BERITA

Berita Golkar– Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin imbau pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Bekasi, untuk memanfaatkan berbagai stimulus dari Pemerintah dan otoritas terkait guna memacu pemulihan ekonomi daerah.

Himbauan tersebut untuk menyikapi perekonomian Kabupaten Bekasi yang turut terdampak akibat pandemi Covid-19.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut berada di angka minus 3,30 persen (yoy) sepanjang tahun lalu.

“Sektor industri pengolahan termasuk di dalamnya UMKM adalah tumpuan perekonomian dengan kontribusi hampir 77 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi, ” ucap Puteri pada Kegiatan Sosialisasi Kebijakan OJK dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada Jumat lalu, dikutip Selasa (16/3/2021).

Hal ini tidak terlepas dari peran signifikan Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari pusat industri dan investasi Jawa Barat.

Maka, begitu sektor UMKM dapat dipacu untuk tumbuh, tentunya akan turut menggenjot perekonomian Kabupaten Bekasi dan juga Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riwin Mirhadi menuturkan implementasi sejumlah stimulus untuk menopang daya tahan dan keberlanjutan usaha terutama bagi UMKM dalam kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan oleh lembaga jasa keuangan di Jawa Barat.

“Realisasi kebijakan PEN tersebut diantaranya restrukturisasi kredit telah tersalurkan sebanyak Rp159,5 triliun bagi 2.968 debitur, subsidi bunga mencapai Rp70,8 miliar bagi 189.000 debitur, dan penempatan uang negara mencapai Rp14,8 triliun. Capaian di Jawa Barat ini termasuk yang terbesar secara nasional karena ekonomi Jawa Barat juga salah satu yang terbesar. Kedepan, OJK akan terus berkomitmen untuk menyiapkan kebijakan guna memitigasi dampak Covid-19,” kata Riwin.

Lebih lanjut, Manajer Pemasaran Mikro Kantor Cabang BRI Bekasi Juanda Mohammad Yamin juga memaparkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai alternatif dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM untuk menjaga kelangsungan usaha di tengah pandemi.

“KUR ditujukan bagi pelaku usaha yang produktif dan layak tapi masih unbankable. KUR ini sekaligus menjawab kebutuhan pembiayaan yang mudah dan murah. Bahkan sekarang kami juga mengeluarkan KUR Super Mikro dengan plafon maksimal Rp10 juta. Tujuannya tentu supaya pelaku ultra mikro dan UMKM ini dapat segara pulih kembali,” ujar Yamin.

Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC Hipmi) Kabupaten Bekasi Tuti Nurcholifah Yasin menyatakan kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid- 19 menyebabkan pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, sangat membutuhkan dukungan stimulus untuk membantu, memperbaiki, maupun merestrukturisasi usaha.

“Tentunya kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Teh Puteri, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat, yang telah memfasilitasi dan bersedia mengadakan acara seperti ini, dan mudah-mudahan kedepannya, kita bisa bekerja sama lebih baik lagi,” ucap Tuti.

Menutup keterangannya, Puteri pun meminta agar pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi untuk dapat mengoptimalkan dukungan stimulus yang telah disiapkan pemerintah maupun OJK.

“Serangkaian stimulus ini berperan sebagai peredam, dengan harapan geliat ekonomi dapat terus bergerak. Sehingga, begitu stimulus ini berlaku, kita harus secara aktif mengajukan dan memanfaatkannya. Dengan begitu, bantuan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya dapat bekerja optimal dalam mendorong pemulihan ekonomi baik di daerah maupun nasional.” tutup Puteri.

Berita Golkar– Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Sabtu lalu.

Pertemuan membahas beberapa hal, di antaranya menyoal keseriusan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 dan juga tentang pembangunan berkelanjutan serta agenda strategis food estate.

Partai Golkar dan Gerindra, berkomitmen untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejauh ini kolaborasi mendukung berbagai agenda pembangunan Pemerintah telah terbukti berjalan efektif di banyak kesempatan, khususnya di parlemen.

“Kami yakin pembangunan politik nasional yang sehat dan penguatan agenda kesejahteraan rakyat harus dapat berjalan secara seiring saling memperkuat. Untuk itu kuncinya adalah komunikasi dan silaturahmi politik yang kokoh dan kondusif antarberbagai kekuatan politik nasional,” ujar Airlangga Hartarto.

Dalam kunjungan ke Hambalang, Airlangga ditemani sejumlah pengurus Partai Golkar. Beberapa di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Zainudin Amali dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Lalu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari. memberikan pandangannya atas pertemuan Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto.

Menurutnya silaturahim politik yang dilakukan Airlangga beberapa waktu terakhir sebagai ajang membicarakan koalisi pada 2024.

Hingga saat ini, Ketua Umum Golkar tersebut sudah bertemu dengan tiga ketua umum partai, yakni Surya Paloh (Ketua Umum NasDem), Suharso Monoarfa (Ketua Umum PPP), dan terakhir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Jika Airlangga berniat maju Pilpres, Golkar tinggal berkoalisi dengan satu partai menengah untuk mencapai presidential threshold sebesar 20 persen. Sebab, Golkar sudah mengantongi suara sebesar 12,31 persen.

“Menarik kalau bertemu (berkoalisi) dengan Nasdem, misalnya. Sebab, dua partai ini kalau berkoalisi bisa maju kontestasi Pilpres 2024,” katanya.

Dia menilai peluang Airlangga maju Pilpres 2024 cukup besar. Sebab, suara Golkar yang tinggi dan posisi menteri yang saat ini dijabatnya dapat meningkatkan elektabilitasnya.

“Peluang Airlangga untuk maju besar, karena beliau Ketum Golkar, seperti yang diketahui kursi Golkar itu besar,” katanya.

Berita Golkar – Meski Airlangga Hartarto belum populer dalam beberapa survei sebagai sosok yang berpeluang sebagai calon presiden (Capres) 2024, Partai Golkar tetap solid akan mengusung ketua umumnya tersebut.

Sebab, nama Airlangga sudah diusulkan sebagai Capres oleh seluruh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar seluruh Indonesia.

“Keinginan Golkar memiliki Capres pada 2024 adalah hasil keputusan Musyarawah Nasional (Munas) 2019 dan Rapimnas 2021. Tidak hanya itu, melihat pengalaman pada dua pemilu sebelumnya, Golkar memang harus memiliki Capres sendiri,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Minggu (14/3).

Pada Minggu siang, Doli menghadiri sosialisasi struktural hasil Rapimnas 2021 dan pelantikan pengurus Bappilu DPD Partai Golkar DIY yang digagas Ketua DPD DIY Gandung Pardiman.

Menurut Doli, keputusan Munas itu sejalan dengan aspirasi yang disampaikan oleh 34 DPD, 10 organisasi partai, dan 5 Dewan Kehormatan saat konsolidasi pemenangan Pilkada 2019. Seluruhnya menyuarakan satu nama sebagai Capres yaitu Airlangga Hartarto.

Soal nama Airlangga tidak muncul sebagai calon kuat Capres dalam beberapa survei nasional, Doli menilai hal itu sangat wajar karena aspirasi mengusung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu baru muncul baru-baru ini.

“Pak Airlangga sampai sekarang belum memosisisikan sebagai Capres. Beliau fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang menjadi tanggung jawabnya,” ujarnya.

Atas usulan dan aspirasi sebagai Capres dari seluruh DPD se-Indonesia, ormas partai, dan Dewan Kehormatan Partai itu, Doli mengatakan, Airlangga hanya mengucapkan terima kasih dan tidak memberikan jawaban mengenai hal itu.

Tapi sebagai tim pemenangan pemilu partai, Doli dan timnya tidak akan membiarkan aspirasi dari kader ini menguap dan akan segera ditindaklanjuti karena telah menjadi amanat. Karena itu, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi agar Golkar memenangi partai dalam pilpres, pileg, dan pilkada.

“2024 nanti adalah momentum tepat 25 tahun sejak terakhir kali Partai Golkar meraih kemenangan yaitu pada 2004,” kata Doli.

Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman mengatakan pihaknya bakal melakukan pergantian Ketua DPC dan PAC yang tidak mendukung keputusan DPP mengusung Airlangga Hartarto.

“Di DIY saya menjamin dan memastikan tidak akan ada satu pun kader yang keluar dari pilihan partai. Jika ada, kita akan lakukan (penunjukan) pelaksana tugas. Airlangga saat ini adalah yang terbaik untuk 2024,” katanya.

Karena itu, Gandung berjanji tahun ini DPD Golkar bakal melakukan konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 sampai tingkat TPS untuk menghadirkan kemenangan bagi Capres pilihan partai.

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menyampaikan bahwa, rumah ibadah harus menjadi bagian dari pembangunan sektor pendidikan. Sehingga, harus mendapat perhatian Pemerintah. Pasalnya, rumah ibadah berperan membentuk karakter positif religius bagi para siswa.

Penyataan Hetifah datang pasca terdapat polemik narasi agama yang disebut hilang dari konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035. Akan tetapi hal itu telah dibantah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

“Saya mendapatkan masukan yang saya rasa sangat baik dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, yang meminta Kemendikbud memasukkan komponen rumah ibadah dalam pembangunan pendidikan Indonesia, di samping keluarga dan sekolah,” jelasnya kepada wartawan, Minggu (14/3).

Menurut Hetifah, ini sangat sejalan dengan pernyataan Nadiem yang di awal masa jabatannya pernah menyampaikan bahwa pembangunan pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dari sekolah, namun juga keluarga dan masyarakat.

“Sekali lagi, rumah ibadah memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai masyarakat, terutama di daerah rural dan sub-urban,” imbuhnya.

Ia menambahkan, tidak hanya umat Konghuchu, di agama-agama lain pun hampir serupa, menyerukan agar rumah ibadah menjadi bagian pendidikan di Sekolah. Hetifah memberikan contoh, seperti di Sumatera Barat sejak dulu, surau (masjid) berperan besar dalam mendidik generasi muda, tidak hanya sebagai tempat salat dan mengaji.

“Di surau mereka juga dapat belajar berbagai macam ilmu, seperti bela diri, etika bersosialisasi, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya,” jelas dia.

Untuk itu, ia menyerukan agar Pemerintah menggandeng para pemuka agama untuk membantu membentuk pribadi-pribadi siswa yang paripurna di Sekolah.

Para pemuka agama bisa dilibatkan dalam penyusunan PJP. Hetifah sendiri mengaku, sudah sering menyampaikan agar PJP tersebut mengakomosir nilai-nilai agama.

“Itu merupakan salah satu tujuan utama pendidikan kita berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, yang diatur dengan undang-undang,” tutupnya.

Berita Golkar– Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mengucapkan terima kasih kepada IBL yang sudah melaksanakan kompetisi basket dengan menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat.

Menyiapkan kompetisi di masa pandemi dengan segala keterbatasan bukan hal mudah. Inovasi yang dilakukan Indonesia Basketball League (IBL) juga mendapat apresiasi dari Menpora Amali.

Di sisi lain, kegiatan ini memerlukan inovasi yang luar biasa agar para pemain dan semua yang terlibat tetap merasa nyaman, meminimalisir kebosanan dan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Terima kasih kepada IBL yang sudah menyelenggarakan kompetisi sesuai dengan protokol kesehatan. Bahkan banyak inovasi yang dilakukan,” kata Menpora.

Menpora menekankan pentingnya protokol kesehatan dalam penyelenggaraan kompetisi. “Saya gembira apa yang dilakukan IBL, benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan Direktur Utama IBL, Pak Junas, saat rapat koordinasi bersama lalu,” ujar Zainudin Amali yang juga sebagai anggota Partai Golkar.

“Sekali lagi terima kasih kepada IBL dan Perbasi yang telah memenuhi komitmen. Mudah-mudahan semua kegiatan olah raga setelah ini juga bisa berlangsung dengan baik. Terpenting adalah komitmen dari setiap cabang olah raga dan stake holdernya,” tambahnya lagi.

Ketua Umum PP Perbasi, Danny Kosasih, juga menyatakan gembira kompetisi bolabasket Indonesia bisa kembali berlangsung.

“Hal ini bisa memberikan penilaian positif dari semua pihak, bahwa Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah yang baik untuk menyelenggarakan FIBA Asia 2021 dan FIBA World Cup 2023,” kata Danny.

“Kami lakukan inovasi cukup banyak pada aspek lapangan pertandingan, mulai kursi single seat para pemain dan ofisial dengan tempat handuk, botol minum dan hand sanitizer masing-masing hingga unsur entertainment dan ambience suara penonton untuk unsur penyemangat pemain di lapangan” kata Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah.

IBL juga tentunya memikirkan sisi penonton serta mitra sponsor. “Bagian dari area lapangan ditutup penuh dengan LED untuk tayangan interaktif dengan penonton di rumah serta untuk meningkatkan nilai komersial kepada sponsor.

Kiat ini disambut gembira semua pihak termasuk pemain. Mereka bisa mengobati kerinduan pada keluarga, saat melihat wajah-wajah tercinta di layar LED. “Saya kaget melihat wajah anak saya di layar. Sebuah kejutan.” ujar Rizki Efendy, pemain NSH Mountain Gold Timika.

Berita Golkar– Menurut Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto, pembentukan LPP merupakan amanat Pasal 53 UU No 40/2014 Perasuransian yang harus berdiri tiga tahun sejak diundangkan, atau maksimum 2017. Dukungan tentang perlunya pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) datang dari DPR.

Dito menjelaskan, saat ini, Komisi XI DPR RI memiliki Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Industri Jasa Keuangan yang secara fokus mengamati kondisi dan permasalahan di industri jasa keuangan, termasuk perasuransian.

“Tidak menutup kemungkinan ketika Panja tersebut berjalan menemukan pokok-pokok apa saja yang perlu diatur, bagaimana mekanismenya, berapa iuran yang harus dikenakan, best practices di negara-negara lain terhadap pembentukan dan penyelenggaraan LPP. Komisi XI DPR akan terus mendengarkan masukan dari asosiasi, nasabah asuransi, dan otoritas terkait,” kata Dito kepada wartawan.

Komisi XI sangat concern terhadap pembentukan LPP, guna meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat yang akan berasuransi.

Dia berharap Komisi XI mendapat masukan dari Panja lebih dulu untuk memasukan inisiatif pembentukan LPP dalam Prolegnas.

Bisa jadi, LPP masuk dalam RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, salah satu Prolegnas 2020-2024.

Dito berpendapat, terbentuknya LPP bisa membantu menenangkan pemegang polis asuransi ke depannya, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.

“Karena itu, pembentukan LPP akan segera kami diskusikan dengan Pemerintah agar memberikan kepastian kepada nasabah, asosiasi, industri, dan otoritas lainnya,” tukas Dito.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan peringatan Isra Mi’raj 1442 H menjadi sebuah momentum merawat keyakinan umat kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Peristiwa perjalanan Rasullulah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga menuju langit ketujuh, mengingatkan seluruh umat Islam tentang keyakinan.

Sebab, perjalanan yang tidak terhitung jaraknya itu hanya ditempuh dalam waktu satu malam. Menurut Airlangga, tanpa iman, seseorang tidak mungkin mempercayai peristiwa yang membuat Nabi Muhammad SAW menerima perintah shalat lima waktu itu.

“Bayangkan, di era sekarang saja, hal itu tidak bisa dijangkau dengan teknologi, bagaimana dengan zaman Nabi Muhammad SAW dahulu. Tanpa iman, tak ada yang akan percaya pada cerita peristiwa Isra Mi’raj,” tutur Airlangga, Sabtu (13/3).

Ia mengatakan, peristiwa perjalanan Nabi Muhammad tersebut memberi keyakinan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, dan Rasulnya Muhammad SAW.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat muslim, dalam kondisi saat ini diharapkan peringatan Isra Mi’raj menjadi pengingat seluruh umat muslim di Indonesia untuk saling percaya antar sesama.

“Semoga hikmah Isra Mi’raj masyarakat saling merawat kepercayaan, sehingga terus terjaga persatuan di antara umat beragama, kerukunan yang semakin erat dalam bermasyarakat dan bernegara,” ujar Airlangga.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini menilai, persatuan dan rasa saling percaya ini sangat dibutuhkan saat ini. Terutama bagi Pemerintah untuk memerangi pandemi Covid-19 yang hampir setahun melanda Indonesia. Airlangga mengimbau, masyarakat untuk terus aktif berpartisipasi menyukseskan upaya penanganan pandemi.

“Patuh protokol kesehatan, disiplin 3M, berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional, serta disiplin mengikuti aturan PPKM,” tegasnya.

Berdasarkan catatan KPC-PEN, penerapan PPKM berhasil menurunkan tren kasus positif di Indonesia. Bahkan, pada Rabu (10/3) kemarin, terjadi rekor kasus positivity rate dengan hanya mencatatkan angka sebesar 9,14 persen.

Terakhir, catatan positivity rate di bawah 10 persen terjadi pada 13 Oktober tahun lalu dengan 9,76 persen. Dari positivity rate itu, jumlah penambahan kasus positif di Indonesia kemarin sebanyak 5.633 orang dari 93.016 pemeriksaan spesimen terhadap 61.625 orang.

“Jika kondisi ini terus berlanjut, didukung kerja sama seluruh masyarakat disiplin protokol kesehatan dan penerapan PPKM yang ketat di tiap wilayah, Indonesia dapat segera keluar dari pandemi Covid-19,” tutur Airlangga.

Berita Golkar– Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tak hanya membantu investasi sektor jumbo, tapi juga menolong pengusaha kecil dan menengah.

Karena target dari UU Cipta kerja adalah memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, sehingga kontribusi UMKM terhadap PDB naik jadi 65%.

UMKM menjadi sasaran, karena merekalah tulang punggung perekonomian di Indonesia. Penyebabnya, 90% badan usaha di Indonesia adalah bisnis kecil dan menengah. Jika UMKM dibantu, maka otomatis kondisi finansial negara akan membaik.

UU Cipta Kerja menjadi UU yang paling populer, karena mengatur banyak hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga UMKM.

Perubahan birokrasi diharapkan mempermudah kehidupan masyarakat, karena tak perlu lagi dipusingkan oleh peraturan yang memusingkan. Selain itu, jika pedagang dipermudah, akan membantu dalam menggulirkan kembali roda perekonomian di Indonesia.

Klaster unggulan dalam UU Cipta Kerja adalah klaster investasi. Karena uang dari para investor yang akan digunakan untuk membangkitkan kembali sektor perekonomian di Indonesia.

Dana ini bukanlah hutang, tetapi diberikan untuk proyek kerja sama dengan Indonesia. Tingkat keamanannya juga tinggi, karena diatur oleh lembaga pengelola investasi. Sehingga, dipastikan tidak ada kecurangan di dalamnya.

UU Cipta Kerja dibuat Pemerintah untuk menolong para pengusaha UMKM, agar bisnis mereka bisa bangkit lagi.

Bantuan dari Pemerintah berupa UU Cipta Kerja sangat disyukuri oleh pengusaha kecil dan menengah. Karena berkat klaster UMKM, ada kemudahan dalam mendapatkan izin usaha.

Dalam peraturan baru tersebut, UMKM dimasukkan dalam usaha resiko rendah. Sehingga, hanya butuh nomor izin berusaha (NIB), tanpa harus mengurus izin HO yang rumit dan mahal.

Jika sudah ada nomor izin berusaha, maka UMKM dianggap sebagai usaha yang legal. Mereka bisa mengekspor produknya, karena jika memasuki pasar internasional, harus punya izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah.

Sehingga, usaha para pebisnis UMKM akan makin maju, karena sudah memasuki ranah ekspor dan mendapat keuntungan dalam mata uang dollar.

Luhur Pradjarto, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar Lembaga Kementrian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memberi kemudahan bagi pelaku UMKM.

Karena mereka mendapatkan prioritas dalam pengadaan jasa pemerintah sebesar 40%. Sehingga, akan punya langganan tetap, dan biasanya di proyek ini pesanannya dalam jumlah besar.

Jika ada banyak pesanan dari dinas, maka pengusaha kecil dan menengah bisa tersenyum lagi, karena akan mendapat keuntungan yang cukup banyak.

Mereka bisa bangkit dari cobaan di masa pandemi, karena sebelumnya sepi pesanan saat daya beli masyarakat menurun. Saat ini, konsumen tetapnya adalah dinas, jadi sudah pasti akan dibayar dengan kontan.

Mengapa UMKM selalu dibantu oleh Pemerintah? Penyebabnya karena mayoritas pengusaha di Indonesia berlevel kecil dan menengah.

Bayangkan jika tidak ada bantuan dalam bentuk UU, maka usaha mereka akan mati merana. Saat bisnisnya sepi, malah terbentur oleh birokrasi yang membingungkan. Sudah jatuh tertimpa tangga.

Ketika UMKM dibantu, maka mereka bisa semangat melanjutkan bisnisnya, lalu efek positifnya adalah roda perekonomian bisa berjalan lagi.

Karena izin usaha UMKM bisa membuat bank dan lembaga peminjaman uang mempercayai mereka, lalu ada kredit yang dikucurkan. Dengan uang itu, maka bisnis bisa diperbesar dan mendapatkan keuntungan yang lumayan.

UU Cipta Kerja dirancang untuk membantu para pengusaha UMKM, melalui banyak perubahan peraturan. Birokrasi dipangkas sehingga izin usaha hanya butuh waktu 7 hari.

Selain itu, pengusaha UMKM hanya butuh NIB sebagai legalitas usaha, sehingga akan memudahkan mereka untuk melanjutkan bisnis.

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 termasuk pengembangan kandidat Vaksin Nusantara.

Menurut Melki, mendukung pengembangan obat dan vaksin adalah satu langkah mewujudkan kemandirian di bidang farmasi yang juga untuk mempercepat akses dan ketersediaan obat dan vaksin yang dibutuhkan dalam masa pandemi.

Hal tersebut disampaikan Melki usai rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan jajaran Kementerian Kesehatan, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Kepala BPOM, Direktur Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Letjen TNI (Purn) Prof. Dr. dr Terawan Agus Putranto dan Prof. DR. C. A Nidom, drh, MS., membahas pengembangan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara, Rabu (10/3/2021).

“Untuk itu, Kemenkes dan Badan POM perlu memiliki political will dalam mendukung pengembangan vaksin dalam negeri (Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara-red) agar prosesnya sesuai dengan standar dan persyaratan Good Laboratory Practice (GLP), Good Manufacturing Practice (GMP) dan Good Clinical Practice (GCP) untuk memastikan khasiat, mutu dan keamanannya,” ujarnya

Selain itu, pihaknya juga mendesak Kemenkes dan Badan POM untuk berkoordinasi dengan Kemenristek/BRIN untuk terus mendukung dan melakukan pendampingan terhadap pengembangan kandidat vaksin buatan dalam negeri.

“Dengan tetap memperhatikan persyaratan wajib dalam proses pengembangan vaksin dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada demi memastikan khasiat, mutu, dan keamanannya,” pesan Melki.

Kepada Badan POM, Melki meminta untuk segera mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinis (PPUK) fase 2 bagi kandidat Vaksin Nusantara agar penelitian ini dapat segera dituntaskan selambat-lambatnya tanggal 17 Maret 2021.

“Jika sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak selesai, maka Komisi IX DPR akan membentuk tim mediasi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara Tim Peneliti Vaksin Nusantara dan Badan POM,” tegasnya.

Terakhir, Legislator Fraksi Partai Golkar itu meminta tim peneliti vaksin nusantara untuk menyampaikan perkembangan hasil uji klinis fase 1 kepada publik, guna menghindari kesimpangsiuran informasi terkait hasil uji klinis fase 1 kandidat Vaksin Nusantara.

“Kami juga minta Badan Litbangkes Kemenkes untuk terus memberi dukungan anggaran kepada peneliti kandidat Vaksin Nusantara,” tutupnya.