BERITA

Berita Golkar– Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Andi Rio Idris Padjalangi mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara Ke-75 bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Andi Rio berharap semoga Polri dapat terus dicintai publik dan membantu Pemerintah dalam menangani dan memutus mata rantai Covid-19.

Hal itu sesuai dengan tema yang diangkat dalam HUT Ke-75 tahun ini ‘Transformasi Polri yang Presisi, Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju’.

“Selamat HUT Bahayangkara Ke-75, Polri harus dapat terus presisi dan berkontribusi dalam mengawal dan membantu Pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan selalu memberikan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” kata Andi Rio kepada wartawan, Kamis (1/7/2021).

Politikus Partai Golkar itu berharap, momentum HUT Bhayangkara Ke-75 dapat dijadikan sebagai titik awal Polri dalam bertindak untuk memberantas hoaks mengenai Covid-19 dan vaksin yang marak dilakukan di media sosial.

Di mana dampak dari hoaks yang disebar di media sosial tersebut membuat banyak masyarakat takut untuk divaksin dan menolak menerapkan protokol kesehatan.

“Polri harus menjadi penyambung lidah Pemerintah dalam memberikan informasi positif kepada masyarakat mengenai covid dan manfaat vaksin, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi Rio meminta Polri dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor yang akan melakukan investasi di setiap daerah agar roda perekonomian dan pemulihan ekonomi di setiap daerah dapat kembali pulih.

Sehingga apa yang diharapkan Presiden Jokowi dapat terealisasi dan berjalan sesuai harapan.

“Mari wujudkan Indonesia sehat, ekonomi bangkit dan masyarakat sejahtera dengan selalu disiplin dan menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Berita Golkar– Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Kendari (30/6) mengarahkan bahwa harus ada keseimbangan antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Untuk upaya penanganan Covid-19, vaksinasi menjadi game changer untuk lepas dari pandemi. Pemerintah melibatkan secara aktif berbagai pihak termasuk KADIN Indonesia dalam strategi pencapaian target vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto pada kesempatan yang sama mengapresiasi peran KADIN Indonesia yang telah berupaya mengajak semua perusahaan untuk mewujudkan Vaksinasi Gotong Royong.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kita percepat Vaksinasi dari 1 juta dosis per hari menjadi 2 bahkan 2,5 juta dosis per hari. Hal ini dilakukan untuk mencapai target herd immunity. Jika pada semester pertama target belum tercapai karena masalah delivery vaksin. Sekarang kita sudah mendapat tambahan vaksin,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah akan mengakselerasi Vaksinasi Gotong Royong dengan menetapkan kebijakan yang menjadikannya dua jalur.

Pertama melalui jalur Vaksinasi gratis dan yang kedua adalah Vaksinasi berbayar melalui fasilitas kesehatan terpilih yang bisa diikuti oleh seluruh individu.

Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga mengajak para peserta Munas memandang pandemi ini dengan pandangan jangka panjang.

Dengan adanya momentum ini, ketersediaan vaksin, obat-obatan dan alat kesehatan yang selama ini masih bergantung kepada luar negeri diharapkan bisa memacu industri farmasi dalam negeri untuk dapat memproduksinya sendiri.

“Ini dapat menjadi sebuah fase untuk kemajuan riset dan inovasi khususnya pada sektor farmasi dalam negeri. Dalam Munas ini, Pemerintah meminta KADIN Indonesia bersama dunia usaha dan lembaga penelitian nasional untuk bersama-sama berperan dalam strategi penyediaan vaksin Covid-19 secara mandiri yaitu Vaksin Merah Putih. Selain untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, upaya ini juga diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sedang terjadi,” tutur Menko Airlangga.

Selanjutnya, memasuki tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami pemulihan dengan realisasi pertumbuhan pada Q1 tahun 2021 hanya terkontraksi 0,74% (yoy) yang berarti membaik dibandingkan periode sebelumnya. Momentum pemulihan ekonomi ini terus berlanjut hingga pertengahan Q2 tahun 2021.

Dukungan dari konsumsi Pemerintah telah mendorong perbaikan pada konsumsi rumah tangga dan investasi.

Membaiknya permintaan domestik juga telah direspon dengan peningkatan aktivitas produksi di sektor usaha dan terus menunjukkan pemulihan.

Indeks Keyakinan Konsumen terus meningkat ke level optimis di 104,4 pada bulan Mei 2021. Sejalan dengan itu, Indeks PMI Manufaktur juga meningkat ke level tertinggi yakni 55,3 di bulan Mei 2021.

Neraca Perdagangan Indonesia pada tahun 2020 juga mengalami surplus sebesar 21,74 miliar dollar dan merupakan yang tertinggi sejak 2012.

Capaian ini berlanjut di tahun 2021 sejak Januari sampai dengan Mei 2021 neraca dagang Indonesia tetap mengalami surplus 10,17 miliar dolar.

“Seperti yang dikatakan Bapak Presiden dalam pembukaan Munas kali ini, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi kita sudah berada dalam track yang benar. Investasi di Indonesia juga meningkat. Bapak Presiden confident pada Q2 di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7% karena itu merupakan sesuatu yang terlihat. Kuncinya tetap Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional,” jelas Menko Airlangga.

Kemudian, sehubungan dengan peran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Airlangga mengatakan bahwa selain unsur Pemerintah, Indonesia juga secara aktif melibatkan kelompok Non-Pemerintah termasuk KADIN Indonesia yang tergabung dalam G20 Engagement Groups.

Keterlibatan KADIN Indonesia dalam G20 bertujuan untuk memastikan proses pembahasan mengenai upaya pemulihan ekonomi yang bersifat inklusif dengan memperhatikan masukan dari kelompok dari luar Pemerintah selaku stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi.

“Presidensi G20 ini menjadi panggung kita di dunia karena kita memimpin, jadi G20 dikonsep oleh Indonesia. Kami berharap KADIN Indonesia menjadi brainware Pemerintah untuk operasionalisasi daripada omnibus law karena Omnibus Law ini menjadi contoh bahwa Indonesia adalah negara yang melakukan reformasi struktural dalam situasi pandemi Covid-19. Tidak ada yang berani. Pemerintah juga berharap KADIN Indonesia selalu menjadi mitra bagi Pemerintah dan masukan-masukan dari pengusaha akan selalu kami terima dengan tangan terbuka” pungkas Menko Airlangga.

Berita Golkar– Partai Golkar menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kampus tidak membatasi mahasiswa untuk berekspresi saat memberi kritikan BEM UI mengenai ‘Jokowi The King of Lip Service’.

Golkar menekankan bahwa kampus memang tidak bisa melarang mahasiswa untuk mengkritik Pemerintah.

Ketua DPP Golkar, Hetifah Sjaifudian mengatakan dirinya memahami sifat mahasiswa. Dia juga menyinggung politisi yang sering menghadapi kritik.

“Kalau kita pernah menjadi mahasiswa, kita bisa paham. Anak muda sangat idealistik dan ingin kesempurnaan dan segala sesuatu terwujud cepat. Semua politisi di negara demokrasi akan sering menghadapi sinisme dan kritik satire,” kata Hetifah dikutip melalui salah satu pemberitaan pada media online, Rabu (30/6/2021).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu mengatakan kritikan mahasiswa bisa diterima selama bukan ujaran kebencian. Dia menilai kritikan mahasiswa adalah salah satu kepedulian terhadap permasalahan publik.

“Selama bukan hate speech yang menyangkut SARA dan ujaran kebencian menurut saya bisa dimengerti. Bagaimana pun standar perfeksionisme itu bisa menjadi semangat yang kita butuhkan supaya tidak mandeg dan menambah energi. Lihat semangatnya, jangan dianggap personal, karena itu bentuk ungkapan kepedulian pada masalah publik,” tutur dia.

Hetifah kemudian menyinggung program Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Kemendikbud-Ristek. Dia menekankan bahwa kampus tidak bisa melarang mahasiswa untuk mengkritik Pemerintah.

“Merdeka Belajar semestinya kan mencakup merdeka dalam menyampaikan pendapat juga ya, jadi kampus semestinya memang tidak bisa melarang mahasiswa untuk mengkritik,” kata dia.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menilai posting-an BEM UI terkait ‘Jokowi King Of Lip Service’ adalah bentuk ekspresi mahasiswa. Jokowi mengatakan menyampaikan kritik di negara demokrasi dibolehkan.

“Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, ini negara demokrasi jadi kritik boleh-boleh saja,” ujar Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan di akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6).

Jokowi mengatakan pihak Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa dalam menyampaikan ekspresi. Namun, Jokowi mengingatkan adanya budaya tata krama dan sopan santun.

“Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi ingat kita ini memiliki budaya tatakrama budaya kesopansantunan saya kira biasa,” tuturnya.

Berita Golkar – Dalam rangka meraih visi “Indonesia Maju 2045”, Pemerintah Indonesia melakukannya dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

Kelas menengah akan menjadi salah satu kunci dalam mencapai visi tersebut, terutama dalam mendukung pembangunan negara ini di masa depan.

Maka itu, penciptaan lapangan kerja khususnya untuk kelas menengah menjadi isu penting. Pasalnya, penduduk kelas menengah dan berusia produktif yang akan menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia ke depannya.

Produktivitas angkatan kerja, baik dari kelas menengah maupun bukan, disadari Pemerintah Indonesia menjadi kunci supaya negara ini memiliki daya saing tinggi di kancah perekonomian global.

Hal ini diawali dengan peluncuran program Making Indonesia 4.0 di 2018 lalu. Salah satu yang menjadi titik berat dalam program itu adalah proses digitalisasi pada segala lini bisnis dan ekonomi.

Nilai ekonomi digital di Indonesia meningkat sebesar 11% dari US$40 miliar di 2019 menjadi US$44 miliar di 2020. Ini berpotensi naik lagi menjadi US$124 miliar di 2025.

Jumlah tersebut diproyeksikan akan menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Skor Literasi Digital Indonesia pada Global Innovation Index (2020) adalah 3,47 dari skala 5,00.

Dalam 15 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital (atau 600 ribu talenta setiap tahunnya) untuk mendukung agenda transformasi digital.

Formasi talenta digital ini akan lebih didominasi oleh generasi milenial yang sedang dalam usia produktif. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid-19, di mana kesempatan ekonomi yang ada benar-benar bergantung kepada ekonomi digital.

Pemulihan (reset dan rebooting ekonomi) membutuhkan akselerasi, dan ekonomi digital yang akan dapat mewujudkannya dalam waktu dekat ini.

Kesuksesan ekonomi digital tentunya disokong oleh perkembangan infrastruktur teknologi digital.

“Dalam hal ini, Pemerintah sedang membangun infrastruktur 5G yang nanti akan meningkatkan konektivitas seluruh daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote,” tutur Menko Airlangga dalam event Peluncuran Laporan Bank Dunia (World Bank) “Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia” secara virtual, di Jakarta, Rabu (30/6).

Pemerintah juga sudah merilis Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini menjadi terobosan dalam menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta mereformasi beberapa regulasi terdahulu yang berpotensi menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Berbagai macam kompleksitas dan tumpang-tindih regulasi, khususnya yang terkait perizinan dan investasi disederhanakan supaya lebih dapat diimplementasikan, serta menjamin kepastian, kemudahan, dan transparansi. Melalui UU No. 11/2020 ini, Pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja, mengatur kembali mekanisme perizinan bisnis melalui Online Single Submission (OSS), menguatkan UMKM, dan membuat penyesuaian dalam peraturan tenaga kerja agar lebih relevan dan fleksibel,” jelas Menko Airlangga.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih ke arah digital, termasuk dalam lapangan kerja.

Perubahan ini membawa transformasi untuk pasar tenaga kerja menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Namun, perubahan tersebut juga mempersyaratkan pekerja yang memiliki kompetensi lebih tinggi dan adaptif terhadap perubahan.

Untuk merespon transformasi pasar tenaga kerja itu, Pemerintah sudah melakukan beberapa upaya meningkatkan kualitas SDM, antara lain dengan (a) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang sudah diatur dalam UU Cipta Kerja, untuk memberikan jaminan bagi para pekerja yang terkena PHK melalui 3 (tiga) manfaat yakni uang tunai, pelatihan kerja, dan akses kepada informasi pasar tenaga kerja, sehingga mereka dapat segera mendapat kerja kembali setelah kemampuannya bertambah dengan mengikuti pelatihan.

Kemudian, (b) Program Kartu Prakerja yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja yang diPHK, dan pekerja yang membutuhkan kompetensi lebih tinggi dari sebelumnya, jadi program ini berfokus kepada skilling, upskilling, dan reskilling.

Dalam 6 (enam) gelombang yang sudah dibuka pada 2021, Program Kartu Prakerja sudah meloloskan sekira 2,8 juta penerima.

Dilanjutkan, (c) dalam jangka panjang Pemerintah menyempurnakan sistem nasional Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan atau Technical and Vocational Education and Training (TVET) agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan menguatkan link and match antara sektor industri dan sekolah vokasi.

“Untuk mendorong lebih lanjut keterlibatan industri dalam kegiatan vokasi, Pemerintah sudah menyediakan Super Tax Deduction, yaitu insentif pajak sampai 200% dari total biaya riil yang dikeluarkan oleh industri ketika menjalankan kegiatan vokasi melalui skema pelatihan dan pemagangan,” ucap Menko Airlangga.

Sebagai target jangka menengah dari kebijakan penciptaan lapangan kerja di Indonesia akan fokus kepada 3 (tiga) strategi, yaitu ekonomi hijau (green economy), ekonomi biru (blue economy), dan ekonomi digital.

Konsep ‘ekonomi hijau’ diimplementasikan melalui transisi kepada energi terbarukan, mendorong keberlanjutan dan produktivitas dari rantai pasok minyak sawit, lalu ekonomi sirkular dengan pemanfaatan limbah minyak sawit sebagai bioenergi, dan sebagainya.

Lalu, untuk mengembangkan ‘ekonomi biru’, Pemerintah fokus meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pembudidayaan ikan dan industri perikanan, serta Program Rehabilitasi Mangrove, karena jumlah masyarakat pesisir Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

“Sementara, dalam Presidensi G-20 di 2022 mendatang, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk memperbaiki kondisi tenaga kerjanya melalui perlindungan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif dalam masa pemulihan ekonomi ini,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam event virtual ini adalah Country Director World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen, Representative Forum Kebijakan Ketenagakerjaan Yose Rizal Damuri, CEO Asakreativita Vivi Alatas, East Asia Pasific Regional Director for Human Development World Bank Daniel Dulitzky, dan Lektor Senior Universitas Indonesia M. Chatib Basri.

Berita Golkar– Presiden Joko Widodo yakin upaya-upaya yang terus dilakukan Pemerintah bisa meredam lonjakan kasus Covid-19 yang sedang terjadi di Tanah Air.

Hal itu ia sampaikan saat berpidato dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tahun 2021, Rabu (30/06/2021) di Kendari.

Pemerintah lewat KPCPEN yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, saat ini sudah melakukan finalisasi kajian untuk mengetahui penyebab lonjakan kasus yang sangat tinggi. Termasuk untuk pemberlakuan PPKM Darurat.

“Kita harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Airlangga untuk memutuskan diberlakukannya PPKM Darurat,” kata Jokowi.

Jokowi juga menyerahkan sepenuhnya kepada KPCPEN tentang keputusan pemberlakukan PPKM Darurat, apakah seminggu ataukah 2 minggu.

Khususnya di Pulau Jawa dan di Pulau Bali, karena di wilayah itu ada 44 Kabupaten dan Kota serta enam provinsi yang nilai asesmennya empat.

Jokowi meminta diadakan penilaian secara detail, dan treatment khusus sesuai dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO. Ia juga meminta agar kondisi-kondisi tersebut harus disampaikan apa adanya.

Jokowi juga mengingatkan jika kenaikan kasus Covid-19 ini selalu berpengaruh kepada Indeks Kepercayaan Konsumen.

Begitu pembatasan ketat dilakukan, kemudian mobilitas turun, kasusnya ikut turun misalnya. Sementara, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pasti naik.

“Tetapi begitu kasusnya naik, Indeks Kepercayaan Konsumen pasti selalu turun. Selalu kita lihat seperti itu,” tambahnya.

Kenaikan kasus juga mempengaruhi Indeks Penjualan Ritel. Di Indonesia maupun di negara lain, juga sama. Begitu ada penambahan kasus harian, Indeks Penjualan Ritel pasti turun.

“Di Thailand pun sama, ada penambahan kasus harian naik, Indeks Penjualan Ritel-nya pasti turun, sehingga kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi ini adalah bagaimana Covid ini dikurangi, ditekan agar hilang dari bumi pertiwi ini,” ungjap Jokowi.

Jokowi melihat terdapat optimisme dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Purchasing Manager Index untuk manufaktur, dibanding sebelum pandemi, sekarang ini berada pada posisi yang tinggi sekali. Sebelum pandemi, itu 51.

“Sekarang pada posisi 55,3 di bulan Mei kemarin, tinggi sekali. Artinya ada optimisme di situ,” ucap Jokowi.

Sisi suplai juga sama. Produksi mulai menggeliat. Ekspor tumbuh 58 persen. Impor bahan baku tumbuh 79 persen. Impor barang modal tumbuh 35 persen.

“Ini, angka-angka yang setiap hari, setiap pagi masuk ke saya. Saya enggak pernah sarapan, tapi sarapannya angka-angka,” ujar Jokowi.

Presiden juga melihat konsumsi listrik untuk industri juga tumbuh 28 persen, yang menambah optimismenya.

Dari sisi permintaan juga sama, karena konsumsi terus menguat. Indeks Kepercayaan Konsumen yang dulu di Februari 85 persen, sekarang sudah 104,4 persen.

Mobilitas bulanan, di Februari masih minus dua persen, sekarang sudah 5,2 persen. Indeks Penjualan Ritel juga tumbuh 12,9 persen. Konsumsi semen juga tumbuh 19,2 persen.

Penjualan kendaraan niaga tumbuh 783 persen. Kenaikan angka-angka itu menurutnya sangat fantastis kenaikannya.

Oleh sebab itu, kebijakan PPKM Darurat ini mau tidak mau harus dilakukan karena kondisi-kondisi di atas.

“Seperti tadi disampaikan juga oleh Ketua Kadin, kita semua masih optimistis bahwa di kuartal kedua, dari yang sebelumnya kuartal satu minus 0,74 persen, di kuartal kedua kita masih optimistis akan tumbuh Insha’Allah kurang lebih 7 persen,” pungkas Jokowi.

Berita Golkar– Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam menyediakan pekerja berkualitas menengah (middle-class jobs) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Kementerian Koordinator Perekonomian melakukan beberapa langkah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas lapangan kerja di Indonesia, terutama di tengah pandemi Covid-19.

“Pemerintah memahami di tengah kondisi pandemi Covid-19, dibutuhkan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan tenaga kerja yang adaptif, tenaga kerja ini dapat diciptakan melalui pelatihan,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (30/6).

Untuk melindungi pekerjanya yang terdampak pandemi, Pemerintah memaksimalkan asuransi melalui BPJamsostek.

Dengan BPJamsostek, pekerja yang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya akan mendapatkan bantuan finansial, bantuan pelatihan dan akses ke pasar tenaga kerja.

Kemudian, Pemerintah juga menginisiasi Omnibus Law untuk menarik investasi sehingga lapangan kerja dapat tercipta di Indonesia.

Tak ketinggalan, program Kartu Prakerja menjadi andalan pemerintah untuk membantu masyarakat meningkatkan skill mereka.

“Pada awalnya, Kartu Prakerja ini diinisiasi untuk me-retraining dan reskilling pekerja agar dapat pekerjaan yang lebih baik, namun di tengah pandemi, Kartu Prakerja dijadikan salah satu jaring pengaman sosial, dan tetap memberi retraining dan reskilling,” jelas Airlangga.

Hingga saat ini, pendaftar Kartu Prakerja mencapai 65 juta orang, meski yang diterima hanya 8,3 juta orang. Kebanyakan, mereka memanfaatkan benefit finansial dan pelatihan untuk membuka usaha baru.

“Mereka pun memanfaatkan fasilitas KUR dengan plafon Rp 10 hingga Rp 500 juta,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah juga melakukan reformasi sekolah vokasi dengan menerapkan link and match serta meluncurkan program Merdeka Belajar.

Untuk jangka panjang, Pemerintah akan berfokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan inklusif serta melindungi tenaga kerja secara menyeluruh.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi menyampaikan, keanekaragaman hayati Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi kepentingan bangsa Indonesia maupun masa depan dunia.

Sebagai sistem penyangga kehidupan utama bagi manusia, baik generasi saat ini maupun generasi akan datang.

Untuk itu, negara berkewajiban melindunginya melalui penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dengan mengelola dan memanfaatkannya secara lestari, selaras, serasi, seimbang, dan bekelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini dikemukakan Dedi, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bersama dengan para pakar dan praktisi konservasi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/6/2021).

“Titik tekan dari Undang-Undang Konservasi ini adalah lahirnya sebuah tanggungjawab negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan negara dan kelangsungan tata dunia. Karena kelangsungan kehidupan sebuah negara sangat ditentukan oleh keberadaan kelangsungan perlindungan terhadap konservasi. Kerusakan konservasi adalah ancaman bagi masa depan Indonesia dan ancaman bagi masa depan dunia,” ucap Dedi.

Dedi mengatakan, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya saat ini dirasa sudah tidak cukup efektif untuk melindungi sumber daya alam Indonesia.

Hal ini diakibatkan oleh sudah banyaknya perubahan yang terjadi, baik perubahan lingkungan strategis nasional seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan demokrasi, serta perubahan perundang-undangan sektoral maupun perubahan tataran global yang berupa bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam kegiatan konservasi.

Sebagaimana tertuang dalam hasil-hasil konvensi yang terkait dengan keanekaragaman hayati atau hasil-hasil kesepakatan, baik bilateral, regional, maupun multilateral.

Berdasarkan kondisi tersebut serta memperhatikan tantangan ke depan seperti menguatnya tekanan masyarakat dan tekanan ekonomi untuk pembangunan sumber daya alam.

Sambung Dedi, maka diperlukan legislasi nasional mengenai konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang mempunyai kemampuan tinggi dalam melindungi sumber daya alam secara efektif dan menjamin kemanfaatan bagi masyarakat melalui dilakukannya perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

“Kita memahami betul bahwa pertumbuhan ekonomi begitu kuat. Hawa nafsu manusia untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam sangat tinggi atas nama ekonomi dan kesejahteraan, tetapi seringkali kita abai terhadap aspek-aspek yang bersifat konservasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, mempertahankan ekosistem yang sesungguhnya adalah piranti kehidupan manusia Indonesia yang paling sejahtera.

Karena sudut pandang kesejahteraan tidak bisa melulu hanya persoalan produktifitas pendapatan yang bersifat eksploitatif, tetapi kesejahteraan yang sesungguhnya adalah ketenangan dan keseimbangan hidup.

“Keseimbangan hidup sangat ditentukan oleh ekosistem yang terlindungi. Kita bisa memahami negara-negara yang tumbuh menjadi negara yang paling bahagia di dunia justru bukan negara-negara yang eksploitatif, dan bukan pula negara yang setiap hari melakukan penggalian sumber daya alam, tetapi negara-negara yang melakukan penataan dan perlindungan konservasi secara baik, kemudian tersistem dalam sistem pendidikan dan sistem kehidupan sosialnya,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi titik tekan dalam RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, yakni upaya perlindungan, upaya melakukan pengawasan, dan upaya melakukan tindakan yang bersifat hukum, baik berupa denda maupun pidana.

“Bahkan saya sudah mewacanakan, bagi mereka yang melakukan pelanggaran ancaman hukuman pidananya saya usulkan pidana seumur hidup. Karena uang bisa diganti tetapi sumber daya hayati dan ekosistem kalau sudah mengalami kehancuran tidak akan bisa diganti oleh apapun,” pungkasnya.

Berita Golkar– Partai politik dari negara ASEAN menggelar forum meja bundar bersama United Russia Party atau Partai Rusia Bersatu, Selasa (29/6).

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambut baik kerja sama yang bisa dihasilkan dari pertemuan yang digelar secara virtual ini.

Menurut Airlangga forum ini bermanfaat bagi jaringan multilateral untuk membangun kerja sama yang lebih intensif antarnegara melalui peran partai politik masing-masing.

“Suatu kehormatan bagi kami dapat bertemu di acara ini yang berdampak pada hubungan negara dalam memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral,” ujar Airlangga dalam sambutannya secara virtual dari kantor DPP Partai Golkar, Selasa (29/5/2021).

Pertemuan virtual dengan tema “Peran Kekuatan Politik Yang Bertanggung Jawab Rusia dan Negara-negara ASEAN dalam Memperkuat Arsitektur Keamanan dan Kerjasama di Kawasan Asia-Pasifik” sekaligus memperingati 25 tahun hubungan Rusia dan ASEAN.

Pertemuan virtual ini juga dihadiri Ketua Umum United Russia Party Dmitry Medvedev, Presiden Laos Bounnhang Vorachith, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Ketua Partai UMNO Ahmad Zahid Hamidi.

Forum ini membuka dialog, dalam menyelesaikan masalah global dan regional serta membuka kesempatan kerja sama ekonomi dalam segala bidang.

Selain itu juga, kerja sama penanganan pandemi dan memastikan double track diplomacy berjalan dari sisi partai politik. Kerja sama Partai Rusia Bersatu dengan negara-negara ASEAN ini juga memperkuat strategi keamanan di kawasan regional Asia Pasifik.

Kerjasama tersebut, utamanya dilakukan antara Golkar dengan United Russia Party (Partai Rusia Bersatu). Selain itu, merupakan bagian dari dialog ASEAN – Rusia yang telah berlangsung sejak 1996.

Meja bundar antara partai politik ASEAN dan Partai Rusia Bersatu ini akan menjadi bagian dari hubungan bilateral antara negara-negara ASEAN di mana partai politik akan lebih efektif dalam melaksanakan kerja sama regulasi.

Airlangga menyatakan Indonesia memiliki hubungan erat dengan beberapa negara ASEAN yang tergabung dalam forum ini sebagai satu komunitas regional.

Termasuk kerja sama di bidang perdagangan dan diplomasi politik yang sangat erat. Airlangga juga menyatakan hubungan bilateral Indonesia – Rusia memiliki nilai strategis.

Rusia adalah salah satu kekuatan dunia yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kerja sama Indonesia – Rusia yang terjalin lama mampu mendukung stabilitas ekonomi kedua negara.

“Untuk itu, perluasan kerja sama melalui forum multilateral sangat diperlukan agar dapat mendukung stabilitas ekonomi negara-negara kawasan yang berdampak pada Indonesia dan kawasan sekitarnya,” kata Airlangga.

Untuk mewujudkan kemudahan berinvestasi di Indonesia, Pemerintah telah membuat peraturan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Peraturan tersebut merupakan inisiatif Golkar untuk memberikan kemudahan berusaha.

“Kami mengundang Anda untuk berinvestasi di berbagai bidang yang tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tetapi juga untuk meningkatkan pertumbuhan daerah serta mitra kami,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI ini.

Menyikapi momentum pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 yang berpotensi membuka kembali pasar terbuka dengan Rusia, Airlangga berharap negara-negara ASEAN melalui partai politik dapat menjadi bagian dari jembatan hubungan bilateral.

“Untuk Indonesia, berbagai kebijakan terkait pemulihan ekonomi telah disiapkan melalui regulasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi seperti PEN dan Omnibus Law untuk mempercepat dan mempermudah investasi,” ujar Airlangga.

Peran Rusia sangat diharapkan dalam membuka potensi investasi di Indonesia. Namun. Airlangga juga mengajak sesama negara ASEAN untuk dapat bersinergi dalam mewujudkan ketahanan ekonomi kawasan dalam menghadapi Covid-19.

Terkait vaksin Covid-19, Indonesia mengapresiasi vaksin Sputnik V yang merupakan bagian dari solusi penanganan Covid-19.

Airlangga berharap kerja sama lebih erat. Tidak hanya terkait pendistribusian vaksin tetapi juga kerja sama produksi vaksin antara industri farmasi-farmasi di berbagai negara dengan Sputnik V Russia dalam program Joint Production.

“Saya berharap meja bundar ini tidak hanya menjadi forum kerja sama antarnegara kawasan, tetapi juga forum yang dapat berkontribusi pada kemakmuran, keamanan, dan stabilitas antara ASEAN dan Rusia. Serta dapat berkontribusi pada pertukaran pandangan antarpartai politik di ASEAN,” ucap Airlangga.

Airlangga juga memperkenalkan Golkar Institute sebagai lembaga yang akan menjadi wadah untuk mempelajari berbagai bidang kebijakan publik guna mempersiapkan kader untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan dan memiliki wawasan intelektual dalam menjalankan kebijakan.

“Kami mengajak parpol dunia untuk bisa bertukar kader dan program di lembaga Golkar dengan berbagi pengalaman dan pemikirannya. Salam hangat kami untuk rakyat Rusia dan ASEAN,” pungkasnya.

Berita Golkar– Kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia tak hanya berpengaruh pada kenaikan angka keterisian tempat tidur di rumah sakit (Bed Occupancy Rate/BOR).

Akan tetapi juga turut berdampak pada meningkatnya permintaan tabung gas oksigen di rumah sakit.

Diketahui, ketersediaan tabung oksigen menjadi salah satu kebutuhan penting bagi para pasien maupun penyintas COVID-19 dalam hal penanganan dan proses pemulihan.

Oleh karena itu, Pemerintah melakukan sejumlah upaya antisipasi akan meningkatnya pasokan oksigen di rumah sakit seluruh Indonesia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menggandeng Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII) dan para pelaku industri lain guna menjaga ketersediaan pasokan oksigen untuk kebutuhan medis.

“Kami akan terus memastikan kebutuhan oksigen di rumah sakit terpenuhi dan sudah disanggupi oleh asosiasi. Kemenperin berharap industri yang menyuplai gas oksigen untuk medis juga mendapatkan pasokan listrik terus menerus. Kami meminta Perusahaan Listrik Negara memastikan hal ini,” ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip melalui salah satu pemberitaan pada media online, Selasa (29/6/2021).

Lebih lanjut, Agus menjelaskan sejumlah upaya yang dilakukan Kemenperin dalam menjaga pasokan oksigen untuk kebutuhan medis, antara lain:

1. Memprioritaskan produksi dan distribusi gas oksigen untuk kebutuhan rumah sakit (RS) dan fasilitas kesehatan (faskes) yang menangani lonjakan kasus COVID-19.

2. Melakukan silang supply oksigen dengan daerah lain yang kebutuhannya tidak mendesak.

3. Berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan aliran listrik lancar di kawasan industri gas oksigen.

4. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait update data kebutuhan oksigen, terutama di RS yang menampung pasien COVID-19.

Ia mengatakan jumlah tabung oksigen di Jawa Tengah hingga saat ini masih mencukupi.

“Apabila kekurangan dapat lebih dulu menggunakan tabung milik produsen, atau mengambil stok yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur,” ungkapnya.

Terakhir Agus menjelaskan gas oksigen untuk kebutuhan industri akan disalurkan setelah kebutuhan untuk rumah sakit atau faskes terpenuhi. Meski demikian, ia mengungkap bahwa saat ini pengaturan kedua kebutuhan ini masih terkendali.