari ini dalam acara Jumat berbagi, kali ini khusus kami dedikasikan kepada rekan-rekan media yang kami cintai.

Kita harus terus berbagi dan bergotong royong dalam melalui masa pandemi yang belum juga usai,” ungkap Ketua Umum (Ketum) IIPG, Yanti Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan, di kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (15/1/2021).

“Semoga apa yang kami berikan bisa membantu rekan-rekan media semua. Sekaligus kita berdoa agar kita semua diberkahi kesehatan, dilindungi oleh Allah SWT dan kita saling memberi semangat agar Indonesia secepatnya bisa pulih,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Yanti menyebutkan jika pemberian bantuan ini tidak akan berhenti selama pandemi masih berlangsung.

Di sisi lain, menurut Yanti, ini adalah langkah konkret dalam membantu sesama.

“Kami melakukan kegiatan ini sejak Februari 2020, ini juga atas anjuran bapak ketua umum (Airlangga Hartarto) untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi Covid-19,” katanya.

Menurutnya, bantuan sosial yang sudah dilakukan sejak tahun kemarin akan diteruskan.

Sebab, kegiatan baik, kata Yanti, harus terus disebar agar memberikan sedikit keringanan bagi mereka yang terdampak pandemi.

Dalam acara ini, Yanti juga ditemani oleh Sekjen IIPG Mia Lodewijk Paulus dan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Nurul Arifin serta pengurus IIPG lainnya.

“Insya Allah akan terus berjalan, Ikatan Istri Partai Golkar ini kan memang sebagai ibu, harus mendampingi bapak dalam arti yang harus memerhatikan saudara-saudara kami yang membutuhkan,” pungkasnya.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Wakil Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Airlangga Hartarto meminta dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan dua rancangan undang-undang (RUU) masuk dalam RUU prioritas pada 2021.

Dua rancangan aturan yang dimaksud adalah RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

“Komite TPPU meminta dukungan Bapak Presiden atas penetapan dua RUU yang dapat memperkuat rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT),” ungkap Airlangga dalam Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, Kamis (14/1).

Sementara, Airlangga menyatakan Komite TPPU telah menetapkan lima strategi nasional 2020-2024 untuk mencegah dan memberantas ancaman TPPU dan TPPT. Pertama, meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPU dan TPPT.

Kedua, meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko. Ketiga, meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko.

Keempat, mengoptimalisasi asset recovery dengan memperhatikan penilaian risiko. Kelima, meningkatkan efektivitas sanksi dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, organisasi teroris, dan aktivitas proliferasi senjata pemusnah massal.

“Kami memahami bahwa ketentuan mengenai pengawasan berbasis risiko, telah diatur dalam peraturan masing-masing kementerian atau lembaga, karena itu tinggal dijalankan dengan konsekuen,” jelas Airlangga.

Sementara, Airlangga berharap Komite TPPU dapat ikut serta membantu pemulihan ekonomi nasional pasca dihantam pandemi Covid-19. Komite TPPU, kata dia, bisa ikut mengawal dan memonitor program-program pemulihan yang telah ditetapkan pemerintah agar tak disalahgunakan.

“Sinergitas dari sisi pencegahan dan pemberantasan telah diupayakan oleh Komite TPPU, salah satunya dengan melibatkan sektor privat pada 2020,” pungkas Airlangga.

Berita Golkar – Pemerintah telah memulai program vaksinasi Covid-19 pada Rabu (13/1/2021). Presiden Joko Widodo pun turut serta sebagai penerima perdana atas vaksin dari Sinovac yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Program vaksinasi ini tidak terlepas dari upaya diplomasi, baik bilateral maupun multilateral, yang dilakukan pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin di dalam negeri.

Terkait hal ini, Anggota Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyoroti pentingnya diplomasi vaksin untuk memastikan akses vaksinasi Covid-19 yang adil, terbuka, dan merata bagi masyarakat Indonesia dan global.

“Perlu kita apresiasi upaya pemerintah yang telah mampu mendapatkan ratusan juta stok dosis vaksin Covid-19 dan dimulainya program vaksinasi hari ini.

Namun, kita tentu juga harus memperhitungkan kebutuhan dan akses vaksin jangka panjang untuk menjamin kesinambungan serta distribusi yang merata.

Tentu dengan tetap memperhatikan tingkat keamanan, kemampuan vaksin memicu respons imun (imunogenisitas), dan manfaat (efikasi) vaksin tersebut,” ungkap Puteri dalam siaran pers kepada wartawan, Kamis (14/1/2020).

Puteri pun mendorong kolaborasi antara diplomasi parlemen dan pemerintah dalam meningkatkan peran Indonesia untuk dengan konsisten mengupayakan ketersediaan dan distribusi atas vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan terkait Covid-19 bagi setiap negara.

Hal ini sempat ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi BKSAP DPR RI bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI pada Selasa (12/1/2021) lalu.

“Vaksin dan teknologi kesehatan terkait Covid-19 telah menjadi barang publik global atau kebutuhan prioritas bagi setiap negara dalam menghadapi wabah ini. Barang ini harus dapat diakses secara universal oleh setiap negara, jangan sampai ada ketimpangan distribusi vaksin.

Bersama pemerintah, DPR RI melalui diplomasi parlemen perlu turut membangun pemahaman ini dengan parlemen negara sahabat,” ujar Puteri.

Politisi Partai Golkar itu turut menambahkan bahwa strategi diplomasi guna menghadapi ancaman pembatasan pasar atas produk vaksin Covid-19, perlu menjadi salah satu agenda prioritas dalam politik luar negeri Indonesia di masa pemulihan dampak pandemi ini.

“Tujuannya, agar setiap negara mendapat akses setara dan adil terhadap vaksin yang aman. Salah satunya dengan membangun komunikasi agar tidak ada negara yang memberlakukan kebijakan produksi vaksin terbatas untuk kepentingan domestik saja, atau melarang ekspor atas produksi vaksin,” tuturnya.

Menutup keterangannya, Ketua Kaukus Pemuda Parlemen (KPPI) itu juga mendorong komitmen pemerintah untuk mendukung inisiatif penggabungan teknologi dan pengetahuan terkait penanganan pandemi yang dimiliki setiap negara.

Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dunia mendapatkan akses kesehatan yang dibutuhkan. Indonesia telah menyatakan solidaritasnya atas inisatif C-TAP atau Covid-19 Technology Access Pool oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Namun, karena sifatnya masih sukarela, saat ini masih beberapa negara saja yang turut menyatakan komitmen tersebut. Bahkan, banyak negara-negara maju yang justru belum bergabung.

Untuk itu, Indonesia perlu ambil bagian dengan mendorong negara lain untuk turut menunjukkan komitmennya dalam berbagi teknologi dan pengetahuan atas penanganan pandemi. Karena Covid-19 merupakan pandemi global, maka jelas kita pun harus keluar dari pandemi ini bersama- sama,” tutupnya.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengimbau seluruh anggota dewan untuk divaksin Covid-19. Dengan tetap memerhatikan syarat dan ketentuan vaksinasi.

“Kami dari pimpinan parlemen mengimbau kepada seluruh elemen, baik kepada anggota (DPR), ASN, teman-teman wartawan yang ada di parlemen untuk bisa berpartisiapsi,” ujar Azis di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).

Perihal anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning yang menolak untuk divaksin, ia menilai itu merupakan hak masing-masing. Namun, Azis tetap mengimbau seluruh anggota DPR melaksanakan vaksinasi.

“Beliau kan bisa saja menolak vaksin karena merk tertentu atau menolak vaksin secara menyeluruh. Itu yang harus kita lihat,” ujar Azis.

Presiden Joko Widodo disebutnya telah membuktikan keamanan dan kehalalan vaksin dengan menjadi orang pertama yang disuntik. Ia berharap masyarakat juga mengikutinya agar pandemi Covid-19 dapat segera berlalu.

“Tinggal skala prioritas mana yang akan didahulukan, apakah tenaga medis, kemudian TNI, Polri yang sifatnya garda terdepan yang sering bertemu bersentuhan secara publik kepada masyarakat,” ujar Azis.

Sebelumnya Ribka Tjiptaning mengkiritisi vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan pemerintah. Ribka menolak untuk divaksinasi dan memilih untuk membayar denda. Ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung melambung pesat di hari yang sama ketika vaksinasi Covid-19 dilakukan pertama kali kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pejabat lainnya, yang mana berarti memberikan sentimen baik bagi Indonesia.

Airlangga mengatakan, indeks saham nasional pada Rabu (13/1/2021) secara year to date melesat di level 6.435, bahkan menjadi yang tertinggi di kawasan Asean.

“Sebagai informasi bapak Presiden, Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dengan dimulainya vaksinasi oleh bapak Presiden kemarin, kemarin indeks (saham) mencapai 6.435, dan ini tertinggi di Asean,” ujarnya dalam Koordinasi Tahunan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) secara virtual, Kamis (14/1).

“Kenaikannya mencapai 7,63 persen, lebih tinggi dari Vietnam 7,44 persen dan Thailand 7,34 persen,” imbuhnya.

Bahkan, Indonesia diklaim mencatatkan kinerja IHSG yang mengalahkan indeks saham negara Vietnam dan indeks di bursa saham Thailand, di mana VN-Index Vietnam dan SET Index di Thailand menguat masing-masing 7,44 persen.

Airlangga Hartarto juga turut menyinggung reformasi struktural perekonomian nasional yang dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang diperundangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020.

Seperti diketahui, UU Ciptaker sudah diterbitkan oleh Pemerintah sejak akhir tahun lalu. UU ini akan memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia sehingga akan meningkatkan investasi asing.

Menurut dia, UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan meningkatkan ekosistem investasi melalui kemudahan perizinan berusaha, tetapi juga mengubah perilaku aparat pemerintah dan para pelaku usaha, melalui penggunaan sistem yang berbasis elektronik dan integrasi data.

“UU Cipta Kerja juga mendorong pelaku usaha, terutama UMK, untuk berbadan hukum, dengan mendirikan PT Perseorangan untuk UMK. Sehingga memiliki aspek legal yang kuat, masuk ke sektor formal, dan menerapkan praktik bisnis yang sehat,” tuturnya.

Kemudian, tahap vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak kemarin, dan pertama kali di suntikkan kepada Presiden Jokowi. Vaksinasi ini dinilai menjadi hal yang sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Namun, Airlangga tetap mengingatkan setelah adanya vaksinasi bukan berarti masyarakat lalai terhadap protokol kesehatan, sebab hal itu tetap perlu dilakukan seperti menjaga jarak dan memakai masker.

“Protokol kesehatan itu masih harus dijalankan seperti mengenakan masker saat beraktivitas di mana pun, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak,” kata dia.

Di pasar modal, data BEI mencatat, IHSG pada perdagangan sesi pertama Kamis (14/1/21) ditutup menguat 0,17% ke level 6.445,89. Walaupun sempat melemah pada sekitar pukul 10:00 WIB, tapi IHSG berhasil berbalik arah ke zona hijau pada penutupan sesi I hari ini.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memberi teladan untuk disuntik vaksin CoronaVac pertama kali dalam proses vaksinasi Covid-19 secara nasional yang dimulai hari ini, Rabu (13/1).

Menurutnya, vaksinasi CoronaVac hari ini perlu didukung dengan edukasi secara persuasif oleh semua stakeholder baik itu di pusat hingga daerah.

“Selain Presiden Jokowi, vaksinasi hari ini yang juga diikuti oleh para pembantu presiden, para tokoh agama, pemimpin organisasi tenaga kesehatan, para influencer.

Dengan harapan dapat memberi dorongan kepada masyarakat, untuk lebih yakin dan terlibat aktif dalam vaksinasi secara nasional,” ungkap Melki saat dihubungi wartawan, Rabu (13/1/2021).

Setelah vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, TNI, Polri, pejabat dan petugas publik, lanjut Melki, titik krusial vaksinasi ada pada masyarakat umum.

Hal ini mesti diatur secara baik dengan melibatkan partisipasi aktif para tokoh lintas sektor dari pusat sampai daerah, sehingga masyarakat yang memenuhi syarat dapat divaksinasi sesuai tahapan yang sudah diatur pemerintah.

Secara paralel, lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan semua masyarakat dalam mengendalikan pandemi Covid-19 yakni mendisiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan dengan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan) ditambah 2M (menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas).

“Peran para tokoh masyarakat dari pusat dan daerah diharapkan secara gotong royong membantu kesadaran rakyat patuhi dan laksanakan protokol kesehatan 5M secara konsisten. Polri, TNI dan aparat Pemda Satpol PP secara terukur memberi sanksi di lapangan bagi masyarakat yang tidak tertib dan patuh,” pungkasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi resmi menjalani penyuntikan vaksin Covid-19 perdana. Prosesi vaksinasi perdana yang digelar di Istana Merdeka ini juga diikuti sejumlah pejabat lain dan perwakilan unsur masyarakat.

Penyuntikan vaksin CoronaVac dilakukan oleh Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan Prof. Abdul Muthalib, setelah sebelumnya memastikan kondisi kesehatan Presiden Jokowi.

Mekanisme vaksinasi sendiri dilakukan dalam empat tahap, yakni pertama klarifikasi data penerima. Kedua, penerima vaksin menjalani pengecekan tekanan darah dan klarifikasi kesehatan. Ketiga, penyuntikan vaksin dilakukan oleh tim dokter kepresidenan. Keempat, penerima vaksin mendapat kartu tanda suntik.

Berita Golkar – Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Dito Ariotedjo, memastikan, seluruh elemen Partai Golkar solid mendukung program vaksinasi Covid-19 dari pemerintah. Sebagai bukti kesungguhannya, para kader muda Beringin diwajibkan mensosialisasikan kebijakan ini.

“Saya juga mengimbau pada kader muda Golkar di seluruh Indonesia, terutama yang di eksekutif dan legislatif agar dapat menyosialisaikan vaksin,” ujarnya, kepada media, Selasa (12/1/2021).

Dito menjelaskan, dasar melakukan vaksinasi di Indonesia sudah clear. Termasuk penggunaan vaksin asal China, Sinovac. Vaksin ini belakangan menuai polemik di masyarakat.

Politisi berusia 30 tahun ini berharap, masyarakat dapat tenang dan meyakini vaksin ini aman. Pasalnya, vaksin Covid-19 sudah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika dua lembaga ini sudah memberikan lampu hijau, Dito menyerukan kepada seluruh kader muda Golkar untuk menyosialisasikannya.

Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. “Apalagi Ketua Umum kami juga menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PC-PEN),” sebutnya.

Dito menjamin, pengetahuan kader Beringin soal vaksin sudah tuntas. Jadi, saat ini tinggal menyampaikan informasinya dengan benar, agar bangsa ini terbebas dari pandemi Covid-19. “Arahan sudah diberikan kepada kader Golkar sampai tingkat paling bawah, untuk menyukseskan program vaksinasi pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menginstruksikan seluruh kadernya untuk mengawal program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Dia juga meminta para kader menjadi panutan dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan di masyarakat.

“Saya meminta kepada pimpinan DPD Golkar di daerahnya masing-masing untuk mengawal program pemerintah ini,” kata Airlangga, melalui keterangan tertulis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini optimis, program vaksinasi nasional yang dibarengi dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan mampu mengatasi pandemi Covid-19.

Airlangga juga mengingatkan kembali kepada kader untuk serius mengikuti program Golkar Institute dan Yellow Clinic, sebagai bagian ikhtiar membantu masyarakat melawan pandemi Covid-19. Dikatakannya, progam ini memberikan kontribusi, bahkan barometer dalam ilmu pengetahuan.