BERITA

Berita Golkar– Golkar Institute menyelenggarakan program pendidikan bagi para pemimpin muda, Executive Education Program For Young Political Leaders angkatan II secara daring, Sabtu malam (10/7/2021).

Pelatihan tersebut ditutup langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Dalam sambutannya, Airlangga berharap agar kader-kader muda yang telah dididik di Golkar Institute mampu menjadi teknokrat di bidang politik, ekonomi dan kepemimpinan.

Meski dalam kondisi pandemi, baginya, pendidikan tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara daring.

“Ini kesempatan bagi kader muda, dan beruntung bisa mengikuti program pendidikan ini meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Partai Golkar tetap terus berkiprah dalam melaksanakan pendidikan kepada kader-kadernya,” ujar Airlangga yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar Institute.

“Kalau kader muda memiliki kemampuan [skill] di bidang politik, ekonomi dan kepemimpinan [leadership], ini tentunya Golkar akan meluluskan lebih banyak teknokrat-teknokrat baru yang mampu mengambil peran penting dalam posisi strategis di legislatif maupun eksekutif,” lanjutnya.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, Airlangga juga menyampaikan bahwa Partai Golkar memiliki kepedulian. Hal itu diwujudkan dengan pembentukan Yellow Clinic dan pemberian layanan vaksinasi bagi masyarakat.

“Yellow Clinic telah memfasilitasi vaksinasi sebesar 12.000 kepada masyarakat. Ini mulai dari daerah Jawa. Jakarta, Bandung, Cilacap. Semarang sudah. Bogor sudah, kemudian Kendal, Surabaya, Bali dan Wonosobo. Dan ini akan terus bergerak di daerah,” tutur Airlangga yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian itu.

Sementara Ketua Pengurus Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily, mengatakan para peserta telah menyelesaikan tugas akhir, yaitu dengan membuat desain pemenangan baik untuk Pileg maupun untuk Pilkada.

“Tadi di akhir acara, dilakukan presentasi kelompok tugas, dan Alhamdulillah mereka sudah sangat siap untuk menjadi pemimpin. Sangat siap untuk menyampaikan bagaimana merumuskan konsep pemenangan dan merumuskan kebijakan publik. Jadi kalau untuk itu Pak Ketum, ini luar biasa. Kami bangga dengan para peserta yang menunjukkan intelektualitasnya dari mereka yang pada dasarnya adalah orang-orang yang kompeten,” ujar Ace.

Peserta dari DKI Jakarta, Jesslyn Katherine mengungkapkan bahwa salah satu dari materi pendidikan ini adalah untuk merumuskan kebijakan publik yang berkualitas.

“Kita di sini memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana untuk menjadikan pelayan publik yang dapat diandalkan, yang mampu mentransformasi institusi politik di Indonesia untuk menjadi lebih inovatif, akuntabel, dan transparan,” tuturnya.

Sementara peserta asal Sulawesi Tenggara, Alam Nasrul menyebut bahwa Golkar Institute akan menjadi wadah para pemikir bagi Partai Golkar.

“Kami dan teman-teman sangat berharap Golkar Institute ke depan menjadi think tank Partai Golkar yang siap beradaptasi dalam setiap perubahan,” kata Nasrul.

Berita Golkar– Pakar Komunikasi Politik, Gun Gun Heryanto mengapresiasi kehadiran Golkar Institute. Menurutnya Golkar Institute bisa menjadi terobosan bagi penguatan demokrasi.

Hal itu ia sampaikan setelah menjadi narasumber pada program Executive Education Program For Young Political Leaders (program pendidikan bagi para pemimpin muda) angkatan ke-2, Kamis (8/7/2021) yang dilakukan secara daring.

“Golkar Institute bisa menjadi warna baru sekaligus terobosan penting bagi penguatan demokrasi melalui penyiapan generasi politisi muda yang mumpuni,” kata Gun Gun.

Gun Gun mengapresiasi ide, pemikiran dan kerja politik Golkar Institute. Di tengah eksistensi politik Indonesia yang semakin kering dengan gagasan-gagasan substantif dan minim komunikasi deliberatif.

Juga forum-forum yang serius menguatkan kapasitas kader politisi mudanya akan sangat memberi sumbangsih penting.

Kata dia, demokrasi bukan semata soal kontestasi melainkan juga perlu adanya partisipasi. Berbeda dengan mobilisasi, partisipasi membutuhkan penguatan pengetahuan (knowledge), skill dan sikap politik kadernya.

“Tiga tahapan kaderisasi mulai dari rekrutmen, penguatan SDM dan distribusi serta alokasi orang ke jabatan-jabatan publik perlu dipersiapkan secara matang,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Gun Gun juga menyebut Golkar Institute akan mendorong modernisasi Partai Golkar. Terlebih, Golkar punya perhatian lebih pada generasi muda.

“Golkar Institute akan berkontribusi pada modernisasi partai politik. Dengan bertumbuh dan menguatnya peran serta anak-anak muda dalam politik, sejatinya partai sedang menguatkan sekaligus berinvestasi untuk menyongsong politik yang kuat di masa mendatang,” pungkas Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO), Meutya Hafid mengungkapkan pentingnya kemampuan public speaking bagi politisi muda Partai Golkar.

“Tidak mungkin untuk menjadi politisi handal, tanpa menguasai public speaking,” tegasnya.

“Kenapa ini penting, karena ini meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan leadership, menyampaikan ide, membuat perubahan, kemudian untuk mempengaruhi orang banyak,” lanjut Meutya.

Meutya juga menjelaskan tiga tipe serta tujuan dari penyampaian pidato. Ada yang untuk memberikan informasi. Contohnya juru bicara Covid-19 yang menyampaikan informasi-informasi tentang Covid-19.

Kedua pidato persuasif. Tujuannya adalah mengubah pandangan, pemahaman pilihan, sikap atau perilaku dari audience. Biasanya ini ditandai permainan intonasi, permainan emosi.

Ketiga pidato entertaining. Tujuannya untuk menghibur peserta, berusaha agar peserta tetap memperhatikan.

“Biasanya pidato entertaining selain menghibur biasanya juga berbicara pesan-pesan sosial,” jelasnya.

Meutya yang juga Ketua Komisi I DPR RI ini juga meminta agar kader-kader muda Partai Golkar terus mengasah kemampuan public speaking.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak mengganggu sektor esensial.

Sektor esensial yang dijamin operasionalitasnya tak terganggu PPKM Darurat untuk Jawa-Bali serta pengetatan di luar dua pulau itu antara lain, sektor keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan Covid-19, serta industri untuk ekspor.

Airlangga mengatakan, Pemerintah tetap mengizinkan sektor esensial beroperasi normal untuk mencegah kekhawatiran gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat PPKM Darurat.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengaku pihaknya akan terus memantau perkembangan pemberlakuan PPKM Darurat untuk mencegah kekhawatiran gelombang PHK ini.

“Terus dijaga dengan mendorong kegiatan ekspor, termasuk ekspor dari UMKM. Lalu dengan bantuan sosial yang dilanjutkan dan dipercepat, seperti diskon listrik, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang menopang sektor produktif. Kita akan memonitor dan mengevaluasi terus di masa sekarang, maupun setelah 20 Juli,” ujar Airlangga Hartarto dikutip melalui salah satu pemberitaan pada media online, Jumat (9/7/2021).

Ketua Umum Partai Golkar ini mengakui banyak pihak yang mengkhawatirkan munculnya gelombang PHK. Terutama setelah Pemerintah mulai mengetatkan PPKM mikro di luar Jawa dan Bali mulai 6 Juli kemarin.

Namun, Airlangga memastikan hal ini bisa dicegah dengan tetap memberikan izin operasi sektor esensial dan kritikal.

Airlangga Hartarto juga menegaskan, Pemerintah akan menjaga agar pekerja tetap mendapatkan haknya selama pemberlakuan Work From Home.

“Dilakukan pengetatan pada 43 kabupaten/kota yang memiliki level asesmen 4 yang berada di 20 provinsi. Regulasi ini selaras dengan pengetatan yang dilakukan di Jawa-Bali,” ujar Airlangga.

Berita Golkar– Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengkritisi upaya Kementerian BUMN yang ingin memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BNI dan BTN dalam sifatnya untuk pengembangan bisnis.

Menurutnya, BUMN perbankan merupakan sektor yang paling kokoh dan settle sehingga pemberian PMN kepada perusahaan yang sehat ini dianggap tidak tepat.

Hal tersebut diutarakannya ketika Komisi VI DPR RI melangsungkan rapat dengan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Selain itu, Nusron juga menilai pemberian PMN tersebut dengan dalih pengembangan bisnis sangat tidak sesuai dengan semangat negara saat ini untuk mengatasi pagebluk ini.

“Menurut hemat kami dalam situasi semacam ini sangat kurang pas. Melihat BUMN ini tidak pernah ada subsidi dan proteksi apapun itu adalah BUMN Perbankan. Nah salah satunya adalah BNI dan BTN. Saya paham betul bagaimana BNI dengan masuknya beberapa orang hebat seperti Komisaris Utama-nya Pak Agus Marto itu mempunya ambisi dan misi,” terangnya.

Politisi Partai Golkar ini pun memberi usulan penguatan BNI dan BTN seperti menempuh jalur right issue dan juga menahan dividen yang seharusnya disetorkan kepada pemegang saham untuk kemudian dijadikan rekapitalisasi tambahan Capital Adequacy Ratio (CAR).

Sehingga target Rp40 triliun dividen Kementerian BUMN tahun depan harus dikecualikan kepada BNI dan BTN.

“Jadi target daripada Menteri BUMN untuk 40 triliun dividen tahun depan excluding-kan BTN dan BNI. Genjot saja PLN, Pertamina, Mandiri, dan BRI, tetapi dividen atau keuntungan daripada BNI dan BTN diberikan untuk kepentingan rekapitalisasi supaya CAR-nya meningkat, supaya BNI dan BTN masuk menjadi Bank Tier I Capital tidak ketinggalan dengan yang lain,” imbuh Nusron.

Kementerian BUMN memang mengusulkan pemberian PMN dalam tujuan sebagai modal pengembangan bisnis hanya kepada BNI dan BTN sebesar Rp7 triliun kepada BNI dan Rp2 triliun kepada BTN.

Nusron sendiri lebih menyetujui anggaran tersebut difokuskan untuk membangun industri farmasi dan rumah sakit dalam negeri.

“Sebagai gantinya uang tujuh triliun dari BNI dan dua triliun dari BTN, jadi ada sembilan triliun. Kami lebih setuju usulan dalam sense of crisis seperti ini ada sinyal politik bahwa kita ingin membesarkan industri farmasi kita, ingin membesarkan rumah sakit kita, terutama yang dimiliki oleh BUMN,” tandas Nusron.

Berita Golkar– Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi untuk ditingkatkan dari nilai perdagangan saat ini sekitar USD 30 miliar.

Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia H.E. Sung Kim meyakini adanya kepentingan dan komitmen yang kuat dari kedua negara.

Dari Courtesy Call virtual yang diterima oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, membahas isu terkait upaya peningkatan kerja sama bidang ekonomi secara bilateral, penanggulangan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Amerika Serikat menyampaikan keprihatinan atas masa sulit yang dihadapi Indonesia karena pandemi Covid-19. Pemerintah Amerika Serikat mendonasikan 4 juta dosis vaksin Moderna yang dijadwalkan akan segera tiba, beserta bantuan teknis dan medis lainnya serta oksigen”, ujar Dubes AS.

Dubes AS mengharapkan hubungan ekonomi termasuk di bidang perdagangan dan investasi kedua negara dapat terus bertumbuh.

Terdapat berbagai prospek investasi dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tertarik kepada Indonesia.

“Kita dapat meningkatkan nilai perdagangan hingga dua atau tiga kali lipat, mengingat Indonesia merupakan negara ekonomi terbesar di ASEAN. Terdapat banyak ruang untuk perdagangan kedua negara,” ulas Menko Airlangga yang sepakat bahwa neraca perdagangan bilateral kedua negara dinilai masih kecil. Optimisme tersebut ditanggapi dengan pernyataan setuju dari Dubes AS.

Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi atas dukungan dan suplai vaksin Moderna dari Amerika Serikat.

“Dukungan vaksin dapat membantu dan meningkatkan level kepercayaan para tenaga kesehatan dan para garda depan”, tutur Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Menko Airlangga juga menambahkan bahwa dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam perawatan medis selama masa pandemik, Pemerintah menggunakan medical devices baik dari dalam negeri maupun impor. Hal ini didukung dengan relaksasi bea masuk.

Pertemuan ini juga membahas prospek kerja sama energi terbarukan. Airlangga memaparkan berbagai potensi sumberdaya energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi di Indonesia.

Pemerintah saat ini tengah mendorong penggunaan panel surya di beberapa pulau seperti Batam dan Bintan melalui solar program, untuk menaikkan pasar permintaan panel surya.

Indonesia terbuka untuk kerjasama dengan Amerika Serikat guna mendorong percepatan transisi menuju energi terbarukan di Indonesia.

Berita Golkar– Partai Golkar menolak adanya RS khusus untuk pejabat. Juru Bicara Golkar, Nurul Arifin mengatakan, tidak perlu ada tindakan istimewa untuk pejabat dalam situasi sekarang. Seharusnya pejabat berempati bersama rakyat.

“Tidak perlu ada tindakan istimewa. Dalam situasi darurat seperti sekarang, semua sebaiknya mendapatkan perlakuan yang sama. Kita juga bagian dari rakyat. Seharusnya kita berempati pada situasi ini dan berada di samping rakyat dalam melalui masa sulit ini,” katanya lewat pesan singkat, Kamis (8/7).

Dia memahami jika ada rekan pejabat yang meninggal atau kesulitan mencari rumah sakit. Tetapi, semua juga mengalami kesulitan dalam masa pandemi ini.

“Semua juga sedang kesulitan. Nyawa manusia itu nilainya sama. Semua equal kalo sudah bicara keselamatan. Sudah banyak yang menyatakan tidak perlu statement seperti itu,” ujar anggota DPR ini.

Senada dengan itu, politisi Golkar Dave Akbar Laksono menegaskan semua warga negara Indonesia berhak diperlakukan sama. Tidak perlu ada RS khusus untuk pejabat.

“Semua warga negara Indonesia itu sama, berhak mendapatkan pelayanan yang rata dari Pemerintah. Dan rata-rata tiap instansi Pemerintah memiliki yankes sendiri,” katanya.

Menurutnya, yang lebih baik saat ini meningkatkan kapasitas di rumah sakit. Bukan malah usul membuat RS untuk pejabat.

“Sebaiknya meningkatkan kapasitas dan kualitas RS yang ada agar bisa melayani rakyat secara umum,” terangnya.

Sementara, politisi Golkar lainnya Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, pejabat negara sudah punya fasilitas kesehatan yang cukup. Tidak perlu berlebihan membuat RS khusus pejabat.

“Pejabat negara sudah memiliki pelayanan kesehatan yang memadai saat ini, tidak perlu lagi ada kekhususan yang berlebihan,” ucapnya.

Bobby melanjutkan, baiknya saat ini fokus pada pengerahan seluruh sumber daya negara mendukung infrastruktur pelayanan kesehatan publik dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tidak perlu membuat wacana yang bikin gaduh.

“Wacana-wacana seperti begini yang kontra produktif, memunculkan polemik-polemik gak bermanfaat. Lebih baik, fasilitas kesehatan khusus untuk nakes yang terpapar, agar segera pulih dan bisa bertugas kembali,” tukasnya.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah berencana akan impor oximeter untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang kian menipis.

Sebagai informasi, Oximeter (pulse oximeter) adalah alat pengukur kadar oksigen dalam darah.

“Ada beberapa oximeter yang akan dimasukkan ke Indonesia, dan kalau sudah waktunya akan dijelaskan berapa jumlahnya secara logistik oleh Kemenperin,” ujar Menko Airlangga dikutip melalui pemberitaan pada salah satu media online, Kamis (8/7/2021).

Sama halnya seperti tabung oksigen, beberapa waktu ini oximeter banyak diburu masyarakat. Ini membuat ketersediaan alat pengukur kadar oksigen tubuh ini langka di pasaran.

Atas dasar tersebutlah, kata Menko Airlangga, Pemerintah berencana akan mengimpor oximeter. Namun, untuk saat ini masih dalam pembahasan soal berapa jumlah oximeter yang dibutuhkan, dan hal tersebut lebih lanjut akan ditangani oleh Kementerian Perindustrian.

Tarik Pasokan Oksigen Luar Jawa
Di samping itu, untuk ketersediaan tabung oksigen, saat ini Pemerintah melakukan penjemputan sebanyak 800 ton oksigen dari Batam untuk memenuhi kebutuhan di pulau Jawa.

“Terindentifikasi ada tambahan oksigen yang bisa ditarik dari pulau Batam 800 ton, dan sekarang ISO tank sudah dikirim kesana untuk ditarik ke pulau Jawa,” ujarnya.

Sembari menunggu penjemputan oksigen dari Batam, Menko Airlangga menyebut bahwa beberapa ISO Tank oksigen dari beberapa daerah di luar Jawa sudah datang di Jakarta. Bahkan, saat ini dalam tahap persiapan untuk disalurkan kepada pasien Covid-19.

“Beberapa ISO tank sudah datang di Jakarta dan beberapa sedang dipersiapkan. Pemerintah menggunakan seluruh fasilitas yang ada, sehingga ketersediaan baik produksi nasional yang ada di Jawa maupun yang di luar Jawa semua ditarik,” pungkasnya.