BERITA

Berita Golkar– Sejumlah hal menjadi pembahasan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di antaranya Realisasi APBN 2020 (termasuk pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional 2020), pelaksanaan APBN 2021 dan keberlanjutan PEN 2021, kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT), dan kebijakan Klaster Perpajakan di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Memimpin rapat kerja secara virtual, Rabu (27/1/2020), Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto memaparkan outlook perekonomian Indonesia di awal tahun 2021 ini.

Berbagai hal, termasuk keberhasilan pengembangan vaksin Covid-19, diharapkan dapat memberikan optimisme dan meningkatkan sentimen positif terhadap prospek perekonomian dan pasar keuangan global.

Memasuki kuartal IV-2020, perbaikan aktivitas ekonomi terus berlanjut setelah proses pembalikan arah (turning point) yang terjadi di triwulan III-2020. Permintaan domestik melanjutkan pemulihan terbatas, sementara ekspor membaik signifikan.

Outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi pada kisaran minus 2,2 persen sampai minus 1,7 persen.

“Kondisi makro ekonomi juga menunjukkan perbaikan dan relatif stabil yang tercermin pada membaiknya inflasi dan terjaganya stabiltas nilai tukar rupiah. Inflasi mulai mengalami peningkatan sejak Oktober 2020 menunjukkan indikasi pulihnya permintaan,” kata Dito, saat membuka Raker secara virtual tersebut.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.633,6 triliun, atau mencapai 96,1 persen dari target Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, realisasi pendapatan negara tahun 2020 tersebut tumbuh negatif sebesar minus 16,7 persen.

Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp2.589,9 triliun (94,6 persen dari pagu Perpres 72/2020), atau tumbuh 12,2 persen dari realisasinya di tahun 2019. Hal ini sejalan dengan strategi ekspansif yang diambil Pemerintah untuk menahan laju perlambatan ekonomi akibat pandemi.

Sementara itu, untuk realisasi program PEN pada tahun 2020 telah terserap sebesar Rp579,8 triliun atau 83,4 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

“Kinerja APBN sebagai alat countercyclical untuk merespon dampak pandemi sampai dengan akhir tahun cukup terkendali dengan tetap menjaga defisit di bawah target Perpres 72/2020, yaitu sebesar Rp956,3 triliun atau 6,09 persen dari PDB. Pemenuhan kebutuhan defisit anggaran dan untuk mendukung pelaksanaan program PEN, Pemerintah mengelola pembiayaan anggaran secara prudent dan terukur, serta memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia,” paparnya.

Memasuki tahun 2021, Dito menilai bahwa tahun ini menjadi momentum penting untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional, penguatan reformasi struktural dan transformasi menuju Indonesia maju.

Melalui APBN 2021, pemerintah melanjutkan kebijakan countercyclical yang ekspansif dan konsolidatif. Kebijakan fiskal APBN 2021 utamanya diarahkan untuk menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, reformasi APBN, penguatan reformasi struktural, akselerasi prioritas pembangunan nasional.

Terkait pemerintah menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2021, Dito menilai kebijakan ini diambil Pemerintah melalui pertimbangan terhadap lima aspek, yaitu kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja di industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan.

“Berangkat dari kelima instrumen tersebut, Pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan,” ungkapnya.

Selanjutnya, terkait kebijakan lanjutan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja berupa kebijakan Klaster Perpajakan, Dito berharap hal tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong pemulihan ekonomi, mendukung transformasi ekonomi untuk menghindari middle income trap, peningkatan daya saing investasi dan menekan biaya yang tinggi.

Berita Golkar– Masyarakat luas sudah lama mengetahui jika Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang juga Ketua KPCPEN, adalah keturunan Kiai Ageng Gribig yang menurunkan raja-raja Mataram. Itu tertuang dalam catatan sejarah.

Sejarah juga mencatat Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, adalah juga keturunan dari keluarga pejuang dan sekaligus wartawan. Silsilah ini diketahui dari penelusuran terkait keluarga R.H. Didi Sukardi, seorang pejabat dan pejuang di masa perang kemerdekaan RI.

Masyarakat di Sukabumi sudah lama mengetahui jika keluarga besar Didi Sukardi dikenal sebagai keluarga pejabat. Didi Sukardi sendiri adalah Menteri Negara Federal Pasundan. Ia dikenal cukup dekat dengan IR Soekarno, Presiden RI pertama.

Jasa Didi Sukardi sebagai pahlawan kini diabadikan menjadi nama jalan di Kecamatan Citamiang Sukabumi. Ini adalah penghargaan yang umum diberikan masyarakat untuk para pahlawan.

Selain itu, menantu beliau, Ir. Hartarto Sastrosoenarto, merupakan menteri tiga periode pada zaman Orde Baru (Orba), pembantu utama Soeharto. Ia juga menteri utama pada awal-awal reformasi.

Dua cucu Didi Sukardi juga menteri. Yakni, Laksanana Sukardi, menjadi menteri BUMN era Presiden Megawati. Airlangga Hartarto, putra Ir. Hartarto Sastrosoenarto dan Hartini Sukardi, menjadi Menteri Perindustrian, tempat ayahnya dulu mengabdi. Kini Airlangga Hartarto, yang menjadi Menko Perekonomian juga dikenal sebagai salah satu menteri kepercayaan Presiden Joko Widodo.

Apa yang dicapai oleh Hartarto Sastrosoenarto dahulu, dan putranya sekarang ini, Airlangga Hartarto, tentu bukan sekadar kebetulan. Kepintaran, kecerdasan, sisi-sisi lain dari kemampuan pribadi, tentu tak bisa diabaikan sebagai pendukung utama.

Presiden Jokowi secara terbuka juga memberikan dukungannya kepada Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar. Belakangan Presiden Jokowi juga mengamanahkan Airlangga Hartarto jabatan penting dan strategis pada masa Pandemi Covid-19 saat ini. Yakni sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Kembali kepada keluarga Didi Sukardi, publik juga mengetahui bahwa keluarga ini juga masih bersaudara dengan keluarga Umar Wirahadikusumah, wakil presiden 1983-1988. Bersaudara dari pihak istri mendiang Umar Wirahadikusumah.

Putra Didi Sukardi, yakni Eddy Sukardi, merupakan salah seorang komando dalam Perang Kokosan yang terkenal, khususnya di Jabar. Eddy Sukardi dikenal sebagai salah satu tokoh militer asal Jabar, sehingga dianggap sesepuh Siliwangi.

Masyarakat luas juga mengenal Didi Sukardi sebagai wartawan. Didi Sukardi yang terhitung kakek dari Airlangga Hartarto ini merupakan salah satu perintis kemerdekaan pers Indonesia.

Didi Sukardi antara lain tercatat sebagai salah satu pendiri surat kabar “Oetoesan Indonesia”, yang waktu itu pimpinan perusahaannya dijabat oleh proklamator kita, Mohamad Hatta.

Profesi wartawan kemudian dilanjutkan oleh anak dan cucu Didi Sukardi. Anaknya, Gandhi Sukardi, yang memiliki kemampuan mahir delapan bahasa asing, antara lain menjadi wartawan di LKBN Antara. Setelah itu, cucu beliau yakni Wina Armada Sukardi, juga menjadi wartawan, di mana salah satu tempatnya bekerja sempat dibreidel sampai empat kali.

Wina Armada Sukardi, putra dari Gandhi Sukardi, juga pernah menjadi anggota Dewan Pers, dan kini banyak menulis buku hukum dan etika pers.

Wina Armada Sukardi menjelang akhir tahun lalu menjadi ketua dewan juri Lomba Baca Puisi untuk jurnalis dalam rangka HUT ke-56 Partai Golkar. Dalam lomba yang diketuai oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin itu, Wina Armada Sukardi menjadi juri bersama penyair senior Sutardji Calzoum Bachri dan Benny Benke.

Melihat ke belakang sejarah panjang keluarga Airlangga Hartarto yang penuh dengan prestasi dan pengabdian pada negara Republik Indonesia, tak salah jika masyarakat masih berharap tradisi itu terus dilanjutkan pada masa mendatang.

Berita Golkar– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yakin Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mampu mewujudkan Polri Presisi yaitu Prediktif, Reponsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, serta melakukan banyak lompatan besar bagi institusi tersebut.

Menurut dia, lompatan besar tersebut khususnya dalam hal penegakan hukum tanpa pandang bulu, penerapan keadilan restoratif dalam mendukung terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban, peningkatan pelayanan publik, hingga penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Polri.

“Sebagaimana konsepsi Presisi yang ditawarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yakni menjadikan Polri sebagai institusi penegak hukum yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Menyempurnakan konsepsi Polri, Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya), yang digagas Jenderal Tito Karnavian saat menjadi Kapolri,” kata Bamsoet usai pelantikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, di Jakarta, Rabu.

Bamsoet menilai langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang akan menjadikan Polsek sebagai sentra resolusi dan penyelesaian persoalan dengan keadilan restoratif patut segera diimplementasikan.

Menurut dia, hal tersebut membuat tidak seluruh kasus hukum ditindaklanjuti ke pengadilan namun bisa diselesaikan dengan mengedepankan keadilan restoratif.

“Penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan, selama aspek keadilan terhadap korban maupun pelaku terpenuhi, akan menjadi terobosan besar bagi Polri sekaligus mencegah moral hazard bagi para aparat kepolisian. Di sisi lain juga bisa menjadikan Polsek sebagai gerbang terdepan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menyoroti hasil survei tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas pada Januari 2021 di 34 provinsi, yang menunjukkan citra Polri diapresiasi 71 persen responden. Menurut dia, penilaian tersebut cukup stabil dibandingkan dengan survei periode sebelumnya pada Agustus 2020 yaitu 71,9 persen.

“Walaupun hasil surveinya sudah cukup baik, bukan berarti tugas berat menjadikan Polri lebih humanis sudah terhenti,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menilai Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit masih harus melakukan banyak pembenahan untuk menyempurnakan Polri sebagai “civilian police” yang menghormati “civic culture” dan “civility” sehingga bisa semakin dekat dengan masyarakat.

Berita Golkar – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nurul Arifin mendukung program swasembada pangan yang sedang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Nurul pemaparan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil sangat inovatif, bahkan programnya bisa disesuaikan dengan situasi pandemi.

Dimana, masa pandemi telah menuntut para pemangku kebijakan dan pelaku industri pangan berinovasi dengan memanfaatkan digitalisasi dalam segala aspek, termasuk melibatkan kalangan milenial dalam kegiatan pertanian.

“Beliau punya program petani digital, dan targetnya anak-anak muda, saya kira ini patut didukung, diangkat menjadi program nasional, lahan nganggur yang tidak digunakan dan sebenarnya subur bisa dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. Sehingga kita bisa swasembada pangan di tingkat nasional, sesuai dengan program presiden,” papar Nurul saat pertemuan tim kunjungan kerja Baleg DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat beserta jajaran, di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/1/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa pertanian dan pangan merupakan salah satu sektor yang bertahan bahkan tumbuh di masa pandemi global Covid-19. Bersamaan dengan meningkatnya adaptasi digital karena pandemi. Pemda Provinsi Jabar pun fokus mendorong inovasi dalam penerapan Pertanian 4.0 di Jabar.

“Digital mempercepat visi-misi UU ketahanan pangan ini. Pangan ini akhirnya menjadi orientasi kami untuk memastikan Jabar menjadi sebuah provinsi swasembada. Revolusi digital ini kami praktikkan ke seluruh urusan pangan, misalnya memberi makan (ternak) pakai HP,” ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Ia mencontohkan, di Kabupaten Indramayu, memberi makan lele sudah menggunakan HP melalui aplikasi E-Fishery. Dari aplikasi di HP, sensor akan menggerakkan mesin yang mengeluarkan makanan. Selain itu, ada juga teknologi Fish Finder di Kabupaten Sukabumi. Aplikasi dengan memanfaatkan satelit ini akan mencari titik lokasi berkumpulnya ikan.

Yang paling canggih, menurut Kang Emil, adalah Si Perut Laper (Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan). Si Perut Laper pun termasuk satu dari delapan inovasi Jabar dalam Innovative Government Award 2020.

“Aplikasi itu canggih, klik koordinat, akan jelaskan (lahan) ini cocoknya untuk ditanam apa. Dengan begitu, produktivitas dan pendapatan naik. Ini best practice yang layak dinasionalkan, terutama bagi petani yang tidak tahu menanam apa,” ungkap Kang Emil.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin mengatakan DPR RI melakukan sosialisasi terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 khususnya berkaitan dengan RUU Pemilu.

“Sosialisasi ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat,” kata Azis Syamsuddin usai membuka Sosialisasi RUU Pemilu dan UU Cipta Kerja di Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/1/2021).

Menurut Azis, fraksi-fraksi di DPR sudah bersepakat untuk membahas RUU Pemilu. Untuk itu, dirinya melakukan sosialisasi RUU Pemilu guna mendengarkan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, Azis menyatakan RUU Pemilu akan menjadi dasar, kapan pelaksanaan proses Pilkada yang akan datang.

“Apakah akan dilaksanakan pada tahun 2022, 2023 atau 2024, kita tunggu saja nanti setelah RUU ini dibahas,” tegas Azis yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Untuk diketahui, Sosialisasi ini dihadiri oleh Pengurus DPD Partai Golkar se-Provinsi Jawa Barat. Tampak juga hadir sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, di antaranya Mukhamad Misbakhun, Dedi Mulyadi, Dewi Asmara, Hetifah Sjaifudian, dan Ace Hasan Syadzily. Lebih lanjut, Azis meminta peserta agar memberikan masukan terhadap draf RUU Pemilu.

Adapun materi RUU Pemilu yang menjadi perhatian publik saat ini antara lain berkaitan dengan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dan presidential threshold. Isu lainnya menyangkut jumlah kursi di setiap daerah pemilihan serta berkaitan dengan konversi suara.

Berita Golkar– Sektor industri masih konsisten memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui realisasi penanaman modal. Sepanjang tahun 2020, investasi manufaktur mampu menunjukkan geliat positif, meskipun di tengah terpaan yang cukup berat akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Januari-Desember 2020, sektor industri menggelontorkan dananya sebesar Rp272,9 triliun atau menyumbang 33 persen dari total nilai investasi nasional yang mencapai Rp826,3 triliun. Hasilnya, realisasi investasi secara nasional pada tahun lalu melampaui target yang dipatok sebesar Rp817,2 triliun atau menembus 101,1 persen.

“Ini capaian yang sangat luar biasa di tengah kondisi pandemi. Bahkan, investasi sektor industri mampu tumbuh double digit,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/01/2021).

Menperin mengungkapkan, realisasi penanaman modal sektor industri di tanah air tumbuh 26 persen, dari tahun 2019 yang mencapai Rp216 triliun menjadi Rp272,9 triliun pada 2020.

“Kami memberikan apresiasi kepada pelaku industri atas komitmennya merealisasikan investasinya di Indonesia,” ujarnya.

Kepercayaan diri pelaku industri nasional untuk terus berekspansi, tercermin dari capaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor manufaktur pada tahun 2020 sebesar Rp82,8 triliun atau tumbuh 14 persen dibandingkan tahun 2019 yang menembus Rp72,7 triliun.

Realisasi dari investasi industri lokal tersebut berkontribusi hingga 20 persen dari total nilai PMDN sebesar Rp413,5 triliun pada tahun 2020.

Di samping itu, Indonesia dinilai masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri global. Hal ini terlihat dari capaian penanaman modal asing (PMA) sektor manufaktur pada tahun 2020 sebesar Rp190,1 triliun atau tumbuh 33 persen dibanding capaian tahun 2019 yang menyentuh Rp143,3 triliun.

Realisasi investasi industri global tersebut berkontribusi hingga 46,1 persen dari total nilai PMA sebesar Rp412,8 triliun pada tahun 2020.

Agus menegaskan, Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air melalui implementasi berbagai kebijakan strategis, seperti memberikan insentif dan kemudahan izin usaha bagi para pelaku industri.

Apalagi, investasi di sektor industri memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional, di antaranya berdampak pada peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan devisa dari ekspor.

“Kami akan all out agar kinerja sektor industri manufaktur bisa bangkit kembali di tengah masa pandemi saat ini. Capaian angka investasi ini membuat kami optimistis bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun loncatan bagi upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” paparnya.

Agus menyampaikan, pihaknya menargetkan realisasi penanaman modal di sektor industri manufaktur pada tahun 2021 bisa naik mencapai Rp323,56 triliun. Optimisme ini didukung dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan membaiknya perekonomian dunia pasca-vaksinasi.

Menperin menyebutkan, beberapa sektor yang masih jadi primadona para investor untuk menanamkan modalnya pada tahun ini, antara lain industri makanan dan minuman, logam dasar, otomotif, serta elektronik.

“Kami juga akan dorong, antara lain pengembangan investasi di industri farmasi dan alat kesehatan,” ujarnya. Sektor-sektor tersebut merupakan prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0.

Berdasarkan data BKPM, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya merupakan sektor manufaktur yang memberikan kontribusi terbesar dalam realisasi nilai investasi pada tahun 2020, dengan menggelontorkan dananya sebesar Rp94,8 triliun atau menyumbang hingga 11,5 persen.

“Secara khusus, meningkatnya investasi di sektor industri logam sejalan dengan keinginan Pemerintah memperkuat hilirisasi industri, dan pembatasan ekspor mineral justru mendorong peningkatan investasi di sektor tersebut,” pungkas Agus.