BERITA

Berita Golkar– Dave Laksono terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 pada Mubes IV Kosgoro 1957 yang diselenggarakan di Cirebon, Jawa Barat, secara aklamasi.

“Atas kepercayaan mandat kepada saya sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2021-2026, saya ucapkan terima kasih,” kata Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 terpilih Dave Laksono di Cirebon, Senin (8/3/2021).

Mubes IV Kosgoro 1957 yang berlangsung di Cirebon, secara aklamasi menetapkan Dave Laksono sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2021-2026.

Formatur dalam sidang Mubes IV Kosgoro 1957 juga menetapkan Sabil Rachman sebagai Sekjen dan Anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Sari Yuliati sebagai Bendahara Umum.

Dave mengatakan tantangan ke depan dalam menjalani roda organisasi ini tentulah tidak mudah, namun semangat para kader Kosgoro 1957 yang hadir secara fisik dan virtual di Mubes, membuat dirinya optimistis target-target serta harapan organisasi akan terwujud.

“Mari kita bangun Kosgoro 1957 menjadi organisasi yang siap beradaptasi dengan perubahan,” tuturnya.

Mubes IV Kosgoro 1957 selain menetapkan secara aklamasi Dave Laksono sebagai Ketua Umum, juga menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Ketua Dewan Kehormatan Kosgoro 1957 dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Kosgoro 1957.

Sedangkan, Anggota Wantimpres HR Agung Laksono ditetapkan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Kosgoro 1957 didampingi Syamsul Bachri sebagai Wakil Ketua MPO Kosgoro 1957.

Sementara, untuk Menpora Zainudin Amali ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat Kosgoro 1957 didampingi kader senior Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kosgoro 1957.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung didapuk sebagai Ketua Dewan Pakar Kosgoro 1957 dan politisi senior Rambe Kamarulzaman sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Kosgoro 1957.

Berita Golkar– Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin berharap para perempuan Indonesia mampu mengampanyekan perang melawan Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

“Kerja dan gerak bersama dari berbagai pihak dan berbagai lapisan untuk melakukan penanganan dan membangun rujukan adalah harapan. Pelibatan kaum adam dalam pembangunan kesejahteraan perempuan untuk akhiri kekerasan berbasis gender juga penting untuk dikedepankan,” kata Azis dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Diketahui, beberapa waktu terakhir KBG menjadi persoalan utama yang menimpa perempuan di tengah pandemi Covid-19. Kekerasan Berbasis Gender diartikan sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender.

“Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan,” jelas Politisi Partai Golkar tersebut.

Bahkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama organisasi perempuan lainnya, telah meluncurkan panduan perlindungan hak perempuan dari diskriminasi dan KBG dalam situasi pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Azis menyatakan peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 merupakan momentum bahwa perempuan Indonesia harus berani menghadapi tantangan serta rasa takut dalam menggapai cita-cita.

“Perempuan tidak hanya berada di belakang layar karena memiliki energi, pengaruh dalam kemajuan sebuah bangsa,” ujar politisi dapil Lampung II itu.

Azis menyebut pesan nasihat dari orang tua bahwa perbuatan besar diawali dari langkah pertama. Meskipun berupa langkah kecil, tapi Azis meyakini hal itu menjadi penentu bahwa semua sudah bergerak.

“Perempuan Indonesia harus berani menggapai cita-cita. Choose to Challenge,” tegas Azis.

Menurut dia, hidup di alam modern dan demokratis, membuat kesempatan perempuan terbuka luas. Tiada ada lagi kekhawatiran, keraguan, hingga ketakutan yang dulu kerap mendominasi. Bahkan, Pemerintah melindungi setiap hak warga negara.

”Pemerintah memberikan keleluasaan untuk membangun bangsa ini. Mulailah berkarya dengan passion yang dimiliki. Soal tantangan di tengah jalan, tak lantas jadi penghalang, justru dijadikannya sebagai motivasi untuk maju,” tutur Azis.

Ia mengingatkan keberanian mengalahkan ketakutan juga yang menjadi modal saat menjejakkan kaki pada persaingan semua lini. Prinsip berani melangkah dan tak lupa pada rumah utamanya yakni keluarga, harus terus dipegang teguh oleh para perempuan Indonesia.

Berita Golkar– Pemerintah diminta memperhatikan 3 hal krusial terkait vaksinasi ke masyarakat. Dengan memperhatikan tiga aspek tersebut diharapkan vaksinasi berjalan maksimal.

Pertama, aspek transparansi data yang akan menerima vaksin. Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Pemerintah harus memperhatikan betul terkait data ini. Mengingat pelajaran yang diambil dari kepesertaan BPJS kesehatan di mana 27,4 juta data penerima PBI bermasalah.

“Oleh karena itu, dari 4 tahapan vaksinasi Covid-19 ini datanya benar-benar bisa valid,” kata Zulfikar berbicara dalam diskusi daring “Vaksinasi untuk Siapa? Menggugat Transparansi dan Akuntabilitas Publik” yang digelar oleh Centre for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP), Minggu (7/3/2021).

Zulfikar menambahkan dengan adanya mekanisme vaksin gotong royong yang ditargetkan akan menjangkau 20 juta orang, masalah data ini akan semakin krusial dan penting.

“Agar proses vaksinasi ini dapat menghindari korupsi dan mendukung usaha Pemerintah terkait pemenuhan hak kesehatan warga, jangan sampai ada yang tertinggal mendapatkan vaksin hanya karena kekacauan data,” ujar Legislator Partai Golkar ini.

Aspek kedua, sosialisasi vaksin. Menurut Zulfikar, paparan hoaks dan disinformasi di media sosial membuat sejumlah warga menolak mengikuti program vaksinasi Covid-19. Apalagi hasil survei LSI menyatakan 42,4 persen masyarakat tidak percaya vaksin.

Zulfikar mewanti-wanti agar Pemerintah mampu meyakinkan masyarakat pentingnya vaksinasi. Pasalnya, apabila makin banyak yang menolak vaksin maka herd immunity akan sulit tercapai. Di mana seharusnya 70% warga Indonesia harus di vaksin.

Perilaku masyarakat baru percaya bila ada keluarga, tetangga, atau dirinya sendiri yang terkena Covid-19.

“Jika tak ada upaya serius memberantas informasi menyesatkan, pandemi kian sulit diatasi. Oleh karena itu negara harus mempersuasi, memberikan strategi komunikasi resiko yang dibangun dengan kesadaran, ini lebih efektif bagi warganya agar menerima vaksin,” jelasnya.

Ketiga, mekanisme bagi yang menolak vaksin. Banyaknya pihak yang menolak vaksin tidak harus diberikan sanksi sebagaimana tertuang dalam Perpres No 14/2021.

Diketahui Pasal 13A mengatur tentang sasaran penerima vaksin Covid-19, kewajiban sasaran penerima vaksin, dan ketentuan sanksi.

Ada beberapa sanksi yang bisa diberikan kepada orang yang ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19, tetapi tidak mengikuti vaksinasi, berupa: (a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; (b) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau, (c) denda.

Ia mengusulkan bagi warga yang menolak vaksin, maka pengobatan mereka tidak akan ditanggung negara apabila tertular Covid-19 di kemudian hari.

Zulfikar mencontohkan, setelah tahapan vaksin selesai pada April 2022 maka mereka yang menolak di vaksin tidak dalam tanggungan negara secara langsung.

“Risiko biaya pengobatan menjadi tanggungan sendiri. Jadi negara tidak memaksa dan mewajibkan vaksin, namun bagi siapa yang menolaknya pun harus siap menanggung risiko atas keputusannya tersebut,” tegasnya.

Berita Golkar– Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji melihat dari dekat kondisi tanggul yang jebol dan menemui warga di Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Kamis (4/3/2021) kemarin.

Hampir setengah jam berada di lokasi tanggul yang jebol dan berbincang dengan warga di pinggir sungai. Sarmuji mengaku sangat terenyuh dan prihatin, di mana rumah penduduk masih penuh dengan lumpur. Warga masih berjuang keras membersihkan lumpur dan memerlukan perhatian semua pihak.

Sarmuji bersama pengurus DPD Golkar Jatim, anggota Fraksi Golkar Provinsi dan anggota Fraksi Golkar Kabupaten Probolinggo, berada di tengah lokasi bencana Dringu untuk menyerahkan bantuan berupa puluhan paket sembako untuk warga Desa Dringu dan Kedungdalem.

Rombongan Golkar diterima Kepala Desa Dringu Bukhori Subhan di Balai Desa setempat. Bantuan tanggap bencana itu berasal dari partisipasi kader Partai Golkar dan anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, anggota DPR RI pak Misbakhun ditambah Fraksi Kabupaten Kota.

Sebelumnya, Golkar Jawa Timur juga menyerahkan bantuan untuk korban bencana di Jember dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang.

“Di sini ada Pak Hasan Irsyad, anggota DPRD Jatim, ada anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Pak Wahid Nurahman, Ketua DPD Golkar Kabupaten dan Wakil Ketua DPRD Mas Oka Mahendra. Kita minta untuk mengawal secara tuntas masalah bencana banjir ini. Tanggul ini tidak bisa sekadar diperbaiki,” kata Sarmuji kepada wartawan.

Kalau tanggul ini diperbaiki, lanjut dia, tapi masalah hulunya tidak diselesaikan pasti akan menjadi problem selamanya. Hal ini harus dikoordinasikan antara Pemerintah Kabupaten, Pemprov Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

“Untuk kepentingan rakyat, apalagi untuk bencana, Golkar harus ngotot sengotot-ngototnya dengan Pemerintah Daerah. Kalau perlu anggaran-anggaran yang tidak urgent dipangkas untuk kepentingan tanggap bencana ini,” jelasnya.

Terhadap masyarakat Desa Dringu dan Kendungdalem, Sarmuji menyatakan bahwa masyarakat harus kuat. Musibah memang sudah terjadi, tapi harus selalu mencari cara bagaimana musibah seperti ini tidak terjadi lagi.

Dalam kesempatan bertemu dengan warga Dringu, Sarmuji mencoba untuk memotivasi mereka.

“Golkar akan senantiasa berada di tengah masyarakat baik pada saat senang, apalagi saat susah seperti ini. Golkar akan selalu mendampingi mereka,” imbuhnya.

Setiap musibah pasti ada jalan keluarnya. Golkar akan mengawal setiap program yang pro rakyat. Penanganan bencana ini harus dikawal, bukan saja tanggap bencana, tapi juga mencari solusinya yang menyeluruh.

Sementara itu, Kepala Desa Dringu Bukhori Subhan menyampaikan terima kasih atas kunjungan Golkar Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur.

“Tanggul Kedungdaleng itu masuk dalam wilayah SDA Provinsi Jawa Timur. Kami sudah meminta bantuan bronjong ke Pemkab dan Provinsi, tapi belum direspon. Yang kami butuhkan saat ini adalah bronjong untuk menahan lajunya air sungai. Sebab, hujan deras dimungkinkan terjadi lagi dan banjir sewaktu waktu datang lagi. Jembatan itu dibangun 2009, lalu ambrol. Tahun 2015 dibangun lagi melalui swadana mandiri. Bahkan, warga sekitar harus merelakan tanahnya untuk pemekaran tanggul antara tiga sampai empat meter,” pungkasnya.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan salah satu bagian dan langkah dalam penyempurnaan sistem politik dan demokrasi Indonesia.

“Komisi II DPR sejak awal berusaha petakan masalah yang perlu diperbaiki dalam menyempurnakan sistem politik dan demokrasi, tidak hanya bicarakan sistem pemilu dan revisi UU Kepemiluan, namun bagian dari penyempurnaan sistem politik dan demokrasi,” kata Doli dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis Revisi UU Pemilu” yang dilaksanakan secara daring, Kamis lalu, dikutip Jum’at (5/3/2021).

Karena itu, Doli menjelaskan Komisi II DPR sudah menyusun 8 Rancangan UU (RUU) yang masuk dalam tahap 1 penyempurnaan sistem politik dan demokrasi.

Delapan RUU tersebut, menurut dia, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan kedua revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, keduanya disatukan dalam satu draf revisi UU Pemilu.

“Lalu revisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; RUU MD2 yaitu terkait susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPD RI; kelima revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” ujarnya lagi.

Dia menjelaskan, keenam adalah RUU tentang DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota; ketujuh revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; dan kedelapan adalah RUU tentang Hubungan Kekuasaan Pusat dan Daerah.

Dia berharap delapan RUU tersebut sudah selesai pada keanggotaan DPR 2019-2024, sehingga setelah 2024, Indonesia sudah memiliki sistem politik yang lebih baik dan sempurna.

Doli menjelaskan, Komisi II DPR mengambil inisiatif agar RUU Pemilu menjadi pembuka bagi upaya penyempurnaan sistem politik dan demokrasi karena menjadi “entry poin” semua produk politik.

“Kami memang ingin membahas RUU Pemilu lebih awal, sehingga bisa melibatkan stakeholder secara luas, masukan aspirasi, dan waktu memadai untuk melakukan penyempurnaan,” ujarnya lagi.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Komisi II DPR tidak ingin revisi UU Pemilu dilaksanakan ketika mendekati pelaksanaan pemilu, karena akan sarat kepentingan dan terkadang mengabaikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Namun Doli menjelaskan, situasinya saat ini adalah pemerintah telah mengambul sikap untuk tidak membahas RUU Pemilu di tahun 2021, dan mayoritas fraksi di DPR menyatakan sikap yang sama dengan pemerintah.

“Pemerintah sudah ambil keputusan bahwa pembahasan RUU Pemilu tidak dibahas tahun ini dan sudah jadi keputusan mayoritas fraksi, karena pertimbangan energi bangsa ini difokuskan untuk penanganan pemulihan ekonomi dan Covid-19,” katanya lagi.

Doli mengatakan meskipun UU Pemilu tidak bisa dilakukan revisi tahun ini, namun penyempurnaan aturan sistem politik dan demokrasi Indonesia wajib dilakukan pada saat yang memungkinkan.

Dia menilai, langkah perbaikan sistem politik dan demokrasi hanya persoalan waktu, dan harus dipersiapkan secara matang, sehingga ketika waktunya telah tepat maka bisa dilakukan penyempurnaan bagi perkembangan politik dan pemilu Indonesia yang lebih baik.

Berita Golkar– Partai Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2021 pada Jumat (5/3/2021) hingga Sabtu (6/3/2021). Rapimnas akan digelar secara fisik dan virtual dengan tema ‘Golkar Optimis Indonesia Sehat dan Sejahtera’.

Ketua Panitia Pengarah Rapimnas Golkar Adies Kadir mengatakan, Rapimnas tersebut akan menghasilkan sikap politik Partai Golkar yang akan disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Di akhir Rapimnas nanti setelah mendengarkan masukan-masukan seluruh pimpinan-pimpinan DPD Partai Golkar provinsi seluruh Indonesia, diakhiri dengan satu pernyataan politik Ketua Umum terkait dengan situasi dan kondisi terkini,” kata Adies dalam konferensi pers, Kamis (4/3/2021).

Adies menuturkan, ada sejumlah isu yang akan dibahas dalam Rapimnas tersebut, antara lain persiapan menjelang pemilihan Legislatif, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah berikutnya.

Adies mengatakan, Rapimnas akan membahas strategi-strategi untuk memenangkan Pileg, Pilpres, dan Pilkada mendatang. Adies juga tidak menutup kemungkinan apabila pernyataan politik yang disampaikan Airlangga nantinya berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Ia menyebut, pernyataan politik Airlangga akan bergantung pada masukan-masukan yang diterima dari daerah maupun organisasi sayap Partai Golkar.

“Kita tunggu saja di Rapimnas nanti perkembangannya, apa yang akan disampaikan Ketua Umum sebagai pernyataan politik tersebut,” ujar Adies.

Di samping isu-isu pemilu, Adies mengatakan, Rapimnas juga akan membahas sejumlah isu maupun program-program di internal Partai Beringin.

Beberapa di antaranya adalah peluncuran Golkar Institute, Yellow Clinic atau Klinik Kuning, serta membahas perubahan beberapa peraturan administrasi internal partai.

Adapun Rapimnas Partai Golkar akan digelar secara online maupun offline di mana pengurus DPD tingkat provinsi akan hadir langsung sementara pengurus DPD tingkat dua dan organisasi sayap mengikuti secara daring.