BERITA

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir, berpendapat menurutnya independensi lembaga pengawas saat ini masih dipertanyakan, baik kinerja maupun para individu yang duduk sebagai pengawas.

Setiap lembaga negara, termasuk partai politik (Parpol) harus memiliki pengawas internal sekaligus eksternal yang mengawasi perilaku para pejabat publik dari pelanggaran etika.

Adies menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bertajuk ‘Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik’, di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Di hampir lembaga, baik legislatif, yudikatif, dan ekesekutif punya pengawasnya masing-masing. Masalahnya, lembaga pengawas kerap berjalan sendiri-sendiri.

“Baik buruknya bangsa ini ditentukan oleh kita, para pejabatnya. Diperlukan pengawas di setiap lembaga, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di beberapa lembaga sudah ada yang mengawasi pelanggaran etika. Yang jadi pertanyaan apakah independensi lembaga-lembaga pengawas internal tersebut bisa dipercaya. Apakah juga mereka yang dipercaya itu sudah bisa memegang amanah,” kata Adies melalui keterangan siaran pers, dikutip, Selasa (24/3/2021).

Adies menyebut, di yudikatif ada Komisi Yudiasial (KY), di kejaksaan ada Komisi Kejaksaan (Komjak), dan kepolisian ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ini adalah pengawas eksternal.

Masalah yang selalu muncul, sambung politisi Partai Golkar ini, produk keputusan-keputusan yang dihasilkan para pengawas eksternal ini dijalankan lembaga negara secara konsekuen atau tidak.

“Di sinilah diperlukan lembaga etik yang terintegrasi antara kode etik internal dan eksternal,” ungkap Adies dalam paparannya pada seminar tersebut.

Belum semua lembaga negara punya pengawas eksternalnya. Namun, pengawas eksternal kuga kerap jalan sendiri tanpa koordinasi. Di KPK, misalnya, ada Dewan Pengawas (Dewas) yang SOP-nya saja belum diatur.

“Kalau kita di partai sudah ada UU Parpol yang mengatur. Mahkamah partai juga keputusannya final dan mengikat. Sesuatu yang sudah masuk ke lembaga etik atau mahkamah partai biasanya kalau dilempar ke pengadilan akan ditolak, karena dinilai masalah internal partai,” imbuhnya.

Maka dari itu, lembaga DPR-lah yang paling terbuka dengan sistem pengawasannya.

“Lembaga DPR ini sudah seperti etalase. Tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Kalau ada yang melanggar atau ‘bermain’ di Banggar, misalnya, gampang sekali dicari buktinya. Lapor ke MKD, selesai orang ini,” tambah legislator dapil Jawa Timur I itu.

Berita Golkar– Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Singgih Januaratmoko mendukung kebijakan mengenai Pemerintah bakal mengimpor kembali beras dalam waktu dekat sebesar 1 juta-1,5 juta ton.

Politisi Golkar itu menyebut, impor beras diperlukan dengan syarat-syarat tertentu, dan yang terpenting adalah jangan sampai merugikan petani.

“Catatan penting saya, isu pangan adalah isu global. Karena telah menjadi komoditas penting dalam geopolitik dan geoekonomi, yang mempengaruhi kehidupan global,” ujar Singgih.

Polemik dan pro kontra pun muncul karena kebijakan yang tidak populis di tengah-tengah kampanye Presiden Jokowi soal swasembada pangan dan ketahanan pangan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi juga berpendapat, bahwa cadangan beras tersebut sebagai pengaman menjelang hari besar keagamaan. Selain itu, untuk mengamankan stok beras nasional.

Sementara, di dalam negeri, lanjut Singgih, impor pangan menjadi isu sensitif dan tidak populis. Singgih menolak anggapan impor beras ini tidak peka petani.

“Masyarakat harus memahami, impor tersebut masih berupa nota kesepahaman atau MoU. Hal ini untuk memastikan Pemerintah mendapat kuota jatah beras yang jadi isu sensitif dunia,” ujarnya.

Menurutnya, ledakan penduduk dunia dan alih fungsi lahan pangan serta biofuel, membuat komoditas pangan jadi rebutan berbagai negara. Beras menjadi salah satu komoditas yang populer di Asia, sementara China menjadi penyerap terbesar.

“Bila Indonesia tak segera melakukan perjanjian impor beras, maka sangat mungkin bisa tak mendapatkan kuota jatah beras dari negara eksportir seperti Thailand dan Vietnam. Ini membahayakan stok beras nasional,” imbuhnya.

Sementara, dari sisi kebijakan di dalam negeri, impor beras diperbolehkan dalam UU Pangan dan UU Cipta Kerja guna memenuhi cadangan atau stok pangan nasional agar tidak terjadi defisit ketika kebutuhan beras nasional sangat tinggi.

“Bagaimanapun dengan penduduk Indonesia mencapai 270 juta lebih, Pemerintah harus melaksanakan amanat konstitusi, dengan menjaga stok pangan. Karena ketersedian pangan itu vital,” ujarnya.

Langkah Pemerintah ini penting, pasalnya Bulog menyebut data stok pangan pada April masih dalam bentuk harapan panen, “Dan ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak,” imbuh Singgih.

Diketahui berdasarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) proyeksi stok CBP tahun 2021 per tanggal 1 Maret 927.862 ton, stok tertinggi diperkirakan bulan Juli 1.435.246 ton dan 31 Desember 2021 diperkirakan stok akhir 1.018.033 ton.

“Artinya ada semacam rencana untuk menjaga ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pangan secara tepat jumlah, kualitas, waktu dan harga. Tentu hal ini harus diutamakan produksi dari dalam negeri, dan hanya impor dilakukan manakala cadangan pangan tergerus,” paparnya.

Singgih menduga, bencana alam dan Covid-19 mengurangi stok pangan nasional. Cuaca ekstrim juga sedang kita hadapi diberbagai daerah, faktor-faktor yang bisa mengurangi produksi pertanian dalam negeri.

Terkait sikap Bulog yang menolak rencana impor beras, Singgih meminta penjaga stabilitas pangan itu berbenah. Bulog harus mempertimbangkan segala aspek ketersediaan, kebutuhan dan kecukupan stok pada semua wilayah.

“Tak lebih dari 10 wilayah provinsi yang mengalami surplus, selebihnya 24 wilayah malah kurang. Itu pentingnya akurasi data antara Kementerian terkait dengan Bulog,” jelasnya.

Menurutnya, Bulog juga harus memperbaiki manajemen penyimpanan dan pengeluaran beras. Harus diperhatikan betul first in first out untuk mengurangi kerusakan pada stok berasnya.

“Bila ini tak diperbaiki, justru mengacaukan ketahanan pangan,” ujar Singgih.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, didampingi oleh Menteri Perindustrian, menerima audiensi dari para insan perfilman di Loka Kretagama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah terus berupaya untuk memulihkan ekonomi nasional. Pasca beberapa waktu lalu, juga menerima audiensi dari para pelaku industri kreatif khususnya animasi dan komik.

“Bapak Presiden secara langsung telah memberi arahan kepada saya, khusus untuk industri perfilman, pekerja film dan pekerja budaya. Maka dari itu kehadiran ini sangat penting. Saya juga sudah menerima usulan-usulan yang telah disampaikan teman-teman kepada Bapak Presiden,” kata Menko Airlangga melalui siaran pers, dikutip Senin (22/3/2021).

Pada kesempatan tersebut, para insan perfilman yang hadir menyampaikan bahwa 90% pemasukan industri perfilman berasal dari bioskop yang merupakan hilir dari industri ini. Mereka menerangkan bahwa pemutaran film melalui digital platform atau streaming belum bisa memenuhi kebutuhan produksi film.

Ramainya bioskop memiliki efek sampai ke pekerja film sehingga kampanye menonton film di bioskop perlu digaungkan. Selain itu, mereka pun menyampaikan usulan stimulus pengalokasian dana pemulihan ekonomi nasional demi mendukung industri perfilman Indonesia.

“Saya telah membaca usulan-usulan yang disampaikan terkait alokasi dana pemulihan ekonomi nasional untuk sektor perfilman. Dari audiensi ini saya berharap bisa mendapatkan data-data yang konkret dan akuntabel sehingga bisa mendukung Pemerintah dalam mengambil keputusan, khususnya kebijakan mendukung pemulihan di sektor perfilman,” tambah Menko Airlangga.

Perwakilan tersebut menyampaikan bahwa pada tahun 2016, terdapat 2.418 jumlah usaha yang bergerak di sub-sektor film, animasi dan video, dengan jumlah tenaga kerja pada tahun 2019 diproyeksikan lebih dari 50.000 orang.

Dalam kesempatan kali ini perwakilan dari perfilman menyampaikan bahwa sejak industri film diangkat dari Daftar Negatif Investasi (DNI) di tahun 2016, industri film Indonesia mengalami peningkatan 20% dari segi investasi.

Pada akhirnya industri film tanah air mampu tumbuh dan masuk dalam 10 industri film terbesar di dunia. Hal ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah industri perfilman Indonesia. Mereka mengharapkan pencapaian ini tidak hanya menjadi kenangan.

Selanjutnya, Menko Airlangga menanggapi bahwa bioskop sudah dapat dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tetapi antusiasme masyarakat untuk kembali menonton di bioskop memang belum pulih seperti dulu.

“Pemerintah pasti mendukung penuh upaya kampanye nonton di bioskop yang aman, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya berharap bioskop-bioskop bisa lebih gencar lagi menggaungkan bahwa nonton di bioskop akan tetap aman dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kalau stigma itu bisa sampai ke publik, mereka akan kembali berani nonton di bioskop. Penuhi persyaratan itu, nanti akan kita dorong,” pungkasnya.

Menutup audiensi kali ini, para insan perfilman yang hadir sepakat untuk membuat lebih rinci lagi terkait ide-ide yang telah disampaikan.

Rincian tersebut akan disusun oleh working group yang ada dan tentunya juga didukung oleh riset-riset sebagaimana yang diminta oleh Pemerintah.

Audiensi kali ini dihadiri oleh Triawan Munaf, Mira Lesmana, Dian Sastro, Wicky Olindo, Joko Anwar, Dewinta Hutagaol, Sunil Samtani, Chand Parwez dan Angga Dwimas Sasongko.

Juga beberapa asosiasi yang terkait dengan industri perfilman yang hadir secara daring (online). Mereka semua mewakili stakeholder dalam industri perfilman.

Berita Golkar– Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Lodewijk F. Paulus menilai kekuatan alutsista dan personel di Korem 072/Pamungkas, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini cukup bisa diandalkan.

Walaupun bisa diandalkan, ia berharap kesejahteraan prajurit TNI lebih diperhatikan. Menurutnya kesejahteraan prajurit TNI saat ini kerap diabaikan.

Lodewijk mengungkapkan hal itu usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Komandan Korem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan di Korem 072/Pamungkas, DIY, Kamis lalu, dikutip Senin (22/3/2021).

Tujuan Komisi I DPR RI mendatangi Korem 072/Pamungkas adalah untuk memantau kesiapan pasukan, sekaligus meninjau kekuatan tempur serta alutsista TNI.

“Menurut saya, kesejahteraan prajurit termasuk poin penting yang kami tekankan pada RDP di sini. Di luar tugas pokok prajurit TNI yang begitu berat, sudah sewajarnya kami mendorong Pemerintah dan legislatif untuk supaya ada peningkatan dalam masalah kesejahteraan. Salah satunya mengenai rumah pribadi,” ujar politisi F-PG ini.

Lodewijk menambahkan, para prajurit TNI selama ini hanya difasilitasi rumah dinas. Bagaimana jika mereka sudah pensiun atau meninggal, rumah dinas yang sudah ditempati prajurit beserta keluarganya tersebut akan kembali diambil oleh negara.

Ia berharap dengan selesainya RDP ini, ada perbaikan kesejahteraan prajurit TNI dalam 10 tahun ke depan. Jadi, sebelum para prajurit TNI pensiun, setidaknya mereka sudah memiliki tanah.

“Saat ini ada kesempatan 10 tahun bagi mereka untuk bisa membangun rumah, karena menurut saya lebih susah mencari tanah, daripada membangun rumah. Hal ini yang sedang kita usahakan, sehingga prajurit betul-betul diperhatikan mulai dari yang dasar untuk dipenuhi, yaitu kesejahteraannya,” harap legislator dapil Lampung I itu.

Sebelumnya, Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan menjelaskan berbagai kondisi yang ada di Korem 072/Pamungkas kepada Komisi I DPR RI.

“Dengan kunjungan ini kami mohon arahan Bapak atau Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan supaya Korem 072/Pamungkas, beserta jajarannya dapat melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya,” pungkas Ibnu.

Berita Golkar – Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menyatakan dukungan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju sebagai calon presiden (Capres) Pemilu tahun 2024.

Ketua DPP MKGR Adies Kadir menyatakan Ormas MKGR meminta kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk segera menentukan waktu yang tepat dalam menetapkan kader utama Partai Golkar yang akan diusung pada Pilpres 2024.

“Bagi kader MKGR kader utama adalah Airlangga Hartarto,” ungkap Adies dalam sambutan pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP MKGR masa bakti 2020-2025 di kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat malam (19/3/2021).

Adies berjanji akan menggunakan seluruh struktur dan segenap jaringan organisasi untuk menyosialisasikan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sampai pelosok desa di seluruh penjuru tanah air.

“Kami akan instruksikan semua ketua DPD, kader MKGR yang jadi anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyosialisasikan Airlangga Hartarto,” kata Adies.

MKGR sebagai organisasi yang setia dan tegak lurus garis perjuangan partai Golkar, organisasi akan berada di barisan terdepan untuk melaksanakan keputusan strategis partai Golkar. Keputusan itu yakni memenangkan Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 mendatang.

“Intinya harus ada skenario tunggal untuk kemenangan partai Golkar,” tegas Adies.

Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Ormas MKGR Roem Kono melalui sambungan virtual menegaskan ormas MKGR dengan kebulatan tekad mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pemilu tahun 2024 mendatang.

“Ketua umum MKGR dan pengurus, untuk konsisten dan solid, untuk menyosialisasikan dan memenangkan calon presiden Airlangga Hartarto,” harap Roem yang juga duta besar Indonesia untuk Bosnia dan Herzegovina.

Terkait dukungan itu, Airlangga Hartarto menyatakan seluruh kader selalu konsisten untuk melaksanakan apapun keputusan partai hasil Mubes, Rakernas dan Rapimnas.

Berita Golkar– Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pemuda dan OIahraga Zainudin Amali melayangkan protes keras kepada BWF (Federasi Bulu Tangkis Internasional) yang dianggap tidak profesional, tidak transparan, dan diskriminatif.

Hal ini disampaikan oleh Menpora Zainudin Amali pada sesi konferensi pers terkait perkembangan All England pada Jumat (19/3/2021) siang WIB.

“Posisi Pemerintah menyayangkan, prihatin, dan mengecam kejadian ini. Kami mendorong federasi nasional, PBSI, untuk meminta klarifikasi kepada BWF dan penyelenggara All England kenapa ini terjadi,” tutur Menpora.

Zainudin Amali juga menegaskan selain meminta bantuan kepada Komite Olimpiade Indoensia, pihak Kemenpora juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Menpora menyatakan bahwa dalam komunikasinya dengan Menlu Retno Marsudi, kedua Kementerian mempunyai tujuan sama.

“Kami meminta informasi terbuka semua secara transparan serta perlakuan yang fair atas apa yang telah dialami oleh tim bulu tangkis Indonesia.”

Menpora lalu menyinggung soal perlakuan tidak profesional dari panitia penyelenggara yang tidak hanya mengusir para pemain Indonesia dari venue pertandingan tetapi juga disuruh berjalan kaki dan bahkan dilarang naik lift di hotel.

“Naik lift pun dilarang. Ini laporan langsung dari teman-teman di sana. Ini kan sesuatu yang diskriminatif,” tuturnya.

“BWF tidak profesional, kemudian BWF tidak transparan, dan BWF diskriminatif. Cukup bukti untuk saya berani mengatakan itu,” lanjut Menpora dengan intonasi nada kesal.

“Silakan ditulis, itu boleh ditulis. Kami sangat kecewa dan BWF tidak boleh buang badan.”

Berita Golkar– Pemerintah membuat sejumlah kelonggaran untuk masyarakat selama penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro tahap ke-4, 23 Maret hingga 5 April 2021.

Salah satu di antaranya adalah kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sudah dapat dilakukan secara terbatas.

Namun, kelonggaran itu terbatas hanya berlaku untuk perguruan tinggi, yakni universitas dan akademi. Kegiatan belajar – mengajar itu dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan berbasis Perda/Perkada, dengan penerapan Protokol Kesehatan secara ketat.

“Namun, untuk sekolah di bawah SMA dan SMK masih harus dilakukan secara daring atau online,” ungkap Ketua KPC PEN Airlangga Hartarto, dalam konferensi perpanjangan PPKM Mikro yang dilakukan secara virtual pada Jumat (19/3/2021).

Kegiatan tersebut akan terus dimonitor dengan protokol kesehatan secara ketat seraya tetap melanjutkan program vaksinasi untuk guru dan dosen.

Selain memberikan kelonggaran, Pemerintah lewat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), juga mengumumkan penambahan daerah yang memberlakukan PPKM Mikro.

Jika, selama tahap ke-3 terdapat 10 provinsi, maka pada tahap ke-4 ditambah menjadi total 15 provinsi.

Lima provinsi yang harus menjalankan PPKM Mikro tersebut antara lain, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.

“Kebijakan ini diambil berdasarkan empat parameter yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ucap Airlangga.

Pertama, Tingkat Kasus Aktif di atas rata-rata nasional. Kedua, Tingkat Kesembuhan di bawah rata-rata nasional. Ketiga, Tingkat Kematian di atas rata-rata nasional. Keempat, Tingkat Keterisian Rumah Sakit (BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas rata-rata nasional.

Parameter penetapan daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) yang menerapkan PPKM Mikro masih sama, yaitu minimal memenuhi salah satu dari empat kriteria tersebut.

Kriteria Zonasi Risiko di tingkat RT dan skenario pengendalian juga masih sama, yaitu terbagi ke dalam Zona Merah, Oranye, Kuning dan Hijau dengan mendasarkan pada jumlah rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir.

Selain itu, ada Skenario Pengendalian dengan pemberlakuan PPKM tingkat RT (Rukun Tetangga) dan PPKM Rumah Tangga.

Selain melonggarkan kegiatan belajar dan mengajar secara terbatas, Pemerintah juga mengizinkan kegiatan seni budaya.

Namun, kegiatan ini dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas dan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Pelaksanaan PPKM Mikro di 10 provinsi selama ini sudah mampu mengerem penambahan kasus positif karena di semua provinsi menunjukkan tren penurunan kasus yang signifikan,” tambah Airlangga yang juga Menko Perekonomian RI.

Dalam pelaksanaan kampanye 3 M, terutama memakai masker juga menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Dari 423 Kabupaten/Kota hanya terdapat 17,97 persen daerah yang tingkat kepatuhannya di bawah 60 persen.

Airlangga juga menyatakan jika tingkat kepatuhan tinggi lebih dari 90 persen sudah terdapat di 115 Kab/Kota (27,19 persen).

Sementara, terdapat 144 kab/kota (34,04) persen dengan tingkat kepatuhan 76-90 persen. Hanya 88 Kab/Kota (20.8 persen) yang memiliki tingkat kepatuhan 61-75 persen.

Berita Golkar– Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Kajiyama Hiroshi, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Jepang mengharapkan dengan UU ini, iklim usaha di Indonesia akan semakin baik pada masa mendatang.

Selain itu, Pemerintah Jepang juga berharap UU Ciptaker mampu memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan transparansi. Hal-hal itulah yang selama ini diharapkan oleh pelaku usaha Jepang yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kajiyama saat menerima kunjungan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dalam pertemuan ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ingin mempererat kerja sama industri dengan Jepang.

Agus juga berharap kunjungan ini dapat mendorong peningkatan investasi yang berasal dari Negeri Sakura tersebut.

Dalam kunjungan kerja ke Jepang beberapa waktu lalu, Menperin Agus membicarakan hal-hal strategis terkait hubungan kedua negara.

“Dengan Menteri Kajiyama, kami membahas pengembangan kerja sama New Manufacturing Industrial Development Center (New MIDEC) di bawah kerangka kerja sama bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA),” ujar Menperin di Jakarta, Kamis kemarin, dikutip Jumat (19/3/2021).

“Menteri Kajiyama juga memuji kebijakan relaksasi PPnBM yang dianggap dapat mendorong kemudahan investasi bagi industri Jepang yang akan masuk ke Indonesia,” ungkap Menperin.

Produk otomotif Jepang yang selama ini mendominasi pasar Indonesia, termasuk pihak yang diuntungkan. Oleh karena itu, Menperin berharap agar Pemerintah Jepang mendorong perusahaan Jepang untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia.

Kedua Menteri juga membahas tentang emisi zero (carbon neutral) yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2050 oleh Jepang. Dengan kebijakan tersebut, Indonesia perlu menyusun roadmap untuk tujuan yang sama.

“Dalam hal ini, kami harus menggunakan strategi yang sesuai, karena selain menekan emisi karbon serendah-rendahnya, termasuk lewat program LCGC (low-cost green car) dan mengarah ke EV (electric vehicle), kami juga tetap harus jaga investasi yang sudah berjalan di Indonesia,” tambah Menperin.

Dalam mengembangkan rencana tersebut maka diperlukan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga dalam mengelola industri, khususnya otomotif.

Kebijakan Pemerintah Indonesia sudah berjalan, antara lain penerapan mandatory biodiesel (B30) yang juga terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit dan sumber energi terbaru dan terbarukan.

“Kemenperin mendorong pengelolaan industri otomotif secara bijak, namun kami sepakat dengan upaya pencapaian target carbon neutral,” ucap Agus.

Kesimpulan dalam pertemuan kedua Menteri, Agus menyatakan Indonesia perlu menerapkan inovasi teknologi seperti yang dilakukan di Jepang.

Hal ini penting untuk memelihara kontinuitas yang merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan investor di dalam negeri.

“Semoga kerja sama industri, ekonomi dapat segera bertambah erat, khususnya dalam hal program kerja sama New MIDEC, ungkapnya.

Industri Petrokimia

Dalam pertemuan itu, juga disampaikan salah satu perusahan Jepang, Sojitz Corporation, menyatakan tertarik dan akan berkolaborasi dalam proyek industri petrokimia berbasis gas di Teluk Bintuni, Papua.

Menperin menyampaikan perkembangan proyek kawasan industri petrokimia terbesar di Indonesia. Dengan potensi sumur gas sekitar 7,9 Terracubicfeet (TCF), KI Teluk Bintuni akan menjadi kawasan industri petrokimia terbesar seluas 2.000 hektare.

“Kami meminta kepada Pemerintah Jepang melalui METI agar dapat mendukung rencana tersebut, dan agar mendorong industri pionir di Jepang untuk berinvestasi pada industri soda ash, yang merupakan hilirisasi ammonia,” tutur Agus.

Sementara Menteri Kajiyama menanggapi, ketahanan rantai pasok dan peningkatan investasi merupakan fokus yang dapat ditingkatkan pada masa pandemi ini.

Proyek Bintuni menurutnya sangat menarik dan pihaknya memberikan dukungan kepada Indonesia dalam pengembangan kawasan tersebut.

“Investasi yang dilakukan Sojitz dan konsorsiumnya, dapat memberi dampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan di RI,” ujar Agus.

Berita Golkar– Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo berpendapat rencana Pemerintah mengenai impor beras satu juta ton tahun ini adalah bentuk antisipasi dan pemenuhan terhadap amanat konstitusi negara.

“Jadi, impor ini diperuntukkan untuk cadangan dan bukan langsung didistribusikan di pasar. Rencana ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu waktu terjadi defisit pasokan di masyarakat,” katanya dalam siaran pers, Jumat (19/3/2021).

Beras yang akan diimpor Pemerintah, rencananya tak akan digelontorkan ke pasar pada saat panen raya sekitar bulan April. Namun akan disimpan dan digunakan untuk menambah cadangan. Dalam hal ini Pemerintah menyebutnya sebagai “iron stock”.

Menurut Firman penduduk Indonesia saat ini jumlahnya 270 juta. Untuk itu, diperlukan adanya jaminan pangan.

Pemerintah tidak boleh mengabaikan mengingat itu adalah amanat konstitusi bahwa “pangan harus tersedia oleh negara” dan pangan adalah “hak asasi manusia”.

Ia juga menyetujui pandangan yang disampaikan oleh Pemerintah karena masuk akal dan benar seperti diamanatkan dalam UU pangan.

Dalam UU Cipta Kerja tentang impor pangan, juga masih diperbolehkan. Ini diperlukan guna memenuhi cadangan atau stok pangan nasional. Hal penting agar tidak terjadi kekosongan pasokan dan menimbulkan gejolak harga di pasar.

Langkah Pemerintah tersebut menjadi sangat penting dan dibenarkan karena data stok pangan yang disampaikan Bulog masih bersifat sementara. Bulog sebelumnya menyatakan jika serapan beras sampai dengan April 2021 masih dalam bentuk harapan panen akan datang.

“Ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak,” tambah Firman.

Terlebih lagi, berdasarkan resume dipaparkan dalam penjelasan rapat dengan Bulog bersama Baleg bahwa stok mereka sebanyak 883.585 ton terdiri dari beras CBP 859.877 ton dan beras Kom 23.708 ton merupakan kebutuhan penjualan KPSH Bulog.

“Waktu masih panjang sampai April dan ini baru Maret, apalagi kita harus tau persis apakah stok disampaikan Bulog akurasinya benar atau tidak. Karena saya meyakini stok beras dimiliki Bulog itu keberadaannya di gudang mana dan berapa kerusakan yang ada. Data penting itu belum dijelaskan oleh Bulog,” tutur politikus Golkar yang membidangi masalah pertanian ini.

Firman juga mendesak Komisi IV DPR segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengecek di gudang-gudang Bulog tersebut agar ada kepastian.

Data beras di Gudang Bulog menjadi penting karena akan menggambarkan cadangan pangan sebenarnya yang dimiliki oleh Pemerintah.