BERITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, Pemerintah terus mendukung penuh pengembangan profesi insinyur di Indonesia dan menginisiasi Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) yang merupakan Badan Tetap dalam organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Dalam sidang tahunan International Engineering Alliance Meeting yang digelar pada 11-15 Juni 2023 di Taichung, Taiwan, sebuah torehan baru berhasil dicapai oleh PII/IABEE yang telah berhasil dikukuhkan dan diakui kesetaraan substansialnya oleh Washington Accord.

“Capaian ini merupakan milestone yang luar biasa bagi para insinyur Indonesia. Dengan adanya pengakuan ini, SDM Indonesia diakui dan mampu bersaing dikancah internasional karena sarjana bidang keteknikan yang sudah mendapatkan sertifikasi profesi insinyur dari PII/IABEE substantial equivalent dengan negara-negara anggota Washington Accord lainnya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memberikan apresiasi atas akreditasi yang dicapai oleh PII/IABEE, Kamis (15/06).

Washington Accord mengukuhkan secara aklamasi status Full Signatory bagi PII/IABEE dengan hak keanggotaan penuh dan pengakuan kesetaraan substansial (substantial equivalent) yang berlaku secara retroaktif sejak 2021.

Dengan pengukuhan ini, maka sarjana yang dihasilkan oleh program studi yang terakreditasi oleh IABEE mulai tahun 2021 diakui “substantially equivalent” dengan lulusan program studi yang diakreditasi oleh negara anggota Washington Accord lainnya dalam memenuhi persyaratan untuk mempersiapkan lulusan memasuki praktik keinsinyuran.

Dengan kata lain, lulusan dari suatu program terakreditasi di salah satu negara penandatangannya akan diakui memenuhi syarat dan kriteria akademis yang setara dengan negara-negara penandatangan lainnya.

Daftar negara-negara yang tergabung dalam Washington Accord yakni USA, Canada, Inggris, Australia, Irlandia, New Zealand, Hong Kong, South Africa, Japan , Singapore, Malaysia, Korea, Taiwan, Rusia, India, Sri Lanka, Turki, Pakistan, Bangladesh, Cina, Filipina, Peru, Costa Rica, Mexico, Chile, Indonesia, Thailand, Myanmar, Saudi Arabia.

“Adanya pengakuan ini juga membuktikan bahwa kualitas SDM Indonesia semakin baik. Pemerintah akan terus mendorong upaya-upaya pengembangan profesi, tidak hanya profesi insinyur, tetapi juga profesi lainnya, untuk melahirkan SDM dalam negeri yang memiliki daya saing tinggi di kancah global,” pungkas Menko Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajaran saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045” di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (15/06).

Berita Golkar – Indonesia bercita-cita menjadi negara dengan pandapatan per kapita yang setara dengan negara maju, sehingga dapat keluar dari Middle Income Trap (MIT).

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui 3 area perubahan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Dalam menggapai cita-cita besar tersebut, Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045” di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (15/06).

“Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dibutuhkan, sangat dibutuhkan, smart execusion. Dan dibutuhkan smart leadership, oleh strong leadership, yang berani dan pandai mencari solusi, dan yang punya nyali,” tutur Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut.

Dalam Struktur RPJPN 2025-2045 yang diluncurkan, terdapat 6 Bab yang menjadi fokus pembangunan Indonesia, yaitu Selayang Pandang Pembangunan Indonesia; Megatren dan Modal Dasar; Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan; Indonesia Bertransformasi: Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045; Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Negara Nusantara; dan Mengawal Indonesia Emas 2045.

Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan sebesar 5% yang saat ini telah digapai, masih perlu ditingkatkan.

Dengan skenario transformatif, diperlukan rata-rata pertumbuhan sebesar 6% agar tahun 2041 Indonesia dapat keluar MIT. Sedangkan dengan skenario sangat optimis, rata-rata pertumbuhan sebesar 7% agar tahun 2038 Indonesia dapat keluar MIT.

Optimis menggapai cita-cita tersebut, Indonesia dibekali berbagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan angkatan kerja sebesar 146,6 juta.

Perluasan lapangan kerja tentunya menjadi fokus penting. Kedua, optimalisasi peluang bonus demografi.

Saat ini Indonesia berada pada periode Rasio Ketergantungan Penduduk yang paling rendah (Puncak Bonus Demografi), yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban suatu negara, sehingga hal tersebut harus bisa dioptimalkan.

Ketiga, letak wilayah Indonesia yang strategis sangat menguntungkan dalam perdagangan internasional.

Selain itu, pengaruh musim menjadikan Indonesia menjadi negara agraris.

Keempat, melimpahnya sumber daya alam dengan kekayaan cadangan mineral yang sangat besar, di mana Indonesia menjadi peringkat pertama cadangan Nikel (21 juta MT), Bauksit peringkat ke-6 (1 miliar MT), Tembaga peringkat ke-7 (24 juta MT), Timah peringkat ke-1 (0,8 juta MT).

Namun demikian, Indonesia tetap perlu bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, yang terkait dengan peningkatan produktivitas SDM, peningkatan produktivitas modal, perubahan iklim, hingga tantangan stabilitas global ke depan yang semakin dinamis.

Anggota Komisi VI DPR RI, I Gde Sumarjaya Linggih.

Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR RI I Gde Sumarjaya Linggih mengingatkan PT Aviasi Pariwisata Indonesia/InJourney (holding BUMN Pariwisata Indonesia) untuk dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam setiap pengembangan kawasan wisata yang dikembangkan.

Ia menilai, penyerapan tenaga kerja lokal merupakan salah satu langkah menurunkan gini ratio antara yang kaya dan yang miskin.

“Yang perlu diingat adalah benefit kepada masyarakat itu harus sebesar-besarnya diberikan kepada lokal. Terutama nanti masalah perekrutan pegawai dan sebagainya, sebisa mungkin itu (menyerap tenaga kerja lokal),” ujar Demer, panggilan akrab I Gde Sumarjaya Linggih dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG dan Dirut PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Demer menambahkan, pengembangan kawasan pariwisata diharapkan dapat memberikan ruang kepada masyarakat lokal.

Sehingga masyarakat lokal tidak malah menjadi penonton di negerinya sendiri.

Oleh sebab itu, pihaknya setuju dengan tambahan PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk pengembangan kawasan pariwisata, selama pengembangan tersebut memacu penguatan perekonomian di Indonesia.

“Ini yang mesti kita timbulkan pengusaha-pengusaha lokal, pekerja-pekerja lokal dengan baik. Inilah tujuannya kita mengeluarkan PMN ini. Nggak apa-apa PMN sebanyak-banyaknya nggap apa-apa selama itu akan membuat agent of development itu berjalan. Karena kita negeri yang sedang berkembang, pasti akan perlu banyak peran BUMN untuk mengembangkan perekonomian kita,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengapresiasi adanya Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang dinilai telah memberikan dampak yang luar biasa pada Bali dan Indonesia.

Bahkan hingga saat ini, ITDC terus digunakan sebagai tuan rumah event-event international.

Sehingga menimbulkan multiplier effect yang luas terhadap perekonomian di Bali.

Wakil Ketua Bappilu DPD I Golkar Riau, Ikhsan.

Berita Golkar – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu perihal sistem Pemilihan Umum (Pemilu) proporsional terbuka.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka MK menetapkan Pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.

Mendengar kabar itu, Wakil Ketua Bappilu DPD I Golkar Riau, Ikhsan, mengatakan sistem Pemilu proporsional terbuka ini sesuai dengan keinginan Partai Golkar.

“Ini mengembalikan kepada rakyat untuk memutuskan siapa yang berhak jadi wakilnya. Tinggal memang kita memperbaiki saja, rekrutmen dalam rangka untuk pencalegan,” kata Ikhsan, Kamis, 15 Juni 2023.

Ikhsan menegaskan, pihaknya menyambut baik, serta dari awal memang berharap sistem Pemilu proporsional terbuka.

Ditegaskannya, Partai Golkar jadi salah satu dari delapan partai sebagai penggerak dan yang menolak sistem Pemilu proporsional tertutup.

“Apa yang disampaikan hakim MK mengenai keputusan sistem Pemilu proporsional terbuka ini memang keinginan partai dan dari berbagai partai juga,” ujarnya.

Untuk langkah ke depan, Ikhsan menuturkan, akan fokus akan target 15 kursi provinsi.

Ditambahkannya, pihaknya akan mengimplementasikan kursi dengan Pemilu terbuka maka kekuatan para Caleg jadi penting.

“Makanya diharapkan para caleg mampu turun ke bawah. Partai juga akan membuat instrumen dalam pemenangan dan mampu meyakinkan masyarakat. Harapan kami kan sudah ada program bagus yang berjalan, ini juga mampu meyakinkan masyarakat untuk memilih Golkar,” pungkas Ikhsan.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan para pemohon seluruhnya terhadap sistem pemilu yang akan datang.

Penolakan ini berarti bahwa sesuai UU Pemilu 2017, maka sistem pemilu proporsional terbuka, tetap akan berlaku pada Pemilu 2023.

“Ini menjadi keputusan yang tepat dan juga keputusan yang memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata Airlangga.

Airlangga juga meminta kepada semua pihak untuk tetap menghormati keputusan MK tersebut, serta melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Mari kita semua menghormati bersama keputusan ini untuk mendorong pemilu yang tertib, aman dan adil” ucapnya.

Menko Perekonomian mengatakan, diketahui bahwa tahapan pemilu, baik pilpres dan pileg saat ini sudah berjalan dan tentunya jika terjadi perubahan maka akan mempengaruhi proses yang sudah berjalan.

Ia meminta agar masyarakat dan partai politik termasuk caleg untuk lebih berkonsentrasi mengolah visi dan misi mereka serta program-program yang ditawarkan dari pada menghabiskan energi untuk perubahan sistem pemilu.

“Lebih baik kita dan terutama Partai Golkar, untuk fokus membuat program-program yang akan ditawarkan kepada masyarakat dan pemilih, agar pemilu ke depan lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ucap Airlangga

Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

Adapun MK, rencananya akan melakukan sidang putusan perkara uji materi pasal sistem pemilu pada Kamis (15/6/2023) mendatang.

Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji menilai sistem proporsional terbuka atau coblos nama caleg merupakan sistem yang paling representatif.

Sebab masyarakat sebagai pemilih, langsung menentukan sendiri wakilnya di parlemen.

“Partai Golkar yakin MK akan putuskan sistem proporsional terbuka, arena sistem itu akan lebih memberikan pertanggungjawaban politik anggota DPR kepada rakyat,” kata Sarmuji di Surabaya, Selasa (13/6/2023).

Sebagai informasi, perkara uji materi sistem Pemilu ini bernomor 114/PUU-XX/2022.

Perkara ini adalah uji materil terkait pasal sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka.

Gugatan ini sebelumnya diajukan oleh Demas Brian Wicaksono (pengurus PDI-P), Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto serta Nono Marijono.

Sarmuji mengaku yakin, MK bakal mempertimbangkan penuh terkait sistem Pemilu.

“Melawan sistem proporsional terbuka, sama saja dengan melawan kehendak rakyat,” jelas Sarmuji yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Di sisi lain, Sarmuji juga meyakini MK bakal memperhitungkan risiko seandainya sistem pemilu dikembalikan menjadi proporsional tertutup atau coblos gambar partai.

Sebab, jika terjadi perubahan sistem pemilu di tengah tahapan yang sudah berlangsung akan sangat sulit.

Diketahui, dari sisi tahapan pemilu, sejauh ini KPU telah melakukan masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) sejak 1 Mei 2023 dengan menggunakan sistem Pemilu proporsional terbuka.

“Sehingga, MK juga pasti memperhitungkan secara teknis perundangan dan teknis penyelenggaraan pemilu akan sulit menyesuaikan jika mengubah sistem di saat tahapan pemilu sudah berjalan jauh,” tandasnya.

Kepala Bapillu Partai Golkar, Nusron Wahid.

Berita Golkar – Mahkamah Konstitusi (MK) besok akan menggelar sidang putusan terkait sistem pemilu.

Kepala Bapillu Partai Golkar Nusron Wahid berdoa agar MK tetap memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka atau pemilu coblos nama caleg.

“Kita berdoa supaya sesuai harapan rakyat yaitu proporsional terbuka ya, karena pemilu ini adalah pemilunya rakyat, supaya rakyat dikasih kesempatan untuk memilih pilihan yang terbaik,” ujar Nusron kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Nusron mengatakan pemilu adalah hak rakyat untuk menentukan wakilnya di parlemen. Sebab itu, penting agar pemilu dapat dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

“Kalau ditanya soal kedaulatan partai, kan partai sudah berdaulat, di mana kedaulatan partainya, ketika memasukan nama-nama menjadi caleg ke KPU kan sudah. Selebihnya, itu pilihan partai kan, nah gantian dong pilihan rakyat. Masa rakyat nggak dikasih bagian, masa kamu dikasih bagian sebagai rakyat supaya pengen punya anggota DPR yang kamu yakini yang paling kamu senengin ya kan,” ujar dia.

“Partai sudah dikasih hak, hak mencalonkan sampai KPU porsinya, makanan partai itu, gantian makanan rakyat dong. Jangan semua dimakan partai dong, kalau tertutup kan semua dimakan partai, rakyat nggak punya makanan dong. Jadi proporsional terbuka itu keseimbangan, ada unsur kedaulatan partai dan ada unsur kedaulatan rakyat,” sambungnya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi akan mengetok putusan yang paling ditunggu terkait pemilu. Rencananya putusan itu akan diketok pada Kamis (15/6) besok.

“Kamis, 15 Juni 2023, pukul 09.30 WIB. Agenda: Pengucapan putusan,” demikian bunyi jadwal MK yang dilansir website-nya, Senin (12/6).

Ketua DPP Golkar, Dave Laksono.

Berita Golkar – Ketua DPP Golkar Dave Laksono merespons Wakil Sekjen PAN Fikri Yasin soal rencana pembentukan koalisi 4 partai ke arah yang lebih permanen.

Dave mengatakan apapun koalisinya, partainya tetap mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju Pilpres 2024 entah sebagai capres ataupun cawapres.

“Ya kita kan tetap mendorong Pak Airlangga Hartarto selaku calon presiden, tapi kita juga memiliki fleksibilitas untuk mendorong dia sebagai cawapres,” kata Dave di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Adapun 4 partai yang sepakat bangun koalisi lebih permanen yakni PAN, Gerindra, PKB, dan Golkar.

Dave mengatakan koalisi ini masih dalam pembahasan. Dia menuturkan keputusan Partai Golkar akan diumumkan langsung oleh Airlangga.

“Oh koalisi kan jalan terus ya, kita kan belum memutuskan apa-apa, ini kan baru sepatah dua patah kata lah, kalau udah ada nanti kepastian sikapnya baru kita bisa menyikapi secara jelas,” katanya.

Dave menuturkan saat ini masih terus berkomunikasi dengan parpol lain. Dia menyebut Partai Golkar masih penjajakan.

“Tadi saya bilang komunikasi tidak pernah berhenti. Masih jalan terus tapi kalau sikap resmi nanti akan disampaikan langsung oleh Ketum,” tuturnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti Widya Putri.

Berita Golkar – Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang menjadi inisiatif DPR memiliki tujuan yang mulia. Pasalnya RUU ini mendorong masyarakat untuk ramah energi.

Namun dia menilai masyarakat masih terlalu nyaman dengan situasi saat ini, padahal situasi sekarang sudah cukup memprihatinkan terutama isu global warming.

“Jadi kalau kita melihat dari segi nilai tambahnya itu banyak sebetulnya, tapi karena negara Indonesia terlalu nyaman dengan situasi saat ini dan kurang ada greget untuk kemudian berubah, ini menjadi kendala,” kata Roro dalam forum legislasi di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Kata Dyah, komisi VII sudah memberikan masukan kepada pemerintah bahwa ini adalah keinginan masyarakat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

“Melalui undang-undang ini ya kita berharap bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan itu bisa segera terselesaikan, tapi memang realitanya tidak segampang itu, karena sebetulnya kemarin kita targetnya adalah mengejar momentum G-20,” jelasnya.

Ia mengaku, Komisi VII masih melakukan pembahasan daftar masalah invertarisir (DIM) karena memang dalam pembahasan terjadi silang pendapat dan itu hal biasa.

Ia berharap pembahasan DIM tersebut segera tuntas.

“Karena di dalam undang-undangnya sendiri banyak sekali isu-isu dan pasal-pasal yang kemudian menjadi perdebatan antar fraksi atau dari pemerintah juga, baik itu dari segi misalnya judul dan dan frasa lainnya,” pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi.

Berita Golkar – Adanya indikasi peredaran narkoba di kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Wilayah Sulsel, juga mendapat perhatian dari Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Padjalangi.

Ia mempertanyakan pola pengawasan yang dilakukan di dalam Lapas.

Politisi Partai Golkar ini juga menyebut, jika hal ini benar-benar terjadi, maka Lapas yang seharusnya memberi efek jera bagi pengedar narkoba, ternyata tidak berfungsi efektif.

Olehnya, Andi Rio, meminta Kementerian Hukum dan HAM, harus bisa bertanggung jawab atas kejadian ini.

“Kemenkumham harus bertanggung jawab dalam hal ini. Berikan sanksi berat dan sikap tegas terhadap jajarannya yang terlibat. Jangan sampai image lapas menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para bandar narkoba dalam mengendalikan dan mengedarkan narkoba dari dalam lapas,” jelasnya.

Selain itu, Andi Rio, merasa prihatin dengan temuan Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel tersebut.

Menurutnya, kondisi ini menjadi bukti bahwa jaringan narkoba tidak bisa ditolerir.

“Ini bukti bahwa jaringan narkoba serius ingin merusak generasi bangsa di Indonesia. Hal ini tidak dapat ditolerir serta harus diberantas secara serius oleh negara,” tegasnya.

Diketahui, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebelumnya mengungkap temuan narkoba dalam brankas di Kampus Universitas Negeri Makassar, beberapa waktu lalu.

Diketahui, narkoba yang ditemukan berasal dari rutan Jeneponto dan Watampone.