BERITA

Berita Golkar– Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kecolongan dengan adanya dugaan warga negara Amerika Serikat (AS) yang terpilih menjadi calon Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient Riwu Kore.

“Saya pikir kita kecolongan dalam masalah ini. Sudah saya sampaikan kepada Bawaslu RI kenapa hal seperti ini bisa terjadi,” kata Doli di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Bandarlampung, Lampung, Rabu (3/2/2021).

Komisi II DPR RI berkunjung ke Lampung dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2021 di 8 kabupaten/kota se-Lampung.

Doli melanjutkan, permasalahan ini harus dicari tahu persis masalahnya, apakah merupakan sebuah kealpaan KPU dan Bawaslu Sabu Raijua atau calon bupati tersebut melakukan tindakan pidana penipuan.

“Saya lihat di beberapa pemberitaan bahwa KPU dan Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan baik, artinya kalau pengakuan penyelenggara seperti itu yang bersangkutan telah melakukan tindakan pidana penipuan dan segala macamnya, sehingga harus diberikan sanksi,” selidik Doli.

Doli pun menyayangkan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) yang baru memberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan masih warga negaranya setelah rangkaian Pilkada selesai.

“Yang memang jadi problem, penjelasan dari Kedutaan Amerika baru-baru ini didapatkan setelah proses Pilkada selesai, mungkin jika (penjelasan datang lebih) cepat, orang ini tidak dapat ikut Pilkada karena otomatis gugur,” tandas Doli.

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, hal ini menjadi penemuan baru yang ke depan harus bisa diantisipasi dengan memasukkan penyesuaian aturan atau pun regulasinya dalam undang-undang.

“Ini juga kasus baru yang baru kita temukan yang nanti bisa kita antisipasi dalam penyesuaian aturan di kemudian hari jika kami mengadakan perubahan undang-undang,” imbuh Doli.

Untuk kelanjutan permasalahan ini, Doli menyarankan yang bersangkutan ini harus digugurkan sebagai calon Bupati terpilih Sabu Raijua.

Karena inisiden ini termasuk kejadian luar biasa, menurut banyak alternatif yang bisa diambil. Salah satunya dengan menjadikan peraih suara terbanyak nomor dua sebagai Bupati terpilih, sehingga penyelenggaraan Pilkada di sana dianggap batal dan diulang kembali.

“Nah ini yang saya minta dengan teman-teman KPU dan Bawaslu untuk dikaji dengan baik dan mendalam untuk memberikan keputusan-keputusan yang mendekati hukum dan aturan yang berlaku,” tandas legislator dapil Sumatera Utara III itu menutup pernyataannya.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik inisiatif Pemerintah pada Rabu (3/2/2021) membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai Pakaian Seragam Sekolah.

Dalam SKB itu disebutkan kebebasan atribut keagamaan pada seragam sekolah merupakan hak individu setiap guru, murid dan tenaga kependidikan di seluruh daerah di Indonesia.

SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Menag) itu diharapkan bisa memberikan perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, diharapkan tercipta karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang mencintai dan mengamalkan agama yang dianutnya sembari menjunjung tinggi toleransi, sikap saling hormat menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang agama dan budaya.

“Saya menyambut positif inisiatif dari Mendikbud, Mendagri dan Menag untuk menerbitkan SKB mengenai seragam sekolah yang menetapkan bahwa keputusan mengenakan atau tidak mengenakan atribut agama pada seragam terletak pada masing-masing peserta didik dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi beragama,” kata Hetifah.

Kini, Pemda dan sekolah di seluruh Indonesia, kecuali Aceh, harus mengacu pada SKB Tiga Menteri tersebut. Jika masih ada peraturan daerah (perda) yang bernuansa intoleran, maka pemerintah memberi waktu 30 hari setelah SKB ditandatangani agar aturan itu dihapus.

“Tentu saja implementasinya harus dipantau dengan baik hingga satuan pendidikan paling bawah. Saya juga mengapresiasi bahwa Kemendikbud telah menyediakan hotline pengaduan. Saya harap dengan ini tidak akan ada lagi peserta didik yang dibatasi haknya untuk belajar karena permasalahan busana,” ucap Hetifah.

Dalam SKB itu diputuskan enam hal. Pertama cakupan SKB hanya sekolah negeri dan sekolah swasta non-agama di lingkungan Kemendikbud. SKB tidak mengatur sekolah swasta berbasis agama ataupun sekolah Kemenag.

Kedua peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara a) seragam tanpa kekhususan agama dan b) seragam dengan kekhususan agama.

Ketiga Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dengan kekhususan agama.

Keempat Pemda dan sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dengan kekhususan agama

Kelima Pemda dan sekolah yang melanggar dikenakan sanksi, termasuk sanksi terkait BOS.

Terakhir, Keenam, Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan Keputusan Bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan terkait pemerintahan Aceh.

“Kita harus menghormati perbedaan sesuai prinsip kita bernegara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Institusi pendidikan merupakan elemen penting untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, dan oleh karenanya harus bersifat inklusif dan mengakomodir perbedaan kepercayaan dan nilai-nilai dari setiap anak,” ungkap Hetifah.

Berita Golkar– Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para menteri melakukan penanganan Covid-19 secara efektif dan optimal. Hal tersebut salah satunya dengan melakukan pembatasan masyarakat yang berbasis mikro dari mulai RT/RW hingga melibatkan satuan tugas terkecil.

Arahan itu disampaikan saat rapat terbatas terkait penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan, Rabu (3/2/2021). Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, menyampaikan arahan Jokowi saat rapat.

“Dalam Ratas tadi, arahan bapak presiden agar penanganan Covid dilakukan secara lebih efektif dan tentu saja itu dapat dilakukan dengan optimalisasi dengan efektivitas daripada pembatasan kegiatan masyarakat. Dan arahan bapak presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT dan RW,” kata Airlangga dalam jumpa pers usai rapat. Airlangga didampingi oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Airlangga menuturkan pembatasan itu melibatkan Satgas Corona dari tingkat pusat hingga tingkat terkecil. Penegakkan disiplin masyarakat ini melibatkan aparat.

“Pelibatan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, hingga operasi yustisi TNI dan Polri dilakukan bukan hanya penegakkan hukum tapi juga untuk tracing,” ujarnya.

Airlangga memastikan kebutuhan masyarakat akan tetap diperhatikan secara mikro. Pemerintah akan mengkonsentrasikan ke 98 daerah yang saat ini menjalankan PPKM.

Dalam rapat, Jokowi menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 tiap negara berbeda. Saat ini, pemerintah menjalankan langkah yang dinilai tepat di Indonesia.

Airlangga mengungkapkan dari data PPKM terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan yaitu Jakarta, Jateng, Yogyakarta. Dari 98 itu, sebanyak 63 kabupaten kota masih merah. Ini penurunan dari sebelumnya 92 kabupaten/kota.

“Mobilitas penduduk mengalami penurunan di beberapa sektor. Mobilitas yang masih tinggi di area kerja dan pemukiman sehingga area pemukiman menjadi perhatian,” jelasnya.

Berita Golkar– Pakar kebijakan publik Universitas Nasional Singapura Prof Kishore Mahbubani menyarankan Partai Golkar untuk membangun tiga prinsip, yakni meritokrasi, pragmatisme, dan honesty (MPH) melalui Golkar Institute untuk membantu memajukan bangsa.

Menurut Mahbubani saat mengisi “Soft Launching dan Public Lecture Golkar Institute” secara daring, Selasa, meritokrasi penting dengan memilih putra-putri terbaiknya untuk bekerja di pemerintahan, sebagaimana di China bahwa hanya yang terbaik yang bisa bekerja di pemerintahan.

Dalam prinsip pragmatisme, Golkar Institute perlu mempelajari praktik-praktik baik dari seluruh dunia dan mempelajari bagaimana negara-negara lain menyelesaikan permasalahannya, kemudian diperbandingkan dan diterapkan.

Ketiga adalah prinsip honesty, yakni kejujuran, lanjut dia, artinya tidak ada korupsi, sebab negara yang korupsinya banyak cenderung gagal lebih banyak.

Mahbubani juga menyampaikan soal 3G, yakni geopolitik, “good governance” (tata kelola pemerintahan yang baik), dan “global governance” (tata kelola global).

Soal geopolitik, Mahbubani menceritakan tentang persaingan Amerika Serikat (AS) dan China yang tidak terhindarkan, dan tidak ada kaitannya apakah AS dipimpin oleh Donald Trump atau Joe Biden.

Persaingan itu, kata dia, didorong oleh kekuatan struktural, yaitu kapanpun AS sebagai kekuatan nomor satu dunia sedang disalip oleh kekuatan nomor satu yang sedang berkembang atau “emerging” (China) maka kekuatan nomor satu dunia akan menahan kekuatan yang sedang naik.

Terlepas dari siapa yang bakal menang, Mahbubani menyarankan negara-negara ASEAN kompak bicara dalam satu suara dan menyatakan kepada AS dan China agar tidak saling bersaing. Jika tetap ngotot bersaing, kata dia, AS dan China diminta tidak melibatkan negara ASEAN karena saat ini yang terpenting adalah fokus mengalahkan Covid-19.

Mahbubani menilai Indonesia memiliki peran penting sebagai negara paling besar di ASEAN, dan sekretariat ASEAN berada di Jakarta.

Mengenai “good governance”, Mahbubani mengharapkan Golkar Institute mengambil peran penting dalam membangun taya kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya dengan tiga prinsip, yakni meritokrasi, pragmatisme, dan “honesty”.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan bisa punya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang lebih besar daripada Jepang, kata dia, tetapi untuk mewujudkannya Indonesia perlu memperkuat tata kelola yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Terakhir, mengenai “global governance” atau kelola global, Mahbubani mengingatkan perlunya memanfaatkan lembaga-lembaga multilateral seperti PBB, G-20, dan lain-lain untuk menyuarakan argumentasi berdasarkan logika dan rasionalitas.

Indonesia selalu memiliki diplomat-diplomat yang baik, dan Mahbubani berharap Golkar Institute bisa terus mendukung Indonesia untuk mempersiapkan lebih banyak lagi diplomat yang baik untuk mencapai “good global governance”.

Berita Golkar– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengumumkan pemenang sayembara menulis gagasan kongkret terkait pencegahan dan penanganan virus Corona (Covid-19).

Sayembara tersebut digelar dalam rangka merespon peningkatan penularan Covid-19 khususnya karena transmisi lokal dan peningkatan kematian akibat Covid-19 di berbagai daerah di NTT.

Pengumuman pemenang disampaikan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam acara yang digelar virtual, Senin (1/2/2021) malam.

Dalam acara yang dipandu Frans Sarong dan diikuti para pengurus Partai Golkar, para juri dan jurnalis ini, Melki Laka Lena mengatakan mengapresiasi animo dan respon masyarakat yang disebutnya luar biasa.

Ia berharap, tulisan tulisan itu dapat diambil saripatinya oleh seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan demi memenangkan “perang” terhadap pandemi Covid-19 khususnya di provinsi NTT dan Indonesia umumnya.

“Kita bersyukur karena respon masyarakat luar biasa. Semoga kita bisa mengambil saripati dari tulisan yang bagus karena lebih penting ide ini diaplikasikan di lapangan,” katanya.

Ia mengatakan, hanya dalam waktu sepekan sejak diumumkan pendaftarannya, panitia menerima 823 tulisan yang dikirim dalam dua tahap. Tulisan tersebut berasal dari masyarakat di NTT maupun diaspora NTT di berbagai tempat.

Tahap pertama, juri menilai sebanyak 363 tulisan dan pada tahap kedua juri kembali menerima 460 tulisan. Ia mengatakan, juru menilai dengan pola penjurian yang ditetapkan panitia sehingga menentukan 15 tulisan yang diputuskan sebagai pemenang dan 13 tulisan lainnya sebagai favorit.

“Juara pertama diraih Paulinus Harjon dengan judul tulisan “Sopir sebagai garda terdepan melawan Covid-19,” demikian diumumkan Laka Lena.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada dewan juri yang telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan dalam sayembara itu.

Ketua Sinode GMIT, Pdt Merry Kolimon yang bertindak sebagai salah satu juri menyampaikan ucapan terima kasih atas pelibatan dalam acara itu.

Menurutnya, apa yang dilakukan Golkar NTT dengan sayembara tersebut memberi ruang kepada masyarakat untuk memberi ide dan gagasan sekaligus sharing tentang praktek baik yang telah dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Ia mengimbau para pemangku kepentingan untuk bisa menjadikan tulisan tersebut sebagai sumber referensi aplikatif dalam prose penanganan Covid-19.

“Kita berharap pemprov dan pemangku kepentingan bisa mencari jalan supaya tulisan dan ide ide itu tidak tinggal di atas kertas,” kata Merry.

Menurutnya, perang terhadap pandemi Covid-19 masih berlangsung lama sehingga seluruh masyarakat diminta untuk mempersiapkan sumberdaya dalam rangka itu.

“Butuh banyak sumberdaya agar bisa menang di pandemi ini, kita harus nafas panjang karena ini berlangsung lama,” ujarnya.

Ketua Panitia Sayembara, Hugo Rihi Kalembu menyampaikan terima kasih Kepada Ketua DPD 1 dan seluruh peserta yang memberi kontribusi tulisan untuk upaya bersama menanggulangi Covid-19 di NTT.

Berita Golkar– Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meresmikan pembukaan Golkar Institute, Selasa (2/2). Sekolah kader gelombang pertama ini diikuti 27 kepala daerah terpilih dari partai berlambang pohon beringin.

Airlangga menargetkan agar Golkar Institute menjadi lembaga pendidikan paling disegani. “Dengan jaringan nasional dan internasional yang luas, Golkar Institute akan tampil sebagai lembaga pendidikan dan riset politik yang paling disegani di Tanah Air,” tutur Airlangga saat pidato peresmian Golkar Institute, Selasa (2/2).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengaku, Golkar Institute menjadi wujud kesadaran seluruh kader terkait pentingnya pendidikan, inovasi dan ide untuk mendorong perkembangan partai politik.

Terlebih, parpol akan terus menghadapi dinamika zaman yang terus berubah. “Ia adalah cermin dari tekad kita untuk memajukan bangsa Indonesia melalui peranan politik yang inovatif, cerdas, kreatif, dan bermartabat,” tutur Airlangga.

Ia berharap, sekolah kader ini akan melahirkan lebih banyak politikus partai beringin yang tangguh, memiliki pengetahuan, intuisi dan penciuman politik yang tajam. Kader Golkar juga sekaligus memiliki bekal pengetahuan luas, kearifan jiwa yang mendalam, pemahaman kebijakan yang canggih, serta kemampuan kepemimpinan yang efektif. Sebab, menurut Airlangga, politik adalah arena percaturan kekuasaan.

Namun, bagi Golkar, kekuasaan tanpa arah ibarat kapal tanpa tujuan yang jelas. “Karena itu, buat kita di Partai Golkar, ide mendasar tentang arah dan tujuan politik adalah elemen intelektual yang sangat penting sebagai pedoman dan panduan kita,” tegas Airlangga.

Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini optimistis, bekal yang didapatkan dari Golkar Institute membuat kader berkontribusi melalui karya untuk membuat Indonesia menjadi lebih besar lagi. Airlangga meminta seluruh kader secara bergiliran mengikuti berbagai program Golkar Institute.

Ketua Golkar Institute Tubagus Ace Hasan Syadzily menuturkan, sekolah kader ini menargetkan seluruh peserta mampu membuat program yang adaptif dan solutif bagi daerahnya masing-masing.

Kurikulum yang diajarkan dalam sekolah kader antara lain, kepemimpinan, otonomi daerah, kebijakan publik, hingga strategi program efektif. “Diharapkan para peserta bisa menghasilkan 100 program kerja setelah mengikuti pelatihan,” ujar Ace Hasan.

Sementara, dalam rekaman pidatonya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi peluncuran sekolah kader Golkar Institute. Menurut Jokowi, sekolah kader sangat penting untuk menjaga kelangsungan kaderisasi partai beringin. Partai politik memerlukan banyak kader terdidik, profesional dan kompeten.

“Hal ini penting karena parpol sebagai sumber utama calon gubernur, calon presiden, banyak berasal dari partai politik,” tutur Jokowi dalam pidatonya.

Presiden menyarankan agar kepala daerah dan kepala daerah terpilih dari Partai Golkar mampu belajar dan menimba ilmu dari pengalaman Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Sebab, pengalaman 11 bulan Indonesia menghadapi pandemi menjadi bekal bagus untuk memulai kepemipinan di daerah.

Menurut Jokowi, tidak ada formula standar yang bisa diterapkan menghadapi pandemi Covid-19 ini. Seluruh negara, maupun daerah bisa menerapkan formula mengatasi pandemi sesuai kekhususan wilayahnya masing-masing.

“Situasi yang kita hadapi tidak biasa-biasa saja, sehingga ada sense of crisis. Dalam situasi saat ini harus mampu melihat kondisi lapangan, menyelesaikan masalah secara shortcut tetapi berorientasi pada outcome yakni kesejahteraan rakyat, ” ujar Jokowi.

Presiden menaruh harapan besar agar Golkar Institute mampu melahirkan lebih banyak kader Golkar yang berintegritas dan siap berkolaborasi dengan elemen lain untuk memajukan bangsa Indonesia.

Berita Golkar– Myanmar tengah bergejolak usai pemimpin sipil Aung San Suu Kyi ditahan oleh militer hingga akhirnya ditetapkan keadaan darurat. Terkait dengan hal tersebut Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi meminta pemerintah menerapkan protokol untuk melindungi WNI di Myanmar.

“Apapun alasannya, sebuah kudeta adalah tindakan yang mencederai demokrasi, dan harus dikecam,” kata Bobby, kepada wartawan, Senin (1/2/2021).

Ketua DPP Golkar ini mengatakan Indonesia telah memiliki hubungan bilateral lebih dari 70 tahun dengan Myanmar. Indonesia pun mendukung adanya rekonsiliasi di Myanmar.

“Indonesia sudah lebih 70 tahun memiliki hubungan diplomatik dengan Myanmar, transaksi ekonomi bilateral sudah menembus $1 milyar di tahun 2019, dan pernah protes keras ke pemerintahan Aung San Suu Kyi soal Rohingya. Akan tetapi, Indonesia mendukung terjadinya rekonsiliasi nasional Myanmar dan kejadian ini adalah kemunduran dari 10 tahun transisi demokrasi disana,” ujar Bobby.

Meski begitu, kata Bobby, adanya kudeta di Myanmar tidak berdampak signifikan ke Indonesia. Hanya saja, Bobby mendorong agar pemerintah Indonesia memperketat perlindungan WNI di Myanmar.

“Efek terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia memang tidak signifikan, akan tetapi pemerintah Indonesia harus langsung menerapkan protokol perlindungan WNI di sana sampai tahap evakuasi,” tuturnya.

Diketahui bahwa saat ini Myanmar tengah bergejolak usai tokoh politik Aung San Suu Kyi ditahan. Dia dan Presiden Myanmar ditahan setelah beberapa minggu terjadi peningkatan ketegangan antara militer dan pemerintah sipil atas tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020.

Seperti dilansir pada salah satu media, Senin (1/2), Myo Nyunt, juru bicara Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaungi Suu Kyi dan kini berkuasa di Myanmar, membenarkan kabar penahanan Suu Kyi oleh militer Myanmar.

Myo Nyunt menuturkan Suu Kyi dan beberapa tokoh senior pemerintahan lainnya ditahan di Ibu Kota Naypyitaw. Salah satu tokoh senior yang ditahan adalah Presiden Myanmar Win Myint.

Dia juga menambahkan bahwa beberapa menteri dari negara bagian besar di Myanmar juga ditahan oleh militer. “Militer tampaknya menguasai ibu kota sekarang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Myo Nyunt juga menyatakan bahwa NLD menduga penahanan Suu Kyi dan tokoh senior ini merupakan bagian dari upaya kudeta oleh militer Myanmar.

“Dengan situasi yang kami lihat terjadi sekarang, kami harus berasumsi bahwa militer melakukan kudeta,” ujarnya seperti dikutip dari media online.

Berita Golkar– Kementerian Perindustrian (Kemperin) terus berkomitmen dalam menerapkan reformasi birokrasi. Sebab dengan itu, dapat meningkatkan pelayanan publik dan good governance yang dapat mempengaruhi nilai trust dan kepastian investasi sehingga mendorong terwujudnya industri tangguh sebagai penggerak utama bagi ekonomi nasional.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/1/2021), mengatakan, salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah mencanangkan gerakan zona integritas di seluruh satuan kerjanya untuk senantiasa menciptakan wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Hal tersebut dapat tercapai melalui komitmen yang tinggi, kemudahan pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta manajemen media. “Kami berkomitmen untuk memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, dan akuntabel,” kata dia.

Agus mengatakan, saat ini, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) menjadi salah satu satuan kerja (Satker) teknis di lingkungan Kemperin yang telah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020 dengan sebelumnya telah memperoleh predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) pada tahun 2017.

Pada kesempatan kunjungan dan pembinaan Inspektur Jenderal Masrokhan di BBTPPI, Masrokhan berpesan agar BBTPPI harus dapat menjadi trigger dan model bagi unit kerja lain dalam penerapan zona integritas.

“Melalui komitmen pimpinan dan dukungan seluruh staf, success story peraihan predikat WBK dan WBBM ini harus dapat ditransfer kepada unit kerja lainnya,” tegas Masrokhan.

Dengan begitu, kata dia, harapannya akan semakin banyak unit kerja di lingkungan Kemenperin yang mengikuti jejak perwujudan zona integritas sebagai miniatur reformasi birokrasi. “Good governance akan menjadi pondasi dalam langkah Kemenperin membangun industri tangguh,” ujar Masrokhan.

Masrokhan mengatakan, layanan dan inovasi bagus yang telah dimiliki BBTPPI harus diimbangi dengan modernisasi peralatan. Hal ini bertujuan agar tugas BBTPPI dalam layanan pencegahan pencemaran industri semakin optimal.

“Kemperin selalu memacu pertumbuhan industri yang kuat. Dalam pelaksanaannya, harus ada pihak yang mampu menjadi rem atas dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Kemajuan pemantauan lingkungan berbasis IoT yang ditawarkan sebagai inovasi BBTPPI telah terbukti nyata dan membantu perwujudan industri hijau,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ali Murtopo Simbolon, Kepala BBTPPI, menyampaikan, pencapaian BBTPPI menjadi unit kerja dengan predikat WBBM adalah prestasi yang diperoleh berkat dukungan semua pihak terutama seluruh pegawai di BBTPPI, pimpinan di pusat dan Inspektorat.

Konsistensi penerapan zona integritas terus digaungkan hingga level staf, penguatan inovasi untuk peningkatan integritas, serta kegiatan-kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas dan sektor industri akan selalu menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan kualitas layanan dan predikat WBBM. “Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung kerja keras BBTPPI,” pungkas Ali.