BERITA

Berita Golkar– Berbagai upaya Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional akan dapat tercapai jika diiringi dengan kerjasama yang baik dengan seluruh pihak, termasuk dukungan dari para investor dan seluruh pelaku ekonomi.

Dari segi pemulihan ekonomi nasional, saat ini momentum pemulihan ekonomi telah dapat dirasakan dengan membaiknya ekonomi Indonesia pada Q1-2021 dengan hanya terkontraksi sebesar 0,74% (yoy).

Momentum ini harus dijaga salah satunya melalui akselerasi investasi agar ekonomi dapat pulih lebih cepat meskipun saat ini terdapat tantangan akibat eskalasi kasus Covid-19, khususnya varian delta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Investor Daily Summit 2021, Selasa (13/7), menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk mendukung investasi dan kemudahan berusaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal ini juga termasuk dengan memberikan insentif terhadap bidang usaha prioritas dengan kriteria tertentu.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi produktif yang menciptakan usaha-usaha baru sehingga akan membuka banyak lapangan kerja dan masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan yang ada.

“Untuk itu, saya mengajak kita bersama-sama mengakselerasi momentum pertumbuhan dengan mendorong investasi dan juga terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengendalian pandemi sehingga kita mampu mewujudkan pemulihan ekonomi nasional secara lebih cepat,” kata Airlangga.

Permintaan domestik saat ini telah membaik dan direspon dengan peningkatan aktivitas produksi di sektor usaha, seperti industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi. Indeks PMI Manufaktur Indonesia di bulan Juni 2021 tetap pada level ekspansi (53,5).

Bahkan, aktvitas manufaktur Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Dengan peningkatan aktivitas produksi tersebut, dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan juga berangsur dapat teratasi.

Sementara itu dari sisi eksternal, Indonesia terbantu dengan surplus neraca perdagangan selama 13 bulan berturut-turut yang ditopang oleh peningkatan harga-harga komoditas global.

Airlangga menegaskan hal ini akan memberikan sentimen positif bagi aktivitas ekspor-impor Indonesia ke depan. Di saat yang sama, arus modal asing kembali masuk dan terjaganya level defisit transaksi berjalan akan memberikan dasar yang kuat bagi ketahanan sektor eksternal Indonesia.

“Dengan berbagai kebijakan ekonomi, terutama insentif perpajakan, termasuk relaksasi PPN, Pemerintah melihat bahwa recovery masih dapat terus berlangsung dan diharapkan masih bisa tumbuh di angka pertumbuhan 7% di kuartal II 2021,” tutur Airlangga.

Selanjutnya dari segi penanganan Covid-19, adanya kenaikan kasus sejak Juni lalu akibat libur panjang serta Varian Delta yang pertumbuhannya eksponensial memberikan tantangan baru terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.

Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pelaksanaan Vaksinasi. Saat ini, realisasi penyuntikan vaksin di Indonesia telah mencapai lebih dari 51 juta dosis.

Selain itu, Pemerintah berusaha melindungi 1,47 juta tenaga kesehatan melalui booster atau vaksin dosis ketiga dengan menggunakan Vaksin Moderna yang sudah mulai tiba di Indonesia.

Sedangkan untuk menekan penularan Covid-19 itu sendiri, upaya yang dilakukan Pemerintah antara lain memberlakukan PPKM Darurat di Jawa Bali dan PPKM Mikro diperketat di 43 kabupaten kota di luar Jawa Bali dan dari jumlah itu, ada 15 Kabupaten/Kota yang ditingkatkan menjadi PPKM Darurat sampai tanggal 20 Juli 2021.

Airlangga mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PPKM Darurat maupun pengetatan PPKM Mikro yang terus diperkuat dan didukung dengan peningkatan testing sesuai standar WHO.

Pemerintah juga mendorong peningkatan jumlah tempat tidur sebesar 40% agar sesuai dengan kebutuhan untuk isolasi dan ICU Covid-19 serta memastikan pemenuhan ketersediaan oksigen untuk rumah sakit dan stok obat-obatan.

Dengan PPKM darurat dan pengetatan PPKM Mikro ini tentu berpotensi menurunkan sektor konsumsi, sebagai dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat.

Maka dari itu, Airlangga menyatakan Pemerintah berupaya mengkompensasi dengan belanja APBN dan salah satunya melalui program PEN agar konsumsi bisa terus terdorong.

Realisasi Program PEN telah mencapai 252,3 triliun rupiah dari pagu sebesar 699,43 triliun rupiah untuk mendukung berbagai kegiatan termasuk menopang kegiatan pengetatan PPKM Mikro dan PPKM Darurat.

Selain itu, untuk mengakselerasi program tersebut, Pemerintah melakukan refocusing dan realokasi antar program PEN.

Belanja untuk penanganan Kesehatan tetap menjadi prioritas tertinggi dan direalokasi menjadi 193,93 triliun rupiah, diikuti oleh klaster dukungan terhadap UMKM sebesar 171,77 triliun rupiah dan klaster Perlindungan Sosial sebesar 153,86 triliun rupiah.

“Sejumlah program perlindungan sosial dilaksanakan untuk meminimalisir dampak terhadap ekonomi masyarakat dan diberikan dalam bentuk Perpanjangan Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Beras untuk para Keluarga Penerima Manfaat, diskon listrik bagi pelanggan rumah tangga 450VA dan 900VA serta percepatan penambahan jumlah penerima BLT Desa,” kata Airlangga.

Sementara itu, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sampai dengan bulan Juni 2021 telah disalurkan kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan total nilai 11,76 triliun rupiah dan akan ditambah sebesar 3,6 triliun rupian yang akan disalurkan kepada 3 juta penerima baru pada bulan Juli-September 2021.

Pemerintah juga memperpanjang beberapa insentif usaha yang semula direncanakan berakhir pada Juni 2021, khususnya pada sektor-sektor usaha yang masih membutuhkan dukungan antara lain adalah PPnBM pada kendaraan bermotor yang akan diperpanjang sampai bulan Agustus 2021.

Berita Golkar– Dalam kunjungan kerja ke Singapura, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Estonia Kersti Kaljulaid.

Mengawali pertemuan tersebut, Menko Airlangga mengucapkan selamat atas terbentuknya pemerintahan baru Estonia.

Presiden Kersti Kaljulaid merupakan Presiden Perempuan terpilih Estonia pertama. Kedua pejabat bertukar pendapat pengembangan digital yang dilakukan kedua negara.

Presiden Kaljulaid menyampaikan keinginan untuk ikut serta dalam pengembangan data digital di Indonesia.

Menko Airlangga menyampaikan, Indonesia sedang mengembangkan data digital dan juga investasi sehingga kemungkinan untuk kerja sama ekonomi sangat terbuka. Pembahasan dapat dilanjutkan dalam tingkat teknis.

Estonia merupakan salah satu negara yang terdepan dalam kerja sama dan keamanan siber.

Sebelum pandemi, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keinginannya untuk meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Estonia terkait kerja sama siber, keamanan siber dan e-governance.

Kedua negara telah mengadakan pertemuan virtual membahas “E-Residency Estonia, Gerbang Industri Kreatif dan Ekonomi Digital Indonesia menuju Pasar Uni Eropa” pada 15 April 2021 lalu. Kerja sama digital antar kedua negara sangat penting melihat potensi dan perkembangan teknologi saat ini.

Indonesia diketahui sebagai hub ekonomi digital untuk kawasan Asia Tenggara. Nilai pasar Indonesia saat ini mencapai US$271 juta, sekitar setengah dari nilai ekonomi Asia Tenggara yang terdiri dari e-commerce, transportasi dan makanan, travel, media dan layanan keuangan.

“Saat ini, Indonesia juga memiliki enam startup unicorn dengan valuasi lebih dari US$1 miliar. Ini semakin menunjukkan perkembangan ekonomi digital di Indonesia sangatlah luar biasa, dan potensi serta talenta yang terus bertambah,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan perkembangan kemudahan berinvestasi atau melakukan bisnis di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

“UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memudahkan investasi di Indonesia melalui kemudahan berusaha atau ease of doing business menjadi lebih transparan, lebih cepat dan lebih mudah,” ujarnya pada Selasa (13/07) malam.

Estonia merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di Kawasan Baltik. Nilai perdagangan antara Indonesia dan Estonia selalu meningkat sejak 2016, dengan surplus selalu berada di pihak Indonesia.

Pada 2020, nilai perdagangan antara kedua negara mencapai US$202,6 juta atau naik 5,56% dibandingkan 2019.

Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$161,7 juta di 2020, naik dibandingkan nilai surplus 2019 sebesar US$143 juta.

Untuk periode Januari hingga April 2021, secara year-on-year ekspor Indonesia ke Estonia meningkat 52% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, sementara impor dari Estonia turun 50%. Nilai perdagangan antara kedua negara pada periode ini tercatat sebesar US$93 Juta.

Berita Golkar – Politikus Golkar, Ace Hasan Syadzily memberikan tanggapan terkait wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga enam pekan.

Ace mengatakan wacana tersebut tentu sudah berdasarkan evaluasi terhadap PPKM Darurat yang sudah berjalan selama dua pekan terakhir.

“Pemerintah saya kira sudah mempertimbangkan dan memiliki kajian yang mendalam tentang kemungkinan adanya perpanjangan PPKM Darurat hingga enam minggu. Tentu kajian tersebut didasarkan atas evaluasi PPKM Darurat yang telah berjalan selama dua minggu ini,” ujar Ace, ketika dihubungi wartawan, Rabu (14/7/2021).

Ketua DPP partai Golkar tersebut mengatakan dari hasil evaluasi dapat diketahui sudah sejauh mana tingkat positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 setelah kebijakan PPKM Darurat berjalan selama dua minggu.

“Apakah dengan kebijakan PPKM Darurat ini, ada trend pengendalian yang lebih baik, sejauh mana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan di tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan RS darurat yang telah dipersiapkan,” kata dia.

Jika penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik atau setidaknya berdasarkan laporan harian Covid-19 belum ada tanda-tanda mereda, Ace mengatakan Pemerintah sebaiknya jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat.

“Apabila kita masih memaksakan diri untuk tetap memberikan kelonggaran bagi mobilitas masyarakat pada situasi seperti normal, hal tersebut belum tentu dapat mendorong kepada situasi menjadi lebih baik lagi. Ingat, kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama dan menjadi prasyarat bagi iklim pemulihan ekonomi,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu juga menyampaikan program vaksinasi Covid-19 harus terus digenjot secara maksimal hingga kekebalan komunitas atau herd immunity bisa dikatakan terpenuhi.

Pemerintah, kata dia, juga harus memastikan ketersediaan vaksin dengan merk apapun asal memiliki tingkat efikasi yang tinggi, dan melakukan pemerataan program vaksinasi secara masif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok.

Sebab saat ini hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di kampung-kampung, tingkat penyebarannya sudah merata pula.

“Untuk itu, jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi,” katanya.

“Selesaikan dulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat, genjot terus vaksinasi Covid-19 untuk kekebalan komunitas, tegakan disiplin protokol kesehatan, dan tentu penuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terdampak, setelah itu baru kita aspek pemulihan ekonomi,” lanjut Ace.

Ia yakin Pemerintah mampu untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini, termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat dan mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat.

“Segera masyarakat yang terdampak ekonomi kebutuhan dasarnya untuk diberikan bantuan sosial seperti beras dan kebutuhan sembako,” katanya.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan Pemerintah memberlakukan vaksin berbayar melalui vaksinasi gotong royong (VGR) individu.

Aturan ini tertuang dalam Permenkes nomor 19 tahun 2021. Di mana masyarakat secara individu bisa memperoleh vaksin dengan membeli di berbagai rumah sakit dan klinik yang ditetapkan Pemerintah.

Menurutnya, alasan diterapkan vaksin berbayar ini karena ada permintaan dari masyarakat. Oleh karenanya, vaksin berbayar ini ditujukan bagi masyarakat yang menginginkan seperti pekerja asing di Indonesia yang memegang kartu KITAP dan KITAS.

Sebab, saat PPKM darurat ini mereka harus memiliki sertifikat vaksin untuk kembali ke negaranya atau kembali ke Indonesia.

“VGR dibuka tidak hanya sektor korporasi tetapi kepada volunteer individual, sekali lagi para individu yang ingin volunteer, terutama ini juga untuk pekerja yang memiliki KITAS dan KITAP di mana dengan regulasi PPKM darurat ini mereka diwajibkan divaksin sebelum terbang. Oleh karena itu, VGR diperluas yang dapat diakses oleh individu,” jelas Airlangga dikutip melalui salah satu pemberitaan pada media online, Selasa (13/07/2021).

Ia pun menekankan, bahwa masyarakat Indonesia akan tetap mendapatkan vaksin secara gratis melalui program vaksinasi Pemerintah untuk mencapai herd immunity di akhir tahun.

Jadi kedua program ini berbeda. begitu juga dengan vaksin yang digunakan. Vaksin yang digunakan untuk VGR individu dan gratis tidak sama.

“Sekali lagi individu secara volunteer dan jumlah VGR jauh lebih kecil dari vaksin program (gratis). Tentu VGR ini menggunakan jenis vaksin berbeda dengan vaksin program dan tidak ada vaksin gratis yang diberikan untuk VGR,” paparnya.

Ia menyebutkan, untuk VGR ini akan disediakan Pemerintah di berbagai rumah sakit dan juga klinik yang tersebar di Indonesia.

“VGR ini disediakan di berbagai fasilitas kesehatan termasuk 212 Rumah Sakit dan 179 klinik,” tegasnya.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta masyarakat tidak perlu khawatir munculnya potensi perlambatan ekonomi saat penerapan PPKM Darurat.

Airlangga menegaskan, Pemerintah sudah menyiapkan antisipasi untuk merespons resiko perlambatan ekonomi ini.

Airlangga mengatakan, Pemerintah sudah menyiapkan berbagai bantuan sosial yang menjadi program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Saat ini, Pemerintah melakukan realokasi dan refocusing terhadap program PEN agar penanganan pandemi bisa mendorong daya beli masyarakat dan juga menjaga roda ekonomi,” tutur Airlangga dikutip melalui keterangan pers pada Selasa (13/07/2021).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pemerintah melakukan realokasi, refocusing, dan reprioritisasing sekitar Rp 225,54 triliun sebagai antisipasi pengetatan PPKM. Anggaran sebesar ini untuk mendorong berbagai program prioritas.

“APBN kita cukup fleksibel dalam merespons berbagai dinamika kondisi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat,” tegas Airlangga.

Ia menegaskan beberapa stimulus yang disiapkan Pemerintah antara lain, diskon listrik, bantuan produktif, bantuan sosial tunai.

Bantuan sosial tunai (BST) diperpanjang hingga Agustus dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM akan menerima Rp 300 ribu per bulan.

Program Keluarga Harapan (PKH) akan menyasar 10 juta KPM dengan anggaran sekitar 28,31 triliun.

Selain itu, Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang ditargetkan mencapai 8 juta KPM dengan besaran nilai manfaat Rp 300 ribu per KPM per bulan.

Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, Kartu Sembako yang dipercepat penyalurannya menargetkan 18,8 juta KPM dengan masing-masing penerima sebesar Rp 200 ribu.

Kartu Prakerja ada penambahan anggaran Rp 10 triliun untuk 2,8 juta penerima. Selanjutnya insentif usaha sekitar Rp 50,84 triliun.

“Dari sisi UMKM dan koperasi, stimulus PEN diberikan hingga semester I 2021, telah terealisasi sebesar 51,27 triliun,” tegas Airlangga.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena meminta izin praktik untuk mahasiswa fakultas kedokteran dipermudah.

Sehingga, mereka dapat segera membantu penanganan Covid-19 di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat isolasi terpusat.

“Mereka (mahasiswa dokter) yang belum memiliki surat izin untuk berpraktik itu perlu dipermudah agar bisa segera bekerja membantu pelayanan Covid-19 maupun non-Covid,” kata Melki dikutip melalui siaran pers, Selasa (13/07/2021).

Izin praktik yang dimudahkan itu diharapkan menyasar pada tenaga kesehatan lainnya, misalnya perawat atau lulusan farmasi.

Melki, sapaan akrab Emanuel Melkiades Laka Lena, juga mendorong mahasiswa tingkat akhir di bidang tersebut dipersiapkan dan dilatih kemampuannya menangani pasien Covid-19. Sehingga, ketika lulus mereka sudah terbiasa menangani pasien.

“Meski belum lulus, mereka perlu dipersiapkan untuk mulai terjun dalam penanganan Covid-19 dan pelayanan kesehatan lain,” ucap Melki.

Melki menuturkan keterbatasan tenaga kesehatan di kondisi pandemi Covid-19 perlu perhatian serius oleh Pemerintah. Butuh formula tepat supaya tenaga kesehatan yang bertugas tak kewalahan.

“Kita mesti memikirkan sebuah pola yang lebih bisa bergerak baik di lapangan. Bagaimana tenaga kesehatan yang ada itu bisa semuanya dikerahkan, dalam istilah kami itu adalah pengerahan kekuatan tenaga kesehatan semesta,” ujar Melki.

Selain itu, politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga meminta Pemerintah merumuskan konsep menjadikan masyarakat sebagai tenaga kesehatan untuk mengurangi beban fasilitas layanan kesehatan.

“Kami mendorong Pemerintah merumuskan secara sederhana bagaimana rakyat Indonesia pada kesempatan pertama menjadi kelompok pertama yang bisa menangani merawat pasien Covid-19,” katanya.

Menurut Melki pandemi memberikan pesan bahwa penyakit Covid-19 tidak memiliki batasan. Penyakit tersebut bisa berada di rumah, kantor, maupun lingkungan sekitar.

Ia pun mengusulkan agar masyarakat diberi panduan atau dilatih untuk merawat anggota keluarganya yang sakit karena Covid-19.

“Baik itu istrinya, suami, anak, ponakan, tetangga atau teman kantornya apabila kena kita tidak perlu takut atau khawatir berlebihan, tapi dipandu bagaimana penanganan pertama tentu dengan tata cara yang sesuai dengan penanganan medis semestinya,” ungkap legislator dapil Nusa Tenggara Timur II itu.

Dengan situasi Indonesia yang tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19, Melki mengatakan semua pihak harus memberikan optimisme bahwa semua pihak bisa memberikan penanganan pertama pada pasien yang terinfeksi. Misalnya melalui telemedicine kepada pasien tanpa gejala agar tertangani dengan baik.

“Sehingga tidak semua harus dirujuk rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan kita,” tutupnya.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja selama 2 hari ke Singapura mulai 13 Juli hingga 14 Juli 2021.

Dalam kunjungan kerja ini Menko Airlangga akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Wakil Perdana Menteri Singapura yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kebijakan Ekonomi Heng Swee Keat.

Kemudian Menteri Senior dan Menteri Koordinator Bidang Sosial Tharman Shanmugaratnam, Menteri Luar Negeri Dr Vivian Balakrishnan, serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Kedua Dalam Negeri, dan Menteri yang bertanggung jawab atas Smart Nation dan Cybersecurity Josephine Teo.

Menko Airlangga juga dijadwalkan akan memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Enam Kelompok Kerja Bilateral Singapura – Indonesia bersama Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong.

Fokus pembahasan dalam pertemuan ini adalah terkait perkembangan kerjasama bilateral di bidang ekonomi antara kedua negara terkait investasi, transportasi, pariwisata, pembangunan Kawasan Batam Bintan-Karimun dan Kawasan Ekonomi Khusus lainnya, tenaga kerja dan agribisnis.

Sejumlah isu bilateral penting dibahas dalam rangkaian pertemuan bilateral tersebut antara lain perkembangan hubungan bilateral khususnya di bidang investasi dan perdagangan, persiapan Leaders’ Retreat kedua negara, persiapan Presidensi G20 tahun 2022, keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 dan perkembangan penanganan ekonomi di masa pandemi.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan bantuan medis dari Singapura untuk penanganan kasus Covid-19 yang meningkat beberapa minggu terakhir. Seperti diketahui, Singapura mengirimkan bantuan ventilator dan oksigen ke Indonesia.

Singapura merupakan salah satu partner ekonomi utama bagi Indonesia di bidang investasi dan perdagangan. Pada kuartal pertama tahun ini, penanaman modal asing (Foreign Direct Investment) dari Singapura mencapai USD 2,6 Miliar yang tersebar pada lebih dari 3.634 proyek.

Nilai perdagangan antar kedua negara tercatat sebesar USD 20,47 Milar di tahun 2020 dan mencapai USD 10,97 Miliar dari awal tahun 2021 hingga Mei tahun ini.

“Nilai investasi ini menjadikan Singapura sebagai salah satu negara investor utama Indonesia dan ini menunjukkan kerjasama erat yang telah terjalin sangat baik antara kedua negara,” ujar Menko Airlangga.

Pada bulan Maret tahun ini, Menko Airlangga juga sudah meresmikan Nongsa Digital Town, perluasan dari Nongsa Digital Park yang merupakan hasil kerjasama Pemerintah dan swasta antara Indonesia dan Singapura.

Nongsa Digital Town menandakan tahapan awal bagi pengembangan ekosistem industri digital di Batam dan akan menjadi batu loncatan untuk mempercepat kolaborasi serupa di industri digital antar kedua negara.

Selain itu, Menko Airlangga juga dijadwalkan untuk menghadiri peresmian konferensi Asia Tech x Singapore (ATxSG) yang diselenggarakan oleh Infocomm Media Development Authority (IMDA) pada 13 Juli 2021.

Acara ATx Summit dengan tema ‘’Redefining Tech for a Better Future” tersebut dibuka oleh Deputi Perdana Menteri Singapura, Heng Swee Keat serta dihadiri oleh peserta dari berbagai negara dan kawasan secara virtual.

Dalam konferensi ini, Menko Airlangga akan menyampaikan pemaparan terkait kerjasama internasional yang dapat dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi berdasarkan revolusi digital dan inovasi teknologi.

Pembahasan akan difokuskan bagaimana Pemerintah dapat bekerjasama dengan menggunakan teknologi dalam upaya meraih ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerjasama internasional diperlukan setelah seluruh negara di dunia berjibaku menyelesaikan penanganan Covid-19 dan berupaya memulihkan ekonomi tidak hanya di negara masing-masing, namun juga pemulihan ekonomi secara global.

Menko Airlangga juga menyampaikan inisiatif Pemerintah Indonesia dan program-program yang ingin didorong Indonesia dalam presidensi G20 pada tahun 2022.

Meski saat ini, tingkat penetrasi jaringan internet di Indonesia yang belum merata masih menjadi tantangan, Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan jaringan internet ke seluruh wilayah di Indonesia.

Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan pelaku bisnis digital untuk memberikan akses seluas mungkin sehingga para pelaku UMKM dapat terintegrasi ke platform digital untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang semakin kuat.

“Upaya pemulihan ekonomi membutuhkan kerja sama dan kemitraan kuat antar negara pada tingkat bilateral, regional, dan global. Perkembangan teknologi digital akan berperan signifikan untuk menggerakkan ekonomi mulai dari sektor e-commerce hingga fintech,” ujar Menko Airlangga.

Berita Golkar– Pemerintah akan melakukan program vaksinasi ketiga (booster) untuk 1,47 juta tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di garis terdepan dalam penanganan Covid-19 mulai minggu depan.

“Teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kementerian Kesehatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip melalui salah satu pemberitaan pada media online,Senin (12/7/2021).

Percepatan vaksinasi tersebut seiringan dengan perkembangan kasus Covid-19 nasional yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan minggu sebelumnya.

Tercatat per 8 Juli, kasus konfirmasi harian naik 43,97 persen, jumlah kematian naik 56,43 persen dan jumlah rawat inap naik 13,71 persen.

Begitu juga dengan jumlah kasus aktif di luar Jawa-Bali yang mengalami peningkatan. Jika pada 27 Juni terdapat 50.513 kasus, pada 5 Juli naik menjadi 34, persen atau menjadi 67.891 kasus dan pada 8 Juli bertambah menjadi 82711 kasus atau naik 63,74 persen.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah warga Indonesia yang telah menerima dosis vaksin secara lengkap mencapai 14,622 juta jiwa hingga Kamis, pukul 12.00 WIB.

Data harian Satgas Penanganan Covid-19 yang diterima di Jakarta, Kamis (08/07) menunjukkan jumlah penduduk yang telah mendapat suntikan dua dosis vaksin Covid-19 bertambah 178.689 menjadi 14.622.502 orang.

Sementara itu, jumlah penerima vaksin dosis pertama yang tercatat sebanyak 820.889 jiwa. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah penerima vaksinasi dosis pertama kini menjadi 34.860.686 jiwa.

Dengan demikian maka tercatat, suntikan dosis pertama vaksin Covid-19 sudah diberikan pada 86,39 persen dari total 40.349.049 warga yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 tahap I dan II.

Sementara,  warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi lengkap atau dua dosis, baru meliputi 36,24 persen dari total sasaran vaksinasi tahap I dan II.

Pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta warga atau 70 persen dari populasi dalam upaya mewujudkan kekebalan komunal terhadap Covid-19.

Berita Golkar– Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengatakan telah menjalankan penjaringan aspirasi dan masukan konstruktif dari Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri untuk mendapatkan masukan dan memastikan komitmen 33 calon duta besar yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI.

“Penjaringan aspirasi ini berguna untuk mendapatkan masukan aktual dan memastikan komitmen dari para calon duta besar yang akan ditempatkan,” kata Christina dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Senin (12/7/2021).

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta II yang juga mewakili konstituen luar negeri ini menyampaikan penjaringan tersebut terkait perbaikan kinerja perwakilan dan masukan itu diterima antara lain dari komunitas WNI di Australia, Timor Leste, Perancis, dan Kanada.

“Selain persyaratan dasar, kedalaman wawasan serta ketrampilan komunikasi, calon Dubes juga harus memahami beragam aspek menyangkut negara/organisasi internasional di mana mereka akan ditempatkan,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selain itu, juga menaruh perhatian khusus pada upaya perlindungan WNI di luar negeri, terutama menyangkut akses terhadap vaksin dalam kondisi pandemi Covid-19.

Dia menjelaskan beberapa tugas penting Dubes yang digarisbawahi yakni kesanggupan memperjuangkan kepentingan nasional dan mengembangkan kerja sama internasional.

“Dan juga meningkatkan nilai ekspor dan kunjungan wisatawan, serta menarik investasi dan peluang-peluang bisnis lainnya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Komisi I DPR RI mulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau “fit and proper test” terhadap 33 calon Dubes pada Senin sampai Rabu (12-14 Juli 2021), dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Uji kelayakan tersebut terdiri dari 6 sesi selama 3 hari bersifat tertutup dengan durasi per-sesi maksimal 2 jam 15 menit.