BERITA

Umumkan Akun Resmi Medsos Partai Golkar, Airlangga Undang Partisipasi Masyarakat


Berita Golkar – Menjelang hari pencoblosan Pilkada 2020 yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan KPU di 270 daerah, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader, pengurus dan simpatisan Partai Golkar untuk mengikuti perkembangan informasi dan berita Partai Golkar.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan resmi Airlangga dalam video pendek yang diunggah di akun Instagram Golkar Indonesia beberapa waktu lalu, tampak video diambil di kediamannya di bilangan Melawai Jakarta Selatan.

“Pada seluruh kader Partai Golkar di mana pun berada, ikuti terus informasi dan berita Partai Golkar di Golkar Indonesia, akun resmi media sosial Partai Golkar,” ujar Airlangga, yang menjabat sebagao Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu, dalam pernyataan resminya, Kamis 19 November 2020.

Dari pantauan akun Instagram Golkar Indonesia (golkar.indonesia) terdapat juga akses resmi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube dan TikTok melengkapi berbagai akun medsos pada umumnya. Sehingga informasi dan perkembangan berita Partai Golkar pun dengan mudah dapat diikuti dalam akun-akun resmi tersebut.

Selain itu, website Partai Golkar juga telah berubah domain menjadi partaigolkar.com, sementara berita-berita lengkap lainnya dapat diakses melalui kanal golkarindonesia.com.

Tak sekedar membagikan informasi dan berita, website Partai Golkar telah memenuhi syarat Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai badan/organisasi politik.

Tujuan utama dari keberadaan akun-akun resmi tersebut salah satunya dalam keterbukaan sistem informasi Partai Golkar. Dengan demikian memungkinkan masyarakat bisa menyampaikan masukan, aspirasi, aduan, bahkan kritikan kepada Institusi Partai Golkar.

Lebih jauh Airlangga menambahkan, lewat kanal-kanal informasi itu, Partai Golkar turut berupaya mengambil bagian dalam pembentukan karakter bangsa melalui literasi digital.

Menurutnya, jumlah pengguna medsos yang sangat besar di Indonesia, harus dikelola agar menjadi kekuatan positif, bukan destruktif.

“Kalau kita lihat data, pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 160 juta orang. Itu artinya, pengguna media sosial memegang peranan penting dalam arus distribusi informasi. Tantangan Partai Golkar ke depan adalah, bagaimana menanamkan literasi digital kepada ratusan juta pengguna aktif media sosial,” pungkasnya.



Sarmuji Dorong Pemberdayaan UMKM, Guna Pemulihan Ekonomi Nasional


Berita Golkar –Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji mengungkapkan bahwa Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) pada masa pandemi amat penting digalakkan.

Saat ini sangat penting dalam memberdayakan UMKM, karena hal ini merupakan upaya peningkatan pemulihan ekonomi nasional.

Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali telah terpukul oleh pandemi covid-19, dengan tragedi tersebut perekonomian Bali saatnya berbenah, agar potensi ekonomi yang lain juga bisa muncul dan menjadi sektor andalan pendapatan masyarakat Bali.

“Karena Bali ini adalah daerah yang sangat serius terdampak pandemi Covid-19, karena Bali sangat mengandalkan sektor pariwisata. Pariwisata menjadi sekor ekonomi yang dominan di Bali, begitu sektor pariwisata terpukul dengan covid-19, itu harus ada cara lain untuk membangkitkan ekonomi di Bali, terutama menyelamatkan ekonomi masyarakat bali, salah satunya adalah penguatan UMKM ini,” papar Sarmuji

Kepedulian terhadap UMKM dimulai dari lingkungan sekitar dengan memacu partisipasi UMKM menggunakan media yang terjangkau.

Dengan adanya e-commerce merupakan peluang bagi UMKM, karena dengan menggunakan marketplace memungkinkan pasar UMKM akan lebih luas dan promosi lebih murah.

“UMKM ini bisa menjual secara online dan ternyata bagi para pembeli online, apa yang dijual oleh masyarakat Bali itu relatif terpercaya. Karena kultur masyarakat Bali yang memegang teguh kejujuran, sehingga adat istiadat sangat menjaga kepercayaan,” ujar politisi dari Fraksi Golkar ini.

E-commerce dan media online merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya selain memperluas akses pasar. UMKM harus melihat manfaat e-commerce dan media sosial untuk akses pasar secara mudah dan efisien seiring era globalisasi yang pasti akan dihadapi.

Marten Taha: Gubernur Gorontalo Kedepan Harus Kembali dari Kader Golkar


Berita Golkar – Ketua DPD Golkar Kota Gorontalo, Marten Taha menegaskan, jabatan Gubernur Gorontalo kedepan harus kembali berasal dari kader Partai Golkar.

Penegasan itu disampaikan oleh Marten karena Jabatan Gubernur Gorontalo yang diemban Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Rusli Habibie, tidak lama lagi akan berakhir.

Partai Golkar secara keseluruhan dari tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi Gorontalo, memiliki kader-kader mumpuni untuk menduduki jabatan sebagai Gubernur Gorontalo. Seperti Duta Besar Roem Kono, Anggoro DPR RI Idah Syaidah Rusli Habibie, Paris Yusuf, dirinya dan Syarief Mbuinga.

Pada kesempatan tersebut, dirinya berharap semua kader Partai Golkar termasuk khususnya Kota Gorontalo harus berjuang bersama mempertahankan posisi Gubernur Gorontalo.

“Dua Periode posisi Gubernur Gorontalo di pimpin oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Bapak Rusli Habibie. Nah, kami harus mempertahankan posisi jabatan tersebut, Gubernur kedepan harus berasal dari Kadek Golkar,” ujar Marten pada pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Gorontalo, Minggu (22/11/2020) yang berlangsung di Dumhil Hotel Kota Gorontalo.

Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Rusli Habibie sangat mendukung pernyataan yang disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kota Gorontalo tersebut.

“Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Gorontalo, Gubernur Gorontalo akan datang setelah saya, harus dari Golkar. Golkar disemua daerah harus berjuang bersama-sama untuk mempertahankan posisi tersebut,” terang Rusli, saat menyampaikan sambutan.

Fraksi Golkar: Instruksi Sanksi Prokes Mendagri Sebagai Ancaman Kepala Daerah


Berita Golkar – Politisi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin menilai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang memuat sanksi pemberhentian bagi kepala daerah sangat penting. Instruksi tersebut ditujukan untuk mengingatkan kepala daerah agar tidak lengah dalam menegakkan protokol kesehatan wabah virus corona atau Covid 19.

“Ini upaya pemerintah pusat untuk mengingatkan dan mengajak kepala daerah tidak lengah sedikitpun dalam menegakkan protokol kesehatan. Termasuk mencegah kerumunan massa yang berpotensi penularan demi melindungi kesehatan warga dan menjaga keselamatan rakyat,” kata Zulfikar di Jakarta, Minggu (22/11/2020).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar menilai instruksi Tito itu sebagai upaya pemerintah pusat agar kepala daerah taat aturan. Hal itu karena sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Ini juga upaya pemerintah pusat untuk menekankan tentang kewajiban kepala daerah menaati dan menjalankan peraturan perundang-undangan. Ketika tidak taat, termasuk lalai, diingatkan aturan UU yang menegaskan adanya sanksi ,” ujar Zulfikar.

Dia meminta agar instruksi Mendagri tidak disalahartikan dengan berbagai spekulasi macam-macam. Instruksi itu juga tidak melampaui kewenangannya sebagai Mendagri.

“Instruksi Mendagri itu sendiri tentu tidak bisa menjadi dasar hukum pemberhentian kepala daerah. Pemberhentian kepala daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang diingatkan di dalam instruksi Mendagri tersebut,” tutup Zulfikar.

Sebelumnya, Tito Karnavian menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan kepada kepala daerah untuk mengendalikan Covid-19. Ia mengingatkan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 78 ada sanksi pemberhentian jika kepala daerah melanggar sumpah jabatan dan atau tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekjen DPP Golkar Dukung TNI Tertibkan Baliho Rizieq Shihab dan Pembubaran FPI


Berita GolkarPartai Golkar mengapresiasi Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menertibkan baliho Habib Rizieq Shihab. Sikap tegas tersebut dinilai tepat dalam rangka menciptakan ketertiban umum.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Letjend TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus juga mengapresiasi pernyataan Dudung terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

“Menurunkan atribut yang tidak memiliki izin di tempat umum memang harus dilakukan demi ketertiban. TNI memang perlu turun tangan,” ujar Lodewijk di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).

Dia menilai alasan pembubaran FPI karena selama ini telah mengganggu persatuan dan kesatuan. Sikap tegas, kata dia perlu diambil demi menjaga keutuhan negara.

“Kini saatnya negara menunjukkan ketegasannya kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan mengganggu menimbulkan perpecahan, bahkan dugaan penodaan agama,” ucapnya.

Menurutnya usulan pembubaran FPI memiliki dasar hukum sesuai Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Pasal 59 ayat (3) disebutkan mengenai berbagai larangan bagi ormas, seperti tindakan permusuhan terhadap suku, agama, atau golongan tertentu hingga mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum.

“Tindakan massa FPI saat penjemputan HRS di bandara lalu juga jelas-jelas sudah melanggar ketertiban umum. Bahkan terdapat sebagian fasilitas umum di bandara rusak,”ucapnya.

Airlangga: Pemerintah Rampungkan RPP Perizinan Untuk Kepastian Usaha


Berita Golkar – Pemerintah sedang kebut menyelesaikan penyusunan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tatacara Pengawasan, yang akan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau Risk Base Approach (RBA).

“Perizinan berusaha yang berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian, sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar segera dilakukan pemangkasan perizinan nerusaha, penyederhanaan prosedur perizinan dan penerapan standar usaha. Dengan demikian, perizinan akan lebih mudah dan cepat, dan pengawasan akan lebih optimal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Minggu (22/11).

Melalui RPP ini, pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha.

Setiap K/L dan Pemda menggunakan pola yang sama, yaitu pendekatan berbasis risiko dalam kebijakan perizinan berusaha untuk bidang usaha. Setiap K/L melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu tingkat risiko Rendah, Menengah atau Tinggi. Dengan demikian, membuka usaha di Indonesia akan menjadi lebih mudah dan cepat, serta menciptakan kepastian usaha.

Adapun RPP tentang NSPK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang mengatur tentang jenis perizinan berusaha untuk kegiatan usaha di semua sektor (kompilasi pengaturan dari 18 K/L yang menjadi pembina sektor dan regulator setiap bidang usaha).

Pengelompokan bidang usaha mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020. Pengaturan dalam RPP ini juga mencakup tentang Kewenangan penerbitan perizinan dan pelaksanaan pengawasan.

“RPP ini akan mengatur tentang norma perizinan berusaha berbasis risiko dan tatacara pengawasan yang harus dijadikan referensi oleh semua K/L dan Pemda yang sudah disiapkan oleh Kemenko Perekonomian. Juga mengatur tentang norma pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang disiapkan oleh BKPM, serta NSPK untuk masing-masing sektor yang ditetapkan oleh setiap K/L terkait,” ucap Airlangga.

Saat ini seluruh K/L yang terkait dengan perizinan berusaha 18 K/L telah menyelesaikan seluruh proses analisis tingkat risiko di internal K/L, untuk seluruh kegiatan usaha yang merupakan binaan masing-masing K/L.

Selanjutnya menyelesaikan NSPK dan Lampirannya, yang mengatur seluruh proses bisnis perizinan berusaha, sehingga diharapkan semua perizinan telah diatur secara lengkap di RPP ini sehingga dipandang tidak perlu ada lagi pengaturan norma yang mengikat publik di tingkat Peraturan Menteri atau aturan di bawahnya.

Hal ini menjadikan RPP tersebut bagian dari penyederhanaan dan mengurangi obesitas regulasi.

Adapun ke-18 K/L yang telah menyelesaikan proses dan NSPK tersebut yaitu Kementerian: Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kesehatan, Perhubungan, ESDM, PUPR, LHK, KKP, Kominfo, Pertahanan, Agama, Ketenagakerjaan, Dikbud, Parekraf, BPOM, Bapeten dan Polri. Seluruh K/L ini telah menyusun NSPK berdasarkan norma dasar perizinan berusaha berbasis risiko yang telah disusun oleh Kemenko Perekonomian.

Selain NSPK, seluruh K/L juga tengah mengejar penyelesaian Lampiran dari NSPK di masing-masing K/L berupa Tabel KBLI berdasarkan tingkat risiko, kewajiban dan/atau persyaratan perizinan, standar usaha dan standar produk/ proses/ jasa, yang akan menjadi acuan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan bisnis.

“Dengan adanya PP perizinan berusaha berbasis risiko dan tatacara pengawasan, maka diharapkan dapat mewujudkan tujuan utama UU Cipta Kerja yaitu mewujudkan kemudahan dan kepastian berusaha di Indonesia,” ucapnya.

Sekjen DPP Golkar Dukung TNI Terbitkan Baliho HRS dan Pembubaran FPI


Berita GolkarPartai Golkar mengapresiasi Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menertibkan baliho Habib Rizieq Shihab. Sikap tegas tersebut dinilai tepat dalam rangka menciptakan ketertiban umum.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Letjend TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus juga mengapresiasi pernyataan Dudung terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

“Menurunkan atribut yang tidak memiliki izin di tempat umum memang harus dilakukan demi ketertiban. TNI memang perlu turun tangan,” ujar Lodewijk di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).

Dia menilai alasan pembubaran FPI karena selama ini telah mengganggu persatuan dan kesatuan. Sikap tegas, kata dia perlu diambil demi menjaga keutuhan negara.

“Kini saatnya negara menunjukkan ketegasannya kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan mengganggu menimbulkan perpecahan, bahkan dugaan penodaan agama,” ucapnya.

Menurutnya usulan pembubaran FPI memiliki dasar hukum sesuai Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Pasal 59 ayat (3) disebutkan mengenai berbagai larangan bagi ormas, seperti tindakan permusuhan terhadap suku, agama, atau golongan tertentu hingga mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum.

“Tindakan massa FPI saat penjemputan HRS di bandara lalu juga jelas-jelas sudah melanggar ketertiban umum. Bahkan terdapat sebagian fasilitas umum di bandara rusak,”ucapnya.

Jurkamnas Partai Golkar Turun Gunung Kampanye Bobby Nasution


Berita Golkar – Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) DPP Partai Golkar, safari kampanye di kota Medan, Sumatera Utara. Sabtu (21/12). Kehadiran jajaran elite Partai Golkar berpartisipasi langsung berdialog sebagai narasumber dalam kampanye dialogis Calon Walikota Medan 2020 Bobby Nasution yang digelar secara kehadiran fisik dan virtual.

Tampak hadir dalam kampanye tersebut antara lain Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar juga sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali, Jajaran Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dan Waketum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Elit Jurkamnas DPP Partai Golkar yang turun langsung pada kampanye Bobby juga dihadiri Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI dan Lamhot Sinaga anggota Fraksi Partai Golkar dari Dapil Sumatera Utara beserta jajaran Bapilu Pusat Partai Golkar.

Para Jurkamnas ini secara khusus tampil dalam kampanye dialogis yang merupakan giat pertama Musa Rajekshah sebagai ketua terpilih DPD Golkar Provinsi Sumatera Utara yang baru saja dilantik dan dikukuhkan yang dihadiri langsung Sekjen DPP Golkar Lodewijk F Paulus.

Pada kesempatan tersebut Zainuddin Amali mengawali dengan membuka kampanye dialogis dengan menyampaikan salam dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada peserta kampanye. Salam disampaikan mewakili Ketua Umum tidak visa menghadiri kampanye dikarenakan ada tugus lain di Jakarta. Serentak dibalas dengan semangat oleh para peserta kampanye. Peserta sebagian hadir fisik dan sebagian besar hadir secara virtual melalui aplikasi zoom dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Amali menyampaikan Partai Golkar telah tepat mendukung calon pasangan kepala daerah pada Pilwalkot Medan. Menurut Amali, pasangan nomor urut 2 Bobby Nasution-Aulia Rahman memiliki visi dan misi mendorong kemajuan Kota Medan. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, Ibukota Sumut ini diberitakan banyak mengalami kemunduran.

“Bobby saya kira dapat menjadi pemimpin progresif karena usia masih muda dan relatif tanpa beban. Dia memiliki energi positif milenial yang siap membawa perubahan untuk Kota Medan,” ungkap Zainuddin Amali.

Selain itu Golkar juga menetapkan mendukung Bobby Nasution-Aulia Rahman karena keduanya memiliki visi yang sejalan dengan karya kekaryaan Partai Golkar.  Di antaranya komitmen untuk mendorong UMKM serta pembangunan kota Medan sebagai kota ketiga terbesar di Indonesia.

Sementara Meutya Hafid tidak lupa mengajak pemilih perempuan Kota Medan untuk medukung program Bobby Nasution. “Apalagi  Bobby ini mendukung pengembangan untuk UMKM pelaku usaha kaum perempuan dalam penguatan pasar, baik pasar tradisional maupun UMKM digital,” tutur Meutya.

Sisi lain jajaran Jurmaknas, Azis Syamsuddin, Ahmad Doli Kurnia dan Musa Rajekshah yang juga terus mengingatkan masyarakat Kota Medan agar mengajak saudara, keluarga dan teman-teman dilingkungannya untuk hadir menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari pencoblosan 9 Desember 2020 akan datang.

“Jangan lupa pilih nomor urut 2 Bobby Nasution,” tegas Aziz Syamsuddin kepada para hadirin.

Untuk diketahui, kampanye dialogis yang digelar pasangan Bobby-Aulia ini digelar secara hybrid. Terdapat peserta kampanye yang hadir langsung. Namun yang hadir via zoom sangat banyak karena diikuti masyarakat dari tujuh kecamatan yang bergabung secara virtual.



Golkar Kepri Optimis Ansar-Marlin Mampu Pulihkan Ekonomi Kepri Pasca Covid-19


Berita Golkar – Ketua DPD I Partai Golkar Kepualuan Riau (Kepri) Akhmad Ma’ruf Maulana optimis dan yakin Golkar bisa meraih dukungan maksimal dari masyarakat Kepri.

Hal ini diungkapkannya karena program yang ditawarkan Partai Golkar sangat pas dan tepat untuk proses pemulihan perekonomian disuasana Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

“Disuasana saat ini, pasca pandemi covid 19, paslon Ansar-Marlin akan fokus pada pemulihan ekonomi kerakyatan dan telah siapkan program solusi untuk permasalah kondisi saat ini,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf juga mengaku para calon kepala daerah yang diusung dari Partai Golkar dan partai pendukung di Pilkada 2020 merupakan sosok yang berpengalaman untuk membenahi ekonomi, dan memulihkan kondisi pasca pandemi covid 19.

Bahkan untuk memastikan hal ini, Partai Golkar akan menurunkan semua anggota fraksi Partai Golkar kabupaten/kota serta anggota fraksi Partai Golkar tingkat provinsi untuk turun di minggu-minggu terahir kampanye Pilkada 2020.

“Jadi Golkar akan menggerakkan semua mesin Partai Golkar dan insya Allah kami optimis dan yakin bisa meraih dan dapat dukungan maksimal dari masyarakat Kepri dengan mengantarkan Bapak Ansar Ahmad dan Ibu Marlin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri,” pungkasnya.

Syamsuar ‘Turun Gunung’ Menangkan Andi Putra-Suhardiman di Kuansing


Berita Golkar – Pilkada 2020 semakin dekat, 9 Desember menyisakan 21 hari lagi. Karena itu, Ketua DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Riau Drs H Syamsuar MSi yang juga Gubernur Riau akan ‘turun gunung’ demi memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuansing Andi Putra SH MH dan H Suhardiman Ambi MM (ASA) dalam kontestasi Pilkada serentak 2020.

Sesuai agenda, Gubernur Syamsuar ini akan melaksanakan kampanye dialogis di kawasan Singingi Hilir atas, Singingi atas dan Logas Tanah Darat atas. Atau yang biasa disebut wilayah eks transmigrasi, pada Sabtu (21/11) esok.

“Makanya, kita melakukan persiapan untuk pelaksanaannya kampanye Pak Gubernur di 4 titik di Kuansing wilayah atas,” kata Calon Bupati Kuansing Andi Putra yang juga Ketua DPD II Golkar Kuansing di Sekretariat Golkar Kuansing, Rabu (18/11)

Kehadiran Gubernur Riau Syamsuar merupakan upaya untuk memenangkan calon yang diusung Golkar. Dengan “turun gunungnya” Syamsuar selaku Ketua DPD I Golkar Riau adalah upaya menyemangati perjuangan sekuat tenaga untuk memenangkan Andi Putra-Suhardiman Amby di Pilkada 2020 ini.

“Beliau (Syamsuar) siap datang ke Kuansing untuk berkampanye tanggal 21 November mendatang,” katanya.

Menurut jadwal yang telah disusun tim pemenangan pasangan ASA, Syamsuar bakal menghadiri kampanye di tiga kecamatan. Diantaranya, di Kecamatan Singingi Hilir, Singingi dan Logas Tanah Darat.

“Dan ini harus kita persiapkan. Tentu tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Maka, masyarakat kami harap juga dapat menyampaikan aspirasinya nanti kepada Pak Gubernur,” kata Andi Putra didampingi Sekretaris Golkar Kuansing Masdar, usai rapat kemarin.

Gubernur Syamsuar sebagai Ketua Golkar Riau sangat diharapkan kehadirannya mengkampanyekan calon yang didukung Golkar, Hanura dan PKS itu. Apalagi, Gubernur nanti akan didampingi mantan Bupati Kuansing dua periode, H Sukarmis.

“Kedatangan Pak Gubernur merupakan bukti keseriusan Pak Syamsuar untuk memenangkan pasangan Andi-Suhardiman di Pilkada serentak di Kuansing 9 Desember mendatang,” katanya.

Ketua Tim Pemenangan ASA Kuansing H Sukarmis mengakui, kehadiran Gubernur Riau dari Golkar untuk mengkampanyekan calon yang didukung Golkar adalah hal yang tepat dan menambah semangat semua untuk memenangkan pilkada ini.

“Pak Gubernur kan orang Golkar. Nanti, kalau Bupatinya dari Golkar. Kan komunikasi dan misi untuk menjadikan negeri ini menjadi lebih baik dan bermarwah kan bisa sejalan. Ini harapan kita nanti. Tercipta sinergi dalam membangun daerah,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD Golkar Syamsuar menyampaikan, bahwa Kuansing menjadi prioritas baginya untuk menang Pilkada 2020. Dari 9 daerah yang melaksanakan pesta demokrasi di Riau.

“Kuansing menjadi prioritas bagi saya untuk menang. Ini harus kita wujudkan. Maka, semua kita harus menjaga kekompakan dan kerjasama yang solid. Saya pun siap kampanye disini (Kuansing,red). Mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk memajukan daerah,” katanya saat membuka Musda V Golkar Kuansing di Sekretariat Partai Golkar beberapa waktu lalu.

Syamsuar pun mengaku optimis bahwa Golkar akan menjadi pemuncak di Pilkada Kuansing 9 Desember mendatang. Kenapa begitu, karena Kuansing merupakan kantong Golkar. Dan Golkar memiliki basis massa dan jaringan hingga ke desa dan dusun-dusun.

“Kita harus kompak. Tentu dengan mempunyai banyak kader hingga tingkat desa dan dusun. Saya yakin menang. Dan semua kader harus solid dan bergerak bersama, Insya Allah menang,” ungkapnya. (NET)

Scroll to top