BERITA

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat bersama beberapa calon jemaah haji di sela-sela mengunjungi Embarkasi Haji Indramayu di Provinsi Jawa Barat, Minggu, (28/5/2023).

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, sarana dan prasarana Embarkasi Haji Indramayu masih banyak kekurangan fasilitas di sana-sini untuk menampung jemaah haji yang akan berangkat melalui Bandara Internasional Kertajati.

Menurut Ace, yang paling vital terkait kurangnya ketersediaan air.

“Embarkasi Haji Indramayu merupakan bangunan baru dan perdana digunakan untuk jemaah haji, jadi masih banyak kekurangan fasilitas disana-sini. Misalnya tadi, bangunan untuk menurunkan jemaah haji di lobi atas landasan penghubungnya belum jadi. Yang paling vital adalah kekurangan ketersedian air, ini seharusnya bisa disiapkan dari sejak awal,” ujar Ace saat memimpin Tim Kunker Komisi VIII mengunjungi Embarkasi Haji Indramayu di Provinsi Jawa Barat, Minggu, (28/5/2023).

Legislator Dapil Jabar II ini berharap kedepan, berbagai fasilitas pendukung untuk pelayanan terhadap lansia kedepan dipersiapkan lagi.

“Walaupun memang tadi seperti eskalator saya lihat sudah tersedia, tentu harus disempurnakan lagi. Seperti maket ka’bah juga belum dibuat, saya kira perlu disempurnakanlah, supaya nyaman buat jemaah,” imbuh Ace.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, pihaknya akan segera meminta Kementerian Agama agar bisa segera memenuhi kekurangan sarpas dari asrama haji indramayu ini.

Selain itu juga, kapasitas penginapan asrama haji ini juga harus diperbanyak, agar jemaah haji dibagian utara dan selatan Provinsi Jawa Barat bisa tertampung.

“Kalau ada kesan asrama haji ini dibilang terlalu dipaksakan, menurut saya hal itu tidak bisa dibantah juga. Seharusnya memang infrastrukturnya bisa dipersiapkan terlebih dahulu, karena memang pihak Kanwil Kemenag dan Provinsi Jabar ingin segera Kertajati sebagai bandara internasional yang bisa dibanggakan. Kami dukung, tapi seharusnya dari sejak awal sudah dipersiapkan fasilitas pendukungnya agar jemaah haji nyaman,” ungkap Ace.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga melihat langsung proses produksi bawang goreng UMKM Bawang Goreng.

Berita Golkar – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk guna meningkatkan pemasaran ke luar negeri.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga, saat melihat langsung proses produksi bawang goreng UMKM Bawang Goreng “Sri Rejeki” di Palu.

“Salah satu yang menjadi fokus adalah kemasan karena di pasar internasional banyak yang meminta dan memberikan aspirasi, kalau bisa disesuaikan atau memiliki standar,” kata Jerry dalam keterang tertulis, diterima di Jakarta, Minggu (28/5)

Menurut dia, produksi bawang goreng `Sri Rejeki` tersebut sudah memenuhi standar dan layak untuk dijual ke pasar luar negeri.

“Saya sudah melihat seluruh proses produksi mulai dari awal, penggorengan, pengemasan hingga penjualan, dan saya rasa ini sudah rapi dan baik,” katanya.

Dalam kesempatan itu juga, Ia meminta kepada pelaku UMKM untuk berfokus terhadap segi pengemasan yang sesuai standarisasi agar bisa mendapatkan sertifikat LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk).

Menurut Jerry Sambuaga, hal tersebut dapat menjadi motivasi dalam mengembangkan pengemasan dan promosi produk bagi pelaku UMKM sehingga ekspansi ke luar negeri dapat lebih masif dan maksimal.

Kemendag, katanya lagi, juga mempunyai program supporting system dalam hal pelatihan dan bisnis matching yang orientasinya adalah untuk ekspor.

“Kami punya badan balai ekspor serta beberapa fasilitas pelatihan ekspor di beberapa kota dan ini yang dikonkritkan bersama untuk membantu UMKM,” katanya.

Adapun terkait pemasaran, Jerry mengatakan bahwa Kemendag juga melakukan pembinaan serta pelatihan kepada para pelaku UMKM terkait inovasi pemasaran guna memanfaatkan teknologi digital dalam mengakses marketplace.

Jerry mengatakan bahwa Kemendag memiliki Permendag dan regulasi yang mana di setiap toko harus mengutamakan produk lokal, sebagai bentuk memberikan dukungan kepada UMKM dalam mendapatkan akses ke marketplace.

“Intinya kami mendukung terus dan berpihak kepada UMKM. Ini menjadi prioritas untuk memastikan bagaimana UMKM akan terus berkembang nantinya,” kata Politisi Muda Partai Golkar ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian dan Para Menteri Negara Anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam).

Berita Golkar – Menjelang pertemuan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) Ministerial Meeting, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang para Menteri negara-negara ASEAN untuk menyatukan pandangan bersama terkait isu-isu penting dalam pembahasan di IPEF.

Pertemuan kali ini menitikberatkan pada isu ketenagakerjaan yang menjadi perhatian bagi negara-negara ASEAN. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri maupun Pimpinan Delegasi dari 7 Negara Anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam).

Para menteri ASEAN berdiskusi mengenai peran third parties pada isu Labor (Ketenagakerjaan) dalam kerangka kerja sama IPEF.

Diskusi menitikberatkan arah peran Serikat Pekerja dan masyarakat madani dalam berbagai isu ketenagakerjaan di negara-negara ASEAN dan pentingnya membangun konsensus dalam kerja sama IPEF.

Di awal pertemuan, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, menyampaikan bahwa ketenagakerjaan merupakan isu penting yang perlu diperhatikan dengan seksama serta mempertimbangan kondisi dalam negeri.

Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa mekanisme dalam International Labor Organization (ILO) merupakan solusi bagi penyelesaian masalah ketenagakerjaan dengan melibatkan peran pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja.

“Penyelesaian isu ketenagakerjaan dalam IPEF harus sejalan dan melalui mekanisme ILO, dengan memperhatikan regulasi domestik,” tegas Menko Airlangga pada pertemuan para Menteri ASEAN tersebut.

Mendukung pernyataan Menko Airlangga, Penasihat Khusus Menteri Luar Negeri Thailand, Pornpimol Kanchanalak, menyampaikan bahwa penyelesaian isu ketenagakerjaan melalui ILO merupakan komitmen Thailand.

Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam, Nguyen Hong Diem, juga menyampaikan bahwa isu ketenagakerjaan merupakan concern utama bagi Vietnam.

Dan kondisi tiap negara anggota IPEF berbeda-beda dalam penanganan masalah ketenagakerjaan.

Para petinggi negara ASEAN sepakat bahwa pembahasan isu ketenagakerjaan dalam kerangka kerja sama IPEF perlu melalui mekanisme dan sejalan dengan ILO serta harus memperhatikan regulasi domestik.

Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa.

Berita Golkar – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan periode kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lima tahun.

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menilai, majelis hakim MK tentunya telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum membuat putusan itu.

“Saya kira majelis Hakim MK tentu sudah mempertimbangkan dari segala aspek sebelum memutus perkara itu,” kata Supriansa saat dihubungi wartawan, Kamis (25/5/2023).

Sebagai anggota Komisi Hukum DPR, Supriansa menyebut putusan MK itu bersifat final and binding, yang artinya bahwa putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir.

Atau dengan kata lain tidak ada ruang secara hukum untuk mengujinya kembali.

“Sebagai warga negara yang taat hukum ya tentu kita harus menerima segala bentuk keputusan yang sudah dibacakan putusan hakim MK,” kata legislator Partai Golkar itu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily. (tengah).

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengajak para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di tanah air terutama di Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan budaya halal melalui mekanisme ‘Self Declare’ atau pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri.

“Budaya halal harus diperkuat dan dipertahankan terlebih Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jangan kalah dengan negara seperti Australia yang penduduknya minoritas muslim tapi justru jaminan dan penghormatan terhadap produk halalnya cukup tinggi,” kata Tubagus Ace Hasan Syadzily atau biasa disapa Kang Ace saat menjadi narasumber Workshop Aplikasi SIHALAL di Hotel Takashimaya Lembang Kabupaten Bandung Barat, Kamis (25/5/2023).

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu, beragam kuliner yang kita temukan sehari-hari di lapangan saat ini misalnya, boleh jadi banyak yang belum terjamin kehalalannya.

Padahal, kata dia, untuk membuat sertifikasi halal kini sangat mudah tanpa harus datang ke Kantor Kemenag atau ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebab bisa dilakukan secara mandiri secara online.

“Mendapatkan dan mengkonsumsi makanan halal adalah kewajiban seorang muslim. Islam memerintahkan kepada seluruh umatnya agar makan dan menggunakan bahan-bahan makanan yang baik, suci, dan bersih atau dalam bahasa agama disebut sebagai halalan thayyiban,” kata Kang Ace menyitir sebuah keterangan dari Al-Qur’an.

Sebab itu, sebut Kang Ace, sertifikasi halal yang terjangkau dan mudah sangat diperlukan.

“Kalau dulu membuat sertifikasi halal itu bisa lama dan mahal. Sekarang telah dibuat dengan lebih mudah. Jadi gunakan kesempatan ini oleh para pelaku UKM dengan sebaik-baiknya agar produknya bisa bersertifikat halal sehingga usahanya makin berkembang dan berkah,” sambung Kang Ace.

Bahkan, kata Kang Ace, dalam UU Cipta Kerja disebutkan betapa pentingnya jaminan produk halal ini. Sehingga UU Cipta Kerja telah menghapus biaya Sertifikasi Halal bagi pelaku UKM.

“Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya,” kata Kang Ace yang hadir didampingi Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat, Edi Rusyandi dan Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bandung Barat, Didin Saepudin.

Pada kesempatan itu juga Kang Ace sempat memaparkan tentang potensi Indonesia menjadi pusat halal dunia.

“Ada dua modal Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia, pertama modal religious dan demografi di mana Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar dunia,” ujarnya.

Kedua, kata dia, Indonesia memiliki modal sosial dan kultural. Hal ini ditandai dengan munculnya trend gaya hidup halal, kreativitas membuat aneka produk, kekayaan kuliner, produk unggulan dan khas daerah.

“Saya akan terus mendorong supaya pengusaha terus menggunakan label halal pada setiap produknya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah tersendiri, karena sertifikasi halal untuk memperjelas kita semua bahwa yang kita beli dan kita jual adalah produk yang dijamin kehalalannya,” kata Kang Ace.

Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Rudi Hartono.

Berita Golkar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Rudi Hartono mengingatkan masyarakat Katingan tidak membakar lahan secara sembarangan. Hal ini diungkapkannya kepada sejumlah awak media, Kamis (25/5/2023).

Menurut legislator Partai Golkar ini, jika memang ingin melakukan pembakaran dalam bertani agar menaati aturan.

“Karena, jika sembarangan, khawatirnya bisa merembet ke lahan lainnya atau merembet ke perumahan penduduk,” kata Rudi.

Agar tidak merembet ke lahan lainnya atau ke perumahan penduduk, dirinya mengajurkan saat melakukan pembakaran selain harus menggunakan sket bakar dan dijaga ketat, juga harus seizin ketua RT dan Kepala Desa (Kades).

“Di samping itu, perlu juga disediakan pompa air, jika sewaktu-waktu merembet ke lahan orang lain,” sarannya.

Sarannya ini menurut dia, sehubungan pula dengan cuaca yang kian hari semakin panas di daerah kita saat ini.

Sehingga, perlu kewaspadaan bersama untuk menjaga agar panas saat ini tidak semakin bertambah panas lantaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Terkait dengan dampak terjadinya karhutla, menurutnya, tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga akan merugikan orang lain.

Salah satu contoh dampak terburuknya bagi orang lain adalah pengaruh dari asap bekas pembakaran tersebut.

Suasana rapat konsolidasi pemenangan Partai Golkar di Sulawesi Utara.

Berita Golkar – Partai Golkar sempat menjadi partai politik (Parpol) dominan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Seluruh DPRD mulai dari tingkatan Provinsi hingga Kabupaten dan Kota, Golkar selalu menempatkan kadernya di posisi Ketua DPRD.

Selain itu, untuk urusan kepala daerah, seluruh wilayah di Sulut selalu dimenangi oleh sosok yang disokong oleh partai Golkar.

Hal inilah yang mendorong Partai Golkar Sulut terus mencoba untuk mengembalikan masa keemasan partai pada Pemilu 2024 mendatang.

Sekretaris DPD I Golkar Sulut, Raski Azhari Mokodompit mengatakan saat ini konsolidasi partai semakin solid, di mana seluruh pihak terus bekerja sama untuk memenangkan Pemilu tahun 2024 ini.

Menurutnya, semua berkonsentrasi untuk bisa mewujudkan target yang sudah ditentukan oleh partai.

Salah satunya adalah untuk bisa memenangkan Pemilihan Calon Legislatif seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD I Sulut, Christiany Eugenia Paruntu atau Tetty Paruntu.

“Sesuai dengan arahan dan petunjuk ibu Ketua (Tetty Paruntu) tentu target kita adalah menang pada Pemilu 2024 ini. Untuk mewujudkannya, kita penuhi target yang sudah ada yang tentunya dengan strategi-strategi dari Partai Golkar itu sendiri,” kata Raski.

Pria yang telah beberapa periode duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut ini juga menyebutkan jika dia optimis dengan itu, karena selain kader, para simpatisan partai Golkar juga telah menyatakan kesiapan untuk terus bergerak untuk mendulang suara dengan signifikan.

“Memang kita harus bekerja keras agar dapat memaksimalkan perolehan suara kita. Tapi kita yakin dan optimis karena kita semua kerja bersama,” ujarnya kembali.

Sebelumnya, Tetty Paruntu telah meminta agar seluruh kader dan simpatisan partai terus dan semakin intens melakukan sosialisasi program-program Partai Golkar untuk meyakinkan masyarakat jika Golkar merupakan perwakilan mereka yang sebenarnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Sari Yuliati.

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati meminta kepada jajaran di Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) untuk menjaga konsistensi dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Karena itu, ia menegaskan agar pencegahan dan penanganan terjadinya TPPO tersebut perlu dilakukan tidak hanya di hilir tetapi juga di hulu.

Pencegahan di hulu, menurut Sari, sangat penting dilakukan. Misalnya dengan aktif mengedukasi dan memberikan advokasi kepada masyarakat agar tidak terjebak terhadap tawaran-tawaran pekerjaan atau pendidikan di luar negeri oleh oknum-oknum tertentu.

“TPPO atau human trafficking kan apalagi kalau korbannya anak-anak di bawah umur itu (pencegahan dan penanganannya) tidak hanya dilakukan di hilir ya, tapi di hulunya. Juga dengan memberikan advokasi-advokasi terhadap orang tua untuk tidak terjebak dengan rayuan-rayuan oknum yang menjadi oknum TPPO tersebut,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu kepada Parlementaria, usai pertemuan tim Kunjungan Kerja Komisi III dengan Polda NTB dan Kanwil Kemkumham NTB di Lombok, NTB, Kamis (25/5/2023).

Hal tersebut mengingat masih kurangnya edukasi kepada masyarakat utamanya masyarakat di pelosok daerah.

“Itu benar-benar harus diadvokasi dan dibimbing oleh orang tua. Sekarang kan mereka yang ada di pelosok barangkali dengan kurangnya pendidikan orang tua, barangkali bisa sangat cepat untuk diiming-imingi duit yang barangkali juga tidak seberapa,” lanjut Legislator Dapil NTB tersebut.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I ke Medan, Sumatera Utara.

Berita Golkar – Pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) presiden 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan digelar pada 27 November 2024.

Karena itu, Komisi I DPR RI menilai perlu adanya dorongan dan pengawalan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara (Sumut) agar informasi mengenai Pemilu dan Pilkada tersebut dapat tersebar dengan baik dan juga netral.

Di sisi lain, Komisi I menilai perlu adanya edukasi kepada seluruh lembaga penyiaran.

Baik yang berbentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) ataupun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) agar tidak ada berita hoaks, kampanye hitam, ataupun informasi yang merugikan satu pihak.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid yang memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I ke Medan, Sumatera Utara.

Pertemuan ini dalam rangka mendapatkan penjelasan secara konprehensif tentang “Peran Pemkot Medan bersama KPID dalam mengawal informasi Pemilu 2024 yang terpusat dan terintegrasi”.

“Perlu adanya dorongan dari LPP dan juga LPS untuk mendorong tingkat partisipasi yang lebih banyak di masyarakat, membuat Pemilu menjadi menarik dan menjadikan pemilihan umum menjadi sebuah pesta demokrasi yang betul-betul meriah,” jelas Meutya di Medan, Kamis (25/5/2023).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara, Anggia Ramadhan, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan beberapa catatan khususnya untuk Kota Medan. Bahwa diharapkan KPID bisa bekerja sama dengan para kepala daerah untuk membuat kegiatan literasi.

Pasalnya, waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah kian dekat, sehingga perlu dilakukan kegiatan tersebut bersama masyakat guna memberikan edukasi tentang Pemilu dan Pilkada secara baik dan lugas.

Meutya menambahkan perlu adanya kerja sama antara KPID dengan para kepala daerah.

Oleh karena, menurutnya, kalau KPID bekerja sendiri tidak sanggup karena keterbatasan personel yang juga harus mengawasi siaran televisi siaran.

Karena itu, Meutya berharap perlu adanya sinergisitas antara pihak-pihak terkait demi menyukseskan Pemilu 2024.

“Diharapkan dari KPI dan juga kepala-kepala daerah agar bisa membantu sinergitas antara pihak-pihak terkait demi menyukseskan Pemilu 2024, yang kurun waktu tidak lama lagi, kurang dari satu tahun, serta dapat mendorong peningkatan jumlah pemilik di kalangan anak muda bisa meningkat,” pungkasnya.

Politisi dari Dapil Sumut I menilai partisipasi masyarakat terhadap Pemilu dan Pilkada 2024 masih belum sesuai harapan.

Karena itu, Komisi I ingin sekali KPI bisa mendorong tingkat partisipasi itu dengan membuat tayangan-tayangannya yang lebih edukatif, seperti ajakan pemilu atau dengan tayangan yang adil dan tidak memihak.

“Karena biasanya kalau tayanganya terus-menerus itu-itu saja, terlihat jelas keberpihakan kepada satu kelompok tertentu, dan akibatnya orang akan jadi antipati. Sejati demikian KPI bisa ikut mengawasi ataupun mendorong agar lembaga penyiaran bisa bersifat netral,” tutupnya

Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III dengan Polda NTB dan Kanwil Kemkumham NTB, di Lombok, NTB, Kamis (25/5/2023).

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah berjalan baik.

Ia menegaskan baiknya situasi keamanan dan ketertiban tersebut lantaran Kepolisian Daerah NTB telah bekerja maksimal dengan melakukan berbagai program.

Program-program tersebut dinilai cukup mumpuni dalam mengurangi gangguan-gangguan keamanan yang terjadi di provinsi yang membawahi 8 kabupaten dan 2 kota tersebut.

“Alhamdulillah dari (paparan) Kapolda, mereka sangat concern terhadap Kamtibmas dan terutama untuk daerah wisata, mereka memiliki program-program yang tadi disebutkan oleh Pak Kapolda. (Program-program) itu cukup mumpuni dan sangat signifikan mengurangi gangguan-gangguan ketertiban dan keamanan (di NTB),” ujar Sari Yuliati kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III dengan Polda NTB dan Kanwil Kemkumham NTB, di Lombok, NTB, Kamis (25/5/2023).

Diketahui, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak destinasi wisata.

Salah satunya, destinasi wisata prioritas Mandalika yang kemudian dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta destinasi wisata alam lainnya.

Melihat potensi pariwisata tersebut, potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di NTB menjadi perhatian Komisi III DPR RI.

Legislator Dapil NTB ini menambahkan maksud kunjungan Komisi III ke NTB tersebut juga untuk memastikan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, terlaksana dengan baik.

Sehingga, multiplier effect dari program-program tersebut dapat dirasakan khususnya oleh masyarakat NTB khususnya, serta umumnya masyarakat Indonesia.

“Kami hadir ke sini untuk (memastikan) semua program dari Pak Presiden itu berjalan lancar, apalagi seperti Mandalika sudah menghabiskan duit yang banyak dari APBN dan juga dari sumber-sumber lainnya. Sehingga kita juga harus memastikan keberlangsungan program tersebut. Sehingga manfaat program tersebut benar-benar dirasakan oleh bangsa Indonesia, khususnya bangsa Indonesia yang ada di Nusa tenggara Barat,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.