Bulan: Januari 2021

Berita Golkar – Partai Golkar Jawa Timur (Jatim) berduka. Salah satu kadernya, Sabron Djamil Pasaribu, meninggal dunia. Anggota DPRD Jatim ini meninggal saat menjalani perawatan di Graha Amerta RSUD dr Soetomo, Kamis (7/1/2020) pukul 19.00 WIB malam.

Semula, kabar duka ini menyebar di sejumlah grup WhatsApp. “Innaa lillahi wa innaa ilaihi raji’uun. Salah satu kader terbaik Golkar Jatim, Bang Sabron Jamil Pasaribu wafat mendahului kita. Kita doakan semoga beliau dikembalikan Allah ke dalam surgaNya. Keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran,”.

Dikonfirmasi atas kabar tersebut, Ketua DPD Golkar Jatim membenarkan. Sarmuji menyebut, Sabron meninggal di RSUD dr Soetomo karena sakit. “Ya. Saya malam ini dapat telepon dari Novan, anak Pak Sabron yang mengabarkan kalau Pak Sabron wafat,” katanya,(7/1/2020).

Atas kepergian satu tokoh senior berusia 72 tahun tersebut, Sarmuji menyampaikan duka mendalam. “Kami keluarga besar Partai Golkar Jawa Timur merasa kehilangan kader terbaik Golkar Jawa Timur,” kata Sarmuji.

Sarmuji mengenal Sabron sebagai senior, sahabat yang dekat dengan siapa saja. “Senior yang tidak menjaga jarak dengan para juniornya,” ujarnya. Kader muda Golkar sudah seharusnya mencontohkan loyalitas Sabron dalam berpartai. “Loyalitas dan dedikasinya layak untuk diteladani,” katanya.

Tak lupa, Sarmuji menyampaikan doa terbaik kepada Mendiang dan keluarga. “Semoga keluarga diberi kesabaran dan ketabahan,” kata Anggota DPR RI ini.

Diketahui, Sabron merupakan politisi senior yang terpilih sebagai Anggota DPRD Jatim periode 1999-2004, 2004-2009, hingga 2009-2014.

Setelah sempat absen di periode 2014-2019, dia kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Jatim di periode 2019-2024 dari dapil Jatim 8 (Kota/Kabupaten Kediri). Dia juga menduduki Komisi D yang menangani pembangunan.

Berita Golkar – Pasar komoditas Indonesia masih memegang peran utama dalam ekspor Indonesia. Karena itu, dukungan dari berbagai aspek harus terus diupayakan, termasuk dari pasar berjangka komoditas.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, pemerintah akan terus melakukan penetrasi ekspor komoditas ke sejumlah negara, terutama kawasan Uni Eropa, Asia hingga Afrika.

“Target kita tahun 2021 ini Indonesia-European Union CEPA selesai. Kita juga ingin segera merealisasikan perjanjian dengan Mozambique, Korea Selatan dan seterusnya. Dengan begitu makin banyak pasar terbuka dan produsen kita bisa lebih meningkatkan kinerja dalam menunjang kesejahteraan masyarakat,” kata Jerry dalam keterangannya, Kamis (7/1/2021).

Terbukanya pasar dan peluang baru menurut Jerry, membuka peluang juga bagi semua industri yang berkaitan dengan ekspor, termasuk industri keuangan dimana di dalamnya pasar berjangka komoditas berada. Karena itu Jerry berharap ICDX meningkatkan kapasitas guna bisa memanfaatkan peluang-peluang itu.

“Sektor keuangan dan pembiayaan adalah sektor yang sangat krusial bahkan sering menjadi kunci dalam kegiatan ekspor Indonesia. Karena itu, butuh kesiapan institusional dari semua stakeholder agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam sektor ini,” tambah Wamendag.

ICDX sendiri pada tahun 2020 berkinerja cukup baik meski di tengah pandemi. Tercatat total transaksi multilateral ICDX sepanjangan tahun 2020 mencapai 18 Triliun Rupiah.

Sesuai dengan arahan Kemendag melalui Bappebti, pasar berjangka diharapkan meningkatkan peradagangan multilateral.

Arahan ini diberikan karena selama ini masih terjadi ketimpangan antara perdagangan bilateral dengan multilateral. Nilai transaksi bilateral bisa mencapai lebih dari 7 kali dibandingkan transaksi multilateral.

“Peluang di perdagangan multilateral masih sangat besar. Itu yang harus kita manfaatkan seiring dengan perjanjian-perjanjian multilateral yang telah kita selesaikan maupun yang sedang kita garap,” kata Jerry.

Tahun 2021 dianggap menjadi tahun yang memberikan harapan setelah pada tahun 2020 perdagangan dunia terganggu karena tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan turun sebesar kurang lebih 4 persen. Bank Dunia memprediksi pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi global bisa mencapai 4 persen dengan asumsi vaksinasi sudah dilakukan di banyak negara.

Indonesia sendiri sudah mulai melakukan distribusi vaksinasi setelah pemerintah berhasil mendatangkan 1,5 juta vaksin. Langkah di sektor kesehatan ini diharapkan bisa segera menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, menurut Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto telah diselesaikannya UU Ciptaker alias Omnibus Law ikut meningkatkan optimisme perbaikan ekonomi di 2021.

Airlangga menyebut bahwa omnibus law disambut baik kalangan usaha, termasuk UMKM karena diharapkan bisa menyelesaikan berbagai masalah baik di level institusi, regulasi maupun perburuhan.

“Semangat UU Ciptaker adalah penyederhanaan dan kemudahan. Karena itu, UU Ciptaker juga diharapkan bisa jadi instrumen untuk memberantas korupsi yang memberatkan para pelaku usaha dan merugikan perekonomian Indonesia,” kata Airlangga.

Berita Golkar – Kongres pengesahan kemenangan Joe Biden pada Pilpres Amerika Serikat (AS) diwarnai aksi menyerbu Gedung Capitol oleh para pendukung Donald Trump. Komisi I DPR RI mengimbau WNI di AS untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

“Mengimbau agar WNI kita di AS tetap tenang tidak terprovokasi dalam politik dalam negeri AS,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid kepada wartawan, Kamis (7/1/2021).

Meutya menilai selama ini AS dianggap sebagai negara yang memiliki sikap demokrasi dan keamanan yang tinggi. Ia pun mengaku kaget serta menyayangkan aksi rusuh terjadi menimpa Gedung Capitol, AS.

“Terkejut dan amat menyayangkan hal tersebut dapat terjadi di AS. Saya rasa ini pertama dalam sejarah modern Amerika, negara yang dianggap memiliki nilai demokrasi dan security terbaik namun, hari ini dunia melihat sebagian Gedung Capitol dapat diduduki aksi perusuh,” ucapnya.

Ketua DPP Partai Golkar itu berharap kerusuhan di AS dapat segera diatasi. Sebab, menurut dia, aksi rusuh berpotensi mengganggu kerja sama AS dengan banyak negara, termasuk Indonesia.

“Mengharapkan agar Amerika Serikat dapat segera menangani kerusuhan politik yang terjadi, secara cepat. Karena stabilitas politik di AS jika berlarut dapat berpotensi mengganggu kerja sama dan relasi AS dengan dunia termasuk Indonesia,” tutur Meutya.

Diberitakan sebelumnya, kongres pengesahan kemenangan Joe Biden pada Pilpres Amerika Serikat (AS) dihentikan sementara pada Rabu waktu setempat. Penghentian itu lantaran pendukung Presiden Donald Trump mencoba untuk melewati barikade polisi dan mencoba masuki Gedung Capitol setelah bentrok dengan polisi.

“Tanpa keberatan, menyatakan DPR berhenti untuk istirahat,” kata anggota Kongres Jim McGovern, sambil mengetok palu saat teriakan keras dan gangguan terdengar di ruangan itu, seperti dilansir media, Kamis (7/1).

Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan, Washington DC, Ropert Contee mengatakan sebanyak 13 orang ditangkap pada protes ricuh di Gedung Capitol, Amerika Serikat. Mereka yang ditangkap adalah perusuh.

“Kami melihat 13 penangkapan, saya harus menambahkan catatan yang sangat penting di sini bahwa tidak ada penangkapan terhadap warga DC, semua individu yang ditangkap semua dari luar, luar daerah,” kata Contee melalui media, Kamis (7/1).

Contee mengatakan beberapa petugas sedang dirawat karena cedera dan pihak berwenang telah menyita beberapa senjata saat kerusuhan terjadi di luar Capitol AS.

Kepolisian setempat juga menetapkan bahwa Gedung Capitol AS telah aman sesaat setelah pukul 17.30 waktu setempat. Sidang gabungan Kongres AS untuk mengesahkan kemenangan Biden dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pukul 20.00 waktu setempat.

Berita Golkar – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan sejumlah wilayah di Jawa-Bali yang akan menerapkan pembatasan aktivitas penduduk pada rentang waktu 11-25 Januari 2021.

Hal tersebut disampaikan Airlangga seusai menghadiri Sidang Paripurna Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

“Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan di Provinsi Jawa-Bali, karena di provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu.

Airlangga menyebutkan sejumlah wilayah di Jawa-Bali yang dilakukan pembatasan aktivitas yakni, di Jakarta dan sekitarnya meliputi seluruh DKI Jakarta, Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Di Banten meliputi Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan dan Tangerang Raya.

Di Jawa Barat di luar Jabodetabek yakni Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cimahi.

Di Jawa Tengah adalah Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya.

Di Yogyakarta yaitu Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman dan Kulon Progo.

Di Jawa Timur yakni Kota Malang Raya dan Surabaya Raya.

Adapun di Bali adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Airlangga mengatakan pembatasan aktivitas di Provinsi Jawa-Bali dilakukan karena di provinsi tersebut memenuhi salah satu atau lebih dari empat parameter yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan pembatasan.

Empat parameter pembatasan yakni tingkat kematian di atas rata rata tingkat kematian nasional yang sebesar 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata rata tingkat kesembuhan nasional yang sebesar 82 persen, tingkat kasus aktif dibawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14 persen dan tingkat keterisian RS untuk ICU dan isolasi diatas 70 persen.

Adapun pembatasan aktivitas meliputi pembatasan di tempat kerja dengan work from home sebanyak 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan dengan ketat.

Kemudian kegiatan belajar-mengajar seluruhnya melalui daring. Sektor esensial berkaitan kebutuhan pokok tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas serta penerapan protokol kesehatan ketat.

Pembatasan jam buka kegiatan di pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB. Makan dan minum di tempat maksimal 25 persen dari kapasitas tempat, dan pemesanan take away atau delivery tetap diizinkan.

Selanjutnya kegiatan konstruksi tetap diizinkan 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Mengizinkan tempat ibadah melakukan pembatasan sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat, fasilitas umum dan kegiatan sosial/budaya dihentikan sementara dan kapasitas serta jam operasional moda transportasi diatur.

Selain itu juga meningkatkan operasi yustisi melalui unsur Satpol PP, Polri dan TNI.

Peraturan pembatasan tersebut diatur melalui peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah.

Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengingatkan, pandemi Covid-19 masih akan berlanjut di tahun 2021. Keberhasilan program vaksinasi akan sangat menentukan arah perekonomian Indonesia dalam waktu satu tahun mendatang.

Meski demikian, APBN akan tetap melaksanakan fungsi-fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi secara optimal untuk mengawal pemulihan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

“Menyongsong 2021, saya mengajak segenap bangsa Indonesia untuk tetap waspada dengan risiko penularan, tetap menjaga disiplin protokol Kesehatan serta membangun optimisme bersama. Saling membantu, saling menguatkan dan terus bahu-membahu membangun bangsa.

Kami juga berharap agar Pemerintah melanjutkan berbagai kebijakan yang telah dijalankan untuk menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian,” kata Dito melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).

Politisi Partai Golkar itu menekankan, pemerintah perlu melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih relevan, terutama untuk membantu masyarakat miskin dan memberikan bantalan bagi dunia usaha.

“Kami di Komisi XI siap bekerja sama dengan pemerintah agar APBN 2021 dapat dioptimalkan dalam rangka memulihkan perekonomian, dan untuk menjaga APBN semakin sehat dan berkualitas,” tegasnya.

Penurunan kinerja perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 mengakibatkan kontraksi ekonomi di banyak negara di tahun 2020.

Bank Dunia dalam rilis Global Economy Prospect pada 5 Januari yang lalu memproyeksikan ekonomi India dan Thailand mengalami pertumbuhan masing-masing -9,6 persen dan -6,5 persen, sedangkan Indonesia diproyeksikan akan mengalami kontraksi sebesar minus 2,2 persen.

Sejak pemerintah fokus terhadap penanganan dampak pandemi Covid-19 pada Kuartal I – IV tahun 2020 dengan berbagai kebijakan menunjukkan ada perbaikan perekonomian.

Sejak November 2020, indikator PMI manufaktur telah kembali pada level ekspansi sebesar 50,6 dan kembali meningkat di bulan Desember 2020 ke angka 51,3. Hal ini menunjukkan keberlanjutan perbaikan di sisi permintaan maupun produksi, yang ditopang berbagai kebijakan stimulus.

“Tren peningkatkan inflasi yang terjadi sejak Oktober 2020, setelah mengalami deflasi di bulan Juli hingga September, juga menjadi indikasi mulai pulihnya permintaan domestik.

Dengan tren perbaikan tersebut pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 akan berada dalam kisaran -2,2 persen hingga -1,7 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, outlook pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari berbagai bentuk kebijakan fiskal di tahun 2020 yang dilakukan secara luar biasa, terutama untuk membantu konsumsi masyarakat dan dunia usaha.

Perppu 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU 2 Tahun 2020 menjadi landasan dan payung hukum untuk mengambil kebijakan luar biasa menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

“Kebijakan tersebut terutama dilakukan melalui Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun (4,2 persen dari PDB) yang difokuskan pada pemulihan kesehatan, perlindungan sosial, dukungan dunia usaha terutama UMKM, Pemda serta sektor terdampak,” jelas Dito.

Melalui perubahan APBN 2020, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020), pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai bentuk stimulus fiskal untuk menahan kontraksi lebih dalam pada perekonomian di masa pandemi.

Perubahan postur APBN juga dilakukan karena penerimaan perpajakan yang mengalami penurunan signifikan sebagai dampak dari pelemahan ekonomi akibat pandemi di saat kebutuhan belanja meningkat pesat.

Pemenuhan kebutuhan belanja juga dilakukan melalui refocusing dan realokasi belanja untuk penanganan Covid-19 dan penguatan perlindungan sosial, yang juga menuntut adanya perubahan postur APBN.

“Walaupun kebijakan countercyclical APBN di tahun 2020 dilakukan secara luar biasa, namun pengelolaannya dilakukan dengan baik yang tercermin pada defisit yang tidak melebihi target,” paparnya.

Dito menilai, rendahnya realisasi Penerimaan Perpajakan sebagai sebagai dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan stimulus perpajakan oleh dunia usaha.

Namun, Realisasi PNBP dapat melebihi target sejalan dengan membaiknya harga komoditas dan optimalisasi PNBP non SDA sejalan dengan membaiknya aktivitas masyarakat.

Sedangkan, Realisasi Belanja Negara dioptimalkan meski tetap menjaga ketepatan sasaran dan efisiensi. Dengan kondisi tersebut, sampai dengan akhir tahun defisit mencapai Rp956,3 triliun (6,09 persen terhadap PDB).

Fungsi Program PEN dalam APBN sebagai instrumen countercyclical, terlihat dari indikator kemiskinan dan pengangguran.

Pandemi telah menghentikan tren penurunan tingkat kemiskinan nasional dalam beberapa tahun terakhir, dari 11,96 persen (Maret 2012) ke 9,41 persen (Maret 2019) menjadi 9,78 persen di Maret 2020. Tanpa stimulus dari APBN, tingkat kemiskinan di tahun 2020 diprakirakan akan mencapai 10,96 persen.

“Sehingga, dengan adanya program perlindungan sosial, tingkat kemiskinan di tahun 2020 diprakirakan berada pada kisaran 9,7 persen hingga 10,2 persen. Subsidi dan program UMKM PEN juga telah membantu lahirnya unit usaha baru dan menahan peningkatan jumlah pengangguran,” pungkas Dito

Berita Golkar – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam pembukaan perdagangan Perdana Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) awal pekan ini menekankan pentingnya sosialisasi Bursa Berjangka Komoditas.

Menurutnya, pasar berjangka komoditas dapat menunjang kinerja perdagangan komoditas di Indonesia.

Jerry menyebut keterlibatan masyarakat sebagai investor akan memberikan dampak yang saling menguntungkan antara dunia usaha dalam negeri dan masyarakat itu sendiri.

“Sosialisasi harus ditingkatkan, khususnya di kalangan muda agar mereka tahu manfaat dari Bursa Berjangka Komoditas,” kata Wamendag, ditulis Selasa (5/1/2021).

Sebagaimana pasar saham, Bursa Komoditas juga menjanjikan keuntungan dan bisa dimanfaatkan peluangnya oleh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat yang semakin besar tentu akan menjadi daya ungkit bagi perdagangan komoditas yang akhirnya menggairahkan ekonomi dan memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat.

“Jadi keuntungannya riil, baik langsung maupun tak langsung. Dan ini akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Jerry.

Menurut Jerry, sosialisasi kesadaran terhadap pasar berjangka komoditas bisa dimulai di kampus-kampus.

Ini karena mahasiswa dan dosen biasanya punya pandangan yang luas dan terbuka terhadap hal-hal baru.

Dengan demikian, mereka akan mendapat masukan bahwa pasar berjangka komoditas bisa menjadi peluang bagi mereka disamping meningkatkan kesadaran untuk menggairahkan ekonomi nasional.

“Jumlah mahasiswa dan pelajar yang banyak ini mereka bisa membawa trend keikutsertaan dalam pasar berjangka komoditas,” urai Jerry.

Pada tahun 2020, pasar Berjangka Komoditas Indonesia, menurut catatan Bappebti, meraih transaksi penjualan sebesar 9,5 juta lot.

Pada tahun 2021 ini, ditargetkan jumlahnya meningkat menjadi 11 juta lot.

Peningkatan ini dipandang akan meningkatkan pula gairah pelaku usaha di sektor perdagangan komoditas.

Pemerintah mengajak agar pelaku usaha memandang optimis tahun 2021.

Hal ini didasarkan telah dimulainya proses vaksinasi sehingga hambatan-hambatan yang berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19 bisa segera diatasi.

Pada tahun 2020 kemarin, yaitu saat puncak pandemi, Indonesia justru mencatat surplus neraca perdagangan yang nilainya sekitar 20 miliar dolar AS.

“Ini tentu menjadi modal optimisme kita di tahun 2021 bahwa kita bisa berkinerja lebih baik lagi,” kata Mantan Anggota Komisi I tersebut.

Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan, Pemerintah akan memulai pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dalam waktu dekat.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyampaikan vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan di Tanah Air harus tetap diimbangi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

“Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring, karena seluruhnya itu dengan vaksinasi tetap kedisiplinan masyarakat itu harus tetap dijaga,” ujarnya, Selasa (5/1/2021).

Airlangga juga terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Gaya hidup tersebut, kata Airlangga, belum akan berakhir. Sebab, vaksinasi tanpa diimbangi kedisiplinan 3M dinilai akan mubazir.

“Dengan vaksinasi, disiplin tetap perlu, karena Covid-19 ini masih ada di global. Pandemi global ini belum berakhir,” ucap Airlangga.

Ia menambahkan program vaksinasi yang akan berjalan 15 bulan untuk 182 juta rakyat Indonesia itu tetap memerlukan waktu agar bisa efektif memberikan imun.

Sementara, Airlangga menyatakan pihaknya terus mengoptimalisasi tempat tidur di rumah sakit di seluruh Indonesia. Hal ini untuk menampung penambahan pasien Covid-19.

“Pemerintah pusat akan melakukan realokasi perawatan di rumah sakit-rumah sakit, di mana alokasi untuk penanganan Covid-19 ditingkatkan menjadi 30 persen dan Pak Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) akan mempersiapkan hal itu,” ungkapnya.

Penambahan tenaga kesehatan (nakes) dari Kementerian Kesehatan juga menjadi fokus pemerintah. Terutama peningkatan jumlah perawat.

“Targetnya 10 ribu (tenaga kesehatan) dengan terutama peningkatan perawat sejumlah 7.900 orang dari 141 fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Pemerintah juga mendorong penguatan implementasi tata laksana protokol kesehatan Covid-19, terutama di fasilitas kesehatan nonrujukan. Juga diperlukan penerapan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) secara tepat sasaran.

“Pemerintah terus mendorong peningkatan daripada surveillance, baik itu tes, lacak, maupun isolasi,” kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga akan terus memantau perkembangan pasca libur Natal dan Tahun Baru. “Pemerintah akan mengevaluasi dalam dua minggu ke depan, karena memang dengan adanya Natal (dan) Tahun Baru liburan, seperti liburan-liburan sebelumnya itu biasanya dimonitor dalam dua minggu ke depan.

Peningkatan disiplin di berbagai tempat itu terus dimonitor, baik itu di tempat kerja maupun di tempat kegiatan-kegiatan ekonomi,” pungkasnya.

Berita Golkar – Pemerintah akan melakukan vaksinasi Covid-19 pada minggu kedua Januari 2021 di seluruh Indonesia. Saat ini masih menunggu Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) mengeluarkan Emergency Use Authorization dan MUI mengeluarkan sertifikat kehalalan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berharap vaksin Covid-19 akan menjadi salah satu game changer yang akan mewujudkan target perekonomian nasional 4,5 hingga 5% pada 2021.

Kondisi ekonomi Indonesia sudah melewati rock bottom pada kuartal kedua tahun 2020, yakni -5,32%. Sementara pada kuartal ketiga 2020 menunjukkan tren positif, yaitu -3,49%.

“Diperkirakan sampai akhir tahun pertumbuhan ekonomi kita minus 2,2 hingga minus 0,9%. Namun kita melihat bahwa di Januari ini atau sepanjang tahun 2021 ini APBN kita didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di angka 5%,” kata Airlangga, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu menyatakan, sejumlah lembaga ekonomi internasional seperti Bank Dunia (World Bank) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,4%.

Sedangkan, IMF memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 sebesar 6,1%, dan ADB 5,3%.

Saat ini, dinamika pandemi Covid di berbagai negara, seperti Inggris, telah muncul strain baru. Sejumlah negara ASEAN, seperti Thailand khususnya Kota Bangkok, kembali mengambil langkah pengetatan. Begitu pula di Tokyo, Jepang.

Menurut Airlangga, optimisme pemerintah harus didorong dengan penanganan Covid-19. Saat ini, 3 juta vaksin sudah dikirim ke berbagai daerah. Diharapkan pertengahan Januari 2021 vaksinasi sudah bisa dilakukan secara bertahap.

Dia berharap iklim investasi di Indonesia pada 2021 semakin baik. APBN memberi stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Kedua, masyarakat cukup percaya diri untuk melakukan konsumsi.

“Saat ini confident level itu sudah meningkat, konsumsi masyarakat sudah bergerak,” kata dia.

Ketiga, pada awal Januari indeks saham gabungan (IHSG) sudah kembali ke level 6.100-an sehingga timbul optimisme. Keempat, rupiah menguat ke level 13.890 per dolar AS pada 4 Januari 2021.

Menurutnya, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur ada di posisi 51,3, dan ini terus konsisten. Masih ada indikator lain, yakni kontainer mulai sulit didapat yang menandakan ekspor Indonesia terus mengalami pelonjakan.

“Dasar-dasar ini cukup kuat untuk (secara) fundamental, mengatakan bahwa ekonomi kita pada tahun 2021, dengan berbagai asumsi tersebut, akan lebih baik dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.

Berita Golkar – TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyebut benda diduga drone di perairan Selayar yang ditemukan oleh nelayan Indonesia merupakan seaglider. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mempertanyakan izin operasional seaglider tersebut.

“Apapun bentuk drone tersebut, prinsip utamanya apakah sudah ada izin dari otoritas pengawal teritori Indonesia? Kalau nggak ada izin, artinya ada pelanggaran kedaulatan teritorial. Nggak usah bingung-bingung. Cari asal pengirim drone tersebut. Kirim nota protes diplomatik,” kata Bobby kepada wartawan, Senin (4/1/2021).

“Lain hal kalau ada lembaga/instansi negara yang sudah berkomunikasi sebelumnya dan memberikan izin,” lanjutnya.

Menurut Bobby, dengan penemuan seaglider misterius ini pemerintah Ri harus mengevaluasi alutsista pengamanan laut. Anggota DPR dapil Sumatera Selatan II itu menekankan penegakan kedaulatan teritorial harus didukung dengan kesiapan alutsista.

“Selanjutnya, perlu dievaluasi instrumen pengamanan laut, apakah sudah punya alat yang mampu mendeteksi ‘drone’ seperti itu? Kalau punya kenapa nggak ditempatkan dan kecolongan? Kalau nggak punya, apa sudah direncanakan untuk dibeli? Jadi, penegakan kedaulatan teritorial harus sejalan dengan kemampuan alutsista,” tuturnya.

Bobby sendiri menilai penemuan seaglider ini menunjukkan RI belum memiliki alutsista yang mumpuni. Ketua DPP Golkar itu meminta TNI dan Kementerian Pertahanan menjawab secara detail perihal penemuan seaglider misterius tersebut.

“Artinya belum punya instrumen alutsista yang bisa mendeteksi ini. Betul, dan apakah sudah masuk dalam perencanaan alutsista 2020-2024? Mabes TNI dan Kemhan perlu menjawabnya,” jelasnya.

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menyebut benda yang ditemukan nelayan di Selayar itu merupakan seaglider. Yudo juga memaparkan seaglider itu saat jumpa pers.

“Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang alat atau seaglider yang kemarin ditemukan nelayan dari Desa Majapahit, Selayar, yang mana dari temuan tersebut saya bawa ke Hidrosal karena ini lembaga yang kompeten untuk meneliti adanya peralatan tersebut jadi supaya lebih real adanya sehingga alat tersebut kita bawa ke sini,”

ujar Laksamana TNI Yudo Margono dalam konferensi pers ‘Penemuan Sea Glider’ di Pushidrosal Ancol, Jakarta, Senin (4/1).

KSAL memberi gambaran soal seaglider. KSAL menyebut seaglider biasa digunakan untuk keperluan survei dan data oseanografi.

“Sekilas tentang seaglider. Bahwasanya alat ini banyak digunakan untuk keperluan survei atau untuk mencari data oseanografi di laut, di awah lautan. Ini bisa diakses melalui website oleh semua yang bisa mengakses data.

Alat ini bisa digunakan untuk industri maupun digunakan untuk pertahanan. Tergantung siapa yang memakai,” katanya.