BERITA

Berita Golkar – Nurul Arifin Wakil Ketua Umum Partai Golkar sampaikan bahwa Golkar menargetkan menang 60 persen dari 270 wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Nurul mengatakan, kini Partai Golkar terus memantau perkembangan terkini kontestan yang didukung ataupun diusungnya. Mengingat, waktu pencoblosan sudah tinggal beberapa pekan lagi.

“Semua daerah itu kita monitor gimana perkembangannya. Nanti akan ada waktu kami survei secara keseluruhan lagi untuk melihat dan mengukur langkah-langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya,” kata Nurul, Selasa (17/11/2020).

Dia menegaskan, target itu tentu masih realistis. Sebab, semua potensi dan sumber daya kemampuan mesin partai tetap dimaksimalkan sepenuhnya untuk pemenangan kontestan yang didukung ataupun diusung Partai Golkar.

“Karena di era sekarang ini semua perkembangan kita pantau dan kita lihat seperti apa. Kita juga bisa mengidentifikasi daerah A seperti apa, Nah, di kategori seperti itu, 60 persen insyallah dapat,” katanya.

Dia tak persoalkan penyelenggaraan kampanye yang masih didominasi metode kampanye tatap muka. Bagi dia, sejauh para kontestan dan pendukung menaati Prokes, kampanye tatap muka tetap sah dan dibolehkan secara aturan.

“Sejauh mereka menjalankan Prokes saya pikir tidak apa-apa, ya. Artinya berkerumun kan sudah diatur semuanya ya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga akan menggunakan sisa waktu terakhir masa kampanye Pilkada untuk turun langsung ke beberapa daerah. Dia akan berkampanye menguatkan dukungan agar masyarakat memilih calon yang diusung dan didukung Partai Golkar.

“Ini juga Ketum kami akan jalan ke beberapa daerah untuk melakukan kampanye hibrid juga dengan virtual dan fisik untuk memantau dan memperkuat dukungan ke Paslon yang kami usung dan dukung,” ujarnya.

Akurat

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan memberikan berbagai kemudahan bagi dunia usaha di Indonesia.

Selama ini, ia mengatakan, perizinan yang rumit kerap membuat sulit para pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan bisnis. UU Cipta Kerja disebutnya akan membantu mempermudah, dan melindungi pengusaha dari tindak licik aparat dalam memberikan izin usaha.

“Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kita sederhanakan, birokrasinya sederhana, sehingga tentu diharapkan pungli akan turun, dan tentunya ini akan mengurangi atau melakukan pencegahan terhadap korupsi, dan mudah bagi usaha untuk memulai,” kata Airlangga dalam sesi teleconference, Rabu (18/11/2020).

Lebih lanjut, ia meneruskan, UU Cipta Kerja diluncurkan untuk memberikan beberapa instrumen pemberdayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu aturan yang dituangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut juga melakukan reformasi regulasi, dan diharapkan bisa mentransformasi kegiatan ekonomi.

Airlangga menekankan, salah satu cita-cita penerbitan UU Cipta Kerja yakni menekan angka pengangguran hingga memberikan kesempatan usaha kepada seluruh warga Indonesia.

“Kita ketahui bersama, tiap tahun ada 6,9 juta orang butuh kerja, 3,5 juta orang kena PHK, dan 3 juta lulusan baik itu dari perguruan tinggi 1,7 juta dan SMK/SMA sebesar 1,3 juta,” ujar dia.

“Sehingga ini lah (UU Cipta Kerja) yang dibutuhkan sehingga mereka bisa terserap di lapangan kerja, dan mereka bisa jadi entrepreneur atau wiraswasta,” dia menandaskan.

24 RPP UU Cipta Kerja Telah Rampung Dibahas Antar K/L

Pemerintah terus bergerak untuk segera menyelesaikan peraturan pelaksanaan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang ditargetkan selesai pekan ini atau pada Jumat (20/11). Aturan turunan tersebut yakni 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Hingga saat ini, sudah ada 24 Rancangan PP (RPP) yang telah diselesaikan pembahasannya dengan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait, dan akan terus dikebut untuk merampungkan sisanya dengan melakukan pembahasan bersama semua K/L pada pekan ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa selain 24 RPP tersebut (atau sisanya ada 16 RPP), saat ini sudah ada draf awal RPP nya, namun sedang dalam tahap sinkronisasi antar K/L. Pihaknya terus mengoordinasikan bersama K/L yang menjadi penanggung jawab RPP atau RPerpres tersebut, untuk mempercepat proses sinkronisasi dan penyelesaian RPP ini.

“Kami terus mendorong percepatan penyelesaian RPP di internal Pemerintah, agar segera dapat diunggah di Portal Resmi UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id), supaya masyarakat dapat segera mengakses dan mengunduh draf RPP, sehingga dapat segera memberikan masukan dan usulan atas substansi RPP tersebut,” ungkap Susiwijono di Jakarta, Senin (16/11).

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Pemerintah mengundang dan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya dalam penyusunan dan perumusan RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja, dengan menyediakan akses secara fisik di Posko Cipta Kerja (d/a Kantor Kemenko Perekonomian di Gedung Pos Besar Lantai 6, Jl. Lap. Banteng Utara No.1 Jakpus), dan akses secara daring melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja.

Pemerintah berharap dengan penyediaan akses yang mudah kepada masyarakat, baik akses secara fisik maupun secara daring, akan memudahkan dan lebih mendorong masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap substansi dan materi RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja.

Berita Golkar – Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) pada Minggu (15/11) dan Senin (16/11).

Rakornis digelar dengan agenda menyolidkan kader untuk pemenangan Partai Golkar pada Pilkada 2020 dan pengawalan gerakan 3M: memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Hadir dalam Rakornis tersebut Ketua DPD I Partai Golkar Riau, Syamsuar, Ketua Umum Pimpinan Pusat KPPG (PP KPPG), Airin Rachmi Diany, Sekretaris Jenderal PP KPPG, Lindsey Afsari Puteri.

Hadir juga Wakil Ketua Umum PP AMPG, Andi Ahmad Bahri dan Aga Khan, serta Ketua AMPG Riau, Taufiq Erman dan Ketua KPPG Riau Safitri Golkaria.

Ketua KPPG Riau, Safitri Golkaria, mengatakan, Rakornis gabungan dua kepak sayap Golkar tersebut merupakan yang pertama dilakukan sejak beberapa kepemimpinan sebelumnya.

“Ini merupakan Rakornis gabungan pertama, ini menandakan solidnya dua kepak sayap Golkar untuk memenangkan Pilkada, Pileg dan Pilpres kedepan,” ujar Safitri dalam keterangannya, Selasa (17/11).

Ditambahkan Ketua AMPG Riau, Taufiq Erman, Rakornis digelar untuk memastikan kemenangan Golkar pada Pilkada 9 daerah di Riau yang sudah di depan mata.

“AMPG dan KPPG punya peran penting memenangkan Pilkada di Riau. Calon pemilih muda banyak, seperti di Rohil dan Rohul, di beberapa kabupaten juga sama. Jadi kita harus mampu menggaet kaum muda untuk memenangkan calon yang diusung oleh Golkar,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Riau yang juga menjabat Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, bahwa AMPG dan KPPG selama ini sudah ikut berjuang dalam memenangkan calon yang diusung Golkar di pilkada.

“Ini tantangan kita ke depan. Riau ini kantong Golkar. Sekarang kita lihat secara provinsi memang kantong Golkar, namun di beberapa kabupaten kota kita menyadari tak semuanya kantong Golkar. Karena itulah mari kita bangkitkan kembali. Menangkan kembali semua kabupaten kota,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum PP KPPG, Airin Rachmi Diany yang juga Walikota Tangerang Selatan, mengatakan bahwa pimpinan pusat KPPG akan terus mengawal dan memberi dukungan semangat bagi kader perempuan Golkar di daerah tak terkecuali Riau.

“Kami kawal semua kader dalam memenangkan seluruh paslon Golkar pada Pilkada. Sekaligus kami mendampingi upaya Gerakan 3M yang menjadi amanah dari DPP Partai Golkar bahwa KPPG dan AMPG sebagai Satgas Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020,” tegasnya.

Bukan sekadar menang pilkada, kata Airin, dia dan anggota KPPD akan keliling konsolidasi penguatan mesin organisasi sayap, guna memenangkan Partai Golkar pada gelaran pemilu mendatang.

KPPG harus menambah suara dan menambah kepala daerah dari Golkar, juga menambah jumlah kursi di legislatif. Kita harus menambah jumlah kursi melalui penambahan legislator perempuan dari kader-kader terbaik KPPG.” demikian Airin.

Berita Golkar – Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan kepada tenaga pendidik honorer ibarat mata air di musim kemarau.

“Sungguh sangat tepat. Negara benar-benar hadir saat rakyatnya mengalami kesulitan,” ujar Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Selasa (17/11/2020).

Berbicara dalam diskusi nasional dengan tema “Bantuan Subsidi Upah Bagi Pendidik & Tenaga Kependidikan Non PNS di Lingkungan Kemendikbud Tahun 2020”, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi program nyata dari Kemendikbud untuk stimulus tenaga pendidik honorer.

“Program ini layak diapresiasi, sebab kita di Komisi X juga banyak menerima pengaduan terkait hal ini. Tenaga pendidik honorer juga perlu dibantu,” kata Hetifah.

Tampil dalam webinar bersama Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri BUMN Erick Thohir, Hetifah Sjaifudian menegaskan pentingnya memberika bantuan secara langsung kepada para pendidik.

“Pandemi Covid-19 memang memengaruhi semua sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Tetapi itu tidak boleh menghancurkan kita, apalagi sektor pendidikan,” ujar Hetifah Sjaifudian, yang pernah menjadi dosen dan peneliti di ITB, Bandung, itu.

BSU diberikan kepada lebih dari 2,4 juta tenaga pendidik honorer. Rinciannya, 1,6 juta tenaga pendidik honorer yang berada di bawah Kemendikbud, serta 0,8 juta pendidik honorer di bawah Kementerian Agama.

Syaratnya, tenaga pendidik honorer tersebut bergaji di bawah Rp5 juta, dan tidak termasuk sebagai penerima bantuan dari Kemenaker.

“Pendidikan harta yang paling berharga bagi setiap manusia,” kata Hetifah Sjaifudian, yang bersama Nurul Arifin sama-sama Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Hetifah Sjaifudian mengharapkan dana SBU bagi para tenaga pendidik honorer itu bisa dicairkan tepat waktu melalui bank-bank yang ditunjuk.

Dia memuji upaya yang dilakukan oleh Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional ( KPCPEN). “Apa yang dilakukan Pak Airlangga Hartarto dan Pak Erick Thohir sebagai pimpinan KPCPEN sudah tepat,” ujar Hetifah Sjaifudian.

“BSU itu adalah wujud kepedulian dan kehadiran negara,” tegasnya.

“Ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah untuk melalui masa krisis. Saat pandemi sekarang ini bantuan tersebut sangat bermanfaat. Mereka tidak perlu lagi memikirkan hal lain di luar praktik mengajar. Guru, dosen, adalah ujung tombak pendidikan,” papar Hetifah Sjaifudian.

Berita Golkar –  Omnibus law Undang Undang Cipta Kerja telah resmi disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo serta diundangkan menjadi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai dengan ketentuan penutup di pasal 185, peraturan pelaksana dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama tiga bulan sejak diundangkan.

Menko Bidang perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah saat ini sedang membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan usulan dalam penyiapan dan perumusan seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Sejumlah draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan draf rancangan peraturan presiden (R-Perpres) disiapkan.

Sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait, terdapat 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 40 RPP dan empat R-Perpres.

Saat ini 19 K/L yang menjadi penanggung jawab dari draf RPP/ R-Perpres, bersama lebih dari 30 K/L lainnya, tengah menyelesaikan penyusunan 44 peraturan pelaksana tersebut.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat dan seluruh stakeholder, supaya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja,” ujar Airlangga Hartarto, dalam keterangannya, Senin (17/11).

Untuk menampung berbagai masukan dan aspirasi tersebut, kata Airlangga, Kemenko Perekonomian telah menyediakan wadah melalui portal resmi UU Cipta Kerja, yang dapat diakses oleh masyarakat secara online di alamat https://uu-ciptakerja.go.id.

Portal ini sudah dapat diakses oleh masyarakat dan seluruh stakeholder yang akan memberikan masukan ataupun usulan untuk penyempurnaan draf RPP dan R-Perpres sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Saat ini, masih kata Airlangga, sudah ada sembilan draf RPP yang bisa diunduh secara lengkap oleh masyarakat melalui portal resmi UU Cipta Kerja.

“Melalui penyediaan portal resmi UU Cipta Kerja ini, pemerintah secara resmi mengundang seluruh lapisan masyarakat, publik, dan stakeholder terkait untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, agar dalam penyusunan RPP dan R-Perpres transparan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat,” jelasnya.

Sambung Ketua Umum Partai Golkar ini, seluruh kementerian/lembaga terkait, secara terkoordinasi juga akan melakukan sosialisasi, publikasi, dan konsultasi publik terhadap substansi dan materi dari draf 40 RPP dan empat R-Perpres.

“Sosialisasi baik yang akan dilakukan di Jakarta maupun di daerah, agar penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini dapat menampung masukan semua pihak terkait secara lebih komprehensif,” katanya.

Lanjutnya, melalui UU Cipta Kerja ini diharapkan akan mampu mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang saat ini tengah dilakukan pemerintah dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 ini.

Selain itu, melalui UU Cipta Kerja juga ditujukan menyiapkan perekonomian Indonesia agar mampu segera bangkit dan dalam jangka menengah panjang meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global.

“Setidaknya ada tiga manfaat utama dari adanya UU Cipta Kerja. Pertama, mendorong penciptaan lapangan kerja. Kedua, memudahkan pembukaan usaha baru. Ketiga, mendukung pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Berita Golkar – Ormas Kosgoro 1957 menggelar acara puncak HUT ke-63 di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 (IBIK 1957), Jakarta, Sabtu (14/11).

Di usianya yang ke 63 tahun, Ketua Umum Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap Kosgoro 1957 terus berkontribusi positif di tengah-tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Airlangga mengingatkan, Kosgoro 1957 sebagai salah satu ormas pendiri Partai Golkar memiliki cita-cita yang mengutamakan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mensejahterakan rakyat.

“Cita-cita itu harus terus diwujudkan Kosgoro 1957 dalam implementasinya sebagai ormas di tengah masyarakat,” tutur Airlangga.

Dalam acara itu hadir Ketua MPO Kosgoro 1957, HR Agung Laksono, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung, Dewan Pembina Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan Plt Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Syamsul Bachri beserta Jajaran pengurus DPP Partai Golkar.

Airlangga, masih dalam sambutannya dan sekaligus menutup Orientama Nasional Kader Kosgoro 1957 menegaskan peran dan cita-cita Kosgoro 1957 harus terus diwujudkan.

“Kita harus camkan dan renungkan itu, karena kita harus lanjutkan perjuangan pahlawan untuk mencapai cita-cita Kosgoro 1957 dan sekaranglah waktu yang tepat disaat negara sedang menghadapi pandemi Covid-19,” tegasnya.

Airlangga Hartarto menyebutkan, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berdampak pada sosial dan ekonomi.

Ada 215 negara alami hal yang sama, negara lain lakukan lockdowntapi Indonesia melakukan manajemen mikro (PSBB) untuk atasi dampak tersebut.

“Alhamdulillah pandemi tidak membuat ekonomi Indonesia berkontraksi terlalu dalam. Bahkan pemerintah juga telah membuat masterplan untuk imunisasi agar pandemi bisa direm dan mendorong pemulihan ekonomi. Maka di situ perlu perjuangan kita semua termasuk Kosgoro 1957,” tuturnya.

Terkait pengembangan pendidikan di Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 (IBIK 1957), Airlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa Partai Golkar juga sudah membangun Golkar Institut yang diharapkan bisa dikembangkan menjadi institut milik partai politik.

Golkar Institut akan jadi wadah yang mendorong pendidikan kebijakan publik dan pemerintahan pertama di Indonesia, pertama di ASEAN dan bahkan pertama di dunia.

Selain itu, Partai Golkar juga akan meluncurkan layanan Yellow Clinicsebagai layanan kesehatan publik. Hal ini sebagai bagian dari kontribusi di masa pandemi Covid-19.

“Untuk melakukan pelayanan publik di era pandemi Covid-19, Golkar akan meluncurkan Yellow Clinic, sebagai klinik untuk kesehatan masyarakat,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua MPO Kosgoro 1957 HR Agung Laksono menegaskan kedudukan Kosgoro 1957 sebagai ormas yang turut melahirkan Golkar terus konsisten berada di dalam rumah besar Partai Golkar.

Agung Laksono menegaskan, di tengah wabah pandemi Covid-19, Kosgoro 1957 juga terus berperan dengan membagikan masker, hand sanitizer, menyelenggarakan rapid testdan menyediakan unit-unit PCR.

“Selain sosialisasikan 3M, Kosgoro 1957 juga memberikan bantuan sembako untuk mereka yang terdampak secara ekonomi yang di distribusikan ke seluruh tanah air. Inilah bentuk kepedulian PPK Kosgoro 1957 sebagai rasa tanggung jawab sosial,” bebernya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kader, Kosgoro 1957 juga menyelenggarakan Orientasi Tatap Muka (Orientama).

“Ini dilakukan  dalam upaya mengenal betul sejarah Kosgoro 1957 serta hubungan dengan Partai Golkar dan pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara HUT Kosgoro 1957 ke-63, Dave Laksono mengatakan penyelenggaraan puncak HUT Kosgoro 1957 ke-63 yang diselenggarakan secara virtual dan kehadiran fisik itu dihadiri lebih dari 1500 secara virtual dan 134 undangan yang hadir secara fisik.

Penyelenggaraan HUT Kosgoro 1957 ke-63 ini mengangkat tema peran kekaryaan Kosgoro 1957 dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesehatan rakyat.

Pihaknya menyelenggarakan pendidikan kader melalui program orientama yang menghadirkan para pembicara dari unsur pemerintah dan Partai Golkar.

Dave Laksono yang juga Anggota Komisi 1 DPR RI itu juga mengungkapkan, Kosgoro 1957 mendukung program pemerintah dalam pemulihan dan pengendalian ekonomi nasional dampak dari wabah Covid-19.

“Kosgoro 1957 mendukung program pemerintah dalam pemulihan pengendalian ekonomi nasional di bawah komando Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto,” tegasnya./RM

Berita Golkar –Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebutkan bahwa ada tiga indikator pelaksanaan Pilkada 2020 yang nyatakan sukses.

Pertama, seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan sukses.

Sudah ada belasan tahapan yang terlewati dan berjalan lancar. Tinggal tiga tahapan lagi yang akan dilaksanakan yaitu masa tenang antara 6-8 Desember 2020. Kemudian tahapan pencoblosan tanggal 9 Desember 2020.

Tahap berikutnya adalah proses rekapitulasi yang dilanjutkan gugatan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Indikator sukses kedua, lanjut Doli, adalah tingginya partisipasi pemilih pada Pilkada. KPU telah tetapkan target 77,5%. Target ini cukup realistis karena mengacu pada pengalaman Pemilu Serentak 2019, yang partisipasi pemilih mencapai 83%.

“Mungkin tidak bisa apple to apple antara Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020, tapi dengan angka 77,5% itu kita harus tetap optimistis,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini

Untuk indikator sukses ketiga, Doli menyebut Pilkada berjalan selamat dan sehat.

Kondisi ini ditujukan kepada para pemilih, penyelenggara, paslon dan seluruh komponen masyarakat.

Jika semua selamat dan sehat maka Pilkada 2020 menjadi transformasi pola baru kehidupan masyarakat yang beradaptasi dengan Covid-19.

“Kalau Paslon, penyelenggara, pemerintah dan seluruh stakeholder memberikan edukasi pada masyarakat cara hidup sehat dengan disiplin pada protokol kesehatan, saya kira masyarakat akan terbiasa. Pilkada menjadi satu media untuk membiasakan pola hidup baru tersebut,” tutup Doli.

Sekjen Jatim Institute Yudo Adianto Salim mengaku optimis ketiga indikator sukses Pilkada Serentak 2020 seperti yang disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung bisa terpenuhi semuanya.

merdeka

Berita Golkar –Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menjelaskan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sedang digulirkan pemerintah ternyata mengalami kebutuhan belanja yang terus meningkat.

Diantaranya adalah pemberian stimulus perekonomian, insentif pajak, dan bantuan sosial.

“Belanja meningkat tajam pada program PEN yang realisasinya mencapai Rp344,11 triliun atau 49,6 persen,” ungkap Dito, Kamis (12/10/2020).

Selain itu, transfer ke daerah dan dana desa juga dipercepat. Diharapkan, semua ini mampu memulihkan perekonomian domestik dengan ditandai dengan konsumsi rumah tangga yang meningkat.

Dito menyampaikan, realisasi belanja pemerintah saat ini mengalami akselerasi pada triwulan III tahun 2020.

Dengan pertumbuhan 15,5 persen, realisasi belanjanya mencapai Rp1.841,1 triliun atau 67,2 persen dari anggaran. ÀPBN sendiri hingga akhir triwulan III 2020 mencapai Rp682,1 triliun atau 4,16 persen terhadap PDB.

“Realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.159 triliun atau 68,2 persen dari target Perpes Nomor 72 Tahun 2020 atau tumbuh negatif 13,7 persen (yoy),” tambah politisi Partai Golkar ini.

Sementara itu, lanjut Dito, dari sisi moneter, BI terus melanjutkan kebijakan moneter dan macro prudencial dan juga memperkuat bauran kebijakan. Inflasi pun berada pada level yang rendah sebesar 1,42 persen pada September 2020.

Mengomentari nilai tukar rupiah, Dito melihat relatif terkendali, karena didukung langkah-langkah stabilisasi BI.

dpr.go.id