BERITA

Berita Golkar– Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai lembaga pendidikan politik bentukan Partai Golkar, Golkar Institute, akan membuat pengambilan kebijakan partai lebih berdasar pada saintifik.

Arya mengatakan Golkar Institute akan memiliki posisi penting terutama sebagai think tank internal partai yang memberikan rekomendasi kebijakan dalam proses pembuatan keputusan strategis partai.

“Saya melihat Golkar Institute itu jadi penting juga karena proses pengambilan kebijakan menjadi scientific base, sehingga kebijakan yang diambil partai itu menjadi lebih terukur, terencana, dan punya impact kebijakan,” kata Arya, dikutip dari pemberitaan, Kamis (18/3/2021).

Menurut Arya alasan lainnya Golkar Institute menjadi penting juga karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Hal itu, menurutnya sudah sesuai fungsi partai yang memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

“Jadi kan fungsi partai itu pendidikan politik, ya. Jadi keberadaan lembaga itu menjadi strategis juga dalam hal memberikan modal bagi pendidikan politik untuk publik,” katanya.

Arya menambahkan keberadaan lembaga seperti Golkar Institute ini perlu ditiru untuk membuat dan mengembangkan hal internal agar berbuah bagi partai politik dan langkah ini bisa juga ditiru oleh partai-partai lain.

“Menurut saya, keberadaan think tank internal itu penting untuk pengembangan internal, terutama kemampuan membuat kebijakan ataupun political skill-nya, untuk meng-upgrade kemampuan internal,” ucapnya.

Kemudian, Arya juga menjelaskan mengenai penjajakan kerja sama antara Golkar Institute dan CSIS, bentuknya masih dalam level pembahasan.

“Karena tantangan yang kita hadapi bersama semakin kompleks, kolaborasi itu akan menjadi tren. Kolaborasi itu bisa kolaborasi antar pembuatan kebijakan atau partai politik dengan lembaga di eksternal,” katanya.

Lembaga eksternal itu lanjutnya bisa organisasi sipil, NGO, lembaga riset kampus. Sehingga, kolaborasi akan menjadi penting ke depannya dan juga dinilai sebagai langkah yang bagus.

“Nah, kalau pertanyaannya bagaimana (gambaran bentuk kerja samanya) ya tentu di level pimpinan di sini dan di Golkar-nya masih dalam proses pembahasan teknis,” ujar Arya.

Sebelumnya, Golkar Institute menerima kunjungan dari para pendiri dan peneliti CSIS. Dari pertemuan tersebut, Golkar Institute dan CSIS menjajaki kerja sama dalam bidang kajian untuk merumuskan kebijakan bagi arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kami berdiskusi dan membahas sejumlah isu utama, khususnya mengenai upaya pemulihan ekonomi dan arah kebijakan pembangunan nasional ke depan,” kata Ketum Golkar Airlangga, dalam keterangan di akun Instagram @airlanggahartarto_official.

Partai Golkar sendiri merupakan program sekolah partai di bidang pemerintahan dan kebijakan publik. Namun, sarana pendidikan ini nantinya tak hanya berlaku khusus kader partai saja, tapi masyarakat umum.

Berita Golkar– Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mendukung program Budaya Sensor Mandiri yang dicanangkan Lembaga Sensor Film (LSF).

Dia mempertanyakan sejauh mana sosialisasi program tersebut selama setahun terakhir, khususnya selama pandemi Covid-19. Mengingat masyarakat banyak melakukan aktivitasnya dari rumah.

“Saya melihat produksi film kita sekarang ini menurun drastis, masyarakat tidak lagi pergi ke ke bioskop, tetapi menontonnya di rumah dengan layanan Over The Top (OTT) seperti Netflix, Disney+, dan sebagainya. Dalam hal ini terkait mekanisme penyensorannya di mana?” tanyanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua LSF beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa lalu (16/3/2021).

Nurul menuturkan terjadi perubahan tren perilaku masyarakat dalam menikmati tontonan. Saat ini khalayak tidak hanya menonton televisi, tetapi juga melalui layanan Video on Demand melalui media streaming digital.

Sisi lain, hadirnya jasa layanan Video On Demand ini menyediakan begitu banyak konten. Tanpa disadari adanya penetrasi budaya asing secara halus, sehingga terjadi pergeseran budaya mengenai hal-hal yang dulunya dianggap tabu menjadi lumrah.

“Nah hal-hal seperti ini apakah tidak bisa tertangkap oleh sensor, walaupun pada akhirnya mau tidak mau kita terima juga menjadi bagian kehidupan normal,” kata Nurul.

Politisi Partai Golkar itu juga mendorong masyarakat sebagai konsumen mulai membangun dan menanamkan kesadaran kolektif agar secara mandiri dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mendukung upaya yang dilakukan oleh LSF terkait budaya sensor mandiri dengan prinsipnya yaitu memberikan literasi kepada publik agar masyarakat mampu memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia, serta penyadaran tentang tontonan yang sehat.

“Saya juga mendukung jika teman-teman LSF ingin bersinergi dengan Anggota Komisi I, sehingga bisa membawa gerakan ini menjadi suatu gerakan nasional,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Rommy Fibri Hardiyanto mengatakan perkembangan budaya sensor mandiri pada tahun 2020 memang terjadi keterbatasan karena adanya pandemi. Kendati demikian, pihaknya terus melakukan kampanye dengan berbasis teknologi informasi dan media sosial.

Fibri menambahkan budaya sensor mandiri bertujuan agar masyarakat terhindar dari pengaruh negatif dari konten-konten film, khususnya pada anak-anak yang masih di bawah umur. Budaya Sensor Mandiri juga ini direncanakan akan menjadi gerakan nasional pada tahun 2021.

Berita Golkar– Rencana Pemerintah membentuk holding ultra mikro mendapat dukungan dari Fraksi Partai Golkar Komisi XI DPR-RI.

Seperti diketahui, pembentukan holding ultra mikro ini akan melibatkan tiga badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani atau (PNM).

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin, menyambut baik rencana sinergi tiga entitas BUMN tersebut.

Terlebih, langkah ini sesuai semangat untuk memperluas serta memperkuat akses pembiayaan yang kompetitif dan terjangkau bagi segmen usaha yang unbankable seperti sektor ultra mikro.

“BUMN yang akan terlibat pun juga memiliki target yang sama. Dengan begitu, rencana bisnis yang menyasar segmen tersebut nantinya harus lebih terpadu, terarah, dan terukur,” ujar Puteri melalui keterangan tertulis yang dikutip Kamis (18/3/2021).

Puteri menyatakan kolaborasi ini akan tetap melewati tahapan analisis kelayakan bisnis, pemetaan peran yang jelas, serta rencana pengelolaan yang akuntabel.

“Program pembiayaan yang tidak hanya memberikan modal tapi juga kami pastikan pembinaan dan bimbingan kewirausahaan bagi segmen ultra mikro dilakukan dengan baik,” katanya.

Lebih lanjut Putri menyampaikan, sinergi dari tiga perusahaan tersebut juga akan menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal.

Dukungan terhadap rencana holding tersebut juga datang dari Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) sekaligus Ketua DPD II Golkar Jakarta Selatan M Ikhsan Ingratubun.

Ikhsan mengatakan bahwa peran BRI yang akan menjadi leader dalam holding pun sudah sangat akomodatif selama masa pandemi yang menyebabkan beberapa pelaku UMKM mengalami penurunan omset mencapai lebih dari 50%.

“Kondisi memang masih tidak menentu. Pandemi memang harus ditangani lebih dahulu. Komitmen Pemerintah dan BRI sudah sangat bagus dan perlu dipertahankan,” ungkap Ikhsan.

Holding BUMN untuk ultra mikro bertujuan mendukung visi Pemerintah dalam memberdayakan usaha ultra mikro, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar 57 juta nasabah ultra mikro.

Pasalnya, dari 57 juta nasabah UMi tersebut sekitar 30 juta di antaranya belum memiliki akses ke sumber pendanaan formal.

“Kami juga berharap semangat kolaborasi ini dapat menjadi dorongan baru dalam mengembangkan segmen ultra mikro di Tanah Air,” pungkas Ikhsan.

Berita Golkar– Untuk mewujudkan Indonesia maju, maka dalam setiap gerak berbangsa dan bertanah air, semua komponen bangsa harus berpijak dan bertumpu pada empat pilar atau landasan bangsa yaitu landasan ideologi yakni Pancasila, landasan konstitusi yakni UUD 1945, Persatuan dan Kesatuan dalam bingkai NKRI, dan semangat keberagaman yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam kegiatan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bersama jemaat Gereja Ora Et Labora Sikumana, Kupang, Selasa lalu, dikutip Rabu (17/03/2021).

Kegiatan dengan tema “Membangun Indonesia Maju dengan Komitmen Kebangsaan yang Kuat”, disampaikan Melki Laka Lena melalui daring dengan aplikasi zoom meeting.

Melki menjelaskan, dalam mewujudkan Indonesia Maju membutuhkan kerjasama yang solid dari seluruh elemen masyarakat dengan meningkatkan persatuan dan senantiasa mengadopsi nilai Pancasila dalam bekerja dan membuat keputusan-keputusan Pemerintah yang harmonis satu dengan lainnya.

“Dalam setiap gerak berbangsa dan bertanah air, Pancasila hendaknya senantiasa hadir secara nyata dan diamalkan, karena Pancasila merupakan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekaligus tujuan seluruh bangsa Indonesia” jelas Ketua Golkar NTT ini.

Menurut Melki, dengan adanya pandemi Covid-19, bangsa Indonesia diuji untuk senantiasa memiliki rasa sosial yang tinggi dengan saling menolong, gotong royong serta daya juang, pengorbanan, dan kedisiplinan bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Melki Laka Lena juga mengajak masyarakat untuk selalu melestarikan budaya bangsa dengan cara mencintai dan membeli produk dalam negeri dan selalu menciptakan lingkungan yang rukun antar umat beragama sebagai bagian dari semangat mencintai tanah air.

Ketua Majelis Gereja Ora Et Labora Sikumana, Pdt. Paulus J. Nubatonis, S.Th., dalam dialog tersebut, berharap agar Melki Laka Lena dan Fraksi Partai Golkar di DPR RI dapat berjuang membawa Provinsi NTT keluar dari gelar provinsi termiskin.

Jemaat lainnya, yang menyampaikan masukannya, agar Pemerintah menjamin kebebasan beragama dan beribadah dan Pancasila dimasukan kembali dalam kurikulum pendidikan.

“Pancasila sebagai dasar negara namun tidak diajarkan secara khusus dalam pendidikan sehingga banyak yang tidak tauh atau belum menghafal. Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) saat ini sudah tidak ada lagi, padahal ini perlu untuk meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai pancasila. Semoga bisa diajarkan kembali khususnya untuk siswa” usul Anus salah satu peserta sosialisasi.

Berita Golkar– Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Endang Maria Astuti meminta Kementerian Sosial untuk memperkuat program rehabilitasi pascabencana.

Endang menilai penanganan yang tepat usai terjadinya bencana, dapat membuat masyarakat pulih dari trauma dan kehidupan sosial ekonomi juga dapat kembali berkembang, tanpa harus terlalu lama terpuruk dalam penderitaan karena kehilangan harta benda serta sanak saudara.

“Program rehabilitasi pascabencana harus diperkuat. Jika kita lihat pada tahun lalu itu sedikit sekali hampir tidak ada program tersebut turun ke bawah (masyarakat). Saya mendukung program Bu Menteri (Sosial) ini agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya tidak terlalu lama terpuruk (akibat bencana),” pungkas Endang saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Kepala BNPB Doni Munardo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin, dikutip Rabu (17/3/2021).

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, bencana alam hampir sering terjadi di Indonesia dan masyarakat yang terkena dampak pun tidak hanya puluhan bahkan ribuan jiwa menjadi korban.

Untuk itu masyarakat dan wilayah yang menjadi korban bencana sudah seharusnya dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, lebih dari menyiapkan kebutuhan-kebutuhan pokok.

“Penanganan bencana alam sebenarnya sudah bagus, efektifitasnya juga tepat. Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah kelompok rentan, apalagi pascabencana pasti berat. Tentu Pemerintah harus lebih memperhatikan ini, jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab mengakibatkan program ini menjadi tidak efektif,” paparnya.

Lebih lanjut Endang juga mendorong agar anggaran penanganan bencana alam semakin diperbesar dalam rangka memastikan pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar korban bencana alam serta memastikan kebutuhan anggaran dan peralatan penanggulangan bencana sesuai kebutuhan serta mengantisipasi timbulnya kerugian negara.

“Kita di Komisi VIII juga mendorong agar anggaran bencana diperbesar dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok korban bencana, tentu kita juga ingin memastikan kebutuhan anggaran seperti peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya tanpa merugikan negara,” sebut legislator dapil Jawa Tengah IV itu.

Berita Golkar– Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid menerima kunjungan silaturahim Menteri Pertahanan Korea Selatan (Korsel) Eun Ho Gang, Selasa (16/3) kemarin. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membicarakan progress kerja sama pertahanan antara RI-Korsel.

Meutya mengaku kerja sama RI-Korsel selama ini sudah berjalan baik. Terutama selama menghadapi pandemi Covid-19 yang dirasakan kedua negara. Menurut Meutya, Korsel telah menunjukkan komitmennya sebagai teman bagi Indonesia.

“Saya menerima Menteri Pertahanan Korea Selatan Eun Ho Gang di DPR dengan suka cita. Banyak peluang yang bisa dijajaki untuk memperkuat kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Korsel,” ujar Meutya, Rabu (17/3).

Ketua DPP Partai Golkar ini menambahkan, wakil rakyat berharap kerja sama antara RI-Korsel dapat terus terjalin dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati.

“Dan tentu saja diharapkan kerja sama di bidang pertahanan dengan Korsel bisa mendorong percepatan kemandirian industri pertahanan di masing-masing negara,” tutur Meutya.

Ia juga mengapresiasi kerja sama RI-Korsel sudah menunjukkan hasil. Yakni, kerja sama pembuatan kapal selam antara PT PAL dengan Korsel.

“Saya memberi apresiasi atas rencana serah terima kapal selam hasil kerja sama dengan PT PAL yang diberi nama Alugoro 405,” ujarnya. Realisasi pembuatan kapal selam antara RI-Korsel ini membuat seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga.

Kapal selam Alugoro merupakan kerja sama antara PT PAL dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Keberhasilan pembuatan kapal selam ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam.

Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyebut kemampuan PT PAL membuat kapal selam membuktikan Indonesia memiliki peluang menuju kemandirian dalam pembuatan alat utama sistem persenjataan nasional.

“Saya kira sebuat kerja sama yang bagus, ada transfer teknologi di dalam pembangunan kapal selam Alugoro,” tutur Jokowi saat meninjau langsung kapal selam Alugoro di Surabaya, akhir Januari lalu.

Berita Golkar – Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan dalam rangka usulan perubahan pengelompokan atau skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPnBM).

Rencana kebijakan tersebut nantinya akan memperbaharui tarif pajak kendaraan jenis mobil listrik sesuai dengan dampak emisi karbon yang ditimbulkan.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto tersebut, menjadi rapat konsultasi Pemerintah untuk memperbarui ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Perubahan aturan tersebut juga disambut baik, di tengah berbagai program kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung di Indonesia.

“Ini adalah momentum yang baik di tengah keberlanjutan berbagai program pemulihan ekonomi nasional dalam mendorong sektor prioritas/prospektif bernilai tambah tinggi dan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian lebih tinggi dan berkelanjutan, serta menyerap tenaga kerja,” kata Dito yang dikutip dari keterangan pers pada Selasa (16/3/2021).

Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dua usulan skema dalam Rancangan PP 73/2019.

Skema pertama, tarif PPnBM untuk Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sebesar 5 persen, yang sebelumnya 0 persen, full-hybrid sebesar 6 persen atau naik dari sebelumnya sebesar 2 persen, dan full-hybrid sebesar 7 persen dari sebelumnya 5 persen.

Adapun skema kedua, akan dilakukan setelah investasi berlangsung selama dua tahun dan setelah adanya investasi yang signifikan di produk mobil listrik atau battery electric vehicle (BEV).

Sehingga tarif PPnBM untuk PHEV menjadi 8 persen, full-hybrid menjadi 10 persen (Ps 26), full-hybrid 11 persen (Ps 27), full-hybrid 12 persen dari sebelumnya 8 persen (Ps 28), mild-hybrid 12 persen dari sebelumnya 8 persen (Ps 29), mild-hybrid 13 persen dari sebelumnya 10 persen (Ps 30), dan full-hybrid 14 persen sebelumnya 12 persen.

Menyikapi perubahan tarif tersebut, Dito berpendapat bahwa sejalan dengan komitmen segenap bangsa terhadap pengurangan emisi, kebijakan ini juga merupakan strategi untuk mendorong pengembangan sektor otomotif melalui memperkuat kendaraan bermotor berbasis baterai yang berkelanjutan di masa depan.

“Komitmen kita bersama untuk melakukan transformasi energi melalui pengendalian konsumsi BBM dan mengembangkan Energi Terbarukan. Selain itu, potensi terhadap ekspor kendaraan bermotor dan spare parts memiliki potensi pasar yang besar terutama di kawasan Asia dan Afrika,” jelas legislator yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu.

Lebih lanjut, Dito menekankan bahwa dalam momentum yang sangat baik tersebut, semua pihak seyogianya mendukung industri kendaraan bermotor yang memiliki multiplier effect yang tinggi baik dari hulu hingga ke hilir.

“Tentunya, kebijakan ini pada akhirnya bermuara pada tujuan awal kita bersama dalam mendorong sektor prioritas yang bernilai tinggi sebagai bentuk peningkatan produktivitas dan investasi,” tegas politisi Senior Partai Golkar tersebut menutup pernyataannya.

Berita Golkar– Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai peluang Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024 sangat terbuka. Banyak faktor yang membuat peluang Airlangga bisa maju sebagai calon presiden pada pemilu mendatang.

Menurut Qodari, ada sejumlah faktor yang membuat Airlangga bisa mencalonkan diri. Pertama, Airlangga saat ini memimpin Golkar yang memiliki perolehan suara besar hasil Pemilu 2019. Kedua, posisi Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju.

“Bisa saja Airlangga didorong jadi calon presiden, kalau pasangannya dengan partai yang lebih kecil,” tutur Qodari saat dihubungi, Selasa (16/3).

Ia mengakui bahwa kondisi elektabilitas Airlangga saat ini memang masih terbatas. Namun, menurut Qodari, elektabilitas Airlangga masih bisa didongkrak. Mengingat, saat ini Airlangga memiliki modal utama berupa panggung untuk menarik perhatian masyarakat.

Yakni, posisinya sebagai salah satu Menko di Kabinet Indonesia Maju. Airlangga memiliki modal utama yakni panggung sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua KPC-PEN.

Namun, sukses tidaknya Airlangga dan Golkar mendongkrak elektabilitas sangat tergantung pada realisasi dari rencana dan program yang dikeluarkannya.

“Pada titik itu, Airlangga sudah punya panggung tinggal beliau mau atau tidak, dan perencanaannya bagus atau tidak,” ujar Qodari.

Ia menambahkan, safari politik yang dilakukan Airlangga dalam beberapa waktu belakangan diprediksi untuk membicarakan koalisi Pilpres 2024 mendatang.

Airlangga diketahui sudah bertemu dengan tiga ketua umum partai. Yakni, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, dan terakhir Ketum Gerindra Prabowo Subianto pada Ahad (14/3) kemarin.

Qodari menilai, untuk mencalonkan Airlangga, Golkar tinggal menggandeng satu partai menengah untuk berkoalisi. Mengingat, partai berlambang pohon beringin itu sudah mengantongi 12,31 persen untuk mencapai ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

“Menarik kalau bertemu (berkoalisi) dengan Nasdem, misalnya. Sebab, dua partai ini kalau berkoalisi bisa maju kontestasi Pilpres 2024,” ujar Qodari.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, partainya bakal mencalonkan Airlangga sebagai calon presiden 2024. Hal ini sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional 2019 dan Rapimnas 2021 agar partai berlambang pohon beringin memiliki capres sendiri.

Doli mengatakan, hasil Munas 2019 itu sesuai dengan aspirasi 34 Dewan Pengurus Daerah (DPD), 10 organisasi partai, dan lima Dewan Kehormatan.

“Seluruhnya aspirasi menyuarakan satu nama sebagai capres, yakni Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto,” tutur Doli.

Ketua Komisi II DPR ini mengatakan, nama Airlangga memang belum muncul dalam berbagai survei. Sebab, saat ini Airlangga memang tidak memposisikan diri sebagai bakal capres 2024.

“Pak Airlangga masih fokus menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” tegas Doli.

Ia memastikan DPP Partai Golkar tidak akan membiarkan aspirasi seluruh daerah untuk mencalonkan Airlangga sebagai capres ini sia-sia. DPP segera menindaklanjuti aspirasi ini agar partai pemilik kursi terbanyak dua di DPR ini bisa menggelar konsolidasi pemenangan Pemilu 2024. Baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada 2024.