Bulan: Januari 2021

Golkar Institute Selenggarakan Diskusi Terbatas Bersama Guru Besar dari Singapura

Berita Golkar Golkar Institute menyelenggarakan diskusi terbatas Selasa (12/1/2021), yang berlangsung secara virtual. Guru besar terkemuka dari National University of Singapore, Profesor Kishore Mahbubani menyampaikan pandangannya tentang situasi percaturan politik global.

Menurutnya, Indonesia harus terus mendorong kerja sama dalam wadah ASEAN untuk memperkuat kerja sama ekonomi, baik dengan Amerika Serikat dan China. ASEAN dengan 10 negara anggotanya dan 650 juta penduduk memiliki posisi yang strategis dalam menentukan arah ekonomi dunia ke depan.

Diskusi terbatas ini dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto. Hadir pula, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Ketua Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily, serta Erwin Aksa dan dipandu Rizal Mallarangeng.

Dalam pandangan mantan diplomat Singapura ini, perseteruan geopolitik antara AS dan Cina masih akan berlangsung selama 10 tahun ke depan. Persaingan ini selalu terjadi ketika AS yang saat ini masih menjadi kekuatan terbesar dunia sedang dalam proses “disalip” oleh kekuatan terbesar kedua, yaitu China.

Mahbubani menyatakan Amerika Serikat sedang dalam kondisi sosial-politik yang prihatin. Ini ditandai dengan penyerbuan Gedung Capitol oleh pendukung Presiden Donald Trump pada awal Januari ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa AS telah menjadi sebuah plutokrasi, di mana kekuasaan dipegang oleh segelintir orang yang sangat kaya.

Adapun, puluhan juta masyarakat mengalami kemerosotan ekonomi yang riil selama 30 tahun terakhir. Menurut Mahbubani, saat ini AS tergantung dari presiden terpilih Joe Biden untuk memulihkan kondisi dan memperbaiki hubungan antar masyarakat yang retak. Ke depan, bisa jadi AS akan pulih dan kembali menguat, atau semakin terpuruk.

Di sisi lain, China telah menunjukkan bahwa negara itu dapat menangani kondisi darurat, seperti wabah COVID-19, dengan efektif. Kualitas birokrasi di China juga termasuk yang terbaik di dunia dengan rekruitmen yang terukur. Di China hanya yang menempati ranking terbaik di sekolahnya dapat lolos kualifikasi menjadi pegawai negeri.

Bagaimana posisi Indonesia? Mahbubani memberikan saran agar Indonesia dan negara-negara lain di dunia untuk tetap netral. “Pesan yang harus disampaikan secara jelas adalah Jangan paksa kami untuk memihak pada AS atau China. Kami ingin menjaga hubungan baik dengan keduanya,” ujar Mahbuani.

Menurutnya, pesan ini akan lebih kuat bila disampaikan secara kolektif dalam wadah ASEAN, karena ASEAN mewadahi 10 negara dengan 650 juta penduduk. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam Indo-Pasifik dan perjanjian perdagangan bebas RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) juga sepakat untuk netral.

Menko Perekonomian ini mencontohkan bahwa Indonesia membeli vaksin COVID-19 dari perusahaan AS dan juga perusahaan China. Namun, Indonesia juga sedang mengembangkan vaksin sendiri. Ketua Umum Partai Golkar mengapresiasi jalannya diskusi ini dan berharap Golkar Institute terus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas yang mencerahkan dan berkualitas tinggi.

Airlangga juga menggarisbawahi pentingnya bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan dan politik agar pembangunan dapat memberi manfaat bagi semua orang dan kondisi politik tetap stabil.

Golkar Institute akan mengadakan kajian geopolitik ini secara rutin dengan menghadirkan narasumber berkualitas,” kata Ketua Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily. “Seharusnya, pada bulan Januari 2021 ini kami menggelar kursus pendidikan Pemerintahan bagi Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2020.

Namun, karena kebijakan PPKM Jawa-Bali, kegiatan ini ditunda pelaksanaannya pada awal Februari 2021,” ujar Ketua DPP Partai Golkar ini.

 

Respon Pernyataan Presiden, Dedi Mulyadi Ajak Lakukan Gerakan Revolusi Hijau

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menyerukan revolusi hijau, yakni mengubah pertanian kimia ke organik. Gerakan itu dilakukan agar pemerintah tidak usah lagi mensubsidi pupuk. Hal itu disampaikan Dedi menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut subsidi pupuk Rp 33 triliun tidak berdampak signifikan kepada negara.

Menurut Dedi, gerakan revolusi hijau itu adalah mengubah sistem pertanian dari menggunakan pupuk kimia seperti urea, MPK dan sejenisnya, ke pupuk organik. Gerakan ini dilakukan dengan mengembangkan pangan paripurna berbasis peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.

Dedi mengatakan, sebenarnya petani Indonesia sudah lama menggunakan sistem pertanian organik berbasis alam. Namun pada tahun 1976 hingga 1980, sistem tersebut diubah pemerintah Soeharto menjadi pertanian kimia. Akibatnya petani menjadi tergantung pada pupuk subsidi.

Selain itu, sistem irigasi berubah. Pertanian menjadi terpisah dengan peternakan, perikanan dan kehutanan. Ada mata rantai makanan yang terputus di kalangan petani. “Ini dosa negara masa lalu. Kita harus ubah kembali. Caranya dengan revolusi hijau.

Sistem pertanian dikembalikan lagi pada organik,” tandas Dedi kepada media melalui sambungan telepon, Selasa (12/1/2021). “Ibaratnya kau yang memulai dan kau juga yang harus mengakhiri,” kata Dedi.

Dampak pupuk subsidi

Dedi menyatakan, pidato Presiden Jokowi soal subsidi pupuk dan hasilnya pada negara merupakan sebuah evaluasi untuk semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pertanian. Ia menjelaskan, terkait subsidi pupuk, pihaknya memandang tentang perlindungan para petani tradisional.

Para petani mengeluarkan biaya produksi mahal. Mulai dari biaya pengolahan sawah, bajak, dan tanam padi. Rata-rata biaya itu cukup mahal. Sebut saja, jasa menyangkul saja selama setengah hari adalah Rp 70.000. Biaya produksi itu sedikit banyak terbantu oleh pupuk subsidi.

Sebab, jika tidak ada subsidi pupuk, hasil panen petani akan minus. Dedi menjelaskan, petani dengan lahan 1 hektare lebih ketika mendapat pupuk subsidi, mungkin mendapat sedikit sisa hasil panen. Ada margin dari subsidi pupuk.

Sementara kalau sawah di bawah 1 hekatere, para petani tidak menghitung biaya, tenaga dan hasil. Yang ada dalam pikiran mereka adalah untuk menyambung hidup. “Yang penting hidup nyambung aja. Hanya untuk kebutuhan makan. Sebagian kecil dijual untuk sekolah anak dan kebutuhan mendesak lainnya,” kata Dedi.

Memang, kata Dedi, dari sisi aspek ekonomi poduksi, hasil panen tersebut tidak masuk hitngan kalkulasi ekonomi. “Tapi kalau dilihat dari sisi ketahaan pangan, ini kena,” kata Dedi.

Masih menurut Dedi, kalau kelompok petani kecil ini kemudian tidak lagi menggunakan pupuk subsidi, yang pada akhirnya tak punya kemampuan menanam padi, maka beban negara jadi makin tinggi. “Impor beras kita makin tinggi, dan itu mengancam devisa,” tandasnya.

Kendati demikian, Dedi setuju jika pemerintah mencabut subsidi pupuk dan membiarkan harganya sesuai pasar. Namun syaratnya adalah ketika mereka panen, produksi pertaniannya dibeli pemerintah. Hal itu seperti yang dilakukan negara Thailand.

Ketika padi petani dibeli, harganya dinaikkan 10 persen dari harga dasar gabah. Marjin 10 persen itulah keuntungan petani. “Misalnya harga dasar gabah kering giling Rp 420.000 per kuintal. Tinggal nambah Rp 42.000. Sepuluh persen itulah keuntungan petani selama 3 hingga 4 bulan,” ujar Dedi.

Ia menilai, metodologi ini jauh lebih menguntungkan dibanding subsidi. “Subsidi yang terus menerus, benefitnya apa, harusnya peningkatan produksi berarti swasembada bagus-bagus bisa ekspor, walau 2 tahun ini tak ekspor,” katanya.

Selain itu, ketika subsidi pupuk dihilangkan, maka Kementerian Pertanian hingga Dinas Pertanian di daerah harus melakukan revolusi hijau.

Upaya Kemenperin Bantu Pulihkan Industri Kala Pandemi Covid-19

Berita Golkar – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai tahun 2020 merupakan tahun yang kita lewati penuh dengan tantangan. Pandemi global Covid-19 juga telah mengubah tatanan kehidupan kita selama setahun terakhir, mulai dari di Indonesia maupun di seluruh dunia.

Pandemi ini juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat. Hal ini berdampak pada daya serap tenaga kerja di industri berkurang, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya pengangguran.

Pada tahun 2021, Pemerintah mengumumkan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Jawa-Bali mulai tanggal 11-25 Januari 2021 guna menekan lonjakan kasus positif Covid-19 yang semakin tinggi.

Dalam menyikapi hal ini, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang diarahkan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Caranya melalui pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat yang akan mulai dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021. Bersamaan dengan pemberian vaksinasi untuk masyarakat, penerapan protokol kesehatan juga tetap masih berjalan.

Selain vaksinasi, kunci pendorong pemulihan ekonomi nasional juga meliputi implementasi Undang Undang Cipta Kerja dan penerapan serangkaian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah mulai digencarkan sejak tahun 2020.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sejalan dengan kebijakan Pemerintah, Kementerian Perindustrian juga berupaya memulihkan perekonomian dan meningkatkan daya saing industri nasional.

“Kementerian Perindustrian akan berupaya menjaga produktivitas industri selama pandemi melalui kebijakan pemberian Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Industri yang telah diberikan IOMKI sebanyak 18.433 izin dan mampu melindungi pekerjaan bagi 5,16 juta orang tenaga kerja,” tutur Agus saat acara virtual Kick Off Diklat 3in1, Selasa (12/1/2021).

Langkah lain yang dilakukan Kemenperin untuk memulihkan ekonomi ialah meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam mendukung penanganan Covid-19, khususnya industri farmasi untuk penyediaan obat-obatan terapi virus Corona dan alat kesehatan.

Langkah selanjutnya ialah melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), seperti melalui program Bangga Buatan Indonesia atau BBI.

“Kami juga memiliki program substitusi impor 35 persen pada tahun 2022, melalui penurunan impor yang dilaksanakan secara simultan dengan peningkatan utilisasi produksi, mendorong pendalaman struktur industri dan peningkatan investasi,” jelas Menperin.

Ace Hasan Imbau Kemensos Perbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Berita Golkar – Sehubung dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021, DPR RI mengimbau Kementerian Sosial untuk memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyerapan bantuan sosial sampai di tangan masyarakat yang membutuhkan.

Pada kali ini bansos yang diberikan tidak berwujud sembako, melainkan uang tunai yang dikirimkan langsung ke rekening masyarakat. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Ia berharap bansos yang disalurkan pemerintah dapat sampai pada penerima yang tepat.

“Tentu kita harapkan bantuan tunai dalam bentuk transfer ke rekening penerima bantuan itu akan langsung diterima masyarakat tanpa pemotongan sedikitpun,” harap Ace di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Ace menilai bansos masih rawan untuk dapat sampai pada pihak yang tepat. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memastikan agar pemutakhiran data bisa dilakukan dengan seakurat mungkin, sehingga bantuan sosial ini tidak ambyar.

Ace juga mengimbau Mensos Risma untuk memastikan agar bantuan-bantuan tersebut itu diterima masyarakat dengan tepat sasaran dan akurat.

“Namun, yang harus dipastikan, kan sebetulnya adalah apakah penerima bantuan tersebut tepat sasaran apa tidak, karena kami juga masih menemukan, misalnya dalam DTKS tahun yang lalu ada orang yang meninggal, tapi masih terdata sebagai penerima bantuan,” kata politisi Fraksi Golkar itu seolah bertanya.

Politisi dapil Jawa Barat II tersebut menuturkan, Komisi VIII DPR RI berencana untuk mengundang Mensos Risma untuk membahas bersama terkait implementasi dan rekomendasi dari data yang telah divalidasi untuk bisa dilaksanakan secara konsisten oleh kementerian sosial, terutama tentang DTKS.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Apresiasi Langkah BPOM Berikan EUA Vaksin Sinovac

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan apresiasi hasil uji klinis Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) terkait persetujuan penggunaan darurat (EUA) CoronaVac buatan Sinovac asal China.

Menurut Melki, sapaan akrab Melkiades, BPOM telah mengawal dan memastikan uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. BPOM juga memastikan hasil uji klinis vaksin Sinovac di Indonesia juga sudah memenuhi ketentuan WHO.

“Kami mengapresiasi kerja keras Badan POM yang memastikan uji klinis tahap 3 pada vaksin Sinovac di Indonesia berjalan sesuai ketentuan WHO. Tentu hal ini disambut positif oleh semua kalangan yang selama ini menunggu hasil penelitian BPOM,” ungkap Melki melalui rilis, Senin(11/1/2021).

Menurut Melki, EUA yang diberikan BPOM hari ini (11/1/2021) memberi kepastian dan kejelasan kepada semua pihak bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat dan efektif diberikan kepada masyarakat yang tahapannya sudah disampaikan pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

EUA oleh BPOM memberi lampu hijau bahwa vaksinasi bisa dimulai Rabu tanggal 13 Januari. Dan rencananya Presiden Jokowi yang pertama disuntik. Dukungan semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan vaksinasi yang segera berjalan diterima dengan baik dan dapat dilaksanakan di lapangan dengan baik dan sukses oleh tenaga kesehatan yang bertugas,” harap legislator F-Golkar itu.

Untuk menyukseskan vaksinasi yang akan segera dilaksanakan, Melki mengajak masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. “Vaksinasi harus dibarengi kesadaran rakyat untuk jalankan protokol kesehatan 3M plus 2M yang konsisten sampai pandemi benar benar bisa dikendalikan,” tutup Melki.

Menpora Lakukan Uji Publik Grand Design Keolahragaan Nasional di Surabaya

Berita Golkar – Menpora Zainudin Amali mengatakan kunci utama untuk mewujudkan ekosistem olahraga nasional yang baik adalah Grand Design Keolahragaan Nasional.

Zainudin Amali beserta jajaran melakukan uji publik Grand Design Keolahragaan Nasional di Surabaya, yang juga etape terakhir setelah sebelumnya di perguruan tinggi lain.

Harapannya, apa yang sudah dijalankan, yaitu me-review total ekosistem pembinaan olahraga Indonesia, benar-benar sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

Alasan dibuatnya grand desain keolahragaan, masih menurutnya, juga sebagai pondasi untuk pembinaan dan masa depan olahraga di Indonesia.

Fakta bahwa prestasi tidak bisa dilahirkan secara kebetulan atau bahkan dalam waktu singkat, maka harus dilakukan berjenjang dengan desain terbaik.

Salah satu contohnya adalah Lalu Muhamad Zohri, sprinter kebanggaan Indonesia, yang lahir dari PPLP. Sayang, grand desain-nya belum kokoh dan berjenjang.

“Terus terang, prestasi-prestasi yang muncul merupakan prestasi yang tidak terdesain. Muncul secara kebetulan, ada yang punya talenta dipoles sedikit bisa juara.”

“Tapi, setelah itu, tak ada pelapis-pelapis yang setiap tahun dipersiapkan dengan baik. Saya ingin dengan grand design keolahragaan, bisa memperbaiki itu semua,” katanya.

Menpora pun berterima kasih kepada semua pihak yang selama ini sudah membantu demi terciptanya Grand Desain Keolahragaan Nasional.

“Terima kasih kepada semua pakar dan akademisi ilmu keolahragaan yang terlibat, Komisi X DPR RI, dan seluruh stakeholder olahraga di Indonesia.”

Nantinya, hasil atau produk dari grand design ini dapat diketahui semua orang. “Semuanya terlibat, oleh karena itu, kami keliling di berbagai perguruan tinggi dan daerah.”

Zainudin Amali tak ingin komplain di kemudian hari. “Jangan sampai ada yang bilang kok tiba-tiba ada program grand desain keolahragaan ini.”

Anggota Komisi X DPR RI, Zainudin Maliki, mendukung penuh upaya Menpora dalam menentukan Grand Design Keolahragaan Nasional.

Grand design inilah yang akan jadi pedoman untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia karena semua sudah termasuk di dalamnya.

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Nur Hasan, mengajak seluruh pakar olahraga di Indonesia untuk berkontribusi demi memajukan olahraga.

“Saya minta grand design ini benar-benar dibedah dengan maksimal karena kita semua ingin ini jadi langkah (besar) untuk memajukan olaharaga,” katanya.

Menko Perekonomian: Pemerintah Perpanjang Penutupan Sementara Masuknya WNA ke Indonesia

Berita Golkar – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penutupan sementara masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Perpanjangan ini dilakukan dalam jangka waktu 14 hari.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Senin (11/01/2021).

“Tadi Bapak Presiden menyetujui untuk pelarangan WNA masuk ke Indonesia diperpanjang. Jadi yang sekarang tanggal 1-14 (Januari), diperpanjang 2 x 7 hari, sehingga 14 hari lagi diberlakukan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto usai Ratas.

Sebelumnya, pada Rapat Terbatas tanggal 28 Desember 2020, Pemerintah telah memutuskan untuk menutup sementara masuknya WNA dari tanggal 1 sampai 14 Januari.

Dengan perpanjangan ini, artinya pelarangan masukkan WNA akan diberlakukan sampai tanggal 28 Januari mendatang.

Azis Syamsuddin: Mari Tunggu Informasi Resmi Terkait Jatuhnya Pesawat SJ-182

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengimbau seluruh pihak untuk tidak berspekulasi terhadap penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air (SJ-182) rute penerbangan Jakarta-Pontianak yang sempat dikabarkan hilang kontak pada Sabtu (9/1) petang, sebelum adanya keterangan resmi yang berikan oleh pihak terkait.

“Mari kita tunggu informasi resmi dari pihak Kementerian Perhubungan, Maskapai dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) penyebab jatuhnya SJ 182. Jangan sampai publik dan pihak keluarga korban mendapatkan informasi yang salah,” ujar Azis dalam keterangan tertulis, Minggu (10/1/2021).

Selaku wakil rakyat, dirinya meminta aparat TNI dan Polri serta Basarnas dapat memaksimalkan proses pencarian korban dengan memaksimalkan sarana dan prasarana serta menerjunkan jumlah pasukan di titik-titik kordinat yang telah diketahui, sehingga proses pencarian segera ditemukan dan tidak memakan waktu lama.

“Kondisi alam dan arus laut yang kencang tentunya menjadi kendala dalam proses pencarian di laut seperti ini, namun jangan sampai korban dan serpihan terbawa cukup jauh serta harus memakan waktu yang lama dan pada akhirnya dihentikan karena tanggat waktu yang telah ditentukan” tegas Aziz.

Di samping itu, politisi Partai Golkar itu berharap, agar seluruh pesawat milik maskapai Sriwijaya dapat dilakukan pengecekan secara detail terhadap izin layak terbang. “Dari segi teknis ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta-Pontianak dikabarkan hilang kontak di sekitar kawasan Kepulauan Seribu, Sabtu petang. Terkait hal ini, Manager of Branch Communication PT Angkasa Pura II Haerul Anwar membenarkan peristiwa hilang kontak tersebut. “Konfirmasi hilang kontak. Kejadian sekitar jam 14 kurang dan saat ini masih diseldiki,” katanya.

Airlangga Instruksikan Kader Golkar Kawal Program Vaksinasi Pemerintah

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta kepada seluruh kader partai, terutama pimpinan DPD Golkar se-Indonesia untuk mengawal program vaksinasi pemerintah. Hal itu disampaikannya saat rakor bersama pengurus daerah Partai Golkar secara virtual, Minggu malam (10/01/2021).

“Partai Golkar harus bisa menjadi contoh panutan dalam mendisiplinkan masyarakat dan menurunkan tingkat pandemi Covid-19 di daerah masing-masing,” kata Airlangga yang juga Menko Perekonomian RI.

Airlangga menyampaikan bahwa MUI sudah memberikan sertifikasi suci dan halal hasil uji vaksin. Pemerintah kini menunggu agar BPOM bisa mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) vaksin.

Diharapkan jika EUA keluar maka jadwal vaksinasi nasional pada pertengahan Januari 2021 bisa berjalan lancar.

“Saya juga meminta kepada pimpinan DPD Golkar di daerahnya masing-masing untuk mengawal program pemerintah ini,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu.

Airlangga optimis jika program vaksinasi, PSBB dan PPKM pemerintah akan berhasil dalam mengatasi dan menanggulangi wabah Covid-19 jika terdapat kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

“Kedisiplinan masyarakat ini, terutama PPKM 11-25 Januari besok akan berhasil jika dikawal oleh pimpinan partai dan pimpinan DPRD di Jawa-Bali,” ungkap Airlangga.

Dalam rakor tersebut Airlangga juga menggarisbawahi program Golkar Institute dan Yellow Clinic dari Partai Golkar diyakini adalah program yang ke depan akan menjadi barometer dan terus dilihat oleh masyarakat.

“Di tengah pandemi ini, masyarakat kembali kepada ilmu pengetahuan dan sains. Lewat Golkar Institute ini kita ingin muncul sebagai partai yang mempersiapkan kadernya, calon bupati-walikota yang baru terpilih dibekali ilmu dan sains yang kekinian,” ucap Airlangga.

Program pembangunan ke depan, menurut Airlangga, berbeda dengan masa pre Covid. Golkar akan membantu kepala daerah dengan resources yang dimiliki partai lewat Golkar Institute.

Ia juga mengingatkan cara bekerja dan bermasyarakat ke depan tidak terlepas dari 3T (Tracing, Testing dan Treatment).

“Saya meminta kepada DPD provinsi dan kab/kota, untuk menyiapkan ruangan untuk Yellow Clinic, yang bisa memfasilitasi masyarakat untuk mendapat tes PCR, tes swab anti-gen dan GeNose. Golkar akan hadir menjawab kesulitan masyarakat di situ,” ujar Airlangga.

Airlangga juga meminta agar kader Golkar untuk mendorong agar key opinion leader adalah tokoh-tokoh masyarakat dari Partai Golkar. Sehingga Golkar harus mengaktifkan dan memakai media sosial sebagai alat komunikasi.

Selanjutnya dalam alam rakor itu juga disinggung soal kemenangan Partai Golkar di Pilkada 2020. Partai beringin sukses dengan memenangi 61,11 persen.

Golkar berhasil menjadi juara Pilkada dengan memenangkan calon kepala daerah yang diusung di 151 daerah yang menggelar Pilkada, di luar daerah yang hasilnya masih bersengketa.

Golkar juga memiliki 135 unsur kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung langsung oleh internal partai.  Bahkan Golkar sukses mengusung 10 kepala daerah yang berusia antara 21-30 tahun, dan 27 usia 31-30 tahun. Dari jumlah itu Golkar memenangi 25 calon yang diusung dimana 13 diantara mereka adalah kader Golkar sendiri.

Golkar juga mengusung 33 calon kepala daerah perempuan dan 7 berhasil menang. Sementara 13 calon wakil kepala daerah perempuan dan 2 berhasil menang.

“Pilkada ini sukses karena tingkat partisipasi tinggi hingga 77 persen dan disiplin 3M yang dicanangkan Ketua Umum Golkar sangat didukung dan sukses selama Pilkada lalu,” ungkap Ahmad Doli Kurnia. Wakil Ketua Umum partai Golkar.

Agus Gumiwang Terus Dorong Industri Terapkan Industri Hijau

Berita Golkar – Kementerian Perindustrian terus mendorong pelaku industri dalam menerapkan industri hijau hingga mencapai tingkat beyond compliance, yaitu penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan dalam proses produksi dari suatu industri.

Untuk itu, industri juga terus berusaha meningkatkan kemampuan dan daya saingnya dengan tetap mengedepankan pentingnya komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan pada pembangunan industri berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, di mana industri harus mengimplementasikan standar sustainability yang dapat dicapai dengan penerapan industri hijau. Industri hijau menjadi icon industri yang harus dipahami dan dilaksanakan, yaitu industri yang dalam proses produksinya menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi, menyampaikan pentingnya stakeholder industri dalam mendukung penerapan industri hijau, khususnya bagi unit satuan kerja di bawah BPPI.

“Satuan kerja di bawah lingkungan BPPI harus cepat berinovasi dan berkontribusi dalam mengantisipasi perkembangan kebutuhan industri, khususnya dalam meningkatkan daya saing serta mendukung kebijakan pengembangan industri berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan penerapan konsep industri hijau yang diamanatkan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,” kata Doddy dalam keterangannya, Kamis (7/1).

Pencapaian industri hijau menjadi perhatian penting bagi industri, karena akan memperoleh banyak keuntungan sebagai dampak efisiensi dan efektivitas proses produksi yang dijalankan, sehingga mampu meningkatkan daya saing industri.

Untuk itu, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang peleburan aluminium sedang berupaya menuju industri hijau serta meraih penghargaan Proper Hijau.

Dalam upaya meraih penghargaan Proper Hijau, perusahaan bukan hanya dinilai berdasarkan ketaatan UKL/UPL (compliance), tapi juga dituntut menerapkan lebih dari ketaatan (beyond compliance) yang dipersyaratkan berdasarkan upaya efisiensi sumber daya,

penurunan beban cemaran, penurunan timbulan limbah padat B3/non B3, menerapkan program keanekaragaman hayati, serta program Corporate Social Responsibility (CSR).

Upaya-upaya tersebut dijabarkan dalam bentuk Dokumen Rangkuman Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL) dan Dokumen Hijau. DRKPL berisi ringkasan dari program-program yang akan dinilaikan, sedangkan dokumen hijau berisi penjabaran program disertai bukti-bukti terkait.

Oggy Achmad Kosasih, Direktur Pelaksana PT Inalum, menyampaikan komitmen perusahaannya dalam mencapai standar industri hijau. “PT Inalum berkomitmen tinggi untuk mencapai standar industri hijau dengan menerapkan program beyond compliance,

sehingga perusahaan bisa mendapatkan penghargaan proper hijau. Untuk itu, kami berkonsultasi dengan Kementerian Perindustrian melalui satuan kerjanya Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang, khususnya pada penyusunan DRKPL dan Dokumen Hijau yang menjadi amunisi penting dalam perolehan proper hijau,” jelas Oggy.

Scroll to top