BERITA

Berita Golkar– Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan kelima Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP), harus mempertimbangkan perkembangan kondisi masyarakat dan dunia usaha.

Mengingat masih berlangsungnya situasi pandemi, Pemerintah diminta untuk tetap fokus pada penanganan masalah kesehatan dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional.

“Jelas sekali penerapan RUU KUP ini, tidak bisa dilakukan saat ini juga atau dalam waktu pendek, tetapi harus mempertimbangkan perkembangan kondisi masyarakat dan dunia usaha. Kita harus pikirkan bersama secara matang waktu yang paling tepat untuk penerapan RUU KUP ini apabila telah disetujui dan ditetapkan,” kata Dito dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, yang dikutip melalui keterangan pers, Selasa (29/06/2021).

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengajak semua pihak agar dalam pembahasan RUU KUP dilakukan secara cermat, objektif dan terukur.

Dengan begitu, tujuan untuk menuju sistem perpajakan yang sehat, adil dan berkesinambungan dapat tercapai dalam jangka menengah, namun tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan dunia usaha yang masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Hingga saat ini, sistem perpajakan dinilai belum mampu untuk mendukung sustainabilitas pembangunan dalam jangka menengah dan panjang.

Hal tersebut dapat kita lihat dari kondisi APBN beberapa tahun terakhir, di mana belanja selalu meningkat sesuai perkembangan kebutuhan bernegara dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, namun penerimaan perpajakan belum cukup optimal untuk mendukung pendanaan negara.

Hal ini terlihat dari tax ratio yang masih rendah, beberapa tahun terakhir di kisaran 10 persen ke bawah. Hal tersebut menyebabkan defisit anggaran meningkat, terlebih dalam masa pandemi Covid-19, membutuhkan dana lebih untuk menangani masalah kesehatan dan program pemulihan ekonomi dan memenuhi ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2020 agar defisit APBN harus dikembalikan pada level di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kita memahami usulan Pemerintah melalui RUU KUP untuk meletakkan pondasi sistem perpajakan yang lebih sehat, lebih adil, dan berkesinambungan dengan beberapa pilar, yakni penguatan administrasi perpajakan, program peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP), upaya perluasan basis pajak, dan menjadikan perpajakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di masyarakat,” tegas Dito.

Hadir secara virtual, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa reformasi perpajakan mendesak untuk segera dilakukan agar terciptanya sistem pajak yang adit, sehat dan efisien.

Melalui reformasi perpajakan yang tertuang dalam RUU KUP, Pemerintah berharap penerimaan perpajakan dapat meningkat guna mendukung program pembangunan nasional.

Berita Golkar– Pemerintah Indonesia dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) giat melakukan kerja sama untuk memperkuat praktik tata kelola pemerintahan serta bertukar pengalaman di berbagai bidang lainnya.

Di awal tahun 2019, Delegasi Republik Indonesia diundang ke Kantor Pusat OECD di Paris dalam rangka pengembangan sektor energi bersih di negara-negara berkembang.

Kemudian di akhir tahun 2019, Pemerintah Indonesia dan OECD secara resmi meluncurkan Program Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM) Indonesia.

Salah satu kegiatan utama Program CEFIM Indonesia yaitu penyusunan Clean Energy Finance and Investment (CEFI) Policy Review of Indonesia yang telah selesai dan siap untuk diluncurkan.

Laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi implementatif bagi Indonesia guna mendukung upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta mempercepat transisi energi bersih dan berkelanjutan Indonesia.

“Saya mengapresiasi OECD yang telah menyusun laporan ini, yang secara komprehensif menggambarkan tantangan dan peluang untuk meningkatkan pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara webinar peluncuran laporan Tinjauan OECD terhadap Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (28/06), yang berlangsung secara daring dan luring.

Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% di tahun 2030 yang sejalan dengan konsep pemulihan dan pembangunan kembali yang lebih baik menemui momentumnya, karena saat ini merupakan kesempatan terbaik berkolaborasi dengan komunitas global untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia.

Mengubah komitmen menjadi rangkaian aksi membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar, tidak hanya sekadar mengandalkan dana APBN.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia harus memiliki fokus strategi yang bukan saja dapat mengurangi tingkat emisi, tetapi juga untuk membuka dan mengoptimalkan potensi energi bersih yang ketersediaannya melimpah untuk menarik investasi.

“Dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan semua tantangan sehingga pada akhirnya dapat mempercepat pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia,” ucap Menko Airlangga.

Dalam mendukung pembiayaan infrastruktur strategis termasuk energi bersih, Pemerintah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dan juga menetapkan UU Cipta Kerja yang dirancang untuk menarik lebih banyak investasi.

Sistem baru Online Single Submission (OSS) yang akan diluncurkan juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat kemudahan berusaha.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga menyampaikan berbagai upaya Pemerintah dalam mengatasi tantangan pandemi Covid-19, di antaranya melalui pemberian program bantuan sosial, insentif untuk aktivitas bisnis UMKM dan korporasi, peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui Kartu Prakerja.

Sementara itu, program vaksinasi yang dijadikan sebagai game changer terus dioptimalkan dan telah berhasil mencapai angka tertinggi 1,3 juta dosis pada 26 Juni 2021.

Menko Airlangga juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kontribusi pihak-pihak yang turut berperan dalam penyelesaian laporan tersebut.

“Terutama rekan-rekan di Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, OJK, DEN, PT PLN, PT SMI, serta asosiasi di sektor energi bersih dan lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya,” lanjut Menko Airlangga.

OECD diharapkan tidak hanya berhenti di pemberian rekomendasi, tapi juga dapat terus memberikan dukungannya terutama dalam hal berbagi praktik dan pengalaman terbaik serta memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Yang terpenting, saya mendorong negara-negara OECD untuk yakin dalam membiayai dan berinvestasi di proyek energi bersih di Indonesia, saya harap semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif untuk mempercepat pembangunan rendah karbon di Indonesia” tutur Menko Airlangga menutup sambutannya.

Berita Golkar– Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus menilai, salah satu poin dalam Sustainability Development Goals (SDG’s) yang mencakup ekosistem serta sumber daya laut di Indonesia tetap terjaga yaitu SDG’s 14 yang berisi tentang Menjaga Ekosistem Laut.

Untuk itu, menurutnya dalam upaya menjaga konsistensi, Indonesia harus memiliki platform perikanan nasional.

“Artinya bagaimana para stakeholder konsisten menjaga platform tersebut, sehingga kebijakan atau policy yang diberikan kepada masyarakat terutama perikanan dijalankan dengan baik. Dengan begitu tidak akan ada lagi pertentangan atau benturan antara sustainability atau keberlangsungan dengan kesejahteraan,” ujar Ichsan dikutip melalui keterangan pers, Senin (28/6/2021).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mencontohkan, kasus yang cukup fenomenal dan kontroversi belakangan ini di mana terjadi pro dan kontra atas kebijakan pelarangan cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Saat itu cantrang dianggap merusak lingkungan laut, namun di sisi lain mayoritas nelayan selama ini masih menggunakan alat tangkap tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat ribuan nelayan berdemo di Istana Negara.

Buku Platform Perikanan Nasional untuk Mencapai SDG’s 14 ini dibuat sebagai bagian dari kontribusi dari pihak akademisi kepada parlemen, yang target umumnya adalah bagaimana menjaga konsistensi agar platform pembangunan perikanan ini berjalan on the track.

Meski demikian, dari acara bedah buku tersebut Ichsan menggaris bawahi dua hal.

Pertama, platform yang sangat baik tersebut memang terkendala satu hal yang mudah diungkapkan, namun sulit dijalankan, yakni koordinasi. Ini menjadi satu agenda yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Kedua, sebagaimana yang telah disebutkan di atas yakni konsistensi. Konsistensi terkait kebijakan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi para stakeholder kelautan dan perikanan.

Agar bagaimana memberikan kontribusi pembangunan ke depan, serta membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan nelayan.

Sehingga, bisa membuktikan bagaimana sektor perikanan dan kelautan tidak lagi menjadi sebuah giant sleeping bagi negeri ini, melainkan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan bangsa.

Berita Golkar– Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat menunjuk Maman Abdurrahman menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Maman akan menggantikan Alex Noerdin yang sebelumnya menempati jabatan tersebut.

Sekretaris Fraksi Golkar DPR Adies Kadir membenarkan informasi ini. “Iya betul. Rolling penyegaran seperti biasa,” kata Adies dikutip melalui pemberitaan pada salah satu media online, Senin (28/6/2021).

Adies mengatakan sejauh ini Fraksi Golkar DPR hanya merotasi satu pimpinan Komisi. Dia mengatakan pergantian pimpinan komisi berikutnya akan diputuskan setelah reses berikutnya atau sekitar Agustus mendatang.

“Kami lihat nanti setelah reses. Selain rolling penyegaran, juga menyesuaikan perubahan mitra kerja pada komisi-komisi,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini.

Merujuk surat undangan rapat dari Sekretariat Komisi VII yang salinannya diperoleh oleh salah satu media online, Maman akan ditetapkan pada Senin, 28 Juni 2021.

Menurut Maman, ia mendapatkan beberapa tugas sesuai tugas pokok dan fungsi DPR, yakni anggaran, pengawasan, dan legislasi.

Beberapa di antaranya ialah memastikan optimalisasi penggunaan anggaran di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Perindustrian, meningkatkan pengawasan dalam rangka mendorong peningkatan investasi di sektor energi dan pertambangan, serta mendorong Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas dan RUU Energi Baru dan Terbarukan.

“Ini sehubungan dengan upaya global ingin mendorong zero emission namun tanpa harus meninggalkan energi fosil kita hari ini yang sekarang masih cukup signifikan cadangannya yaitu batu bara, gas, dan minyak,” kata Maman.

Maman Abdurrahman menjadi anggota DPR sejak 2018 menggantikan Zulfadhli melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW).

Pada Pileg 2019, ia maju dari daerah pemilihan Kalimantan Barat I dan lolos ke Senayan dengan perolehan 108.520 suara.

Maman termasuk kader muda Partai Golkar. Kendati begitu, pria kelahiran Pontianak, 10 September 1980 ini kini menempati jabatan strategis di Partai sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu serta Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat.

Maman meraih gelar S1 Teknik Perminyakan dari Universitas Trisakti. Ia juga pernah bekerja sebagai profesional di bidang minyak dan gas selama sembilan tahun. Adapun Komisi VII DPR memang membidangi energi dan sumber daya mineral.

Belum lama ini, Komisi VII DPR juga mendapatkan satu mitra baru yakni Kementerian Perindustrian yang dipimpin Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian merupakan mitra Komisi VI DPR.

Berita Golkar– Melonjaknya jumlah kasus COVID-19 harus direspons cepat semua pihak. Termasuk Partai Politik.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melalui Badan Penanggulangan Bencana (BPB) dan Yellow Clinic Partai Golkar menggelar vaksinasi bagi masyarakat. Acara ini digelar pada Minggu (27/6/2021) di Gedung DPP Partai Golkar.

Kepala BPB Partai Golkar, Febri Hendri mengatakan bahwa vaksinasi yang digelar Partai Golkar adalah wujud komitmen Partai Golkar mendukung vaksinasi Pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19.

“Kegiatan ini tentu sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, BPB bekerjasama dengan Yellow Clinic mengadakan vaksinasi ini,” kata Febri.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan meski sudah mendapatkan vaksin.

“Jaga kesehatan, olahraga yang cukup dan jika tidak benar-benar penting lebih baik di rumah aja,” ujar Febri.

Vaksinasi yang digelar Partai Golkar kali ini diberikan kepada 778 orang. Adapun jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac.

Ketua Pelaksana Vaksinasi, Fuadah mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan dua tahap.

“Insya Allah vaksin ke dua akan diadakan 27 juli 2021,” ujar Fuadah.

Ia mengatakan bahwa ke depan Partai Golkar akan mengadakan vaksinasi kembali. Masyarakat dapat mengakses informasi dan mendaftar melalui akun instagram Yellow Clinic Partai Golkar.

“Kegiatan vaksinasi ini progam DPP Partai Golkar dan Yellow Clinic untuk itu bisa mengakses di IG Yellow Clinic“, terangnya.

Acara vaksinasi ini dihadiri dr. Linda L. Waseso (Wakil Kepala BPB Partai Golkar) dan pengurus BPB Partai Golkar. Hadir pula Dwi Hartanto Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat DPP Partai Golkar.

BPB Partai Golkar merupakan badan partai di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Penanggulangan Bencana, Roem Kono.

Perlu diketahui, Tim Mitigasi IDI merilis kasus COVID-19 semakin meningkat tajam. Tercatat per 17 Juni 2021 sebanyak 12.624 kasus dan menjadi di atas 20 ribu kasus pada tanggal 26 Juni 2021.

Jika dibandingkan dengan data 15 Mei 2021, terjadi peningkatan kasus pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar lebih dari 500 persen, diikuti dengan peningkatan kasus kematian berkaitan dengan COVID-19. Bed occupation rate (BOR) untuk ruang isolasi dan ICU di atas 90 persen.

Setidaknya lebih dari 24 kabupaten/kota melaporkan keterisian ruang isolasinya di atas 90 persen. BOR untuk ICU dari berbagai RS mendekati bahkan ada yang melebihi angka 100 persen.

Terjadi penumpukan pasien dan antrian panjang di banyak Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS terutama di kota-kota besar. Bahkan banyak pasien yang meninggal saat tiba di IGD.

Kondisi semakin memprihatikan dengan bertambahnya kasus pada dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga perlu menjalani perawatan atau isolasi mandiri.

Kondisi ini menyebabkan keterbatasan tenaga untuk melakukan pelayanan, keterbasaan fasilitas dan SDM yang menyebabkan RS kolaps.

Apalagi sudah terdapat varian baru COVID-19 di berbagai kota di Indonesia. Varian baru tersebut terutama varian Delta memiliki karakteristik yang lebih mudah menyebar, menyerang segala usia tanpa perlu ada komorbid, lebih memperberat gejala, lebih meningkatkan kematian dan menurunkan efektifitas vaksin.

“Kami tidak ingin Sistem Kesehatan Indonesia menjadi kolaps,” kata dr Adib Khumaidi, SpOT – Ketua Tim Mitigasi Dokter PB IDI.

Berita Golkar– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta DPD Golkar Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan diri untuk menghadapi kontestasi politik pada 2024.

“Golkar Sumbar harus terus menyiapkan diri menghadapi pemilihan Presiden, pemilihan Legislatif, dan pemilihan Kepala Daerah pada 2024,” kata Airlangga Hartarto saat menghadiri kegiatan silaturahim keluarga besar DPD Golkar Sumbar, di Padang, Jumat malam (25/6).

Acara silaturahim keluarga besar DPD Golkar Sumbar digelar secara terbatas di Padang dan sebagian mengikuti secara virtual.

Ia menilai Golkar Sumbar selama ini telah memiliki modal politik kuat dan kader yang solid, namun harus terus digenjot untuk mencapai hasil yang maksimal.

“Berdasarkan hasil evaluasi Pilkada serentak 2020 Golkar Sumbar hanya meraih enam kemenangan dari 14 wilayah yang melaksanakan Pilkada,” katanya.

Ia mengingatkan seluruh kader bekerja keras untuk mengalahkan partai-partai lain yang ada di Sumbar.

Pada kesempatan tersebut ia menginstruksikan seluruh kader di Sumbar agar berperan aktif dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

“Melalui kegiatan ini saya ingatkan agar program-program yang bermanfaat bagi rakyat harus terus dilanjutkan, baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Sumbar Khairunnas menyatakan seluruh kader DPD Golkar Sumbar siap untuk memenangkan Partai Golkar pada Pemilu 2024.

Baik itu untuk tingkat pemilihan Presiden, DPR, DPRD, maupun Kepala Daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati atau Wali Kota.

Ia menyampaikan DPD Golkar Sumbar siap mendukung Airlangga Hartarto maju sebagai Calon Presiden 2024.

Berita Golkar– Pandemi Covid-19 masih melanda di banyak negara, termasuk Indonesia. Penanganan dilakukan dari sisi kesehatan yang juga sejalan dengan pemulihan dari sisi ekonomi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah dijalankan sejak 2020 lalu.

Pada tahun ini, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp699,43 triliun untuk membiayai Program PEN dengan fokus pada intervensi kesehatan, program perlindungan sosial, dukungan UMKM dan padat karya/prioritas lainnya. Hingga 18 Juni 2021, realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4% dari total anggaran.

“Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan proses realisasi PEN dapat terus diakselerasi menyesuaikan situasi pandemi yang dinamis. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat pemanfaatan anggaran, baik regular maupun melalui Program PEN,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip melalui siaran pers pada Jumat (25/06/2021).

Melalui program PEN, dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan juga mulai dapat dikurangi. Penduduk usia kerja yang terdampak pandemi menurun dari 29,12 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 19,10 juta orang pada Februari 2021.

“Pencapaian ini harus dijaga dan ditingkatkan ke depannya agar ekonomi dapat pulih lebih cepat. Untuk itu, Pemerintah juga telah menyiapkan 20 kegiatan yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja untuk 1,23 juta rakyat terdampak,” ucap Menko Airlangga.

Beberapa proyek padat karya yang diterapkan, antara lain perbaikan tanggul, normalisasi dan pemeliharaan sungai, revitalisasi drainase, perbaikan lereng dan jembatan, bronjong, dan perkerasan bahu, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas) atau SPAM perdesaan dan sanitasi perdesaan, serta pembangunan rumah khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pemerintah juga menyadari bahwa kalangan pelaku usaha khususnya UMKM memerlukan intervensi kebijakan agar bisa bertahan melewati pandemi Covid-19 ini.

Untuk itu, Pemerintah telah memberikan relaksasi pembayaran pinjaman, subsidi bunga melalui KUR, bantuan modal kerja maupun mendorong pembelian barang dan jasa produksi dalam negeri serta produk UMKM.

Melengkapi upaya-upaya penanganan dampak pandemi dalam kerangka PEN, Pemerintah juga menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal apabila ditopang oleh keberadaan infrastruktur yang memadai.

“Pembangunan infrastruktur tentu akan mendorong penciptaan lapangan kerja, mendorong daya kompetisi sehingga dapat mendatangkan investasi, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Menko Airlangga.

Pemerintah telah menetapkan 201 proyek infrastruktur dan 10 program pembangunan sektor sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total nilai investasi sekitar Rp4.817 triliun.

Hal ini memperlihatkan konsistensi kebijakan untuk tetap berupaya keluar dari middle income trap. Diharapkan proyek dan program tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan dan distribusi ekonomi secara nasional.

“PSN juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi serta mengefisienkan biaya produksi dan logistik, sehingga produk Indonesia dapat bersaing lebih baik di pasar internasional,” katanya.

Tak hanya membangun infrastruktur, namun Pemerintah juga tetap menyadari dan peduli terhadap lingkungan, sehingga terus berupaya agar proses pembangunan dapat sejalan dengan target-target dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Kebijakan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

“Kami juga melihat perkembangan teknologi digital telah memungkinkan terbangunnya infrastruktur cerdas, jadi dapat mengoptimalkan manfaat infrastruktur yang telah maupun sedang dibangun. Penggunaan teknologi digital juga telah terbukti bisa mengefektifkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, yang pada akhirnya bisa menurunkan biaya operasional penyediaan infrastruktur.

Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mulai pulih di 2021 dan tumbuh pada kisaran 4,5%-5,3% per akhir tahun nanti.

Konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, serta didukung perbaikan struktur ekonomi dengan terbitnya UU Cipta Kerja, serta kebijakan penanganan pandemi dan program vaksinasi.

“Dalam webinar, kami berharap bisa muncul gagasan-gagasan kebijakan baru dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 serta mendorong pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Berita Golkar– Partai Golkar menyambut baik pihak swasta dalam hal ini produsen alat kesehatan (Alkes) lokal dalam negeri yang membantu Pemerintah dalam pencegahan dan penanggulan Covid-19 di masyarakat.

Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus ia mengapresiasi bantuan 10.000 alat swab antigen dari perusahaan lokal, PT Taishan Alkes Indonesia.

Bantuan tersebut dinilai dapat membantu pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di masyarakat.

“Golkar sangat berterima kasih dengan adanya bantuan PT Taishan. Swab antigen sangat dibutuhkan masyarakat, sekaligus membantu Pemerintah,” kata Lodewijk saat menerima bantuan PT Taishan Alkes Indonesia kepada Yellow Clinic di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, dikutip pada Jumat (25/6/2021).

Menurut Lodewijk, bantuan dari pihak swasta itu sangat dibutuhkan terkait dengan kondisi bangsa saat ini yang menghadapi pandemi Covid-19.

Selain itu, saat ini Golkar telah membantu Pemerintah terkait percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Bantuan dan peran swasta, kata Lodewijk, sejalan dengan moto Golkar, yakni “Rakyat Sehat Ekonomi Bangkit”.

“Partai Golkar sudah melakukan delapan gelombang vaksinasi kepada masyarakat dan akan kita kembangkan testing penggunaan swab antigen bantuan dari PT Taishan Alkes Indonesia ini,” kata Lodewijk.

Bersamaan dengan hal ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena juga menyambut baik bantuan tersebut.

Melki, sapaan akrabnya, berharap sektor swasta melakukan hal serupa seperti yang dilakukan PT Taishan. Saat ini untuk swab antigen masih mahal sekitar Rp 200.000 hingga Rp 250.000 sekali pemeriksaan.

“Dengan keberadaan PT Taishan Alkes Indonesia, kita harapkan harga bisa ditekan lebih murah. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya semoga niat baik ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Taishan Alkes Indonesia, Cahyadi Burhan berharap penyerahan bantuan kepada Golkar melalui Yellow Clinic ini dapat membantu Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

“Semoga ini dapat membuka mata serta perhatian kita akan adanya produsen lokal yang ikut berperan secara proporsional dalam mendukung program Presiden Jokowi, untuk membeli produk lokal terlebih lagi dalam penanganan Covid-19,” jelasnya

Cahyadi mengatakan bantuan tahap awal itu diberikan kepada Partai Golkar sebagai partai yang sudah mengemban amanah rakyat yang saat ini dipimpin Airlangga Hartarto, sekaligus sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

“Di kesempatan selanjutnya kami akan memberikan bantuan dan memohon kesediaan Partai Golkar melalui Yellow Clinic untuk dapat menerimanya,” tutup Cahyadi.

Berita Golkar– Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020.

Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% dibanding tahun 2019.

Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan jumlah penempatan PMI menurun.

Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 151/2020 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru.

Meski mulai mengalami kenaikan, namun jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi Pandemi Covid-19.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelindungan bagi PMI dan keluarganya yang meliputi pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diterima oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (24/6).

Pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait perlunya penguatan kebijakan pelindungan PMI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada masa pandemi dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara global serta selanjutnya untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan,” tegas Airlangga.

Harus ada Roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan yang dapat melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di luar negeri.

Pada kesempatan tersebut, BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja.

“Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,” tutur Airlangga.

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna PMI.

BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh Indonesia.

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses Program Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, maupun upskilling.

Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan.

Berita Golkar– Dewan Pengurus Pusat Majelis Dakwah Islamiyah (DPP MDI) menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk menyosialisasikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai capres 2024.

Ketua Umum DPP MDI Deding Ishak mengatakan, Airlangga cocok untuk memimpin Indonesia dalam kondisi seperti saat ini.

Ia mengatakan, Indonesia harus dipimpin oleh sosok yang berintegritas dan berkarakter ke depannya. Sebab, hal ini dibutuhkan mengingat kondisi dan situasi Indonesia maupun global yang masih dilanda pandemi Covid-19.

Deding mengaku kadernya siap untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang sosok pemimpin berkarakter dan berintegritas yang dibutuhkan Indonesia ini.

DPP MDI akan mengerahkan Ulama, Kiai, dan Ustadz untuk menyosialisasikan capres dari Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Makanya saya turun langsung supaya ada koordinasi dengan setiap komponen dari pendukung Partai Golkar dan sosialisasi mengenai pencapresan Pak Airlangga,” kata Deding dalam keterangan, Jumat (25/6/2021).

Ia menambahkan, sosok Airlangga cocok untuk memimpin Indonesia karena terbukti menjadi ujung tombak menangani kondisi dan situasi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Saya sebagai Ketua Umum tentu saja mengintruksikan seluruh Kiai, Ulama, Ustadz, Dai, dan Daiyah, khususnya di Jabar agar memberi pemahaman ke masyarakat tentang dua kriteria pemimpin masa depan,” tegasnya.

Deding mengatakan, pemahaman pemimpin bangsa harus dilakukan dari jabar karena wilayah ini merupakan barometer nasional. Deding mengaku menyerahkan mekanisme politik kepada DPP Partai Golkar.

“Kami serahkan ke partai, untuk cawapres misalnya. Ada beberapa gubernur yang sukses di Jabar juga digadang-gadang mendampingi Pak Airlangga. Kita melihat trennya perlahan tapi pasti,” ujar Deding.

Ia menambahkan, sebagai kader partai berlambang pohon beringin, seluruh kader DPP MDI fokus untuk menyosialisasikan capres dari Partai Golkar.

Di sisi lain, anggota MDI juga akan menyosialisasikan imbauan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan mencegah Covid-19.

Menurutnya, MDI akan menyosialisasikan kondisi dan situasi pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia dengan bahasa yang mudah diterima masyarakat Jawa Barat.

“Soal pandemi saat in dan kriteria pemimpin ke depan, kita harus sosialisasikan dengan penyampaian yang mudah diterima masyarakat apalagi Jawa Barat ini melalui pendekatan bahasa agama dan budaya,” pungkas Deding.