BERITA

Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud.

Berita Golkar – Anggota DPR RI Komisi III Rudy Mas’ud menyoroti kurangnya tenaga media yang harus dipenuhi di wilayah terpencil, terisolir, dan terluar di Kalimantan Timur.

“Saya mendengar berbagai harapan dan keluhan dari tenaga medis di Kalimantan Timur, seperti masalah stunting, penempatan kerja, kompetensi, serta Indeks Keluarga Sehat (IKS),” ujar Rudy Mas’ud saat menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan dan reses kepada ratusan tenaga medis di Samarinda, Minggu.

Rudy Mas’ud yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltim menyebutkan, ada beberapa harapan terkait dengan stunting yang sudah disediakan bantuan ke kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur.

Begitu juga dengan banyaknya tenaga perawat yang dicetak di Kaltim, untuk diberikan tempat kerja sesuai dengan kompetensi.

“Berkaitan dengan IKS agar para tenaga medis mengutamakan pelayanan kepada keluarga yang berdomisili di wilayah tertinggal,” ucapnya.

Dia juga mengemukakan pentingnya Entrepreneurship, bagi lulusan tenaga kesehatan, tidak semua orang yang dari akademi kesehatan ataupun perawat harus jadi perawat.

Lanjutnya, mereka bisa juga membuka jasa penyediaan dan sebagai kebutuhan medis yang ada di Kalimantan Timur ataupun di Republik Indonesia ini. Intinya karena mereka punya kompetensi.

Rudy Mas’ud menuturkan terkait kurangnya tenaga medis di wilayah pedalaman Kaltim, ia berjanji akan mendorong regulasi dan otoritas eksekutif untuk memperhatikan masalah itu.

“Mengupayakan pelayanan kesehatan prima dan tenaga medis yang memadai di wilayah pedalaman tidaklah mudah,” tuturnya.

Selain itu, dalam sosialisasi kebangsaan kepada tenaga medis di Samarinda, dirinya mengatakan sosialisasi empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh seluruh anggota DPR RI saat melaksanakan reses.

Rudy menambahkan, sosialisasi empat pilar kebangsaan bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan persatuan di tengah masyarakat yang semakin majemuk dan beragam.

“Empat pilar kebangsaan ini adalah konsensus dasar daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi prinsip ini dari Sabang sampai Merauke, dari pulau itu adalah sama. Kita adalah Indonesia, kita adalah Pancasila. Itu yang paling utama,” katanya.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menolak uji batas usia capres dan cawapres.

Menurutnya, putusan tersebut sudah mendengar masukan semua pihak.

“Ini adalah yang sesuai dengan konstitusi kita dan wajib kita jalankan agar proses demokrasi di Indonesia terus membaik,” kata Dave kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Lebih jauh dari itu, Golkar tetap mendorong ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai bacawapres pendamping Prabowo Subianto.

“Golkar tetap mendorong pak Airlangga selaku ketum Golkar dan kader yang terbaik untuk mendampingi pak Prabowo di Pilpres,” tandasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak mengabulkan gugatan batas usia capres cawapres menjadi 35 tahun.

Mulanya, UU Pemilu mensyaratkan usia minimal capres cawapres berusia 40 tahun.

“Amar putusan, mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya” kata Ketua MK Anwar Usman dalam ruang sidang MK, Jakarta Senin (16/10/2023).

Salah satu pertimbangannya, MK menyatakan pengaturan persyaratan usia minimal capres cawapres, original intent terhadap Pasal 6 ayat (2) UUD 1994 serta putusan-putusan MK terkait dengan batas usia jabatan publik.

“Persyaratan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon presiden dan calon wakil presiden,” ujar Hakim Saldi Isra saat membaca pertimbangan

Bagi MK, lanjut Saldi Isra, yang penting penentuan batas minimal usia capres cawapres tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang dalam penalaran wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai capres atau cawapres.

Sebagaimana diketahui, sejumlah penggugat mengajukan uji materil terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017.

Salah satu penggugat ialah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang meminta usia capres/cawapres minimal 35 tahun.

Pasal yang digugat yaitu Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

“Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 35 tahun,” demikian petitum pemohon.

Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Partai Golkar, Agung Supirno.

Berita Golkar – Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Partai Golkar, Agung Supirno, kembali serap aspirasi warga dalam reses masa persidangan III tahun 2023.

Kali ini, Agung Supirno menggelar reses di RW 11, Gang Curug, Harjamukti, Kota Cirebon, Minggu (15/10).

Pada kesempatan itu, Agung Supirno juga membagikan doorprize kepada warga. Baginya, reses jadi ajang silaturahmi dengan warga.

“H-2 reses, saya bertemu RW 11 untuk membahas aspirasi warga, seperti perbaikan gorong-gorong dan jalan hotmix,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, imbuh Agung, menyerap aspirasi masyarakat bukanlah hal asing. Hal itu ia lakukan tidak hanya dalam forum formal, tetapi juga keseharian.

“Menyerap aspirasi warga biasa saya lakukan, tanpa mengurangi esensi reses,” pungkasnya.

Suasana saat Golkar Sulsel menggelar bimbingan teknis dan diklat kader fungsional di Hotel Claro Makassar, Senin (16/10/2023) pagi.

Berita Golkar – Partai Golkar Sulsel menggelar bimbingan teknis dan diklat kader fungsional di Hotel Claro Makassar, Senin (16/10/2023) pagi.

Bimtek dengan tema ‘Membangun Kesiapan Caleg Memenangkan Pemilu 2024’ dihadiri 825 Caleg se-Sulsel.

Berlangsung di Hotel Claro Makassar, selama tiga hari atau 15-17 Oktober 2023.

Waketum DPP Golkar Doli Kurnia Tandjung, Ketua DPD Golkar Sulsel Taufan Pawe, hingga anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel turut hadir.

Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, pertemuan ini bisa disebut bagian dari konsolidasi akhir.

Sebab, perhelatan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif hanya tersisa 121 hari lagi yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

“Ini adalah bagian dari evaluasi terhadap kerja-kerja caleg, fungsionaris, pimpinan partai se-Sulsel,” kata Doli Kurnia usai membuka bimtek dan diklat kader.

Dengan dilangsungkannya bimtek dan diklat, Ketua Komisi II DPR RI itu berharap agar para caleg kembali ke daerahnya masing-masing dan segera bergerak dan berjuang memenangkan Pileg 2024 nanti.

“Terus berjuang, bergerak bersama-sama dengan rakyat. Dengarkan apa keinginan aspirasi rakyat, perjuangkan. Sehingga nanti pada 14 Februari 2024, rakyat bersama Golkar,” terangnya.

Terpisah, Taufan Pawe menyampaikan, hasil bimtek diharapkan menjadi bekal bagi para caleg untuk terjun ke masyarakat menggalang dukungan.

Dia pun optimistis, Golkar masih akan menjadi pemenang di Sulawesi Selatan.

“Saya optimis Golkar tetap akan menjadi pemenang dan pemenangnya itu tentu kami berharap signifikan,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Batulicin agar bisa memberikan pelayanan kepada nelayan, Jumat (13/10/2023), di Batulicin.

Berita Golkar – Komisi II DPRD Kalsel mendorong agar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Batulicin dapat memaksimalkan potensinya dalam memberikan pelayanan kepada nelayan.

“Kita ingin agar potensi PPP Batulicin dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan kepada nelayan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai melaksanakan kunjungan kerja ke PPP Batulicin, belum lama ini.

Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi mengatakan, PPP memiliki tugas pokok menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan, pelabuhan perikanan dan pengembangan teknologi kelautan.

“Karenanya, untuk menunjang itu, perlu adanya fasilitas yang mampu mengakomodir pelayanan yang ada,” tambah politisi Partai Golkar, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono.

Di antaranya, pabrik es yang hingga kini belum dimiliki PPP Batulicin, padahal penyediaan es ini diperlukan nelayan yang hendak melaut, agar hasil tangkapannya terjamin kesegaran.

“PPP Batulicin harus segera memprogramkan pembangunan pabrik es untuk menyediakan keperluan nelayan ini, apalagi lahannya masih luas,” ujar Paman Yani.

Ditambahkan, keberadaan pabrik es di sini sangat penting, yaitu untuk menjaga kualitas yang dijual ikan nantinya.

“Terlebih PPP ini akan mengambil peranan sebagai jalur logistik penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI, meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Sebelumnya, Kepala PPP Batulicin, Akhmad Syarwani mengakui, PPP Batulicin belum memiliki pabrik es, padahal ini sangat diperlukan nelayan untuk menjamin kesegaran ikan yang ditangkap.

“Ini menjadi permasalahan bagi nelayan,” tutur Syarwani.

Sedangkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel, Rusdi Hartono mengatakan, akan segera mengevaluasi dan membawa masukan ini untuk dibahas lebih lanjut bersama Komisi II DPRD Kalsel.

“Kita menginginkan perbaikan dan pengembangan pelabuhan ini demi kenyamanan masyarakat, khususnya nelayan,” kata Rusdi Hartono.

Selain itu, juga mengharapkan agar pelabuhan ini dapat menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan dari jasa pelayanan yang diberikan kepada nelayan.

Foto ketika Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menerima Surat Keputusan Hasil Rakerda dan Rapimda DPD Partai Golkar Papua Barat yang berlangsung Sabtu (14/10/2023).

Berita Golkar – Dalam pelaksanaan Rakerda dan Rapimda DPD Partai Golkar Papua Barat yang berlangsung Sabtu (14/10/2023).

Salah satu keputusannya adalah mengusung PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw maju sebagai calon gubernur Papua Barat pada Pilkada tahun 2024 mendatang.

Ini merupakan salah satu rekomendasi politik berdasarkan usulan peserta Rakerda-Rapimda.

Selain merekomendasikan Paulus Waterpauw, dalam pembacaan hasil putusan Rakerda-Rapimda yang dibacakan oleh pimpinan sidang Annike Sabami, juga merekomendasikan para bakal calon kepala daerah di Papua Barat dan Presiden-Wakil presiden Republik Indonesia.

“Rapimda DPD Partai Golkar Papua Barat tahun 2023 tentang rekomendasi bakal calon Presiden-Wakil Presiden, Gubernur, Bupati yang diusung Partai Golkar pada Pilpres dan Pilkada tahun 2024. Rekomendasi bagi para calon yang diusung oleh partai Golkar diberikan penugasan bagi pimpinan Partai Golkar Papua Barat untuk di sampaikan ke Ketua Umum Partai Golkar,” ujarnya.

Dalam putusan Rakerda-Rapimda tersebut diputuskan Calon Presiden- Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto, Calon Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Calon Bupati Teluk Bintuni rekomendasi diberikan kepada Yohanes Manibuy, Calon Bupati Teluk Wondama merekomendasikan Ferry Auparay, Calon bupati Pegunungan Arfak Orgenes Wonggor, Calon Bupati Manokwari direkomendasikan kepada Bupati Incumbent Hermus Indou dan Haryono May, Calon Bupati Manokwari Selatan direkomendasikan kepada Orpa Nelce Dedaida, Bernard Mandacan dan  Apolos Mandosir, serta calon bupati Fak-Fak Samaun Dahlan.

Dalam kesempatan tersebut juga diminta untuk surat tugas pada nama-nama yang sudah direkomendasikan sebelum tahapan Pileg dan Pilpres.

Sementara itu, Plt. ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Syahmud Ngabalin menyampaikan apa yang menjadi Rekomendasi dalam Rakerda-Rapimda ini akan disampaikan kepada Ketua Umum Golkar.

“Rakerda Rapimda Golkar Papua Barat, yang sudah kita sepakati bersama dan diteruskan ke DPP melalui Waketum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR, sehingga bisa diturunkan kebijakan sesuai hasil Rakerda dan Rapimda,” ungkap Syahmud.

Sementara Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat menerima Surat Keputusan Hasil Rakerda dan Rapimda mengucapkan Hasil Rakerda dan Rapimda akan disampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk segera ditindaklanjuti sebagai Kebijakan DPP Partai Golkar.

“Dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim saya terima hasil Rakerda dan Rapimda GOLKAR Papua Barat akan saya sampaikan kepada Ketua Umum untuk segera ditindaklanjuti sebagai kebijakan DPP Partai Golkar,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan jangkauan jaringan gas rumah tangga.

Untuk mencapai hal itu, Pemerintah akan turut melibatkan pihak swasta dalam implementasinya.

Selain itu, Pemerintah juga akan mengurangi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi.

“Dalam Rapat Internal tadi, Bapak Presiden menanyakan mengenai progres dari jaringan gas dan beban fiskal terhadap LPG. Tadi disampaikan bahwa beban fiskal terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi. Di tahun 2022 kemarin mencapai 7,8 juta ton untuk yang subsidi, sedangkan yang non subsidi turun terus, yang kemarin sekitar 580 ribu ton. Nilai subsidi diperkirakan pada tahun ini bisa mencapai Rp117 triliun,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers usai Rapat Internal terkait Jaringan Gas Rumah Tangga dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram di Istana Merdeka, Kamis (12/10).

Tingkat kemajuan jaringan gas untuk sambungan ke rumah-rumah sejauh ini baru mencapai 835 ribu rumah.

Jaringan gas tersebut terdiri atas 241 ribu yang pendanaannya berasal dari PGN dan 594 ribu yang pendanaan berasal dari Pemerintah.

Menko Airlangga mengungkapkan bahwa jaringan gas juga menjadi perhatian Pemerintah, sehingga pada tahun 2024 akan ditingkatkan pemasangan jaringan gas hingga 2,5 juta jaringan.

“Caranya tentu merubah Peraturan Presiden, sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota. Dalam Peraturan Presiden nanti akan ditunjuk Menteri ESDM sebagai penanggung jawab untuk kerja sama KPBU,” ujar Menko Airlangga.

Terkait dengan harga gas, SKK Migas akan diberi tugas sebagai agregator untuk menyuplai LPG di angka USD4,72 per MMBtu yang ada di header-header dari distribusi untuk jaringan gas, sehingga KPBU bisa mulai kerja dari sana.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Bapak Presiden juga meminta untuk menghitung lebih jauh upaya-upaya mendorong lapangan-lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG Mini, sehingga dalam hal ini harus ada kebijakan pembelian harga dari Pertamina.

“Beberapa hal ini yang diminta untuk segera difinalisasi,” pungkas Menko Airlangga.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily tegaskan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sepenuhnya hanya digunakan untuk kepentingan haji.

Ace meminta masyarakat tidak percaya hoaks yang menyebut dana haji digunakan untuk proyek jalan tol.

“Uang setoran dari jemaah dikelola dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan haji regular. Karena itu jika ada yang menyebutkan bahwa dana setoran jemaah haji digunakan untuk kepentingan lain seperti membangun jalan tol, sudah dipastikan itu adalah berita dusta atau hoaks,” imbuhnya dalam keterangan pers kepada awak media, Jumat (13/10/2023).

Dikatakan Ace, secara umum penyelenggaraan haji yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Agama selama ini terus mengalami peningkatan.

“Meskipun pada beberapa persoalan tertentu, masih ada yang harus terus dievaluasi,” katanya.

Salah satu kekurangan yang harus dievaluasi, kata dia, adalah pelayanan bagi jemaah haji lansia yang menjadi sorotan pada musim haji 2023.

“Jumlah jemaah lansia pada musim haji 2023 juga merupakan yang terbanyak. Jumlah jemaah yang wafat juga sangat banyak,” pungkasnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Sovia Septiana S Sos.

Berita Golkar – Komisi II DPRD Kota Pekanbaru menyambut baik Pemko Pekanbaru akan menggelar pasar murah di 22 kelurahan di wilayah setempat.

Lokasi pasar murah diharapkan bisa ditambah dan disebar di setiap kelurahan demi membantu masyarakat ditengah harga beras yang masih melambung tinggi.

“Harapannya, kalau bisa jangan cuma 22 titik ini saja. Disebar dan lokasi pasar murah itu diperbanyak supaya masyarakat dapat membeli dengan harga beras yang terjangkau. Jadi merata dan setiap kelurahan itu ada kebagian,” kata Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Sovia Septiana S Sos, Jumat (13/10/2023).

Dikatakan Sovia, hadirnya pasar murah ini memang sangat perlu diadakan oleh Pemko Pekanbaru dalam rangka membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Terutama, harga beras yang masih melambung.

“Pasar murah ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam menekan kenaikan harga beras lewat pasar murah. Sehingga, sebisa mungkin pasar murah ini diadakan terus oleh Pemko Pekanbaru, setiap kecamatan atau kelurahan itu kalau bisa ada titik,” ujarnya.

Srikandi Golkar ini berharap pasar murah yang akan digelar Pemko Pekanbaru secara berkesinambungan dan tidak hanya sekali ini saja.

“Pasar murah ini jangan hanya sebagai formalitas saja. Tetapi, Pemko mesti membuat kebijakan yang pro masyarakat. Salah satunya menggelar pasar murah dan itulah bentuk kepedulian dari pemerintah,” tutup Sovia.

Sebagaimana diketahui, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru bakal menggelar pasar murah di 22 kelurahan di wilayah setempat.

Disperindag bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kota Pekanbaru menggelar pasar murah untuk menekan harga beras premium yang masih tinggi di pasaran.

Sebelumnya, Disperindag Kota Pekanbaru menggelar pasar murah di lima lokasi, Jumat (29/9/2023).

Pasar murah ini digelar di Jalan Pesisir di lapangan Bola Kaki di RW 7 dan lapangan voli di RW 9, Kelurahan Meranti Pandak. Sedangkan titik lainnya ada di Jalan Tirtonadi, Jalan Nelayan, dan Jalan Sepakat yang ada di Kelurahan Sri Meranti.

Legislator Golkar DKI Jakarta, Jamaludin.

Berita Golkar – Legislator Golkar DKI Jakarta Jamaludin mengusulkan agar KTP elektronik warga Jakarta bisa canggih layaknya kartu ATM.

Nantinya, KTP milik warga didorong supaya memiliki basis data lengkap namun keamanan tinggi.

Usulan tersebut juga disampaikan Jamaludin dalam Rapat Pembahasan Raperda APBD DKI Jakarta 2024 bersama Komisi A DPRD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta pada Kamis (12/10/2023).

Jamal meminta agar Disdukcapil membangun basis data kuat yang memuat informasi pribadi warga, khususnya para kepala keluarga.

Usulan tersebut disampaikan Jamal merespons rencana mencetak ulang 8 juta blangko e-KTP usai nomenklatur Jakarta berubah karena perpindahan Ibu Kota.

“Saya usul sama Dukcapil membuat basis data terkait informasi valid dari tiap pribadi terutama kepala keluarga. Jadi sekali ngerekam itu bisa keluarga semuanya data keseluruhannya, informasi, kartu BPJS, mereka punya asuransi apa aja, kreditnya apa aja. kayak FBI masuknya apa? cukup sidik jari orang, langsung keluar sidik jarinya. Kita mau Indonesia punya seperti itu. Jadi ke depannya akan lebih mudah,” kata Jamaludin saat ditemui di sela rapat APBD DKI 2024 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10/2023).

Meskipun memuat informasi pribadi, Jamaludin berharap agar privasi e-KTP tetap dijaga ketat. Caranya, bisa dengan menambahkan PIN ketika hendak mengakses kartu.

“Jadi nggak semua orang ini bisa mengakses, karena ada pin personal identifikasi number. Privasinya ini kan seperti bank. Jadi bernegara kalau bisa pengamanannya lebih dari bank dong. Kalau bank kan lembaga keuangan, nah kalau KTP kan bernegara,” jelasnya.

Lalu, apabila warga ingin mengakses data, jelas Jamaludin, mereka hanya perlu menempelkan kartu ke dalam mesin dan memasukkan PIN seperti halnya ketika mengakses kartu ATM.

Dia mengatakan untuk mwujudkan itu Dukcapil harus bekerja sama dengan selurh lintas SKPD.

“Apabila seorang penduuduk ini terjadi perubahan data, dia tinggal masukin ke bank data aja. pada saat yang bersangkutan mengurus sesuatu, dia tinggal nempelin KTP nya aja. Jadi nggak usah ditanya bapak siapa, tinggal dimana” jelasnya.

“Ketika hilang tinggal telepon Dukcapil uhtuk memblokir data kartu yang hilang. Jadi Dukcapil harus berkoordinasi dengan seluruh dinas lintas SKPD,” sambungnya.

Seperti diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta membeberkan nominal anggaran operasional untuk mencetak 10 juta keping blangko e-KTP untuk 2024.

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian tinta pencetakan e-KTP sebesar Rp 67 miliar.

“Hasil hitungan kami berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan untuk 10 juta (keping blanko) dengan hitungan 1 ribbon, fargon dan semua dihitung kebutuhannya di angka Rp 67 miliar untuk kebutuhan toner yang kita adakan,” kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10/2023).

Angka Rp 67 miliar didapat dari jumlah kebutuhan pencetakan e-KTP sesuai surat yang disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Hal tersebut juga berkaitan dengan perubahan nomenklatur usai Jakarta tak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara.

“Oleh karenanya, dari Dirjen Dukcapil sudah surat bersurat kepada Pak Pj Gubernur bahwa menyatakan untuk kebutuhan KTP terkait perubahan nomenklatur tersebut yaitu untuk tahun 2024 adalah untuk wajib KTP,” terangnya.

Dalam surat tersebut dijelaskan, dibutuhkan 8,3 juta keping blangko e-KTP untuk melayani cetak ulang kartu tanda penduk elektronik usai Ibu Kota pindah.

Kemudian untuk kebutuhan pelayanan pencetakan karena perpindahan penduduk maupun kerusakan e-KTP sekitar 1 juta keping blanko per tahun.

“Jadi yang dibubuhkan di tahun 2024 sekitar 9-10 juta untuk pencetakan KTP blanko,” jelasnya.