BERITA

Berita Golkar– Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Aceh HT Muhammad Nurlif mengajak kepada seluruh kader partai berlambang pohon beringin tersebut, agar peduli dan peka terhadap kesulitan dan permasalahan yang dialami oleh petani termasuk petani kelapa sawit.

“Kita (kader Golkar) juga wajib memberi perhatian yang serius terhadap perdagangan (tata niaga) hasil pertanian/perkebunan yang menjadi ketergantungan hidup rakyat khususnya petani,” kata TM Nurlif dikutip melalui pemberitaan pada salah media online, Jumat (25/6/2021).

Menurutnya, selama ini petani di Aceh diduga kerap menjadi korban permainan harga, sehingga berimbas terhadap harga jual hasil pertanian maupun perkebunan.

Ia mencontohkan, masih adanya dugaan permainan harga beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Aceh seperti yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, juga menjadi perhatian serius Partai Golongan Karya di Aceh.

Berdasarkan harga resmi yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh pada tanggal 9 Juni 2021, harga jual TBS kelapa sawit untuk wilayah pantai barat Aceh berkisar antara Rp1.569 hingga Rp2.129 per kilogramnya.

Namun berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, kata Teuku Raja Keumangan, dirinya menemukan harga jual atau beli TBS milik petani di Nagan Raya malah turun menjadi Rp1.420 per kilogram hingga Rp1.550 per kilogramnya.

“Rendahnya harga pembelian TBS kelapa sawit di Nagan Raya ini sangat merugikan petani, apalagi di tengah kondisi sulitnya ekonomi saat ini,” katanya.

Ia juga merasa prihatin atas dugaan permainan harga beli TBS dari petani yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh kader Partai Golongan Karya di Aceh agar semakin peduli dengan petani, dengan melakukan pendekatan dan komunikasi sehingga setiap persoalan atau keluhan yang dialami petani, agar dapat ditampung dan disampaikan ke pimpinan partai guna ditindaklanjuti di parlemen, tuturnya.

Berita Golkar– Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti mengapresiasi keputusan penambahan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai mitra kerja.

Keputusan itu ditetapkan pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna yang berlangsung, kemarin (Selasa, 22/6).

Kata Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur X yang juga anggota BKSAP DPR RI itu menilai keputusan rapat paripurna DPR RI pada Selasa 22 Juni 2021 kemarin menjadi catatan sejarah baru bagi parlemen periode 2019-2024.

“Menjadi catatan sejarah Periode 2019-2024 di DPR RI. Kami sambut baik dan hormati keputusan Pimpinan DPR RI dalam menambahkan Kementerian Perindustrian sebagai mitra kerja Komisi VII DPR,” kata Roro Esti, Kamis, (24/6/2021).

Politisi Partai Golkar itu menyadari, bahwa sektor perindustrian dan energi saling berhubungan. Apalagi, target ke depan diharapkannya transisi energi seiring dengan target-target COP 21 Paris Agreement. Hal itu sesuai dengan petikan yang tercantum pada UU No 16 Tahun 2016.

“Maka dengan mitra tersebut kita dapat memonitor perkembangan industri-industri hijau (mobil listrik dalam negeri misalnya), komitmen industri-industri eksisting terhadap implementasi dari EBT (seperti misalnya PT Coca Cola Amatil, yang saat ini telah memasang solar rooftop) hingga bahkan efek dari ketentuan harga gas yaitu $6 per mmbt,” katanya.

Diketahui, keputusan Kemenperin menjadi mitra Komisi VII ditetapkan dalam rapat paripurna DPR ke-21 masa sidang tahun 2020-2021.

DPR juga menetapkan Kementerian Investasi menjadi mitra Komisi VI. Serta Kemendikbud Ristek yang menjadi mitra Komisi X.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan keputusan diambil dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas pada alat kelengkapan dewan.

Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus sebelumnya juga telah memutuskan Kementerian Perindustrian semula mitra kerja Komisi VI menjadi mitra kerja Komisi VII.

DPR menyepakati penetapan mitra kerja baru berlaku setelah pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 selesai dibahas.

Berita Golkar– Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menekankan pentingnya kualitas perencanaan terhadap kegiatan yang akan didanai melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Puteri menegaskan, proyek atau kegiatan yang akan didanai pinjaman ini harus sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan serta harus memberikan manfaat dan daya ungkit lebih bagi masyarakat.

“Apalagi saat ini kondisi fiskal kita sedang mengalami tantangan yang luar biasa akibat pandemi. Hal ini menjadi tugas besar bagi Bappenas untuk merencanakan kegiatan yang berkualitas dan bermanfaat melalui penajaman kualitas usulan kegiatan hingga proses penilaian usulan yang selektif,” kata Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian PPN/Bappenas guna membahas PHLN, dikutip melalui siaran pers pada Kamis (24/06/2021)

Pada rapat itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut keunggulan dari skema pinjaman luar negeri yaitu grace period dan tenor pengembalian yang lebih panjang, bunga pinjaman yang lebih rendah, serta terdapat potensi pengembalian Front End Fee apabila pelaksanaan kegiatan berlangsung tepat waktu.

“Namun, pinjaman luar negeri juga memiliki risiko antara lain potensi tambahan biaya apabila terjadi keterlambatan. Misalnya sudah konfirmasi, tetapi justru barangnya tidak jadi. Hal ini sering terjadi di tempat-tempat tertentu. Lalu, misalkan mau beli barang A, tiba-tiba bisa saja berubah. Kemudian, risiko lainnya itu berkaitan dengan nilai tukar dan tingkat bunga,” ujar Suharso.

Sebagai informasi, Kementerian PPN/Bappenas telah merumuskan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN) Tahun 2020-2024. RPPLN yang telah disusun berdasarkan RPJMN 2020-2024 ini kemudian dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kegiatan investasi yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri.

Namun, Puteri menilai dokumen ini juga perlu menggambarkan kebutuhan pinjaman luar negeri untuk beberapa tahun mendatang.

“Dokumen ini hanya memberikan penjelasan terkait potensi pinjaman luar negeri yang dapat diakses dari berbagai mitra pembangunan. Padahal, perkiraan kebutuhan pinjaman juga penting untuk disampaikan agar kita bisa mengetahui apakah kebutuhan tersebut melebihi Batas Maksimum Pinjaman Luar Negeri yang ditetapkan Kementerian keuangan serta apakah potensi pendanaan ini dapat memenuhi total kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan Pemerintah,” tegas Puteri.

Menutup keterangannya, politisi Partai Golkar ini meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk selektif dalam menerima hibah luar negeri agar tidak salah sasaran dan bermanfaat.

“Jika sebelumnya Bappenas telah mengeluarkan Rencana Pemanfaatan Hibah tahun 2015-2019, lalu seperti apa rencana pemanfaatan hibah selama periode saat ini. Serta, seperti apa arah kebijakan pemanfaatan hibah yang akan didorong Bappenas. Karenanya, Bappenas perlu memperjelas terkait hal ini agar rencana tersebut dapat menjadi pedoman untuk memastikan bahwa hibah yang diterima memang bermanfaat,” tutup Puteri.

Berita Golkar– Pemerintah melakukan segala upaya untuk mempercepat kemajuan pembangunan dan mendukung peningkatan energi terbarukan.

Dalam mencapai target tersebut diperlukan transfer teknologi dan investasi untuk mendorong transisi dari penggunaan bahan bakar fosil ke penggunaan energi terbarukan.

Sejalan dengan komitmen Nationally Determined Contributions Indonesia, Pemerintah juga mengutamakan pembangunan rendah karbon di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia mengapresiasi inisiatif Natural Capital Carbon Communities Superpower dalam Tri Hita Karana Climate Forum, Rabu (23/6).

Mendukung hal tersebut, Indonesia telah mereformasi iklim investasi secara signifikan dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Selain memberikan lebih banyak kemudahan bagi investor dan mitra pembangunan, Undang-Undang ini juga mengatur pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan.

Selanjutnya, Airlangga mengatakan perubahan teknologi dalam kewirausahaan dan inovasi dalam sektor keuangan dilihat sebagai kunci untuk mengubah jalur pembangunan menjadi green economy.

Bertepatan dengan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Pemerintah berencana untuk meluncurkan pusat keunggulan dalam teknologi atau Centre of Future Knowledge.

Pusat teknologi ini merupakan platform untuk berinovasi dan transfer teknologi dengan kolaborasi global.

Pemerintah mengajak sektor swasta untuk mendukung inovasi teknologi karena melalui kewirausahaan sektor swasta dapat melakukan perubahan besar yang diperlukan.

“The Centre of Future Knowledge yang hijau dan berpihak pada energi terbarukan ini akan mendukung penciptaan nilai untuk dunia bisnis yang lebih baik. Pusat teknologi ini akan fokus pada peran alih teknologi, riset dan pengembangan oleh investasi swasta dengan akademisi dan penelitian global terkemuka dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan di Indonesia,” tutur Airlangga.

Selaras dengan peluncuran Tri Hita Karana Roadmap tentang Blended Finance yang telah dikembangkan oleh komunitas global dengan panduan dari Organization for Economic Co-operation and Development, Pemerintah akan mendirikan Global Blended Finance Institute secara multilateral di Bali.

Global Blended Finance Institute akan berperan dalam menarik pendanaan untuk mengembangkan proyek dekarbonisasi berkualitas tinggi serta untuk mengurangi risiko penyandang dana dan investor swasta dengan pengembangan kapasitas pada persiapan proyek dan prinsip-prinsip keuangan campuran pada praktik yang baik.

“Forum ini memiliki diskusi yang sangat bernilai dan saya menyambut baik paparan yang disampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Amerika Serikat, Tri Hita Karana dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya forum ini,” pungkas Airlangga.

Berita Golkar– Pemerintah Indonesia senantiasa optimis dalam melakukan transformasi ekonomi, khususnya untuk mencapai visi “Indonesia Maju 2045”.

Walaupun di tengah pandemi, upaya untuk mewujudkan hal tersebut tetap berjalan. Salah satunya dengan merilis Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam hal ini pun Indonesia mendapatkan dukungan dari beberapa lembaga ekonomi internasional, salah satunya World Bank.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan secara virtual dengan World Bank Regional Vice President for East Asia and the Pacific (EAP) Victoria Kwakwa, kemarin, Rabu (23/6),

Kerja sama antara Indonesia dan World Bank telah berjalan selama enam dekade (sejak 15 April 1954) dan menjadi salah satu yang paling signifikan dalam hal pembiayaan, layanan pengetahuan, dan dukungan implementasi.

Sejak 2004, dukungan World Bank terhadap Indonesia sudah menuju kepada dukungan untuk pelaksanaan agenda negara ini, konsisten dengan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah.

Pada April 2021, World Bank Group telah memperbaharui kerja sama dengan Indonesia melalui Country Partnership Framework (CPF) 2021-2025.

Hal ini merespon Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sejalan dengan adaptasi kepada kebijakan ekonomi yang dibuat sebagai respon terhadap pandemi Covid-19.

CPF merefleksikan dialog mendalam antara Pemerintah Indonesia dan World Bank Group tentang pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa pandemi dan kebutuhan jangka panjang dari Indonesia sendiri.

CPF 2021-2025 terdiri atas beberapa tema, yaitu: gender, digitalisasi, perubahan iklim, inklusi dari wilayah tertinggal.

Area kerja samanya terdiri dari empat area, yaitu: (1) Menguatkan daya saing dan ketahanan ekonomi, (2) Meningkatkan dan memperluas suplai dan akses kepada layanan infrastruktur berkelanjutan, (3) Menjaga sumber daya manusia (SDM), dan (4) Menguatkan manajemen aset alami, penghidupan berbasis sumber daya alam (SDA), dan ketahanan terhadap bencana.

Sementara, untuk tujuan pendukungnya dalam CPF adalah menyempurnakan kebijakan dan administrasi untuk mendukung pendapatan lebih tinggi terhadap sektor fiskal, serta menyempurnakan kebijakan yang meningkatkan efisiensi, persamaan, dan efektivitas terhadap belanja pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu yang menjadi highlight pembahasan tersebut adalah tentang digitalisasi. Nilai ekonomi digital Indonesia telah meningkat 11% ke US$44 miliar di 2020 dari US$40 miliar di 2019. Ini diproyeksikan akan mencapai US$124 miliar di 2025.

“Potensi digitalisasi ekonomi di Indonesia cukup besar. Banyak orang Indonesia yang memiliki minimal dua smartphone, khususnya generasi muda. Mereka menggunakan itu untuk belajar, belanja, dan sebagainya,” ujar Menko Airlangga.

Potensi kolaborasi dengan World Bank antara lain dengan program dan pelatihan literasi digital untuk menambah keahlian digital, khususnya untuk meningkatkan adopsi teknologi digital untuk UMKM, lalu saling berbagi informasi tentang best practices dalam menciptakan talenta digital dengan negara-negara anggota World Bank lainnya.

Juga dalam bentuk asistensi teknis untuk membangun kerangka kebijakan yang bagus dalam rangka menguatkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia, serta program capacity building untuk mendukung program talenta digital yang sudah ada di Indonesia.

Kemudian, dibahas juga tentang Indonesia Financial Sector Strengthening Program (IFSSP) Phase III, yang terdiri atas tiga pilar, yakni: stabilitas keuangan, inklusi keuangan, dan respon pertama yang fleksibel.

Program ini untuk mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan menurunkan tingkat kemiskinan melalui pengembangan sektor keuangan yang sehat, efisien, dan inklusif.

Di sisi lain, Victoria Kwakwa mengatakan bahwa pihaknya menghargai kerja sama yang sudah terjalin selama ini.

Secara khusus, ia mengapresiasi posisi Indonesia yang sedang berada pada tranformasi ekonomi untuk meraih cita-cita bangsa dalam mencapai pendapatan tinggi dan menjadi masyarakat maju.

“Kami mendukung semua program transformasi (yang sedang digulirkan) Indonesia, dan dengan pengalaman kami akan dapat membantu mempercepat implementasi program-program tersebut. Kami akan dapat berbagi pengalaman (yang sudah dilakukan) dengan negara-negara lain seperti Singapura dan Tiongkok,” tutup Victoria.

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena memberi saran bagi Pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.

Dia menyebut, perpaduan berbagai langkah perlu dilakukan secara pararel dalam darurat penanganan lonjakan Covid-19.

Pertama, Melki menyarankan, testing dan tracing dilakukan secara masif untuk dapatkan gambaran kondisi di lapangan.

Kedua, pembatasan ruang publik antara lain kantor, pasar, transportasi publik dilakukan lebih ketat dan terkontrol.

“Lalu perlu PSBB dibarengi PPKM skala mikro RT RW dusun kampung desa kelurahan. Ini perlu dilakukan secara ketat dan disiplin,” ujar Melki dikutip melalui salah satu media pemberitaan online, Rabu (23/06/2021).

Keempat, Melki menegaskan, perlunya penguatan kapasitas isolasi terpusat mulai dari level komunitas sampai level kabupaten kota atau provinsin.

Kelima, perkuat dan lengkapi kapasitas Faskes tingkat pertama dan lanjut dalam menangani kenaikan kasus saat ini.

“Berikutnya, nakes dan tenaga pendukung penanganan Covid harus disiapkan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Berikan insentif sehingga mereka bekerja dengan optimal. Terakhir, masyarakat dipastikan diam di rumah dan kalau keluar jalankan protkes dengan disiplin ketat,” ujar Melki.

Sebelumnya, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Hery Trianto, menjelaskan alasan Pemerintah hingga saat ini tidak mengambil, kebijakan penerapan lockdown atau karantina wilayah.

Hery Trianto menjelaskan, substansi pemberlakuan PPKM berbasis mikro sebagai kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang berjalan selama ini sama dengan lockdown.

Pemerintah memperpanjang PPKM mikro, 15-28 Juni 2021. PPKM mikro menggunakan acuan beleid Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021.

Aturan itu menjelaskan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Berita Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hj Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H., menilai keputusan Pemerintah membatalkan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M adalah sudah tepat.

Alasannya, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memang tidak membuka ibadah haji untuk jemaah dari luar negeri, termasuk jemaah Indonesia.

“Jadi menurut saya sudah tepat ketika Menteri Agama RI dengan didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI dan unsur dari MUI serta NU dan Muhammadiyah memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan haji tahun ini pada awal Juni lalu,” ujar Endang yang dikutip melalui pemberitaan pada salah satu media online, Rabu (23/6/2021).

Legislator Komisi Agama yang juga Anggota Fraksi Partai Golkar DPR/MPR RI ini menyebut, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M setelah melakukan serangkaian mitigasi dengan mempertimbangkan banyak aspek.

Seperti aspek kesehatan dan keselamatan jemaah saat pandemi Covid-19 masih juga mengepung tanah suci Mekkah.

Srikandi Golkar ini menekankan, aspek terpenting yang menjadi pertimbangan utama adalah aspek keselamatan jemaah haji Indonesia mengingat masih tingginya angka penyebaran Covid-19 di Arab Saudi.

“Jadi intinya itu adalah bagaimana agar jemaah haji kita ini aman dan selamat makanya pembatalan haji tahun ini, sebagai keputusan negara yang tepat untuk menyelamatkan rakyatnya saat ingin menunaikan ibadah Rukun Islam kelima ini,” tandasnya.

Terbukti, kata pengurus KPPG ini, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akhirnya memang tidak membuka ibadah haji untuk jemaah luar negeri melainkan hanya diperuntukkan bagi 60.000 jemaah haji dalam negeri dan ekspatriat saja yang memang keberadaannya sudah cukup lama di wilayah Arab Saudi.

“Itu menunjukkan bahwa keputusan Pemerintah Indonesia sudah tepat dan tidak perlu dijadikan polemik berkepanjangan di masyarakat, yang justru menghabiskan energi bangsa saat Indonesia masih belum bisa ke luar dari krisis pandemi. Terlebih lonjakan terpapar virus pasca lebaran makin tinggi, termasuk munculnya varian Delta yang begitu cepat penularannya,” jelasnya sembari menunjukkan lagi bahwa keputusan pembatalan haji oleh Menag RI yang diamini dengan keputusan penutupan ibadah haji untuk jemaah dari luar Arab Saudi adalah senada untuk keselamatan jemaah haji.

Oleh karena itu, Wakil Rakyat Dapil Jateng IV ini mengajak jemaah haji yang batal berangkat ke tanah suci pada tahun lalu maupun tahun ini untuk tetap bersabar, ikhlas, terus berdoa dan terus bertawakal kepada Allah SWT agar pandemi Covid-19 segera berakhir dan kehidupan menjadi normal agar ibadah haji tahun depan bisa kembali dilaksanakan.

“Insya Allah doa jemaah haji yang batal berangkat ke Arab Saudi ini didengar oleh Allah SWT,” ucap aktivis perempuan yang sebelumnya adalah pengajar ini.

Seperti diberitakan media, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada 12 Juni 2021 mengumumkan bahwa pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021 M hanya dapat dilakukan oleh penduduk Arab Saudi dan ekspatriat yang bermukim di Arab Saudi dengan kuota sebanyak 60.000 jemaah.

Hal ini sejalan dengan keputusan Pemerintah Indonesia yang pada tanggal 3 Juni 2021 sudah memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021 M atau merupakan kali kedua pembatalan haji sejak pandemik Covid-19.

Berita Golkar– Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia hampir dua tahun terakhir ini telah memberi dampak langsung kepada kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Sampai dengan 22 Juni, tingkat Kasus Aktif di Indonesia tercatat sebesar 7,6% melebihi angka global sebesar 6,5%.

Untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19, Pemerintah telah melakukan tindakan yang cepat dengan melakukan penguatan PPKM Mikro serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi.

Program vaksinasi yang dilakukan untuk mencapai herd immunity, sampai dengan 17 Juni menunjukkan vaksinasi telah mencapai 715 ribu dosis per hari dan akan terus diakselerasi menuju satu juta dosis per hari di awal Juli 2021.

Indonesia termasuk salah satu negara terbanyak dalam hal penyuntikan vaksin yang dilakukan oleh negara bukan produsen vaksin.

Indonesia berada di peringkat 13, di atas Rusia, Kanada dan Jepang dalam hal merealisasikan penyuntikan vaksin Covid-19, yakni sebanyak 35,93 juta dosis.

”Saya ingin mengingatkan bahwa kepatuhan dan kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol kesehatan selalu menjadi kunci dalam menangani pandemi ini. Perjuangan melawan pandemi ini belum usai, butuh kesadaran dan upaya kolektif dari kita semua agar pandemi ini cepat usai.” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi Keynote Speaker dalam seminar nasional yang diadakan oleh Perbanas Institute yang mengambil tema “Towards Economic Recovery by Accelerating Human Capital Development and Digital Transformation” di Jakarta (23/06).

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa momentum pemulihan ekonomi terus berlanjut hingga pertengahan Q2-2021. Indeks Keyakinan Konsumen terus meningkat ke level optimis di 104,4 pada bulan Mei 2021.

Penjualan ritel juga mengalami pertumbuhan sebesar 15,6% (YoY) di bulan April 2021 dan diproyeksikan akan tetap tumbuh positif sebesar 12,9% (YoY) di bulan Mei 2021.

Sejalan dengan itu, Indeks PMI Manufaktur juga meningkat ke level tertinggi, yakni 55,3 di bulan Mei 2021.

Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus didorong di tahun 2021 sebagai stimulus perekonomian jangka pendek.

Melalui program PEN, dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan mulai dapat dikurangi.

Sedangkan dalam jangka panjang, Indonesia perlu melakukan reformasi struktural untuk ke luar dari Middle-Income Trap.

Sasaran tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan UU Cipta Kerja dan fokus dalam pembangunan SDM. Berdasarkan laporan World Bank, Human Capital Index 2020 Indonesia berada di peringkat ke-enam di Asia Tenggara.

“Pemerintah memprioritaskan pembangunan SDM sebagai kunci pemulihan ekonomi dari pandemi dan untuk memajukan Indonesia di era transformasi digital,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga menyampaikan, digitalisasi merupakan salah satu “kendaraan” yang mempercepat transformasi menuju ekonomi baru yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Pemerintah bekerjasama dengan swasta membantu seluruh pihak (usaha mikro kecil) untuk on boarding dan melakukan servisifikasi.

Upaya tersebut akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan ekspor.

“Diharapkan dengan melakukan on boarding dan servisifikasi, Indonesia dapat keluar dari middle income trap lebih cepat, yaitu pada tahun 2037,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam mendukung upaya adopsi teknologi digital tentunya diperlukan kesiapan infrastruktur digital. Pemerintah berencana membangun infrastruktur digital dengan perluasan 4G di seluruh desa yang belum terjangkau 4G, membangun pusat data nasional di beberapa wilayah, dan merencanakan spectrum refarming secara bertahap dan piloting implementasi terbatas 5G.

Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga menyampaikan dukungan terhadap peningkatan daya saing dan ekonomi digital.

“Kolaborasi serta sinergi dari seluruh stakeholders sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung ekosistem tersebut. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh civitas akademika Perbanas Institute yang merayakan Dies Natalis ke-52. Semoga Perbanas Institute dapat terus menjadi Perguruan Tinggi yang terdepan dalam bidang ekonomi keuangan dan perbankan berbasis teknologi informasi,” tutupnya.