BERITA

Sambut Baik Pemilu Proporsional Terbuka, Golkar Trenggalek Bahas Keterwakilan Perempuan


Ketua DPD Partai Golkar Trenggalek, Arik Sri Wahyuni (kiri).

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Trenggalek menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertahankan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka, Kamis (15/6/2023).

Dengan sistem proporsional terbuka, menurut Ketua DPD Partai Golkar Trenggalek, Arik Sri Wahyuni, anggota legislatif yang terpilih dalam Pemilu 2024 benar-benar pilihan rakyat.

“Pandangan dari (pengurus Partai Golkar) pusat, provinsi maupun Kabupaten Trenggalek dari awal berpacunya memang proposional terbuka,” kata Arik Sri Wahyuni yang juga Wakil Ketua DPRD Trenggalek ini.

Menurut Arik Sri Wahyuni, pemilu dengan sistem proporsional terbuka juga akan memudahkan partai untuk melakukan kaderisasi dan mengoptimalkan potensi kader-kader baru.

“Kalau tertutup nanti kader baru tidak akan berani maju untuk mencoba, karena takut terlebih dahulu kalah dengan kader atau pengurus yang sudah lama di partai,” jelas Bacaleg dari Dapil 1 Trenggalek ini.

Lebih lanjut, Arik tidak memungkiri, dengan sistem proporsional terbuka akan ada persaingan antar kandidat di internal partai dalam dapil yang sama.

Namun hal tersebut sudah diantisipasi oleh DPD Partai Golkar Trenggalek, dengan melakukan pemetaan konstituen atau kantung-kantung suara.

Dengan pemetaan yang jelas, antar kader Golkar tidak akan saling tumpang tindih dalam mencari dukungan suara dari konstituen.

“Jadi tidak akan ada gesekan, justru sesama kader saling gotong royong memberikan suara akumulatif kepada partai kita,” ucap Arik.

Ia juga mengaku tidak setuju jika ada anggapan sistem proporsional terbuka akan mempersulit menegakkan kuota keterwakilan gender atau keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Menurut Arik, dengan proporsional tertutup, setiap partai berhak untuk menunjuk siapapun menduduki kursi parlemen yang didapatkan, termasuk untuk mengatur keterwakilan perempuan.

“Tapi menurut saya pribadi, sebenarnya dengan sistem terbuka malah merupakan satu kesempatan yang brilian dan banyak peluang seorang perempuan dengan berbagai strateginya untuk mencari simpati masyarakat,” lanjutnya.

Dengan proporsional terbuka, kesempatan perempuan untuk menduduki kursi parlemen justru terbuka lebar dan tidak hanya bergantung dengan keputusan partai.

Pemilu Proporsional Terbuka, Ketua Golkar Jatim: Sudah Sesuai Kehendak Rakyat


Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, M Sarmuji.

Berita Golkar – Pemilu 2024 dipastikan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka alias coblos caleg.

Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sistem pemilu.

Ketua DPD Golkar Jawa Timur M Sarmuji menyatakan, Pemilu 2024 berjalan terbuka sudah sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia.

“Alhamdulillah sesuai dengan harapan rakyat Indonesia, MK memutuskan sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Seluruh rakyat menyambut gembira,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi detikJatim, Kamis (15/6/2023).

Sarmuji menyebut, dengan Pemilu proporsional terbuka, caleg akan rajin turun ke bawah bertemu dengan warga. Tidak ada alasan caleg tidak menemui warga.

“Karena caleg akan rajin turun ke bawah untuk memikat hati rakyat,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menyebut keuntungan pemilu terbuka, rakyat bisa mengerti siapa aspiratornya di legislatif.

Sarmuji mempersilakan rakyat menghukum aspiratornya jika ingkar janji dan tidak memperjuangkan hak-hak warga di dapilnya.

“Rakyat dapat menyuarakan harapannya bahkan dapat melakukan kontrak politik. Sebaliknya rakyat juga bisa menghukum anggota DPR yang sudah terpilih jika mengingkari aspirasi rakyat pada pemilu berikutnya,” tandasnya.

Bawa Indonesia di Persimpangan Ketiga pada 2024, Ketum Airlangga: Golkar Harus Menang


Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Indonesia akan berada di persimpangan ketiga pada Pemilu 2024.

Ia mengatakan, persimpangan pertama terjadi saat peralihan Masa Orde Lama ke Orde Baru pada 1965.

Persimpangan kedua terjadi saat Reformasi 1998. Airlangga menyatakan negara Indonesia sukses di dua persimpangan ini.

Ketum Golkar mengaku, dengan keberhasilan ini, Indonesia telah menjelma menjadi negara berkembang.

Hal ini ditunjukkan dengan menunjukkan berbagai kemajuan di berbagai bidang pembangunan.

“Persimpangan ketiga akan kita hadapi pada Pemilu 2024,” ujar Airlangga saat silaturahmi dengan kader Golkar se-Dapil VIII Jabar yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon serta Indramayu di Ballroom Hotel Prima, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (16/6/2023).

Airlangga menambahkan, jika mampu melewati persimpangan ketiga ini, Indonesia bakal menjadi negara maju.

Ketum Golkar memprediksi Indonesia bakal naik ke posisi tujuh negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi pesat.

Padahal, saat ini, Indonesia masih berada di peringkat 16 dari 20 negara di dunia dengan pertumbuhan pesat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini meminta seluruh kader Golkar di Jawa Barat bersiap untuk membantu akselerasi pembangunan.

Caranya, kader Golkar harus menjadi pemimpin Indonesia. Yakni, dengan memenangkan Pemilu 2024.

Menurut Airlangga, hanya ada dua cara untuk memenangkan Pemilu 2024.

Yakni partai berlambang pohon beringin harus menang dan menang di Jawa Barat.

“Siap tidak menang di Jawa Barat? Sanggup tidak, semangat tidak? Syarat menang cuma dua, yakni menang di Jawa Barat, dan ke dua menang di Jawa Barat,” kata Airlangga.

Ketum Golkar optimistis partai bernomor urut 4 di Pemilu 2024 ini mampu memenangkan suara di Jabar.

Sebab, saat ini Golkar sudah mendapat tambahan amunisi kunci dengan bergabungnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Saya tadi jalan setengah hari dengan Ridwan Kamil, saya lihat semangatnya luar biasa dan tidak lepas dari baju kekoneng-konengan (kekuning-kuningan). Saya juga lihat Ace (Hasan Syadzily) masuk keluar pesantren, aman. Ini kunci kemenangan kita di Jawa Barat,” kata Airlangga.

Ketum Golkar menargetkan mampu merebut empat kursi DPR RI dari daerah pemilihan Jabar VIII.

Ia mengaku optimistis target ini bisa diraih karena Golkar menempatkan kader tangguh di dapil ini.

Mereka yakni, Dave Laksono, Bambang Hermanto, Daniel Muttaqin, dan Yudi Chrisnandi.

Airlangga mengingatkan, syarat memenangkan partai di Jabar, yakni dengan menjaga soliditas dan persatuan di internal.

“Terakhir kita menangkan pemilu 2004, setelah itu kita nomer dua terus. Apa kita puas hanya nomor dua terus? Bahasa kang Ace, wis wayahna Partai Golkar Kahiji,” ujarnya.

Sementara, anggota DPR RI Fraksi Golkar sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, masyarakat butuh sosok Airlangga untuk memimpin Indonesia di persimpangan 2024.

Menurut Dave, Airlangga sudah membuktikan kualitas dan kinerjanya yang lihai sebagai Menko Perekonomian.

Terbukti, Indonesia berhasil lolos dari berbagai tekanan ekonomi global.

Bahkan, perekonomian Indonesia tetap tumbuh lima persen di bawah komando Menko Airlangga.

“Kinerja Pak Airlangga ini langsung terasa manfaatnya, sehingga paling pantas untuk memimpin kelanjutan program pembangunan Indonesia, dan kami siap memenangkan beliau dalam Pilpres 2024,” kata Dave.

Idul Adha 1444H, Golkar DKI Jakarta Qurban 60 Ekor Sapi untuk Masyarakat Sekitar


Ketua Harian DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Judistira Hermawan.

Berita Golkar – Partai Golkar DKI Jakarta akan menyalurkan puluhan hewan qurban untuk masyarakat DKI Jakarta pada Idul Adha 1444 Hijriah.

Ketua Harian DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Judistira Hermawan mengatakan, hal tersebut merupakan acara rutin yang digelar Partai Golkar DKI Jakarta pada setiap tahun.

“Ya terkait Hari Raya Idul Adha, Partai Golkar DKI Jakarta secara rutin menyalurkan Hewan Qurban untuk diberikan kepada saudara saudara kita yang berhak, baik masyarakat maupun kader Partai Golkar,” ujar Judistira saat dikonfrimasi, Kamis (15/6/2023).

Ia mengatakan, pada tahun ini Partai Golkar DKI Jakarta akan berqurban sebanyak 60 ekor sapi lebih.

Menurutnya, hewan qurban tersebut didapatkan dari pengurus maupun keluarga besar Partai Golkar DKI Jakarta.

“Jumlah hewan qurban yang dihimpun dari seluruh pengurus maupun dari keluarga besar Partai Golkar DKI Jakarta hampir 60 ekor sapi, dan ini di luar yang lain. Tapi kurang lebihnya 60 ekor sapi, Insya’allah tahun ini kita salurkan,” sambung Judistira.

Oleh karena itu, pihaknya akan membentuk Kepanitian Idul Adha untuk mengurus hewan qurban serta menyalurkan daging qurban tersebut.

“Persiapannya untuk Idul Adha, Partai Golkar DKI Jakarta telah membentuk Kepanitiaan Idul Adha tahun 2023 ini. Ketua panitianya yaitu Pak Ashraf Ali dan pengurus lainnya,” sambung Judistria.

Selain itu, ia mengatakan, Partai Golkar DKI Jakarta akan menggelar Shalat Idul Adha berjamaah di Masjid Al Akbar yang ada di kawasan kantor DPD Partai Golkar DKI.

“Dengan kegiatannya salah satunya yaitu Sholat Idul Adha berjamaah di Masjid Al Akbar, di Kantor Golkar DKI Jakarta,” pungkas Judistira.

Kunker ke Cirebon, Menko Perekonomian Airlangga Gunakan Moda Kereta Api


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat akan melakukan kunjungan kerja ke Cirebon dengan menggunakan moda kereta api, Jumat (16/06).

Berita Golkar – Pasca dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, Indonesia mulai beranjak menuju endemi.

Mobilitas masyarakat menjadi semakin longgar dan perekonomian nasional yang dijaga ketat selama masa pandemi untuk tetap bertahan juga menjadi semakin dapat didorong untuk terus pulih dan bertumbuh.

“Kita bisa melihat bahwa saat ini aktivitas masyarakat sudah mulai normal. Artinya, aktivitas ekonomi juga sudah berjalan normal dan ini sangat berpengaruh positif bagi ekonomi nasional agar tumbuh semakin kuat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Stasiun Kereta Api Gambir, saat akan melakukan kunjungan kerja ke Cirebon dengan menggunakan moda kereta api, Jumat (16/06).

Menko Airlangga yang ketika masa pandemi merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berkesempatan untuk melihat langsung mobilitas masyarakat pasca pandemi serta berinteraksi hangat dengan masyarakat pengguna jasa transportasi kereta api.

Saat menuju ke peron, Menko Airlangga juga menyempatkan untuk kembali menyapa para penumpang serta pedagang.

Dalam bincang singkat tersebut, para pedagang menceritakan bahwa saat ini Stasiun Gambir telah kembali ramai dan berjalan normal seperti sebelum masa pandemi.

Dengan terkendalinya Covid-19 saat ini pada akhirnya sangat berdampak positif bagi para pedagang, mengingat ketika masa pandemi jumlah penumpang sangat terbatas.

Sambil menikmati pemandangan yang tersaji selama dalam perjalanan ke Cirebon, Menko Airlangga juga sempat mencoba kuliner nasi goreng yang menjadi menu andalan di gerbong kereta makan Kereta Api Argo Cheribon.

Tidak lupa, Menko Airlangga juga sempat berbincang hangat dengan para penumpang yang juga sedang menikmati kuliner di kereta api.

Sebagai informasi, sejak Surat Edaran Kasatgas Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan, seluruh pelaku perjalanan harus tetap melakukan perlindungan secara pribadi dari penularan Covid-19 dan dianjurkan tetap melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.

Namun, pelaku perjalanan diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19.

Pemilu 2024 Pakai Sistem Proporsional Terbuka, Ketum AMPI Jerry Apresiasi Keputusan MK


Ketua Umum DPP AMPI, Jerry Sambuaga.

Berita Golkar – Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menyambut baik dan mengapresiasi Mahkamah Konstitusi, yang memutuskan Pemilu 2024 memakai sistem proporsional terbuka.

Ketua Umum AMPI Jerry Sambuaga mengatakan, sudah menjadi hak para caleg dalam memperjuangkan aspirasi politiknya untuk berpartisipasi dalam pemilu terlindungi dengan putusan MK ini.

“Putusan MK menunjukkan kemenangan demokrasi dan kemenangan suara rakyat dalam sistem pemilu proporsional terbuka,” kata Jerry Sambuaga dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (15/6).

Politisi muda Partai Golkar ini juga mengungkapkan, AMPI juga mengapresiasi para partai politik yang selama ini konsisten mendukung sistem proporsional terbuka.

“Sebagai ormas yang didirikan oleh Partai Golkar, AMPI siap berjuang mengawal dan mengamankan Putusan MK ini,” tuturnya.

Jerry juga menekankan, kader-kader terbaik AMPI juga sudah siap untuk ambil bagian berkompetisi pada Pemilu 2024.

“AMPI siap menyambut pesta demokrasi dengan mengirim kader-kader terbaik untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024,” kata Jerry yang juga Wakil Menteri Perdagangan.

Kawal Kemenangan Pemilu 2024, Golkar Jabar Akan Siapkan 1,4 Juta Saksi


Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Jawa Barat bakal menyiapkan 1,4 juta saksi untuk mengawal kemenangan di Pemilu 2024 mendatang.

Sebelum menyiapkan saksi, Golkar Jabar bakal lebih dulu menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis).

Rakornis yang digelar DPD Partai Golkar Jabar ini akan diselenggarakan di Kota Bandung pada 15-16 Juni 2023. Dalam Rakornis ini, akan dibahas Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG).

“Pada Rakerda tahun lalu Partai Golkar Jabar sudah merumuskan dan mengesahkan target untuk Pileg dan Pilpres 2024. Pada Rakornis kali ini kita akan merumuskan road map menuju target tersebut yaitu Pileg minimal 20%, menang Pilpres dan target Pilkada 60%,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar MQ Iswara dalam keterangannya, Rabu (14/6/2023).

Untuk mencapai target tersebut, kata Iswara, hal yang juga menjadi kunci adalah kesiapan saksi.

Iswara menyebut, saat ini sudah ada 140 ribu saksi dari partai Golkar untuk setiap TPS se-Jabar.

Selain itu, ada juga saksi yang berasal dari luar partai yang membuat jumlah saksi untuk Golkar nanti bisa mencapai 1,4 juta saksi.

“Sukur Alhamdulillah saat ini data calon saksi Golkar untuk TPS se-Jabar, by name, by address, by phone number sekitar 140.000 sudah,” jelasnya.

“Bahkan di luar itu kita akan siapkan saksi luar sebanyak 9 orang yang berasal dari kader Ormas Hasta Karya atau ormas-ormas yang merupakan bagian dari keluarga besar Golkar. Sehingga total saksi dalam dan luar sekitar 1,4 juta,” tambahnya.

Iswara mengatakan rencananya Rakornis tersebut akan dihadiri seluruh Ketua, Sekretaris, Wakil Ketua Bid PP, Kepala Badan Saksi, dan satu orang staf IT DPD Golkar kabupaten/kota se-Jabar.

“Direncanakan Waketum Ahmad Doli Kurnia, Ridwan Kamil, Ace Hasan Syadzily dan Kepala BSN Pusat akan memberikan materi pada Rakornis tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua OC Rakornis, Rahmat Sulaeman menjelaskan acara nanti sebagai implementasi program DPP yang ditindaklanjuti di tingkat kabupaten/kota yang memiliki target kemenangan 25% untuk Jabar dan minimal 20% untuk kabupaten/kota.

“Sejalan kondisi saat ini, kampanye tak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan Rakernis guna memberikan pemahaman ke para kader. Kami sekarang ada darat dan udara,” katanya.

Rakornis besok juga kata Rahmat, akan ada pendidikan untuk badan saksi nasional agar saksi sampai ke tingkat kecamatan memahami masalah IT.

Dia berharap badan saksi mengawasi suara-suara dari TPS sampai KPU provinsi dan mengurangi kebocoran atau penyimpangan suara.

Pertumbuhan Ekonomi Bali di Bawah Nasional, Sugawa Korry: Pertanian Perlu Diperhatikan


Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry.

Berita Golkar – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan jika pertumbuhan ekonomi di Bali hanya 4 persen.

Padahal rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5 persen.

Hal itu terjadi karena pemerintah belum bisa mencermati faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan.

Menurut Korry, sektor pertanian masih belum maksimal penanganannya, terbukti NTP (Nilai Tukar Petani) petani Bali masih 98 persen.

“Untuk itu perlu diperhatikan petani tanaman pangan, industri pengolahan dan dorong produksi petani yang berorientasi ekspor,” kata Korry saat dihubungi wartawan, Rabu (14/6/2023).

“Berdasarkan hal itu, ini harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, terutama sektor pertanian,” tambahnya.

Korry mengatakan hampir 34 persen tenaga kerja di Bali bergantung kepada sektor pertanian.

Kemudian, ia menyebut tidak akan ada pariwisata budaya di Bali jika tanpa ada eksistensi dari sektor pertanian.

Oleh karena itu, Korry menyarankan agar sektor pertanian diperkuat.

“(Pemprov) harus mencermati faktor-faktor yang berpengaruh signifikan, seperti sektor konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor,” ujar Ketua DPD Golkar Bali itu.

Ia juga menyarankan agar pemerintah mendorong kemudahan industri pengolahan produk pertanian agar petani bisa ekspor.

Lalu, juga memfasilitasi registrasi kebun petani agar bisa meningkatkan pendapatan daerah.

“Segera realisasikan juga bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat, untuk dorong konsumsi masyarakat,” kata Korry.

Dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (12/6/2023) lalu. Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umumnya terkait pertumbuhan ekonomi daerah Bali.

Pandangan tersebut dibacakan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar I Wayan Rawan Atmaja.

“Mengingat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Bali masih berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, kami mengusulkan agar secara intensif diupayakan terobosan-terobosan yang memadai,” kata Atmaja.

Sehingga, lanjut Atmaja, tingkat pertumbuhan ekonomi bisa di atas tingkat pertumbuhan nasional dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan, untuk menjaga tingkat rasio yang ideal.

“Demikian halnya dengan tingkat inflasi yang rata-rata berada di atas angka nasional. Diharapkan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah antisipasi,” ujar Atmaja.

Wakili Presiden Jokowi, Menko Airlangga Hadiri Acara Standard Chartered 160th Dinner Anniversary


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo saat memberikan keynote speech pada acara Standard Chartered 160th Dinner Anniversary yang diselenggarakan di Gedung Arsip Nasional, Rabu (14/06).

Berita Golkar – Melihat prospek pertumbuhan global yang saat ini masih belum pasti, Pemerintah telah menyiapkan serangkaian strategi salah satunya dengan peningkatan ekonomi domestik atau permintaan domestik dengan tetap menjaga ketahanan sektor eksternal.

“Peningkatan konsumsi rumah tangga, dorongan investasi, dan percepatan ekspor telah dan akan dilakukan dengan tetap melaksanakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang responsif,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo saat memberikan keynote speech pada acara Standard Chartered 160th Dinner Anniversary yang diselenggarakan di Gedung Arsip Nasional, Rabu (14/06).

Pemerintah juga akan segera memberlakukan aturan terkait Dana Hasil Ekspor (DHE) pada 1 Juli 2023 yang akan berpotensi meningkatkan ketersediaan likuiditas valuta asing di dalam negeri.

Insentif juga akan diberikan kepada eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

Dalam jangka menengah panjang, Pemerintah akan terus mendorong kebijakan ekonomi yang transformatif di antaranya yakni reformasi struktural atau birokrasi dan reformasi keuangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“Kebijakan transformatif ekonomi juga bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif melalui kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan konektivitas, serta menerapkan transisi energi,” ujar Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengapresiasi komitmen Standard Chartered Indonesia dalam mendukung skema kerja sama ekonomi bilateral sebagai hasil Presidensi G20, Just Energy Transition Partnership (JETP), yang memiliki nilai investasi sebesar USD20 miliar atau Rp311 triliun untuk membantu transisi energi Indonesia.

Indonesia juga masih menunjukkan komitmennya dalam mengatasi perubahan iklim dengan menjadi salah satu dari 39 negara yang meningkatkan target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) pada 23 September 2022.

Untuk mencapai target NDC, diperlukan dukungan dari sektor non-pemerintah atau swasta untuk terlibat aktif dalam kegiatan investasi hijau termasuk aksi mitigasi yang dapat difasilitasi melalui perdagangan karbon domestik, internasional, atau pasar karbon sukarela.

“Pemerintah berharap kita semua dapat bekerja sama dan memberikan kontribusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di tahun ini dan seterusnya. Pemerintah, investor, pengusaha, asosiasi, perbankan bahkan media memiliki peran penting untuk menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Menko Airlangga.

Soal Keberlanjutan Pembangunan IKN, Sarmuji Minta Pemerintah Beri Jaminan ke Investor


Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menyarankan pemerintah untuk memberi jaminan kepada para calon investor terkait nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut dia, investor membutuhkan kepastian jika IKN bakal tetap berlanjut meski berganti pemerintahan.

“Yang harus dilakukan pemerintah ya itu tadi memberi kepastian, jaminan kepastian, keseriusan,” kata Sarmuji kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/6).

Tak kalah penting dari memberi jaminan keberlanjutan pembangunan, kata Sarmuji, pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dasar IKN yang matang. Dengan begitu, investor yakin dengan proyek pembangunan IKN.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, ada beberapa penyebab investor tak kunjung memberi sikap untuk menginvestasikan di pembangunan IKN.

Salah satunya, penegasan dari pemerintah jika proyek pembangunan IKN benar-benar berlanjut.

“Kepastian kontinuitas IKN, kalau kita bisa meyakinkan bahwa IKN ini bisa berlanjut meskipun pemeritahan akan berganti, pasti investor itu masuk dengan sukarela,” ucapnya.

Dia mengamini masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berakhir tahun depan membuat para investor berpikir ulang untuk menanam investasi pada proyek pembangunan IKN.

“Problemnya barangkali mereka memandang ini tahun politik, ada suasana ketidakpastian apakah presiden yang akan datang betul-betul akan melanjutkan IKN ini apa tidak,” kata dia.

Kendati begitu, Sarmuji memandang bila Undang-Undang (UU) IKN seharusnya menjadi jaminan bagi para investor. Apalagi, UU IKN sifatnya mengikat, termasuk bagi presiden selanjutnya.

“Tapi pemerintah harus juga bisa memahami kecemasan, kegalauan investor dengan cara meyakinkan bahwa persiapan kita ini sudah sedemikian sempurna, sehingga tidak ada lagi menarik rem laju IKN ini,” tandasnya.

Scroll to top