BERITA

LSI Denny JA Sebut Airlangga Hartarto King Maker Paling Lengkap pada Pilpres 2024


Berita Golkar– Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan king maker paling lengkap di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Alasannya, selain jadi King Maker, Airlangga juga paling berpeluang untuk maju sebagai Capres pada Pilpres 2024.

“Karena selain mempunyai kapasitas untuk menjadi King Maker di 2024, Airlangga Hartarto masih punya potensi menjadi Capres maupun Cawapres,” kata Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfarabi, dalam paparannya di survei bertajuk ‘ ‘3 King/Queen Maker Pilpres 2024 dan Komplikasinya!’, dikutip melalui pemberitaan pada media online,Jumat (18/06/2021).

Berbeda dengan Megawati, kata dia, sosok Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan itu saat ini hanya bisa menjadi Queen Maker di Pilpres 2024.

Sebab, saat ini ketokohan Megawati sudah dikenal sebagai ibu bangsa, sehingga potensi untuk menjadi Capres bahkan Cawapres pun semakin kecil.

Begitu juga dengan sosok Prabowo Subianto, Adjie menyebut meskipun Ketua Umum Partai Gerindra itu masuk daftar King Maker Pilpres 2024, tapi Prabowo hanya bisa maju kembali sebagai Capres saja.

“Karena istilahnya Prabowo ini sudah naik pangkat ini ya, dua kali dia menjadi Capres di tahun 2014 dan tahun 2019. Sehingga sulit kita bayangkan kalau kemudian bersedia untuk menjadi Cawapres, walaupun memang dalam politik semua bisa terjadi, namun kita melihat kelasnya Prabowo adalah seorang calon Presiden,” ujar dia.

Adies Kadir F-Golkar Soroti Kondisi Lapas di Indonesia


Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menilai lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) di Indonesia saat ini sudah mengalami situasi yang mengkhawatirkan.

Permasalahan tersebut tidak kunjung selesai dari tahun-tahun sebelumnya, masalah utamanya adalah implikasi dari kelebihan penghuni dan overcrowding yang dialami sebagaian besar lapas di Indonesia.

“Masalah overcrowding di lapas Indonesia tak kunjung selesai dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu kami Komisi III meninjau langsung ke lapas-lapas besar yang ada untuk melihat langsung permasalahan yang sedang terjadi,” kata politisi Golkar tersebut di Lapas Kelas II A Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (17/6/2021).

Kelebihan penghuni yang dimaksud ialah situasi di mana ada kelebihan kapasitas di lapas atau ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang/kapasitas penjara maupun lapas yang tersedia. Dalam arti jumlah narapidana tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan ruangan lapas.

“Kelebihan penghuni itu kan akibat kesalahan penanganan setiap tahanan dari Polisi, kejaksaan dan lainnya disatukan, berbagai macam masalah tindak pidana disatukan tidak dibeda-bedakan hal ini yang menjadi masalah utama mengapa lapas ini overcrowding” sebut Adies.

Politisi dapil Jawa Timur I ini menyampaikan, setiap kasus narkoba harus dipisah tidak boleh disatukan sebab terdapat golongan masyarakat pengguna narkoba yang ada mulai dari pemakai, pengedar dan bandar.

“Ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa lapas itu over karena kasus narkoba saja digabung, harusnya dipisah karena ada pengguna yang coba-coba kemudian pengedar bahkan bandar, apalagi anak muda sekarang ini kan ada yang hanya coba-coba harusnya dibedakan,” pungkasnya.

Menko Airlangga Sampaikan Target Implementasi UU Cipta Kerja Jangka Pendek-Menengah


Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat menciptakan lapangan kerja sebesar 2,7 juta hingga 3 juta per tahun, sehingga dapat menampung 9,29 juta angkatan kerja yang tidak atau belum bekerja.

Target ini juga lebih tinggi dari sebelum terjadinya pandemi Covid-19 hanya mampu menciptakan tenaga kerja 2 juta per tahun.

“Upaya Pemerintah untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah,” kata dia saat membacakan keterangan Presiden atas Uji Materi UU Cipta Kerja, Kamis (17/6/2021).

Di sisi lain, dia menyebut UU Cipta kerja juga akan meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja Indonesia, sehingga dapat mendorong kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini produktivitas Indonesia berada pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEANpada tingkat 78,2%,” tutur dia.

Tak hanya itu, manfaat lainnya, UU Cipta Kerja diyakini akan menggenjot investasi kinerja di kisaran 6,6-7%, bahkan munculnya investasi baru juga akan berimplikasi pada penciptaan lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerjaan.

Apabila kesejahteraan pekerja meningkat, sisi konsumsi juga akan ikut terdongkrak. Apalagi konsumsi merupakan salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi.

“Dengan kesejahteraan pekerja yang membaik, Pemerintah memperkirakan konsumsi masyarakat akan naik 5,4-5,6%,” jelas Airlangga.

Di samping itu, Airlangga menilai sektor UMKM juga masih memiliki produktivitas yang sangat rendah. Padahal, sektor UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian dengan kontribusi 61,07% terhadap PDB dan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 97%.

Dengan begitu melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah melakukan pemberdayaan UMKM dan koperasi yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65%, disertai peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.

“UMKM dan koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja,” kata dia.

Dengan demikian, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia perlu keluar dari jebakan middle income trap dengan terobosan kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas harus menjadi andalan.

“Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk undang-undang, yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai undang-undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Airlangga menilai dengan berbagai efek positif dari implementasi UU Cipta kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Ia berharap Indonesia mencapai target untuk masuk dalam 5 besar ekonomi dunia tahun 2045.

“Sehingga diharapkan produk domestik bruto sebesar US$ 7 triliun dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 27 juta per bulan,” jelas dia.

Menko Airlangga Ungkap Penguatan Ekspor dan Impor Lanjutkan Tren Pemulihan Ekonomi Nasional


Berita Golkar – Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut seiring dengan tren penguatan ekspor dan impor. Ekspor Indonesia pada Mei 2021 mencapai $16,60 M atau menguat signifikan sebesar 58,76% (yoy).

Sejalan dengan nilai ekspor, performa impor Indonesia pada Mei 2021 juga meningkat sebesar 68,68% (yoy) atau mencatatkan nilai sebesar $14,23 M.

“Neraca perdagangan terus melanjutkan surplus hingga bulan ini yakni sebesar $2,36 M. Capaian ini membuat neraca perdagangan mengalami surplus selama 13 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip Kamis (17/06/2021).

Komoditas nonmigas menjadi kontributor utama dalam peningkatan performa ekspor bulan ini dengan pertumbuhan sebesar 58,30% (yoy).

Lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) menjadi penyumbang terbesar pada ekspor nonmigas dengan porsi sebesar 15,9%.

Sementara itu, ekspor migas mengalami pertumbuhan sebesar 66,99% (yoy). Penyumbang terbesar ekspor migas berasal dari komoditas gas dengan porsi sebesar 53,8%.

Lebih lanjut, ekspor Indonesia pada Mei 2021 yang tumbuh sebesar 58,76% (yoy) melebihi performa ekspor negara-negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan (45,6% yoy), Taiwan (38,65 yoy), Vietnam (36,6% yoy), dan China (27,6% yoy).

Peningkatan ekspor ini sejalan dengan meningkatnya harga beberapa komoditas andalan Indonesia. Tercatat, harga Crude Palm Oil (CPO) dan batubara masing-masing meningkat sebesar 101,74% (YoY) dan 103,9% (YoY).

Selain itu, pemulihan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat dan Cina yang telah tumbuh positif di TW-1 2021 turut mendukung peningkatan permintaan atas ekspor Indonesia.

Lebih lanjut, aktivitas manufaktur AS dan Cina yang semakin ekspansif di bulan Mei 2021 ikut mendongkrak kinerja ekspor Indonesia di bulan yang sama.

Sementara itu, selain permintaan global yang telah pulih, pertumbuhan permintaan domestik yang kembali kuat juga mendorong produksi ke level yang lebih tinggi.

Tercatat, Purchasing Managers’ Index (PMI) mampu mencapai level 55,3 pada bulan Mei atau mencatatkan rekor tertinggi selama 10 tahun sejarah survei.

Selain itu, penyerapan jumlah tenaga kerja juga sudah mulai tumbuh positif untuk memenuhi kebutuhan kapasitas operasional yang meningkat.

Perluasan tenaga kerja ini sekaligus mendorong perbaikan penyerapan tenaga kerja domestik yang sempat menurun akibat Pandemi Covid-19.

“Pulihnya permintaan global dan domestik yang diiringi dengan peningkatan aktivitas manufaktur mendorong peningkatan impor bahan baku dan barang modal,” tutur Airlangga.

Impor bahan baku/penolong meningkat sebesar 79,11% (yoy). Peningkatan tersebut berpengaruh signfikan terhadap total impor karena memiliki porsi terbesar dibandingkan dengan impor golongan lain yakni sebesar 76,9% terhadap total impor.

Di saat yang sama, impor barang modal juga tumbuh positif sebesar 35,28% (yoy) dengan porsi sebesar 13,2% terhadap total impor.

“Berbagai perkembangan positif ini akan mendukung Indonesia dalam menjawab tantangan-tantangan global dan domestik sehingga ketahanan sektor eksternal dapat tetap terjaga dengan baik di tahun 2021,” pungkas Menko Airlangga.

Dedi Mulyadi Sampaikan Pendapat Mengenai Kehadiran Kelompok Adat


Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa para pelaku perusakan lingkungan lebih kejam dari kejahatan lainnya.

Sebab, tindakan mereka mengakibatkan efek domino berkepanjangan yang merugikan alam, manusia dan negara. Apalagi dalam kepercayaan orang Jawa dan Sunda bumi layaknya seorang ibu yang harus dijaga.

“Artinya menyakiti bumi sama dengan menyakiti ibu kita. Maka kita menyebutnya ibu pertiwi,” ungkap Dedi melalui salah satu pemberitaan pada media online,yang dikutip Kamis (17/06/2021).

Dedi juga merasa heran dengan anggapan orang-orang terhadap kelompok adat sebagai manusia tertinggal. Padahal mereka adalah kelompok visioner yang mampu memanfaatkan alam tanpa merusaknya.

Menurutnya, masyarakat adat yang tinggal di sekitar laut, sungai, hutan atau gunung adalah kelompok yang memiliki tekad konservasi.

Mereka menganggap tempat tinggal sebagai lingkungan yang sakral dan harus dijaga kesuciannya sebagai amanah para leluhur.

“Maka bagi mereka bertuhan itu salah satunya adalah bersenyawa dengan alam,” ucapnya.

Selain itu, masyarakat adat memiliki peran dalam menjaga kebhinekaan tanpa harus teriak-teriak seolah sebagai kelompok yang paling ‘NKRI’. Mereka juga berperan dalam menjaga bahasa ibu dan tradisi turun temurun di Indonesia.

Di sisi lain, kata Dedi, masyarakat adat juga tidak pernah membebani keuangan negara. Contohnya saja masyarakat Baduy yang menolak dana desa karena menganggap menerima berarti mengkhianati leluhur.

“Kemudian mereka adalah kelompok yang paling survive manakala negeri ini terjadi krisis energi atau perang. Merekalah masyarakat atau kelompok yang paling bisa bertahan dan aman,” ujar Dedi Mulyadi.

Dito Ganinduto Tegaskan Industri Perbankan Miliki Peran Penting Dukung PEN


Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto menegaskan industri perbankan memiliki peran penting dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19.

Peran itu terkait penyaluran kredit bagi pelaku usaha di tanah air, baik sisi penawaran maupun permintaan yang ditujukan untuk konsumen.

“Di samping itu, perbankan menjadi tulang punggung, atau kunci PEN, dengan membantu memulihkan pembiayaan baik sektor sektor yang terdampak agar tetap berbenah di masa pandemi Covid-19, bahkan dapat melakukan ekspansi usahanya,” kata Dito dikutip melalui keterangan pers Rabu (16/06/2021).

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menambahkan DPR terus memonitor realisasi PEN. Langkah ini diperlukan, karena pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktifitas ekonomi baik global maupun nasional.

“Hal itu juga diakibatkan adanya pembatasan yang dilakukan Pemerintah. Sehingga kondisi tersebut sangat berpengaruh pada arus kas pelaku usaha,” ujarnya.

Dito menjelaskan situasi Covid-19 telah berdampak langsung maupun tidak langsung pada kapasitas dan kinerja debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit dan pembiayaan. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan terhadap para pelaku usaha tersebut.

Terlebih lagi, lanjut Dito, berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter, termasuk OJK dengan memberikan stimulus pada pelaku usaha, dalam rangka PEN, karena terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan berupaya telah melalui menstimulasi, baik sisi permintaan maupun penawaran.

Dari sisi permintaan, sambung Dito, Pemerintah telah menstimulasi melalui berbagai penurunan tarif pajak dan transfer payment berupa peningkatan perlindungan sosial.

Sementara dari sisi penawaran dilakukan upaya untuk menjaga cash flow dan menjaga keberlanjutan usaha para pelaku usaha dalam rangka PEN.

Hadir secara langsung dalam rapat tersebut, Direktur Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyampaikan kredit Bank Mandiri tumbuh 9,1 persen secara year on year (yoy).

Pertumbuhan itu didukung oleh hasil merger Bank Syariah Indonesia pada Februari 2021 lalu yang membuat kredit secara konsolidasi bertumbuh.

Menko Airlangga: Pemerintah Indonesia Berkomitmen Dukung 4 Pilar Reformasi Struktural


Berita Golkar – Krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi struktural di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tekad Pemerintah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan inklusif berkelanjutan serta menggunakan krisis sebagai momentum untuk melakukan reformasi struktural secara komprehensif.

Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) / Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 yang digelar secara virtual pada Rabu (16/06) di Jakarta.

Pertemuan yang dipimpin oleh Hon. David Clark, Minister of Commerce and Consumer Affairs New Zealand ini dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara anggota APEC.

”Forum bertujuan untuk melakukan review Agenda Reformasi Struktural APEC tahun 2015-2020 dan mendukung Agenda 5 tahun ke depan. Dalam pertemuan ini, saya beserta para Menteri APEC lainnya telah menyepakati untuk bekerja sama dalam Agenda Reformasi Struktural baru yang mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mendorong reformasi yang berfokus pada pertumbuhan inklusif, kuat, berkelanjutan, dan ramah inovasi,” terang Menko Airlangga.

Agenda reformasi Struktural APEC meliputi upaya-upaya peningkatan efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, peningkatan kepastian hukum, peningkatan kualitas regulasi, dan hal-hal terkait lainnya yang diidentifikasi sebagai hambatan-hambatan struktural yang selama ini menjadi salah satu faktor utama high-cost economy, serta berimplikasi pada rendahnya daya saing satu ekonomi dalam perdagangan dan investasi.

Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung 4 (empat) pilar Reformasi Struktural 5 tahun ke depan (2021-2025) yaitu: (i) Creating an enabling environment for open, transparent, and competitive markets; (ii) Boosting business recovery and resilience against future shocks; (iii) Ensuring that all groups in society have equal access to opportunities for more inclusive, sustainable growth, and greater well‐being;dan (iv) Harnessing innovation, new technology, and skills development to boost productivity and digitalization.

“Pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk melakukan reformasi struktural yang menyeluruh bagi perekonomian Indonesia yang diwujudkan melalui roadmap pembangunan ekonomi yang lebih hijau, lebih cerdas, lebih produktif, dan berkeadilan. Pertumbuhan berkelanjutan merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan dapat dicapai melalui program-program green economy,” ujar Menko Perekonomian.

Indonesia memprioritaskan pembangunan ekonomi ramah lingkungan seperti hydro power, panel surya, geothermal dan biodiesel 30 persen (B30).

Lebih lanjut disampaikan bahwa program vaksinasi yang sudah dilaksanakan sampai saat ini mencapai 32.8 juta dosis, hal ini merupakan game changer dalam penurunan kasus Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas sebesar 30% pada tahun 2030 dengan memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai intisari rencana pembangunan nasional.

Pemerintah juga mendorong peningkatan keterampilan pekerja melalui program Kartu Prakerja berupa skilling, up-skilling dan re-skilling yang menjadi bagian utama untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para angkatan kerja yang perlu mencari kerja.

“Pemerintah menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan dengan berkomitmen mengurangi sampah rumah tangga sebesar 30% dan sampah plastik di laut sebesar 70% di tahun 2025,” ujar Menko Airlangga.

Sektor industri telah menerapkan konsep ekonomi sirkular dengan mengesahkan Green Industry Standardization yang berstandar internasional.

Dunia usaha merespon baik kebijakan ini dengan membentuk Packaging Recovery Organization (PRO) yang bertujuan mempercepat implementasi ekonomi sirkular, dengan beberapa kegiatan seperti pengumpulan sampah dan daur ulang.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Perekonomian bersama para Menteri/Ketua Delegasi APEC lainnya mendukung 3 (tiga) dokumen yaitu: (1) Ministerial Statement, 3rd Structural Reform Ministerial Meeting; (2) Summary of Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR);dan (3) Third APEC Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan.

Rudy Mas’ud Minta PT Jasindo Selalu Perbarui Data untuk Rumah Sakit Khususnya di Daerah


Berita Golkar – Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Rudy Mas’ud mengatakan, penting bagi PT Asuransi Jasindo selaku operator Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) untuk selalu memberikan data terbaru (update) kepada rumah sakit provider terutama di daerah.

Dengan tujuan agar pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya sebagai peserta Jamkestama terlayani dengan baik.

“PT Jasindo sebagai operator Jamkestama kami nilai sudah cukup baik dalam melakukan update data-data peserta ke pihak rumah sakit, tinggal diperbaharui saja. Karena di DPR RI sering terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk anggota dewan,” kata Anggota BURT DPR RI Rudy Mas’ud, dikutip melalui siaran pers pada Rabu (16/06/2021).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, BURT perlu memastikan database Anggota DPR RI sudah tersampaikan dengan baik kepada pihak rumah sakit.

Mengingat adanya Anggota DPR yang PAW atau meninggal dunia, sehingga data tersebut harus segera di-update untuk kelancaran pelayanan.

“Untuk itu juga pembaharuan data harus cepat di update yang terbaru, di antaranya nama anggota DPR RI beserta keluarganya,” jelasnya.

Kemajuan teknologi saat ini sudah sangat pesat. Rudi meminta dengan sistem online, di manapun rumah sakitnya, data peserta Jamkestama harus yang terbaru.

“Kita juga menekankan kepada Jasindo untuk memberikan pelayanan kualitas yang prima terhadap Anggota DPR RI,” pungkasnya.

Jaga Pemulihan Ekonomi, Puteri Komarudin Minta KSSK Perkuat Bauran Kebijakan


Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendorong sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

“Oleh karena itu, KSSK perlu lebih dulu memperhatikan dan mengantisipasi dampak turunan dari ketimpangan pemulihan ini terhadap proses pemulihan ekonomi dalam negeri,” urai Puteri dikutip melalui keterangan pers pada, Rabu (16/05/2021).

Sebagai informasi, KSSK merupakan komite yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Puteri pun meminta KSSK untuk terus memperkuat sinergi bauran kebijakan guna mengantisipasi dinamika proses pemulihan global.

“KSSK perlu mengantisipasi dampak pemulihan ekonomi AS terhadap kestabilan nilai tukar dan yield Surat Berharga Negara (SBN) kita. Termasuk, kemungkinan terjadinya capital outflow pada negara-negara emerging markets, seperti Indonesia, yang dapat kembali meningkat. Pengalaman dari fenomena krisis sebelumnya seperti taper tantrum tentu menjadi pelajaran yang berharga untuk menyiapkan bauran kebijakan yang dapat mengantisipasi dan meredam gejolak di sektor keuangan,“ ujar Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga mendesak KSSK untuk dapat meningkatkan penyaluran dan permintaan kredit di sektor riil. Hal ini lantaran pertumbuhan kredit hingga bulan April 2021 masih tumbuh negatif 2,28 persen (yoy).

“Sektor-sektor yang sensitif terhadap mobilitas masyarakat seperti pariwisata, perdagangan, dan transportasi, cenderung tumbuh lebih lambat. Perbedaan kecepatan pemulihan antar sektor ini berpotensi mempengaruhi perbankan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Di sinilah intervensi KSSK diperlukan untuk mempercepat pemulihan sektor-sektor tersebut,” urai Puteri.

Mukhtarudin Apresiasi Kerja Keras Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19


Berita Golkar – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Mukhtarudin dari Partai Golkar mengapresiasi kerja jajaran Pemerintah yang telah bekerja keras untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional termasuk dalam konteks penanganan masalah Covid-19.

Dilihat dari parameter secara umum di seluruh kementerian, menurutnya program pemulihan ekonomi nasional sudah on the track dan sesuai dengan harapan.

“Kami melihat parameter umum dari seluruh Menko, secara ekonomi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 kuartal I sudah menunjukkan angka yang cukup bagus, artinya program pemulihan ekonomi nasional ini sudah on the track,” jelasnya dalam Rapat Kerja Banggar dengan Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip melalui keterangan pers Selasa (15/6/2021).

Lebih lanjut, menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, pemulihan ekonomi nasional sangat terkait dengan permasalahan Covid-19.

Sehingga Mukhtar berharap program vaksinasi nasional terus ditingkatkan oleh Pemerintah. Di sisi lain, peran serta dan kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam mengikuti program vaksinasi tersebut.

“Walaupun akhir-akhir ini juga ada peningkatan (kasus Covid-19, red) mungkin barangkali akibat daripada dampak Idulfitri pada waktu yang lalu. Tapi saya kira Pemerintah dan jajaran sangat konsen dan serius menangani masalah ini dan pemulihan ekonomi nasional bisa baik jika dengan kesehatan rakyat juga sudah baik,” tambah legislator dapil Kalimantan Tengah itu.

Scroll to top