Bulan: Januari 2021

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengawasan ketat penyaluran berbagai bantuan sosial dalam rangka menekan dampak pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2021).

“Saya sepenuhnya mendukung pernyataan Bapak Presiden untuk mengawal ketat penyaluran bansos.

Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran.

Mekanismenya wajib dilakukan secara transparan dan dijaga akuntabilitasnya,” kata Azis melalui keterangannya, Selasa (5/1/2021).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu meminta, semua pihak harus berkoordinasi secara baik dalam hal penyaluran bansos.

Azis mengingatkan jangan sampai bantuan tersebut mengalami potongan di tengah jalan.

“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, stakeholder terkait harus berkoordinasi dengan baik.

Memastikan agar tidak ada potongan-potongan di tengah jalan.

Data warga yang berhak harus divalidasi hingga ke tingkat terendah RT/RW. Dengan demikian ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial,” ucap Azis.

Lebih lanjut, Azis menyatakan implementasi penyaluran bansos di beberapa daerah sering kali terkendala permasalahan data.

Sehingga, dibutuhkan persiapan matang dalam berbagai hal teknis, seperti mekanisme distribusi, data Keluarga Penerima Manfaat, peta penyaluran.

Masyarakat dan aparatur kelurahan dan desa perlu memahami syarat dan ketentuan dari penerima bansos.

“Penyaluran bansos diharapkan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan juga efisien, sehingga dapat mengangkat kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat di tengah resesi yang sedang dialami Indonesia,” pungkas Azis.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah berencana menyalurkan Rp110 triliun lewat sejumlah program bantuan sosial ke masyarakat.

Program ini dilakukan guna menekan dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Khusus bulan Januari, bantuan lewat kartu sembako ditujukan kepada 18,8 juta keluarga dengan total anggaran Rp 3,76 triliun.

Bantuan Program Keluarga Harapan diberikan kepada 10 juta keluarga dengan total nilai Rp7,7 triliun.

Sementara, bantuan sosial tunai sebesar Rp 3 triliun disalurkan kepada 10 juta keluarga.

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Partai Golkar menilai predator seksual anak perlu diberi sanksi seberat-beratnya.

“Memang masih ada pihak yang mempersoalkan bahwa belum tentu kebiri kimia ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, selain soal HAM. Namun tentang pelaku predator seksual anak ini harus diberikan sanksi seberat-beratnya karena tindakannya tersebut berdampak terhadap pertumbuhan dan masa depan seksual anak,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (4/1/2021).

Lebih lanjut, Ace yakin pemerintah telah mengkaji kebijakan kebiri kimia secara mendalam. Ia pun meyakini kebijakan kebiri kimia dapat mengurangi tindakan kekerasan seksual kepada anak.

“Tentu kebijakan pemerintah tentang kebiri kimia ini telah melalui kajian yang sangat mendalam. Karena itu, saya berpendapat, kebijakan ini dapat memberikan efek jera dalam upaya mengurangi tindakan kekerasan seksual terhadap anak,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyebut pengesahan PP Nomor 70 Tahun 2020 itu merupakan upaya pemerintah menghukum predator seksual. Ia juga berharap PP itu dapat menghentikan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

“Kami memahami tentang kebijakan peraturan pemerintah kebiri kimia sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan bagi pelaku tindak kriminal predator seksual anak. Langkah ini diharapkan dapat menghentikan tindakan kekerasan seksual anak yang saat ini kerap kali terjadi,” ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menandatangani PP Kebiri untuk Predator Seksual. PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak pada 7 Desember 2020.

“Bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” demikian bunyi pertimbangan PP 70/2020 yang dikutip dari media online, Minggu (3/1).

Siapa saja yang bisa dikenakan kebiri dan pemasangan chip? Disebutkan:

– Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

– Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain (Pelaku persetubuhan).

– Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul (Pencabulan).

“Pelaku Anak tidak dapat dikenakan Tindakan Kebiri Kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik,” bunyi Pasal 4.

Tindakan kebiri dilakukan paling lama 2 tahun. Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.

Berita Golkar – Menteri Koperasi tahun 1993-1998 atau era Orde Baru Presiden Soeharto, Subiakto Tjakrawerdaya meninggal dunia.

Kabar tersebut dibenarkan Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat dikonfirmasi oleh wartawan, Minggu (3/1/2021). Ace mengungkapkan, Subiakto Tjakrawerdaya meninggal di RSPP Jakarta, Sabtu malam (2/1/2021) pukul 22.50 WIB.

Partai Golkar, lanjut Ace, merasa kehilangan atas meninggalnya satu di antara kader terbaik Golkar. “Partai Golkar kehilangan salah satu kader Senior yang selama ini sangat aktif memberikan masukan-masukan kepada Partai Golkar,” pungkas Ace.

Kabar duka juga datang dari NTT, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Cornelis Feoh meninggal dunia di Kupang, Minggu (3/1/2020).  Kabar berpulangnya politisi asal Pulau Rote itu dibenarkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, H. Moh. Ansor kepada wartawan, Minggu (3/1/2021).

Ia mendapatkan kabar melalui isteri almarhum, Ibu Adri Floriana Sui, bahwa Pak Ne’i telah berpulang pada pukul 18.30 Wita di kediamannya, Jl. Oe Ekam, Sikumana, Kota Kupang. Ansor juga menyampaikan, partai Golkar NTT kehilangan lagi satu kader terbaik di DPRD Provinsi NTT. Menurut dia, sosok Cornelis Feoh adalah politisi dengan tingkat loyalitas sangat tinggi terhadap Partai Golkar.

“Walau di tengah kondisi kesehatan yang kurang baik beliau selalu hadir dalam rapat-rapat dewan. Sampai beberapa bulan terakhir Fraksi Golkar memfasilitasi beliau berobat ke RSPAD Jakarta dan lanjut di RSUD W. W. Z. Johannes Kupang, tetapi Tuhan berkehendak lain,” katanya.

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT menyampaikan duka cita yang mendalam. Selamat jalan pak Nei. Semoga arwah Bung Ne’i diterima Tuhan dalam Kerajaan Surga, dan isteri serta anak-anak dan keluarga besar yang ditinggalkan mendapat kekuatan iman dari Tuhan.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan ucapan selamat tahun baru 2021 kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya ucapkan selamat tahun baru 2021, mari kita sambut tahun baru ini dengan penuh semangat dan optimisme dengan segala dinamika dan tantangannya,” ujar Menko Airlangga dalam rilisnya, Jumat (1/1).

Menko Airlangga mengatakan, segala dinamika yang telah dilalui oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2020 mampu membentuk bangsa Indonesia menjadi semakin kuat.

“Sepanjang tahun 2020, Indonesia mengalami banyak tantangan, baik dalam hal politik, hukum, ekonomi dan juga di sektor kesehatan. Berbagai tantangan ini membuat bangsa kita semakin berdaya tahan,” ujar dia.

Terlebih, munculnya pandemi Covid-19 pada awal tahun lalu membuat pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non alam. Dimana ekonomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan sangat terpukul.

Namun, dengan semangat gotong royong, berbagai elemen masyarakat dan juga pemerintah secara bersama-sama dengan perannya masing-masing telah melewati pandemi ini dengan baik. Terlebih, pemerintah terus berupaya untuk mendatangkan vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia dari beberapa negara guna mengatasi pandemi.

“Di bulan Desember 2020, pemerintah telah melakukan pengadaan vaksin, yang pelaksanaan vaksinasinya akan dilaksanakan di awal tahun 2021. Vaksin ini diharapkan menjadi game changer di tengah masa pandemi Covid-19 ini,” tambahnya.

Namun demikian, Menko Airlangga meminta pada masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) meski vaksin Covid-19 telah tiba di Indonesia.

Di samping itu, Menko Airlangga berharap dengan adanya pandemi yang melanda Indonesia mampu mempererat tali persaudaraan, kepedulian, solidaritas, dan kerukunan anak bangsa.

Berita Golkar – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 akan menyentuh 5,5 persen. Optimisme tersebut tidak lepas dari seluruh rangkaian strategi dan kebijakan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Dengan berbagai kombinasi kebijakan dan peluang yang kita manfaatkan secara optimal, maka diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di sekitaran atau kisaran 4,5 hingga 5,5 persen di tahun 2021,” katanya di Jakarta, Minggu (3/1/2021)

Dia menegaskan, tekad pemerintah mengejar laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada 2021, sejalan dengan proyeksi lembaga-lembaga internasional. Misalnya OECD yang memproyeksi ekonomi global pada 2021 tumbuh sebesar 4,0 persen.

Sedangkan, ADB memperkirakan di angka 5,3 persen, dan IMF membidik 5,2 persen. Selain itu, World Bank memprediksi ekonomi global pada tahun depan bakal berada di kisaran 4,4 persen dan Bloomberg Median memasang target sekitar 5,6 persen. “Sementara untuk outlook APBN, yang sudah ditetapkan pertumbuhannya sebesar 5,0 persen,” ujar Agus.

Dia menyebutkan, beberapa langkah strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pada tahun depan, antara lain melakukan pengadaan dan pemberian vaksin kepada masyarakat.

“Game changer pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi adalah pelaksanaan vaksinasi itu sendiri,” ucapnya. Selain vaksinasi, kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di 2021 juga meliputi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian, penerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah digencarkan pada 2020. “Selain itu, sejumlah strategi lainnya selalu kami siapkan, salah satunya dengan melanjutkan program-program yang ada di komite PEN atau penanganan Covid-19,” tuturnya.