BERITA

Berita Golkar– Partai Golkar kembali menunjukkan respon dan aksi cepat tanggap mereka menyikapi bencana di sejumlah daerah. IIPG (Ikatan Istri Partai Golkar) bergerak untuk memberikan bantuan langsung pada korban banjir di Karawang, Selasa (9/2/2021).

Ketua IIPG Yanti Airlangga bahkan turun tangan langsung mengunjungi korban banjir di dua tempat yakni Desa Gempol Tanjungpura dan Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang. Istri dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto itu memberikan bantuan langsung kepada warga yang terdampak banjir.

Bantuan tersebut berupa 800 makanan siap saji, beras 500 kg, selimut, mie instan, kornet, serta pakaian dalam. Bantuan senilai puluhan juta rupiah itu langsung disalurkan kepada korban banjir. Bantuan juga diberikan kepada Kepala Desa Karangligar untuk dibagikan kepada warga terdampak.

“Jumlah bantuan yang kami salurkan sejumlah 50 juta dan disalurkan dalam bentuk sembako dan lainnya,” ujar Yanti Airlangga Hartarto.

Warga menyambut dengan antusias bantuan yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan pada sebelumnya warga hanya memperoleh bantuan berupa nasi bungkus, sementara kebutuhan mereka sangat beragam mengingat banjir besar telah membuat masyarakat menderita.

Dalam bakti sosial itu Yanti yang dikawal beberapa petinggi Partai Golkar itu. Hadir dalam rombongan IIPG di Karawang Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, Ketua bidang Media Meutya Hafid, Ketua bidang Sosial IIPG Nita Aziz dan tim Baksos IIPG.

Dalam kunjungan langsung ini Yanti Airlangga juga didampingi Ketua umum DPD II Partai Golkar Karawang, H. Sukur Mulyono, SH.

“Sementara, yang kami bawa memang barang-barang yang urgent dibutuhkan oleh korban banjir,” ujar Yanti Airlangga.

IIPG selama ini dikenal sebagai organisasi yang selalu tanggap dalam menyikapi bencana alam di berbagai daerah di Tanah Air. “Kegiatan ini dilakukan untuk seluruh titik banjir yang terdapat di seluruh Indonesia,” kata Yanti.

Sebelumnya, IIPG juga sudah membantu korban banjir di Sumedang, Kab. Bogor, Banjarmasin, Sulut dan tempat-tempat lain. Kegiatan ini termasuk dalam rangkaian Golkar Peduli dan Berbagi untuk Sesama yang sudah satu tahun dilaksanakan oleh IIPG.

Berita Golkar– Pemerintah mengatakan terbuka terhadap kritik-kritik tajam dari warga. Golkar mengatakan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian demokrasi.

“Kritisi itu penting dalam menjalankan roda pemerintah dan itu juga bagian dari dinamika demokrasi,” kata Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono, Rabu (10/2/2021).

Dave kemudian menyinggung persoalan buzzer yang disoroti sejumlah tokoh menjadi pemicu warga khawatir saat mengkritik pemerintah. Menurut Dave, dia juga pernah dituduh sebagai buzzer gara-gara ikut mengomentari sesuatu di media sosial.

“Nah, masalah buzzer memang banyak yang menyampaikan. Kadang ketika saya turut berkomen di medsos juga sering dicap sebagai buzzer, padahal itu jauh dari fakta,” ujarnya.

Menurut Dave, buzzer muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Meski demikian, dia meminta warga tak takut mengkritik pemerintah. Dia mengatakan kritik yang tepat pasti disambut baik oleh masyarakat.

“Asal kritikan yang kita sampaikan itu benar dan tepat. Pasti akan disambut baik oleh masyarakat,” ucapnya.

Dave mengatakan niat seseorang saat mengkritik pemerintah menjadi hal penting. Dia mengatakan siapa pun tak perlu takut diserang buzzer saat mengkritik pemerintah jika memang demi kebaikan bangsa.

“Jadi yang penting itu adalah, niatan kita dalam mengkritisi, bila yang kita sampaikan itu memang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak perlu takut atau khawatir akan serangan netizen,” ucapnya.

Lantas apakah Dave menilai buzzer bisa ditertibkan?

“Harus ditelusuri satu per satu. Yang mana buzzer beneran atau hanya netizen yang peduli. Bisa saja sih, kan ada algorithm-nya,” ucap wakil rakyat di Komisi I DPR RI ini.

Berita Golkar – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus memfasilitasi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menembus pasar ekspor.

“Saat ini Indonesia sedang bertransformasi dari negara eksportir barang mentah dan setengah jadi, menjadi negara eksportir barang industri dan industri berteknologi tinggi,” kata Wamendag lewat keterangan resmi di Jakarta, Rabu (10/2).

Menurutnya, saat ini Kemendag membantu UKM lebih kompetitif sehingga dapat menembus pasar ekspor negara tradisional dan non-tradisional.

Beberapa sektor yang konkret menunjukkan transformasi tersebut antara lain pada ekspor komoditas besi baja, kendaraan bermotor, serta perhiasan.

“Sektor tersebut mampu memberikan tingkat upah yang cukup tinggi dan melibatkan banyak UKM Indonesia,” paparnya. Jerry menjelaskan, perlu dilakukan langkah bersama dalam mengidentifikasi produk-produk UKM yang akan diangkat ke pasar internasional.

Di samping juga diperlukan berbagai kegiatan serta langkah-langkah peningkatan kualitas dan performa produk-produk UKM dalam negeri tersebut.

“Dengan identifikasi yang cermat dan dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan, diharapkan kita dapat mengembangkan berbagai produk UKM potensial agar bisa berjaya di pasar global,” ujar Jerry.

Dia pun mengapresiasi kinerja para perwakilan perdagangan di luar negeri, baik Atase Perdagangan maupun Indonesian Trade Promotion Center yang turut melakukan sosialisasi seputar kebijakan perdagangan Indonesia.

Perwakilan perdagangan di luar negeri dinilai sangat membantu dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti penyuluhan bisnis, pendampingan buyer, dan penjajakan kesepakatan dagang atau business matching.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin meminta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

“Saya meminta Pemerintah Daerah (Pemda), Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, bersama Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap PPKM Mikro, agar implementasi PPKM Mikro dapat berjalan sesuai target dan mencapai tujuan untuk menekan angka Covid-19, seperti pembatasan kegiatan di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan penularan” ujar Azis kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).

Diketahui PPKM Mikro mulai diterapkan di beberapa wilayah Indonesia per 9 hingga 22 Februari 2021, sebagaimana yang tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021.

Politisi Partai Golkar ini mendorong agar Pemda bersama Satgas Penanganan Covid-19 untuk dapat mengklasifikasikan kondisi masing-masing wilayah.

Azis berharap, penanganan Covid-19 yang dilakukan dapat sesuai dengan cakupan pemberlakuan pembatasan serta meningkatkan penelusuran atau pelacakan kontak erat pasien Covid-19 (tracing) guna memutus rantai penyebaran virus Corona.

“Pemerintah Pusat dan Pemda untuk memperbanyak tempat isolasi mandiri atau isolasi terpusat guna meminimalisir potensi penularan Covid-19 di berbagai kluster serta mensosialisasikan prosedur pelaksanaan isolasi mandiri, serta membentuk tim-tim pemantau kondisi kesehatan pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri sehingga kondisi pasien dapat terpantau dengan baik” tuturnya.

Tak hanya itu, Azis juga ingin Pemda dapat melalukan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi yang baik dengan aparat keamanan, Satgas Covid-19 hingga sampai ke tingkat bawah Ketua RT/RW dan stakeholder yang terkait.

Hal itu dilakukan, tutur Azis, agar pelaksanaan PPKM terintegrasi dengan baik dengan selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai yang tertera dalam aturan PPKM Mikro.

“Penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19 harus tegas, masyarakat harus dapat bekerja sama dan mengikuti arahan petugas jika karantina wilayah diberlakukan, guna menekan angkat penyebaran virus Corona” tukasnya.

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi menengok lokasi bencana banjir di daerah pemilihannya, Subang. Banjir menerjang sejumlah lokasi di Subang, termasuk Kampung Cengkong, Desa/Kecamatan Sukasari dan Kampung Poponcol, Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan pada Senin (8/2/2021).

Untuk menjangkau para korban banjir, Dedi mengaku langsung menerabas banjir dengan kendaraannya. “Saya tembus ke sana. Orang nggak berani ke sana. Saya hanya punya dua pilihan, bisa kembali atau celaka. Itu risiko,” katanya kepada wartawan melalui telepon, Selasa (9/2/2021).

Dedi mengatakan, banjir tersebut terbilang cukup parah, terutama di daerah Pamanukan. Dedi mengatakan, pihaknya menyiapkan nasi hangat dan air untuk korban banjir.

Bantuan makanan langsung santap itu penting karena korban bisa langsung mengonsumsinya tanpa ribet harus memasaknya. Dedi mengakui, warga kini sudah mulai paham dan memiliki kecakapan. Cekatan dalam menangani banjir.

“Mereka berani terjun tanpa alas kaki, tanpa pengaman di daerah rawan. Kekuatan warga itu sebenarnya yang utama,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IV jelaskan penyebab banjir, yang menerjang sebagian wilayah di Subang disebabkan pembangunan properti yang tak terkendali. Menurut Dedi, semua kawasan penyerapan air seperti rawa, sawah, hutan, dibabat untuk pembangunan kawasan perumahan dan pabrik.

Padahal, kata Dedi, sebelumnya di daerah itu tak pernah terjadi banjir. “Kata warga di situ, dulu nggak pernah banjir. Penyebabnya pembangunan, properti. Sawah dihantam, rawa diuruk untuk properti. Nggak ada serapan,” kata Dedi kepada media melalui sambungan telepon, Selasa (9/2/2021).

Dedi melanjutkan, sungai-sungai di Subang, yakni Citarum dan aliran-liran sungai kecil mengalami pendangkalan dan penyempitan. Penyebabnya karena dari hulu air bercampur lumpur mengalir. Hal itu terjadi karena lahan di hulu mengalami pegundulan akibat penambangan dan perambahan hutan.

“Saya sudah sampaikan itu ke DPR. Problemnya apa? Kurang diurus. Seluruh DAS (daerah aliran sungai) mana sih yang nggak ditutupi bangunan? Hampir semuanya tertutupi dan selama ini dibiarkan. Tidak ada penindakan terhadap bangunan-bangunan yang berderet di pinggir sungai, semuanya dibiarkan,” tandas Dedi.

Menurut Dedi, seharusnya di sepanjang DAS tak ada bangunan. Sementara kenyataannya banyak. Dedi mengatakan, kian hari Indonesia semakin rawan bencana, mulai longsor dan banjir. Hal itu karena tata ruangnya yang berantakan dan itu harus dibenahi.

“Itu yang saya sampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Saya menyebut diperlukan audit lingkungan. Kabupaten jangan dipotret sama kabupaten, harus dari luar. Nggak bisa motret dari dalam,” katanya.

Dedi beralasan, untuk audit lingkungan tidak bisa dilakukan secara internal oleh pemda sendiri karena dipastikan tidak objektif. Pasti ada kepenntingan. Audit lingkungan harus dilakukan oleh auditor lingkungan independen dan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. “Tata ruang harus ditarik ke pusat, dipotret dari udara,” katanya.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro atau di tingkat lokal mulai 9-22 Februari 2021.

Airlangga menuturkan PPKM ini akan diberlakukan hingga tingkat RT, RW, Desa, dan Kelurahan dalam rangka menekan kasus positif serta melandaikan kurva sebagai prasyarat keberhasilan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Tentu perlu ada pendekatan yang lebih mikro sesuai dengan arahan bapak presiden yaitu sampai tingkat desa atau pun kelurahan,” katanya dalam konferensi pers daring, dikutip dari salah satu media online, Senin, 8 Februari 2021.

Ia menjelaskan agar skenario pengendalian terkontrol dengan baik, maka perlu dibentuk posko atau pos jaga di tingkat desa dan kelurahan yang melakukan empat fungsi yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional penanganan Covid-19.

Ia merinci untuk fungsi penanganan meliputi 3T yaitu tracing, testing, dan treatment. Sementara, fungsi pencegahan meliputi sosialisasi penerapan 3M dan pembatasan mobilitas.

Kemudian, fungsi pembinaan meliputi penegakan disiplin, pemberian sanksi, persuasi pembatasan kerumunan, dan memperkuat solidaritas warga. Sedangkan, fungsi pendukung meliputi data, logistik, komunikasi, dan administrasi.

Ia melanjutkan untuk skenario pengendalian dalam pos jaga terdiri dari empat yakni memaksimalkan 3T, isolasi pasien positif dan kontak erat, pembatasan mobilitas dan pergerakan, serta penyediaan kebutuhan pokok seperti beras dan masker.

“Pembentukan pos komando di tingkat desa dan kelurahan yang dikepalai oleh Kepala Desa dan Lurah,” ujarnya.

Tak hanya itu, terdapat juga peningkatan 3T dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu untuk testing akan dilakukan swab test antigen gratis bagi masyarakat di Desa dan Kelurahan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggunakan fasilitas kesehatan dan puskesmas di wilayah masing-masing.

Untuk, tracing dilakukan penelusuran dan pelacakan lebih intensif di desa hingga kelurahan dengan menggunakan tracer dari Babinsa atau Bhabinkamtibmas yang telah dididik sebagai tracer oleh Kementerian Kesehatan.

Sementara, untuk treatment yaitu pelaksanaan isolasi mandiri dan terpusat perawatan di fasilitas kesehatan yang dikoordinasikan oleh pos jaga desa atau kelurahan.

Adapun, untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pemberian beras akan dilakukan bagi masyarakat yang berada di zona merah. Sedangkan, bantuan masker kain diberikan kepada seluruh masyarakat desa.

“Pengaturan pemberlakuan pembatasan berbagai kegiatan masyarakat yang pada level kabupaten dan kota yang diterapkan oleh Gubernur menjadi prioritas wilayah yang menetapkan PPKM mikro,” jelasnya.

Berita Golkar– Industri manufaktur di Tanah Air masih mencatatkan performa positif pada beberapa subsektornya meski di tengah kondisi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Pada kuartal IV tahun 2020, terdapat beberapa subsektor yang tetap konsisten berkontribusi serta menjadi penopang angka pertumbuhan industri pengolahan.

“Memang secara tahunan industri pengolahan nonmigas terkontraksi sebesar 2,22 persen. Namun bila kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya (q-to-q), saya melihat sudah ada tren positif dan pertumbuhan industri sudah mengalami rebound,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Senin (08/02/2021).

Pada kuartal IV tahun 2020, industri logam dasar tumbuh 11,46 persen dengan meningkatnya permintaan luar negeri.

Kemudian industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 8,45 persen, terutama didukung peningkatan permintaan domestik terhadap sabun, hand sanitizer, dan disinfektan serta peningkatan produksi obat-obatan, multivitamin, dan suplemen makanan.

“Dari banyaknya sektor industri yang terimbas pandemi COVID-19, sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tetap memiliki demandtinggi sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian,” sebut Menperin.

Selanjutnya, industri makanan dan minuman tumbuh 1,66 persen pada kuartal IV-2020. Menurut Agus, sektor tersebut merupakan salah satu sektor yang memiliki permintaan tinggi ketika pandemi COVID-19.

Sebab, masyarakat perlu mengonsumsi asupan yang berkualitas untuk menjaga kesehatan.

“Industri makanan dan minuman merupakan sektor yang sangat potensial untuk terus dipacu, sektor ini kami proyeksikan agar mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” imbuhnya.

Selain itu, subsektor manufaktur yang juga memberikan kontribusi positif pada kuartal IV-2020 meliputi industri otomotif dan industri semen.

Pada periode tersebut, produksi mobil mencapai 206.937 unit atau naik sebesar 82,21 persen dari kuartal sebelumnya. Sedangkan, penjualan mobil secara wholesale atau penjualan sampai tingkat diler mencapai 159.981 unit, atau naik sebesar 43,98 persen (q-to-q).

Agus menuturkan, berbagai kebijakan dan stimulus telah dirancang Pemerintah guna membangkitkan gairah usaha para produsen kendaraan bermotor.

“Terlebih industri otomotif merupakan satu dari sektor-sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam implementasi industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0,” jelasnya.

Sedangkan, industri semen pada kuartal IV 2020 mencatatkan produksi semen sebesar 18,53 juta ton atau naik 2,91 persen (q-to-q). Pengadaan semen dalam negeri pada periode tersebut meningkat sebesar 18,06 juta ton atau 3,11 persen (q-to-q).

Agus mengatakan, sebagai upaya terus mendorong daya saing sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Kemenperin terus mendorong penerapan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Salah satu langkah yang dilakukan terkait program ini adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Produk Farmasi.

Melalui aturan tersebut, tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi bukan lagi menggunakan metode cost based, tetapi dengan metode processed based.

“Peningkatan utilisasi TKDN merupakan kunci utama agar Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri di sektor farmasi, khususnya dalam hal produksi bahan baku obat. Dengan penghitungan TKDN melalui processed based, berarti ada penghargaan atas upaya riset dan pengembangan yang dilakukan oleh pelaku industri farmasi,” paparnya.

Kinerja positif dari beberapa subsektor manufaktur tersebut, menurut Agus, menandakan sektor nonmigas di Tanah Air terus mengalami perbaikan, meski masih berada dalam tekanan pandemi.

“Melihat data yang menunjukkan performa tersebut, sektor usaha optimistis menuju ke masa pemulihan,” tuturnya.

Dalam upaya mendorong produktivitas industri di masa pandemi, Kemenperin juga terus mengoptimalkan implementasi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang diberikan kepada perusahaan industri serta perusahaan kawasan industri.

Yang menjadi catatan penting, perusahaan industri yang mendapatkan IOMKI wajib menjalankan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dalam operasional dan mobilitas kegiatan industrinya.

“Melalui instrumen tersebut, Kemenperin terus berupaya menjaga keberlangsungan operasi dan mobilitas kegiatan industri dengan mengutamakan penerapan protokol kesehatan,” sebut Menperin.

Hingga saat ini, Kemenperin telah menerbitkan 18.651 IOMKI dan mencabut 342 IOMKI dari perusahaan tidak patuh pada aturan yang ditetapkan. Penerbitan sejumlah IOMKI tersebut meliputi sekitar 5,1 juta tenaga kerja yang masih dapat bekerja hingga saat ini.

Berita Golkar– Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan agar subsidi tidak dikurangi, mengingat subsidi adalah amanat konstitusi yang berupaya untuk menyejahterakan rakyat.

Kehadiran negara dalam bentuk subsidi energi terutama listrik, BBM, dan LPG rumah tangga dalam situasi pandemi Covid-19 sangat dinantikan oleh rakyat Indonesia.

“Gas, listrik, dan BBM ini kan public goods. Penguasaannya oleh negara. Oleh karena itu, negara harus hadir dan mengelola sumber daya ini dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran semua rakyat Indonesia,” terang Misbakhun dalam Rapat Kerja Penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berkaitan Kebijakan Pengelolaan Subsidi Energi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan 2 dijelaskan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Berangkat dari dasar hukum ini, Misbakhun tidak sepakat dengan pengurangan subsidi. Baginya, secara langsung atau tidak, pengurangan subsidi turut mengurangi peran negara untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Dalam rapat kerja yang turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN itu, Misbakhun kecewa dengan sistem dan aplikasi terapan subsidi energi di Indonesia yang longgar dan tidak tepat sasaran, sehingga memungkinkan terbukanya peluang penyelewengan penyaluran subsidi. Padahal, rakyat Indonesia membutuhkan subsidi energi yang kian tahun makin sulit diperoleh.

“Tadi telah disampaikan mengenai bagaimana sistem subsidi ini berjalan. Sistem subsidi di Indonesia ini kan sangat longgar. Karena apa? Karena subsidi ini dipegang oleh rekening pemerintah. Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara menggunakan rekening 99 dan itu sangat fleksibel. Sehingga, rekomendasi BPK, kebetulan saya juga akuntan negara, jadi mengetahui dari sisi policy, program subsidi ini sering tidak ter-planning,” jelas Misbakhun.

Dirinya menerangkan hambatan subsidi juga bisa muncul karena sulitnya menemukan titik ekuilibrium antara mekanisme pasar dan barang publik.

Jika terus menerus mengejar mekanisme pasar, rakyat akan tertinggal dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, negara perlu secara serius mengintervensi di antara keduanya lewat kebijakan yang dibuat.

Politisi Fraksi Golkar itu berharap setiap pemangku kebijakan tetap melanjutkan program subsidi energi dengan catatan memperbaiki tata kelola dan skema pelaksanaan sekaligus pengawasan.

Di antaranya, memperbaharui data penerima subsidi, membangun sistem yang saling terintegrasi, dan memperkuat struktur pengawasan pengelolaan subsidi energi.

“Sesulit apapun, jika negara hadir untuk meringankan beban rakyat, maka saat ini negara berperan dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Akan sangat lebih baik jika tata kelola sekaligus pengawasan sistem dan aplikasi terapan subsidi energi diperbaiki,” pungkas wakil rakyat dari Jawa Timur II itu.

Di dalam RDP tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan sejumlah rekomendasi BPK terkait subsidi energi dan kompensasi tahun 2019, seperti menyusun mekanisme penganggaran berbasis kinerja atas kebijakan kompensasi BBM dan TTL sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, membuat dukungan analisis dampak capaian target nasional sebelum realisasi pembayaran kewajiban pemerintah

Selanjutnya, menetapkan kebijakan jenis transaksi dan syarat status atas transaksi yang dilakukan set-off, dan menyusun alokasi anggaran lebih rinci untuk rencana pembayaran utang kepada pihak ketiga dan utang jangka panjang dalam negeri lainnya di tahun 2020.

Berita Golkar– Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengaku telah memiliki sejumlah strategi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melakukan reformasi struktural pada 2021. Salah satunya adalah fokus memulihkan kepercayaan konsumen.

“Caranya dengan menanamkan usaha mikro pada kegiatan masyarakat dan vaksinasi. Vaksinasi akan dimulai dan akan diberikan secara gratis untuk mencapai kekebalan kelompok 182 juta pada akhir tahun ini,” kata dia dalam acara Indonesia Economic Outlook 2021, secara virtual, Senin (8/2).

Kedua, pemerintah telah berkomitmen untuk melanjutkan penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di 2021. Adapun alokasi anggaran sekitar Rp619,3 triliun dengan enam prioritas yang sama.

Ketiga, pemerintah akan melaksanakan reformasi struktural melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penerapan standar norma prosedur dan kriteria dengan menggunakan asumsi basis risiko dalam undang-undang ini akan mendorong pemerintah lebih efisien, mudah, dan pasti.

Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah juga memberikan fasilitas perlindungan, pemberdayaan, insentif, dan pemberian pembiayaan usah mikro. Sebagaimana diketahui UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia dan Indonesia memiliki iklim usaha yang lebih kondusif bagi UMKM.

“Saat ini pemerintah sedang membina pelaksanaan UU Ketenagakerjaan yang terdiri dari 49 RPP dan 5 orang. Semua peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja,” jelasnya.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong investasi, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pengaturan investasi yang terbuka untuk semua bisnis yang diajukan kecuali yang tertutup oleh undang-undang.

Pemerintah juga menawarkan berbagai insentif fiskal dan non fiskal kepada investor untuk menginvestasikan dananya dalam penyelenggaraan kegiatan prioritas melalui Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI). LPI sebagai alternatif dan memberikan kepastian hukum beberapa investor global.