BERITA

Berita Golkar– Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) kembali turun tangan untuk menyukseskan penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Salah satunya dengan menggelar vaksinasi Covid-19 bersama dengan Yellow Clinic Partai Golkar.

IIPG menggelar vaksinasi batch ke-12 di kantor DPP Golkar dan diikuti 700 peserta. Hingga batch tersebut, total sudah terdapat sekitar 40 ribu peserta yang mengikuti program vaksinasi yang diadakan sejak Maret 2021.

Dalam program ini, IIPG juga menyasar anak-anak para remaja yang berusia di atas 12 tahun, sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Minggu (18/7/2021).

Antusiasme peserta tampak sangat tinggi dengan hadirnya peserta dari berbagai kalangan masyarakat, terutama anak-anak yang hadir mengikuti vaksinasi.

Salah satunya terdapat rombongan santri dari Pesantren Yayasan Al Matiin, pimpinan KH Ucup Ridwan Saputra, dari Kampung Sawah, Ciputat, Tangsel. Sekitar 49 santri hadir untuk mendapatkan vaksinasi tersebut.

Ketua Umum IIPG Yanti Airlangga mengatakan acara tersebut menjadi bentuk kepedulian IIPG dan Golkar dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di Tanah Air.

“Semoga dengan diadakannya program vaksinasi ini akan mempermudah masyarakat yang belum mendapatkan vaksin dan dapat segera menerimanya. Vaksin ini sangat diperlukan untuk menjaga dan melindungi diri kita dari dampak Virus Corona yang telah merenggut banyak korban,” kata Yanti.

Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, panitia dari IIPG tetap memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Para peserta diharuskan mencuci tangan memakai sabun sebelum memasuki ruangan.

Mereka juga diharuskan memakai double masker agar benar-benar terhindar dari penyebaran virus. Selanjutnya, para peserta juga harus mengantre dan duduk dengan menjaga jarak di area yang sudah dipersiapkan.

Harapannya, dengan susunan antrean yang teratur, maka tidak menimbulkan kerumunan yang justru bisa membahayakan mereka.

“Dalam vaksinasi ini, kami lakukan semaksimal mungkin protokol kesehatan, agar program berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman bagi peserta maupun panitia,” ungkap Yanti.

Vaksinasi yang dilakukan oleh IIPG dan Yellow Clinic ini juga terkoneksi dengan program Peduli dan Lindungi dari Pemerintah, sehingga para peserta yang mengikuti program tersebut juga bisa mendapatkan sertifikat vaksin.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak Ulama, Habaib, dan Kyai untuk menyosialisasikan disiplin protokol kesehatan (prokes) saat Idul Adha.

Airlangga menegaskan, keberhasilan menekan penyebaran Covid-19 hanya dengan menekan tingkat mobilitas dan disiplin prokes.

Pemerintah saat ini sudah menerapkan kebijakan PPKM Darurat. Airlangga mengatakan, kebijakan ini dilakukan semata-mata sebagai upaya untuk mengendalikan penularan Covid-19 yang masih belum mereda.

Menurutnya, Pemerintah terus melakukan evaluasi atas pengendalian penularan Covid-19 dari segi positivity rate, tingkat okupansi Rumah Sakit, tingkat kesembuhan (recovery) dan juga kematian akibat kasus Covid-19.

Kebijakan PPKM Darurat ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk dari para Kyai, Habaib dan para Ulama.

“Saya mohon dukungan dan bantuan dari para Habaib, Kyai dan Ulama, selain terus menerus mendoakan agar Covid-19 dapat berakhir, juga mengajak para jamaahnya untuk mematuhi protokol kesehatan: selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak,” tutur Airlangga saat ‘Istigostah dan Salawat Nariyah Menjelang Wukuf Arafah’ Majelis Dzikir dan Shalawat Ahlul Hidayah (AH) Bersama Para Habaib dan Ulama Khas se-Indonesia di Jakarta, Minggu (18/7/2021).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengaku masih banyak masyarakat yang mengabaikan prokes.

Bahkan, Satgas Penanganan Covid-19 memperkirakan masih ada di antara masyarakat yang tidak mempercayai keberadaan virus Covid-19.

Padahal, menurut Airlangga, pandemi yang melanda sebagian besar negara di dunia juga mengakibatkan Indonesia tidak dapat memberangkatkan jamaah haji kita ke tanah suci.

Bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh negara-negara berpenduduk muslim di dunia sebagaimana kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi hanya menyelenggarakan haji terbatas hanya pada warga domestik dan WNA yang tinggal di Arab Saudi.

“Alhamdulillah, ada 327 WNI yang bermukim di Arab Saudi mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah haji tahun ini,” ujarnya.

Ketua Umum DPP partai Golkar menambahkan, peran Ulama, Habaib, maupun Kyai sangat dibutuhkan untuk mengingatkan masyarakat pentingnya disiplin prokes.

Terlebih, lusa, merupakan Hari Raya Idul Adha. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan penyelenggaraan ibadah di daerah zona merah. Artinya, masyarakat yang ingin merayakan Idul Adha bisa dilakukan di rumah masing-masing.

Airlangga mengatakan, pemotongan hewan kurban di wilayah zona merah diimbau dilakukan di rumah pemotongan hewan.

“Namun, jika memang RPH telah penuh dan jumlahnya terbatas, sebaiknya pemotongan hewan dilaksanakan di tempat terbuka dan menghindari berkumpulnya massa dalam jumlah yang banyak,” tegasnya.

Ia juga meminta Kyai dan Ulama untuk mengingatkan masyarakat agar pembagian daging dari hewan kurban dilakukan dengan diantar ke masing-masing rumah mustahik. Pemerintah mengingatkan pembagian hewan kurban tidak memunculkan kerumunan yang berpotensi menyebarkan Covid-19.

“Menghindari mudharat dalam ajaran Islam juga lebih diutamakan dibandingkan mengambil manfaat,” ujarnya.

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih memandang perlu perhatian lebih terkait pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di garda terdepan penanganan pasien Covid-19.

Ia menilai, beban kerja yang ditanggung oleh nakes di masa pandemi Covid-19 ini amatlah berat.

Belum lagi mereka harus menanggung risiko terpapar Covid-19 dan keluarga yang berinteraksi dengan mereka di rumah.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tanpa bermaksud mengesampingkan prosedur dan aturan main, seharusnya insentif untuk tenaga kesehatan bisa diprioritaskan. Bayarkan tepat waktu. Bahkan jumlahnya mesti ditingkatkan. Dan tentu ini tidak sebanding dengan pengorbanan dan resiko yang nakes hadapi,” ungkap Demer, sapaan akrabnya, dikutip melalui keterangan pers pada Jumat (16/7/2021).

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas berita pengunduran diri sejumlah nakes beberapa hari belakangan ini.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dokter Indonesia Bersatu, Eva Sri Diana Chaniago, sejumlah nakes resign (mengundurkan diri) dari pekerjaan di tengah lonjakan kasus Covid-19 karena beban kerja dirasa berat dan insentif penanganan pandemi yang dijanjikan Pemerintah belum cair.

Selain memperhatikan insentif untuk nakes, Demer juga mengingatkan agar Pemerintah segera menyelesaikan tunggakan kepada sejumlah rumah sakit yang memberikan layanan kepada pasein Covid-19.

Ia berharap, kedua hal tersebut menjadi fokus dan prioritas Pemerintah. Nakes dan Rumah Sakit adalah dua hal yang sangat vital dalam penanganan pasien Covid-19 serta sangat menentukan dalam peningkatan angka kesembuhan.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini memandang, tantangan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19 ini amatlah berat. Seluruh sektor kehidupan, lebih-lebih sektor ekonomi mengalami kemerosotan.

Menurutnya, selain rendahnya tingkat penularan, tingginya angka kesembuhan adalah sebagai indikator keberhasilan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam upaya keluar dari tantangan ini serta memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk bekerja.

Masyarakat juga diimbau patuh terhadap apa yang sedang diprogramkan oleh Pemerintah.

“Ibarat kapal yang mengalami kebocoran di tengah laut lepas, kerja sama seluruh nahkoda dan penumpang yang terpimpin menjadi kunci keberhasilan kita ke luar dari ujian ini. Bila itu telah terjadi, niscaya kesehatan masyarakat akan pulih dan perekonomian akan bangkit kembali,” pungkas legislator dapil Bali ini.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lagi hanya bertumpu pada faktor produksi konvensional melainkan juga dipengaruhi oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

“Faktor ini akan mendorong suatu negara untuk secara lebih efisien menyediakan barang dan jasa serta meningkatkan daya saing usaha,” kata Menko Airlangga Hartarto dikutip melalui salah satu media pemberitaan online Jumat (16/7/2021).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, lanjut Menko Airlangga, perhatian harus diberikan kepada strategi kebijakan yang mendorong inovasi, termasuk penempatan anggaran negara untuk dialokasikan pada pos Iptek, riset, dan inovasi.

Penempatan anggaran riset/Litbang atau Gross Expenditure on Research and Development (GERD) dinyatakan dalam persentase terhadap PDB nasional, meliputi 4 sektor yakni Litbang Pemerintah, Litbang Perguruan Tinggi, Litbang Industri, dan Litbang Non-Government Organization (NGO), dengan kegiatan riset mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan eksperimental.

Airlangga mengungkapkan nilai GERD Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Hal tersebut berarti porsi penempatan anggaran untuk pos Iptek, riset dan inovasi masih perlu ditingkatkan.

“Untuk mendorong peran industri lebih besar dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Super Tax Deduction Vokasi hingga 200 persen,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut ia mengatakan tautan antara pembangunan Iptek dengan pembangunan ekonomi terjadi ketika teknologi yang dihasilkan dapat mendukung dalam kegiatan ekonomi.

Sebaliknya, kemajuan perekonomian dan peningkatan persaingan juga akan menciptakan kebutuhan teknologi baru.

“Agar simbiosis mutualisme antara pembangunan Iptek dengan pembangunan ekonomi dapat terbentuk, maka pengembangan teknologi perlu berorientasi pada kebutuhan atau persoalan nyata, demand-driven,” katanya.

Pemerintah, kata dia, bekerja sama dengan swasta membantu seluruh pihak termasuk usaha mikro kecil untuk on boarding dan melakukan servisifikasi, melalui kegiatan peningkatan SDM Digital, pembuatan Database Digital, Literasi Digital, dan Pembangunan Infrastruktur Digital.

Upaya-upaya tersebut akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan ekspor. Indonesia akan dapat keluar dari middle income trap lebih cepat yaitu pada 2037.

Berita Golkar – Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memperhatikan kesehatan dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri di tengah kasus COVID-19.

Menurut Meutya, Kemlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) harus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi WNI.

Ia juga meminta, Kemlu memastikan WNI dapat memperoleh akses vaksin. Untuk itu, kata dia, Kemlu bisa memaksimalkan fungsi Kedubes maupun Konjen guna mendata WNI yang sudah dan belum mendapat vaksin.

“Vaksin sangat penting bagi WNI di luar negeri agar mereka bisa lebih fokus dalam belajar maupun bekerja. Apalagi jumlah WNI yang menjadi penyumbang devisa jumlahnya sangat banyak,” ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/7/2021).

Sebelumnya, mengacu pada data badan Kesehatan dunia (WHO), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan bahwa kasus COVID-19 di berbagai dunia mengalami peningkatan.

Retno menyebutkan, dalam 4 minggu terakhir dunia menghadapi kenaikan kasus COVID-19 secara terus-menerus di hampir semua kawasan.

Retno juga mengungkapkan, hingga minggu lalu, kasus COVID-19 di dunia mengalami kenaikan 12% dan kasus di kawasan ASEAN naik 37,4%.

Selain itu, beberapa negara di kawasan Eropa mengalami kenaikan ratusan persen, bahkan terdapat negara yang mengalami kenaikan 510 persen.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menyampaikan hal tersebut.

Menurut Tedros, bukan hanya kasus COVID-19 yang melonjak, namun kasus kematian akibat COVID-19 juga meningkat dalam seminggu terakhir secara global. Padahal, sebelumnya kasus kematian sempat menurun selama 10 minggu.

Data Worldmeters menunjukkan, tanggal 15 Juli jumlah kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia mencapai 4.073.749 orang.

Adapun Anggota Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa Kemlu harus memberi perhatian lebih terhadap WNI yang tinggal di negara dengan angka kasus COVID-19 yang sangat tinggi, seperti Brazil (57.664 kasus harian), Inggris (42.302 kasus), India (41.854 kasus), Amerika Serikat (35.445 kasus), dan Spanyol (26.390 kasus). Sebab, kata dia, tidak sedikit WNI yang berada di negara-negara tersebut.

“Di negara tersebut, kemungkinan WNI terpapar virus tentu lebih besar dibandingkan di negara lain. Yang jelas, berapa pun jumlah WNI yang ada di negara-negara tersebut, merupakan kewajiban bagi negara untuk melindungi mereka sebagai bentuk kehadiran negara. Para Duta Besar perlu diminta untuk siaga penuh menghadapi tren lonjakan COVID-19 dunia.” ujar Meutya.

Berita Golkar– Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menyampaikan, ada benang merah yang bisa ditarik dari judul RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yakni disarankan bukan berupa pelarangan, melainkan pengendalian ataupun pengaturan.

Pernyataan tersebut datang berdasarkan paparan yang disampaikan para narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum virtual Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol.

“Sebetulnya masih debatable, apa sub-urgensi dari rancangan undang-undang ini sehingga harus bentuk undang-undang yang mengatur tentang pelarangan, tetapi karena ini sudah berjalan dan sudah masuk di Baleg, tinggal bagaimana ke depannya menjadi tugas kita semua yang ada di Baleg untuk merumuskan dan memastikan materi muatan apa yang hendak diatur dan masuk (dalam pembahasan). Tentunya dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak,” ucap Christina dikutip melalui siaran pers pada Kamis (15/7/2021).

Politisi Partai Golkar tersebut setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa RUU existing saat ini memang berat sekali dari sisi larangan.

Namun ia mengatakan, RUU yang saat ini dibahas merupakan draf awal yang masih jauh dari sempurna dan akan disempurnakan bersama-sama oleh pihak-pihak terkait.

“Saya sepakat bahwa kajian-kajian yang digunakan dalam naskah akademik existing ini masih belum cukup merepresentasikan kajian komprehensif yang selayaknya digunakan dalam satu naskah akademik. Oleh karena itu, terbuka kesempatan untuk melakukan studi lebih lanjut untuk menyempurnakannya, sehingga apa yang nanti diatur memang memiliki basis, baik pendekatan filosofis, ekonomis, sosiologis, yang betul-betul bisa mendukung urgensi daripada suatu RUU,” tuturnya.

Dikatakan legislator dapil DKI Jakarta II tersebut, hal lain yang juga perlu menjadi pertimbangan adalah masalah kesejahteraan. Jangan sampai keberadaan suatu undang-undang mematikan kehidupan masyarakat.

Menurutnya, di beberapa provinsi di Indonesia, minuman beralkohol menjadi bagian dari tradisi atau sesuatu hal yang memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dari masyarakat, baik dalam adat maupun keagamaan.

“Kita juga memahami banyak orang yang menggantungkan nafkah hidupnya dari usaha (minuman beralkohol) ini. Hal ini hendaknya menjadi perhatian kita semua sebagai pembuat undang-undang. Karena sejatinya kita tidak membuat undang-undang untuk kepentingan sekelompok golongan saja, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” pungkasnya.

Berita Golkar– Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Singapura langsung membawa hasil.

Pemerintah Singapura berkomitmen menambah bantuan Iso Tank sebanyak 24 unit dan akan dikirimkan secara bertahap dalam enam pekan ke depan.

Pemerintah Indonesia memperkirakan kebutuhan tambahan Iso Tank untuk pendistribusian oksigen sekitar 140 unit.

Pemerintah Singapura sejauh ini sudah memberikan bantuan lima Iso Tank. Iso Tank merupakan kontainer berbentuk tangka yang memiliki ukuran standar tertentu yang umumnya digunakan untuk memuat kargo cair dan gas.

“Saat pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dan para Menteri Singapura selalu ditanyakan bantuan apa yang bisa dilakukan Singapura, terutama di dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia berterima kasih atas respon cepat untuk menambah peralatan yang dibutuhkan untuk distribusi oksigen. Sekarang ini tantangannya memang bagaimana produksi oksigen yang ada bisa cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” terang Menko Airlangga.

Dalam upaya penanganan Covid-19, terutama varian Delta yang tingkat penyebarannya sangat cepat, Pemerintah Indonesia terus mengambil langkah pengendalian penyebaran virus ini.

Pemerintah telah menambah tempat-tempat isolasi mandiri untuk mereka yang terinfeksi Covid-19. Penambahan ruang isolasi mandiri memerlukan dukungan peralatan baik tabung silinder maupun Iso Tank untuk mendistribusikan oksigen yang ada.

“Pemerintah Singapura berkomitmen menambah bantuan Iso Tank dan Liquid Oxygen sebanyak 24 unit. Melalui Smart Gas akan dilakukan refurnished terhadap Iso Tank yang tersedia di Singapura dan sebagian lagi akan dipesan yang baru dari Tiongkok,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam pertemuan dengan para pengusaha Indonesia di Singapura, Menko Airlangga juga mengapresiasi inisiatif mereka untuk mengumpulkan bantuan oxygen concentrator.

Sejauh ini sudah terkumpul 11 ribu oxygen concentrator, dan pengiriman pertama sebanyak 1.500 unit sudah tiba di Jakarta.

Kolaborasi antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Singapura diorganisir oleh Temasek. Sementara, Istri PM Singapura, Ho Ching turun tangan langsung untuk memastikan donasi itu bisa terkumpul dan dikirimkan ke Indonesia sesegera mungkin.