BERITA

Berita Golkar– Partai Golkar mengecam keras bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulsel, pukul 9.20 WITA, Minggu (28/3/2021). Ketua Bidang Hukum Partai Golkar, Adies Kadir menyebut hal itu sebagai perbuatan yang sangat biadab dan tidak berperikemanusian.

“Perbuatan ini sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan. Tidak ada agama manapun di dunia ini yang menghalalkan dan membenarkan cara-cara seperti ini,” kata Adies yang juga Sekretaris FPG DPR RI.

Dalam ledakan pagi itu membawa korban luka-luka petugas gereja dan langsung menewaskan pelaku. Meski demikian insiden ini telah melukai perasaan, ketenteraman dan ketenangan warga masyarakat.

“Partai Golkar mengecam keras peristiwa pengeboman di Makassar ini, hal ini tidak boleh terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945,” tambah Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Adies berharap pihak keamanan, TNI dan Polri segera mengusut dan menuntaskan insiden yang meresahkan.

“Partai Golkar ingin agar aparat penegak hukum, baik TNI, Polri, BNPT maupun BIN untuk mengusut tuntas kasus pengeboman di Makassar ini, sampai ke akar-akar nya. Demikian juga dalam menjaga keamanan serta kenyamanan seluruh masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing,” ungkap Adies.

Adies juga meminta Polri dan BNPT untuk terus meningkatkan kewaspadaannya. Aksi bom bunuh diri ini sudah beberapa tahun terakhir tidak pernah terjadi di Tanah Air.

“Kenapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana prediksi dari pihak-pihak penegak hukum terkait? Kenapa bisa kecolongan lagi? Hal ini harus dapat dijelaskan dengan tuntas oleh aparat penegak hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia maupun Internasional,” tutur Adies.

Adies juga berharap masyarakat untuk tetap tenang menghadapi aksi terror ini dan tidak terprovokasi dengan aksi keji tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta keamanan di tempat masing-masing.

“Keluarga besar Partai Golkar turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terjadinya peristiwa ini dan juga atas meninggalnya korban bom Makassar ini.

“Semoga arwah para korban diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” pungkas Adies.

Berita Golkar– Menegaskan komitmen dalam penguatan kerja sama ekonomi bilateral, Pemerintah Indonesia dan Singapura melakukan pertemuan bilateral yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (26/3).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan.

Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan hasil pertemuan tingkat Menteri Indonesia-Singapura yang sebelumnya digelar secara virtual dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Ini juga merupakan rangkaian kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura ke beberapa negara anggota ASEAN.

“Saya berharap Indonesia dapat terus bekerja sama dengan Pemerintah Singapura terutama memperdalam kerja sama ekonomi antara kedua negara dan mengatasi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung,” ujar Airlangga dalam sapaan pembukanya.

Senada dengan Airlangga, Menteri Luar Negeri Singapura mengatakan “kita tidak dapat pulih sendirian, melainkan membutuhkan peran seluruh wilayah untuk bekerja sama.”

Selanjutnya, topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah isu-isu yang menjadi kepentingan bersama kedua negara, di antaranya persiapan dan deliverables pertemuan Leaders’ Retreat antara Perdana Menteri Singapura dengan Presiden Republik Indonesia.

Terdapat beberapa hal penting dari kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-Singapura, sebagaimana dibahas dalam Pertemuan Tingkat Menteri yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2020 yang lalu tentang Enam Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral (6WG), yaitu 1) Batam-Bintan-Karimun dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lainnya, 2) investasi, 3) ketenagakerjaan, 4) transportasi, 5) agribisnis, dan 6) pariwisata.

Pemerintah Indonesia tentunya mengapresiasi komitmen kuat Singapura untuk terus berinvestasi di Indonesia. Bahkan tahun lalu, FDI Singapura mencapai 9,8 miliar USD, meningkat 34% dibandingkan tahun 2019 dan merupakan rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir.

“Kantor kami selalu terbuka untuk inisiatif dan kolaborasi yang diprakarsai bersama untuk terus mempromosikan peluang bisnis di Indonesia dan Singapura”, tutur Airlangga.

Update yang disampaikan dalam pertemuan ini antara lain berkaitan dengan Integrasi Pembangunan Batam, Bintan, dan Karimun-Singapura; Inisiatif Kerja Sama Industri Digital; Kerja Sama Program Pengembangan Tech Talent, Travel Bubble InitiativesSingapura-Bintan; Kawasan Industri Kendal; Kemungkinan Kerja Sama dalam Infrastruktur (infrastruktur keras dan lunak); Pengembangan Smelter Alumina di KEK Galang Batang; Pembangunan Jembatan Batam-Bintan; Pengembangan Maintenance Repair & Overhaul (MRO) KEK Batam Aero Technic; dan Leaders’ Retreat.

Dalam kerjasama multilateral, Airlangga juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari dukungan Singapura pada Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022.

Indonesia berharap kerja sama G20 dapat membawa pesan positif seiring dengan upaya untuk mengatasi tantangan besar saat ini khususnya dalam pemulihan ekonomi global.

“Saya ingin menutup dengan menegaskan kembali komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk terus bekerja sama dengan Singapura. Saya percaya bahwa masih banyak peluang yang harus dimanfaatkan kedua negara di tahun-tahun mendatang,” pungkas Airlangga.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membuka Kongres IV DPP Ikhwanul Muballighin dan Deklarasi Gerakan Nasional Muballigh Berwirausaha, Sabtu (27/3).

Pada kongres yang diselenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan tersebut, Menko Airlangga mengajak seluruh Ikhwanul Muballighin untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan Pemerintah.

“Vaksinasi sudah dilaksanakan dan targetnya pada akhir tahun 70% masyarakat sudah divaksin. Para ulama juga beberapa waktu lalu sudah mulai divaksin. Pada kesempatan ini saya menghimbau kita semua umat Muslim, khususnya jamaah Ikhwanul Muballighin untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi agar herd immunity bisa tercapai sehingga ekonomi nasional semakin membaik,” ujar Menko Airlangga.

Dalam kongres tersebut, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Pemerintah terus berikhtiar untuk menekan laju kasus penularan COVID-19 sebagai langkah utama untuk memulihkan ekonomi nasional.

Di sisi penanganan COVID-19, Pemerintah menerapkan PPKM Mikro dan vaksinasi sehingga kasus COVID-19 mulai terkendali. Hingga saat ini, jumlah penduduk yang telah divaksin akan menembus 10 juta penduduk dengan kecepatan vaksinasi mendekati 500 ribu penyuntikan per hari.

Vaksin yang diberikan telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dan dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Terkendalinya kasus COVID-19 melalui vaksinasi dan PPKM Mikro menciptakan peningkatan kepercayaan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya tren indeks dan frekuensi belanja.

Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi ini, Menko Airlangga menyampaikan bahwa di tahun 2021 Pemerintah berkomitmen meneruskan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui beberapa program yang antara lain permodalan dan kredit.

Dalam kongres yang bertema “Kuatkan Nasionalisme, Bina Toleransi dan Pulihkan Basis Ekonomi Umat untuk Indonesia Maju dan Sejahtera” tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki Bank Syariah Indonesia hasil dari penggabungan tiga bank syariah milik negara sehingga Indonesia memiliki Bank Syariah yang besar.

Penggabungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah menjadi satu kekuatan ekonomi besar untuk bangsa Indonesia.

“Sudah saatnya umat untuk diajak mewujudkan kemandirian ekonomi dengan berwirausaha memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbasis syariah yang ada. Saat ini, Pemerintah sedang melanjutkan berbagai dukungan untuk UMKM dalam program PEN 2021 dan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta 51 aturan turunannya. Melalui UU ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, perlindungan dan memberdayakan pelaku usaha sehingga mereka dapat naik kelas,” kata Menko Airlangga selaku Dewan Pembina DPP Ikhwanul Muballighin.

Selanjutnya, Menko Airlangga menyampaikan juga tentang Gerakan Nasional Wakaf Uang yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 25 Januari 2021 lalu dengan tujuan untuk menggalakkan transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern sehingga tidak hanya terbatas untuk tujuan ibadah tapi juga untuk tujuan sosial ekonomi.

“Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah akan selalu membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari para muballigh, para pendakwah, yang mempunyai pengaruh besar dalam memberi arah umat muslim di Indonesia, guna mendorong pemulihan kesehatan dan ekonomi,” pungkas Menko Airlangga.

Berita Golkar– Partai Golkar mendukung keputusan Pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran tahun 2021.

“Saya kira Pemerintah harus tegas ya soal larangan libur dan mudik Lebaran. Lebih baik dilarang saja,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (26/3/2021).

Ace menyinggung kenaikan jumlah kasus positif virus Corona (COVID-19) yang disebabkan longgarnya larangan bepergian saat libur Natal dan tahun baru yang lalu. Karena itu, dia tidak ingin kenaikan kasus positif tersebut terulang pada masa libur Lebaran tahun ini.

“Kita sudah punya pengalaman bahwa akibat liburan yang longgar pada saat Natal dan tahun baru yang lalu, tingkat kenaikan positif Covid-19 mengalami kenaikan tajam. Hal ini tidak boleh terulang lagi untuk Lebaran tahun ini,” ujar Ace.

Keputusan Pemerintah melarang mudik Lebaran tahun ini pun didukung. Sepatutnya, kata Ace, memang Pemerintah mengambil kebijakan tersebut.

“Oleh karena itu, jika Pemerintah mengumumkan akan kebijakan pelarangan untuk mudik dan libur Lebaran, saya mendukung sekali dan memang seharusnya diterapkan kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Pemerintah sebelumnya meniadakan mudik Lebaran pada 2021. Arahan ini diberikan kepada seluruh masyarakat.

“Tahun 2021, mudik ditiadakan berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/3).

“Sehingga, upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan,” sambungnya.

Berita Golkar– Usai memimpin pertemuan tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kakanwil Kemenkumham Kepulauan Riau Husni Thamrin beserta jajaran di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kamis (25/3)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menyampaikan, pihak Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memberlakukan persyaratan yang cukup ketat bagi lalu lintas penyeberangan baik WNI maupun WNA yang ingin bepergian ke luar dan masuk Batam.

“Seperti yang kita tahu, bahwa Batam adalah gerbang terdepan, pintu masuk Warga Negara Asing khususnya dari Asia Tenggara Singapura, Malaysia dan lainnya,” ujar Adies melalui siaran pers, dikutip Jumat (26/3/2021).

Ia melanjutkan, di tengah pandemi Covid-19 ini, perlintasan orang asing agak berkurang. Hal itu dikarenakan ada aturan-aturan dari masing-masing negara yang juga melakukan pembatasan orang keluar masuk negaranya.

Adies memaparkan, beberapa persyaratan yang harus dimiliki jika ingin melintasi Batam.

Di antaranya adalah bagi orang asing pemegang Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa untuk mengerjakan proyek strategis, orang asing pemegang KITAS (Izin tinggal terbatas), orang yang masuk membawa alat-alat medis, serta keluarga yang memiliki surat KITAS.

Terlepas dari persyaratan tersebut, maka tidak diperkenankan menyeberang.

“Jadi untuk perlintasan, memang semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ada beberapa terkait dengan barang juga begitu, pengawasannya sangat ketat kecuali barang-barang medis, yang lain-lain mungkin terpaut SOP-nya ketat sekali,” ungkapnya.

Diakui Adies memang ada beberapa kendala juga terkait dengan izin tinggal WNA salah satunya pengungsi Rohingya.

Ia yakin pihak Imigrasi sudah menjalankan prosedur yang ada terkait izin tinggal bagi WNA tersebut. Sehingga, secara keseluruhan kinerja Kanwil Kemenkuham Kepulauan Riau dinilai Adies sudah cukup baik, benar dan berjalan sesuai prosedur.

Berita Golkar– Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin menegaskan DPR tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 dengan tetap memperhatikan kualitas legislasi yang dihasilkan. Dalam Rapat Paripurna DPR RI telah ditetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Ia melanjutkan, DPR terus membuka ruang dialog, diskusi untuk menerima masukan, saran hingga kritik sehingga, RUU yang disahkan benar-benar bermanfaat dan memenuhi kebutuhan hukum seluruh masyarakat Indonesia.

“Perlu kembali kami tegaskan, bahwa DPR tetap mendukung revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan meminta masyarakat untuk mendukung upaya Pemerintah yang saat ini tengah menyerap aspirasi dan mengkaji revisi UU ITE,” terang Azis dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (26/3/2021).

Terkait transparansi dalam penyusunan draf RUU, Wakil Ketua Umum Partai Golkar menegaskan, selama pembahasan Undang-Undang, DPR terbuka terhadap berbagai masukan aspirasi masyarakat.

“DPR menerima masukan baik secara tertulis maupun langsung, dan mengharapkan peran aktif masyarakat untuk mengawal pembahasan Undang-Undang tersebut untuk menghasilkan Undang-Undang yang aspiratif dan sesuai dengan perkembangan dunia saat ini,” jelas Azis.

Komitmen ini sebagai upaya meningkatkan kinerja legislasi dan paradigma yang harus dikembangkan dalam mengukur kinerja fungsi legislasi DPR RI adalah pada kualitas produk legislasi.

“Benang merahnya sangat terang. Bahwa produk legislasi yang berkualitas selain dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional dan kepastian hukum, juga dapat meningkatkan kemajuan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, ruang partisipasi dibuka seluas-luasnya,” tegas Azis.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (23/3) tersebut juga mengagendakan pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States).

Sebelumnya, dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI pada Senin (9/3) telah menyepakati perubahan daftar RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dan Prolegnas 2020-2024.

Raker tersebut menyepakati jumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 sebanyak 33 RUU, dan sebanyak 246 RUU masuk dalam Prolegnas 2020-2024.

“Atas nama DPR, kami meminta masyarakat untuk mengawal 33 RUU dalam Prolegnas. Dukungan ini merupakan energi besar bagi kami dalam menuntaskannya, mohon doa dan dukungannya,” pungkas Azis.

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi kembali menyoroti masalah kinerja perusahaan BUMN Bulog. Ia menilai Bulog gagal dalam melakukan dua hal.

Pertama, kata Dedi, Bulog tak memiliki kemampuan menyerap gabah petani sehingga para petani menjual hasil padinya ke tekngkulak. Namun, seringkali tengkulak tidak semuanya memiliki modal yang cukup.

“Banyak tengkulak yang baru bisa membayar setelah penjualan. Sehingga, ada titik waktu banyak para petani kecil yang mengalami kekosongan keuangan karena menunggu hasil gabahnya menjadi beras dan laku di pasar,” kata Dedi, Kamis, (25/3/2021).

Dedi melanjutkan, hal kedua yang gagal dilakukan Bulog adalah tidak maksimalnya menyerap gabah petani.

Menurut Dedi, daya serap Bulog itu rendah karena sering kali membeli beras di bawah tengkulak. Misalnya, tengkulak membeli gabah dari petani Rp 4.200 per kilogram, sedangkan Bulog hanya Rp 3.800 per kilogram. Hal itu karena memang Bulog memiliki kehati-hatian dalam membeli gabah.

Selain itu, ujar Dedi, Bulog juga ternyata tidak mampu menjual beras. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya stok lama yang tak bisa keluar.

“Banyak beras lama tak terpakai berarti tak bisa keluar kan, sehingga mengalami kerusakan,” kata politisi Golkar ini.

Kemudian, lanjut Dedi, Bulog tak memiliki gudang dengan tekonologi memadai dalam penyimpanan beras. Akibatnya, beras yang disimpan di gudang tidak bisa bertahan lama sehingga mudah busuk.

Selama ini, Bulog menyimpan beras hanya dengan mengganjalkan memakai valet sehingga beras tidak bisa bertahan lama.

“Jadi Bulog itu seperti terperangkap. Beli (gabah) nggak bisa, jual (beras) juga nggak bisa. Bahkan beras sisa impor yang tahun 2018 dan 2019 pun belum terjual. Ini yang menjadi problematika dari sisi pengelolaan,” kata Dedi.

Dedi mengatakan, dengan kondisi seperti itu, kinerja Bulog membingungkan. Ia mengatakan, tugas Bulog itu apa dan yang dikerjakan itu apa.

“Beli tak bisa, jual juga nggak bisa. Andaikan bisa beli impor, setelah impor tak bisa jual juga. Seharusnya Bulog punya peran menyerap gabah petani. Namun, gabah petani tak bisa dibeli juga. Misalnya, dari 8 juta ton beras, yang bisa dibeli Bulog paling 30 persen,” katanya.

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer ini, menekan Bulog seharusnya mengerti tentang tupoksinya.

Pernyataan Demer datang untuk menyikapi rencana Pemerintah mengimpor beras satu juta ton, tahun ini, tidak bisa dilihat secara sepotong-potong saja. Melainkan harus dilihat sebagai sebuah perencanaan dan antisipasi menghadapi ketidakpastian di Indonesia.

“Tupoksi Bulog itu menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dengan petani. Masyarakat tidak boleh terlalu rugi karena membeli beras terlalu mahal atau malah tidak ada, sementara beras petani harus dibeli dengan harga wajar,” ungkap Demer, kepada media, Kamis (25/3).

Tentang rencana Pemerintah sendiri, politisi asal Bali itu melihat suatu yang penting dan diperlukan. “Selama ini kita harus akui, bahwa negara kita selalu impor beras. Ini terjadi karena kebutuhan dari masyarakat itu lebih dari apa yang dihasilkan oleh petani. Kita belum bisa swasembada,” kata Demer.

Melihat data dari BMKG yang menyatakan ke depan akan terdapat potensi bencana yang dialami Indonesia, Demer menilai perencanaan itu makin penting.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga membuat produktivitas serta distribusi bahan pangan bisa menjadi kendala.

Selama masa pandemi Covid-19, Demer melihat banyak orang yang menahan barang kebutuhan pokok.

Demer juga menyayangkan sikap beberapa pihak yang langsung menyalahkan dan mempermasalahkan rencana Pemerintah tersebut.

“Ini baru rencana saja dipermasalahkan. Padahal kita bernegara itu harus selalu ada perencanaan,” tambah Demer.

Selanjutnya mulai dari APBN dan program Pemerintah, menurut Demer, selama ini selalu direncanakan dengan baik. Walaupun sering kali tidak tercapai namun selalu dibuat rencana antisipasi.

Ia juga menyatakan jika nanti sampai ada kelangkaan beras, siapa yang mau disalahkan atas masalah itu.

“Kalau sampai masyarakat ribut karena beras langka, apakah itu tidak lebih merepotkan negeri ini? Kecuali memang Bulog ingin adanya chaos di negeri ini karena kelangkaan beras, maka gak usah ada rencana itu,” ucap Demer.

Demer justru menilai hal tersebut malah menyalahi tupoksi dari Bulog sendiri jika tidak bisa mengantisipasi adanya permasalahan tentang beras.

“Keberadaan Bulog sebagai penyeimbang. Ini harus benar-benar disadari oleh kepala Bulog. Untuk apa mereka itu ada? Mereka sebenarnya diuntungkan karena sudah ada rencana dari Menteri Perdagangan untuk mengantisipasi itu. Pengalaman kita selama ini memberikan banyak pelajaran tentang itu,” tambah Demer.

Demer menilai aneh sikap Bulog atau beberapa pihak yang menyebut adanya permasalahan rente dalam rencana impor beras ini.

“Apa yang rente? Siapa yang akan ambil untung? Nanti yang akan impor beras ini juga Bulog, bukan lembaga lain, jadi siapa yang mau ambil untung sebenarnya?,” ujar Demer.

Lebih lanjut Demer mengatakan bahwa dalam proses atau rencana impor ini, Bulog memang akan berperan sebagai pengimpor. Kapan waktu impor juga belum ditentukan.

“Waktunya sendiri masih diperkirakan, berdasarkan stok yang ada saat ini dan pengalaman yang lalu,” ungkap Demer.

Demer juga menyayangkan adanya beras Bulog yang sampai rusak beberapa ratus ton. Ini membuktikan Bulog tidak memiliki kemampuan dan manajemen yang baik dalam penyimpangan beras.

Saat ini, diperkirakan terdapat 300-400 ribu ton beras di gudang Bulog berpotensi turun mutu. Jumlah itu hampir setara dengan persediaan yang dimiliki Bulog.

“Jangan ketika barang rusak, kemudian panik lalu menyalahkan orang lain. Kita sudah sering membahas masalah ini di DPR. Jangan tiba-tiba sekarang malah dibicarakan ke publik hal-hal seperti ini. Kita semua bekerja untuk rakyat. Kita juga tidak mau negeri ini hancur akibat pangan,” tutup Demer.

Berita Golkar– Partai Golkar berhasil menyelesaikan konflik dan kembali bersatu, pasca dualisme kepengurusan dan konflik internal penah dialami partai Golkar pada 2014 hingga 2016 lalu. Kuncinya adalah menjaga soliditas internal partai politik.

Bila partai politik solid di dalam, maka dari luar akan sangat susah untuk menggoyangnya. Sebaliknya, kalau partai politik tidak solid di internalnya, maka akan sangat mudah untuk diganggu dari luar.

Demikian pembelajaran dari Partai Golkar menghadapi gejolak dualisme kepengurusan pada 2014 dan kini berhasil bersatu kembali.

“Apa yang bisa kita petik dari apa yang menjadi pengalaman kami, yaitu pentingnya menjaga soliditas internal partai politik.” ungkap Nurul Arifin.

“Karena seandainya kita solid di dalam, kalau dari luar mau goyang-goyang itu susah. Tetapi kalau dari dalamnya rapuh, maka itu akan menjadi sangat mudah diganggu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin dalam Webinar ‘Merawat Soliditas Partai: Pembelajaran dari Pengalaman Partai-Partai Reformasi, seperti disiarkan di Channel Youtube Pusat Penelitian Politik LIPI, Kamis (25/3/2021).

Pada akhir 2014 lalu, terjadi dua Munas di Golkar, yakni di Bali pada 30 November–4 Desember, dengan Ketua Umumnya Aburizal Bakrie.

Sementara, Munas Ancol, Jakarta, digelar 6-8 Desember dengan Ketua Umum terpilih Agung Laksono.

Sejak itu terjadi dualisme kepengurusan di Golkar. Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan dua Munas itu dipengaruhi juga dengan kondisi politik nasional pada pemilu 2014.

Selain soliditas, kata Nurul, hadirnya Mahkamah Partai sebagai lembaga yang netral penting juga dalam rekonsiliasi di internal partai berlambang beringin.

Paling tidak pada Januari 2016, Nurul menjelaskan Mahkamah Partai menunjuk tokoh-tokoh senior partai yakni BJ Habibie dan Jusuf Kalla untuk memimpin tim transisi.

Alhasil tim transisi mengusulkan diselenggarakannya Rapimnas dan Munaslub yang demokratis dan melibatkan pihak berselisih.

Kedua kubu pun sepakat menyelenggarakan Munaslub pada pertengahan 2016 lalu.

“Kami harapannya saat itu adalah jangan sampai ada salah satu Ketua Umum versi masing-masing itu keluar dan mendirikan partai baru. Itu yang sangat tidak kami harapankan. Karena bisa mereduksi Golkar, walaupun di sisi lain kami bangga juga karena Golkar melahirkan partai-partai baru,” jelas Nurul.

Nurul menjelaskan berakhirnya dualisme kepengurusan di Golkar di Munaslub Bali pada Mei 2016, dengan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar periode 2016-2019.

Ketua Umum terpilih imbuh dia, fokus pada rekonsiliasi dan konsolidasi demi menyambut Pilkada 2017 dan Pemilu 2019.

“Alhamdulillah hingga saat ini kondisi internal partai Golkar solid dengan dinamika yang stabil,” jelasnya.

“Sebagai politisi dibutuhkan sikap seorang negarawan yang mementingkan kepentingan bangsa di atas segalanya,” tegasnya.