BERITA

Ketua DPD Golkar Gresik, Ahmad Nurhamim.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Gresik merespons isu Pemilu 2024 akan diputuskan Mahkamah Konstitusi secara proporsional tertutup.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Gresik, Ahmad Nurhamim, hal itu akan menimbulkan risiko besar.

“Jika sistem pemilu diubah di tengah tahapan pemilu sudah mulai, apalagi diubah ke sistem tertutup, bakal ada risiko besar,” kata dia, Senin (29/5/2023).

Pria yang akrab disapa Anha ini menyebut, jika sistem pemilu proporsional terbuka diganti, tidak serta merta diputuskan menjadi proporsional tertutup.

“Masih ada sistem pemilu lain seperti distrik atau campuran. Harusnya tidak secara otomatis ke proporsional tertutup,” ujarnya.

Saat ini tahapan pemilu legislatif sudah digelar KPU, seluruh parpol telah diverifikasi menjadi peserta pemilu dan sudah menjalankan beberapa tahapan.

Diketahui, sistem proporsional tertutup pernah dilakukan di Indonesia pada Orde Baru yakni tahun 1971-1999.

Sistem proporsional tertutup merupakan mekanisme pemilihan oleh rakhat hanya pada partai.

Artinya, pemilih mencoblos gambar partai saja, dengan suara partai untuk kesempatan pertama diberikan kepada caleg nomor urut teratas.

Fungsionaris Partai Golkar yang juga bakal calon legislatif (caleg) untuk DPR, Muhammad Rahmad.

Berita Golkar – Fungsionaris Partai Golkar yang juga bakal calon legislatif (caleg) untuk DPR, Muhammad Rahmad mengatakan bahwa semua pihak harus menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya soal sistem proporsional untuk pemilihan umum (Pemilu).

Ia menegaskan, Partai Golkar dan dirinya siap jika sistem proporsional pemilu diputuskan terbuka ataupun tertutup.

“Apapun yang akan diumumkan MK terkait sistem pemilu, baik itu proporsional tertutup, atau terbuka, atau setengah tertutup, patut kita hormati dan hargai,” ujar Rahmad saat dihubungi, Selasa (30/5/2023).

Menurutnya, MK pasti memiliki pertimbangannya sendiri dalam memutuskan hal tersebut.

Partai politik peserta Pemilu 2024 juga disebutnya harus siap jika sistem proporsional tertutup diterapkan dalam kontestasi berikutnya.

“Bagi partai politik, sistem manapun yang ditetapkan MK, tentu harus siap sedia. Saya yakin, bagi kami di Golkar, tentu harus siap dalam segala kondisi,” ujar Rahmad.

Sekali lagi disampaikannya, Partai Golkar siap dengan sistem proporsional terbuka ataupun tertutup pada Pemilu 2024. Seluruh bakal caleg dari partainya juga siap mengikuti putusan MK.

“Bagi Bacaleg Partai Golkar, apapun yang diputus MK tak menjadi soal. Golkar dan fungsionaris Golkar siap menyambut Pemilu 2024,” ujar Rahmad.

Kepala Balitbang Partai Golkar, Jerry Sambuaga. (kiri).

Berita Golkar – Kepala Balitbang Partai Golkar, Jerry Sambuaga mengatakan bahwa perkembangan teknologi dan informasi harus memberikan dampak positif bagi persatuan dan kesatuan negara.

Menurutnya, perkembangan teknologi memperkuat toleransi di tengah masyarakat.

“Teknologi informatika dan komunikasi bagaimana itu menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat dan juga memastikan bahwa yang namanya muralitas atau pularisme dan juga toleransi itu harus juga menjadi bagian dari konsep yang memang harus kita sepakati bersama,” kata Jerry, saat diskusi di DPP Partai Golkar, Jakarta pada Senin (29/5/2023).

Jerry juga menegaskan, sikap keterbukaan dan menerima perbedaan di Indonesia harus ditanamkan sejak usia dini. Sebab, Indonesia adalah bangsa yang majemuk.

“Inklusivitas itu penting. Inklusifitas itu lahir dari apa yang kita lakukan, harus dimulai dari usia dini,” ucapnya.

Oleh karena itu, Jerry menyebut kurang sepakat jika pendidikan yang mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak radikalisme dimulai dari kampus.

Dia menganggap, pendidikan tentang memaklumi perbedaan harus dimulai di tingkat Taman Kanak-kanak (TK).

“Kita bicara deradikalisasi dari kampus, kalau menurut saua enggak dari kampus. Mungkin dari TK, nggak usah belajar soal teks book tapi belajar dari yang kita lakukan,” ucapnya.

“Jangan hanya kita berkumpul dengan komunitas yang sama. Pemantapan nolai itu lebih kuat dari pada dengan buku,” sambungnya.

Jika penanaman sikap toleran dimulai ssjak dini, kata Jerry, ketika dewasa seseorang dalam memfilter hal hal yang ketemu di google atau internet itu lebih mudah.

“Karena sikap toleran ini semua melewati proses dan ini yang bukan kota dapatkan melalui waktu sebentar,” tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Perdagangan ini juga mendorong adanya kebijakan di bidang pendidikan terkait pemahaman toleransi.

Dasar hukum yang dimasukkan dalam kurikulum dapat memperkuat pemahaman toleransi yang diberikan lewat kegiatan pembelajaran sehari-hari.

“Jadi bagaimana kita dari sisi perlakuan, tapi dari sisi hukum juga ada kebijakannya,” imbuh Jerry.

Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong S.IP.

Berita Golkar – Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong S.IP menyerahkan bantuan kepada masyarakat pekerja kayu yang kehilangan mata pencaharian, Senin (29/5), bertempat di Gedung Daerah Batu Hampar, Jalan Perwira Bagansiapiapi.

Bantuan berupa 27 karung beras, 27 papan telor dan sejumlah uang itu diberikan Bupati, pasca kediamannya didatangi oleh puluhan masyarakat pekerja kayu untuk mengadu nasib mereka.

Prosesi penyerahan didampingi Kadis Kominfo Rohil, Indra Gunawan, dan disaksikan pula oleh sejumlah awak media.

Bupati Afrizal Sintong mengatakan, Bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemkab Rohil untuk meringankan beban hidup masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

“Ada sekitar 400 KK yang menggantungkan hidup pada pekerjaan ini, Pekerjaan yang mereka lakukan bukanlah untuk memperkaya diri, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,” kata Afrizal Sintong.

Meski demikian, kata Bupati, pekerjaan tersebut tetaplah melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena itu pihaknya berencana mengalokasikan dana bantuan pada tahun 2024 mendatang sebagai salah satu solusi

“Maka dengan itu kami berupaya agar para pekerja kayu ini mendapatkan bantuan dari pemerintah, sambil berusaha mencari pekerjaan yang lain,” kata politisi Golkar ini.

Selain itu, ia meminta kepada pihak perusahaan DRT agar memperhatikan kebutuhan kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya.

“Sampai saat ini satu keping papan pun tak pernah didapatkan masyarakat, harapan kami kepada PT Diamond bagaimana kebutuhan kayu masyarakat bisa didapatkan,” kata Bupati Afrizal Sintong.

Diketahui, sejak beberapa bulan terakhir aparat terkait gencar melakukan razia. Sejumlah bahan bahan kayu berhasil disita.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin.

Berita Golkar – Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin menyampaikan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi capres 2024. Sebab, dia menyebut ada peluang untuk mendapatkan kemenangan.

Dia juga mengaku tidak rela jika Airlangga Hartarto menjadi cawapres di Pilpres 2024.

“Saya WA beliau, sebagai alumni Slipi (DPP Golkar), tak rela hati kalau Ketua Umum Golkar jadi cawapres. Kalau ada pasangan keempat, peluang menang,” kata Din Syamsuddin, saat jadi pembicara di Forum Dialog Nusantara ‘Peran TIK Memperkuat Toleransi dan Persatuan Dalam Pularisme NKRI’ di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (29/5).

Diketahui, Din Syamsuddin pernah menjadi ketua Balitbang Golkar pada 1993. Din pun berkelakar bahwa dia masih Golkar.

“Saya tersinggung saat Mbak Nurul (Nurul Arifin) bilang mantan. Saya masih. Kalau hati saya dibuka, kuning. Penyakit kuning,” ujar Din.

Din Syamsuddin pun bicara soal kemajemukan. Dia menyebut, kemajemukan bisa menjadi pemersatu atau pemecah.

“Kemajemukan, dia mengindikasikan ada keragaman, tapi merupakan bagian dari kesatuan. Bisa jadi kekuatan bisa jadi kelemahan,” ucap Din.

“Banyak data empiris kemajemukan membawa persatuan, tapi ada data empiris kemajemukan membawa pertentangan,” ujarnya.

Din pun menyinggung soal demokrasi pada sila ke-4 Pancasila, berbeda dengan demokrasi liberal. Sila itu berbunyi ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.’

Menurut Din, pemimpin yang disebut dalam Sila ke-4 adalah pemimpin semua golongan. Bukan pemimpin golongan atau kelompok yang membuat dia menang dalam Pemilu.

“Kepemimpinan itu, kepemimpinan mengayomi semua, berasa di atas semua kelompok,” tuturnya.

“Pada demokrasi liberal, timbulkan polarisasi. Sering kali tak ayomi yang tak memilih. Bahkan cenderung memusuhi. Ini yang tak ada di Pancasila,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Nurul Arifin.

Berita Golkar – Partai Golkar akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 4 Juni 2023 di Jakarta. Rapat itu akan diikuti pengurus Golkar dari seluruh daerah.

“Rakernas ini lebih kepada konsolidasi internal partai. Dari undangannya saja kami undang DPD-DPD I Se-Indonesia. Kemudian kedua kami bicara optimalisasi para caleg,” ucap Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Nurul Arifin di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (29/5/2023).

Dia mengatakan rakernas itu akan membahas persoalan pemilu legislatif. Salah satunya ialah penomoran bakal caleg.

“Golkar masih mendaftarkan ke KPU itu secara alfabetis. Jadi nanti di situ akan dilihat kinerja dari bacaleg dapil itu seperti apa. Untuk penomoran nanti seperti apa,” katanya.

Dia mengatakan urusan capres-cawapres tak akan dibahas dalam rakernas. Nurul menyebut urusan capres-cawapres baru dibahas pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang digelar usai rakernas.

“Setelah rakernas akan ada rapimnas. Nah, baru Rapimnas itu di situ ada substansi pembahasan khusus soal capres-cawapres, atau koalisi. Kalau rakernas itu belum ada,” ucapnya.

Nurul mengatakan seluruh kader Golkar percaya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto merupakan sosok capres yang tepat. Dia menyebut Airlangga merupakan tipe politikus pekerja.

“Kami konsisten dan kita lihat juga kader Golkar se-Indonesia raya tak ada yang ragu dengan kemampuan Pak Airlangga. Karena Pak Airlanga, kita lihat lah kemampuannya. Memang Pak Airlangga bukan politisi catwalk. Beliau politisi pekerja,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily bersama tim saat melepas rombongan calon jemaah haji di Embarkasi Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Minggu (28/5/2023).

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengimbau agar para jemaah haji Indonesia saling membantu satu sama lain selama di Arab Saudi.

Pasalnya, terdapat kendala mengenai jemaah Lansia di tahun ini, khususnya bagi jemaah lansia yang masuk dalam daftar prioritas.

Pada tahun ini, Kementerian Agama RI memutuskan untuk tidak ada pendamping bagi jemaah Lansia prioritas.

Sedangkan, pada tahun ini jumlah jemaah haji lansia mencapai 30 persen lebih atau sebanyak 62.879 jamaah.

“Hal ini menurut saya sangat penting, meskipun telah ada para petugas haji, baik petugas Kloter maupun petugas Non-Kloter selama menjelang keberangkatan maupun selama di Arab Saudi, tetapi dikarenakan banyaknya jemaah lansia maka mutlak diperlukan kerja sama dan saling menolong dari para sesama jemaah haji. Tidak perlu ada lagi ego jabatan, kedudukan, dan status sosial selama di Arab Saudi. Semua sama selama menunaikan ibadah haji,” ujar Ace saat memberikan sambutan di depan para jemaah haji Embarkasi Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Minggu (28/5/2023).

Legislator Dapil Jabar II ini juga mengimbau, untuk para jemaah lansia agar tidak terlalu memaksakan diri untuk menunaikan ibadah-ibadah sunnah, seperti umrah sunnah berkali-kali.

Selain itu juga, agar tidak memaksakan diri untuk shalat lima waktu di Masjidil Haram, karena dapat dilakukan di hotel.

“Karena bapak ibu sekalian, Kawasan hotel yang ditempati oleh para jemaah adalah masuk dalam Kawasan Harom, sehingga pahalanya masih sama. Simpan energi dan tenaga untuk persiapan wukuf di Arafah, di Muzdalifah, dan mabit serta lempar jumrah di Mina yang memerlukan tenaga ekstra,” terang Ace.

Politisi F-Golkar ini meminta, untuk para pembimbing ibadah haji dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), mohon kerja sama dan pengertiannya terhadap para jemaah lansia.

Perlu upaya ekstra untuk memberikan pelayanan kepada para jemaah lansia dan tidak memaksakan kepada para jemaah lansia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat memporsir energi jemaah lansia yang diadakan oleh KBIHU.

Ketum PP AMPG, Ilham Permana (tengah) saat Partai Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) Malaysia menyambangi Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di DPP Partai Golkar, Jakarta.

Berita Golkar – Partai Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) Malaysia menyambangi Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di DPP Partai Golkar, Jakarta.

Ketum PP AMPG, Ilham Permana mengapresiasi kedatangan dari pemuda UMNO Malaysia tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi silaturahim yang memang digagas oleh pergerakan pemuda UMNO Malaysia pada hari ini karena bagaimana pun Partai Golkar dan UMNO mempunyai sejarah yang benar-benar seperti saudara kandung,” kata Ilham seusai pertemuan tersebut di DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (28/5/2023).

“Bahwa kami adalah dua partai politik besar di negaranya masing-masing, kami pernah berjaya,” tambahnya.

Ilham berharap pertemuan ini bisa menghasilkan beberapa kolaborasi aksi. Kolaborasi nantinya diharapkan bisa memperkuat peran pemuda untuk bisa meningkatkan kualitas partainya.

“Selain itu kami juga berharap kolaborasi aksi yang nantinya akan kami lakukan bersama-sama ini bertujuan pada akhirnya untuk bisa meningkatkan dan mengukuhkan peran serta pemuda,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketum UMNO, Akmal Saleh, mengatakan bahwa kedatangannya untuk mempererat hubungannya yang telah terjalin sejak lama.

Selain itu, UMNO juga ingin mengucapkan selamat berjuang kepada Golkar di Pemilu 2024.

“Kami hadir ini adalah untuk mengharmoniskan hubungan yang telah lama sudah ada dan sudah pasti kami tujuannya adalah untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada Partai Golkar untuk pemilu yang akan datang,” ujarnya.

Akmal Saleh juga mengatakan pihaknya akan bertemu dengan sejumlah partai lainnya selain Golkar. Rencananya, UMNO akan mengunjungi NasDem dan PDIP.

“Kami untuk di Indonesia, kita akan jumpa dengan hampir semua partai-partai utama. Semalam kita sudah berjumpa dengan Partai Gerindra, hari ini sudah tentulah sahabat kami, saudara kami Partai Golkar, dan besok kita akan berjumpa dengan NasDem dan juga partai-partai PDIP,” sebutnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespon rumor Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sistem pemilu mendatang menggunakan sistem proporsional tertutup.

Menurutnya, partai Golkar tetap pada sikapnya yakni pemilu dilaksanakan dengan sistem yang sebelumnya sudah dilakukan yakni proporsional terbuka.

“Kalau Golkar posisinya sudah jelas kami meminta kepada sembilan hakim konstitusi bersama dengan delapan partai politik yang lain itu dari beberapa bulan lalu sudah menegaskan sikap kami bahwa sebaiknya Pemilu 2024 ini tetap menggunakan pemilu yang ada,” kata Doli ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.

Doli melanjutkan saat ini tahapan Pemilu sudah dimulai di mana semua orang atau partai telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Legislatif di semua tingkatan.

“Karena itu kita berharap sembilan hakim konstitusi itu tetap konsisten terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Yang menegaskan sistem yang digunakan adalah sistem proposional terbuka,” kata Doli.

Ia mengungkapkan kalaupun nanti ada perubahan sebaiknya dilakukan sebelum tahapan pemilu dilaksanakan atau sesudah pemilu selesai.

“Jadi menurut saya kalau nanti ditetapkan berbeda dengan yang sekarang ini akan menguras energi lagi,” tegasnya.

Artinya kata Doli partai-partai yang sudah mengusulkan Bacaleg ini jadi terbuang.

“Karena itu kami percaya bahwa hakim konstitusi itu akan melihat realitas tahapan pemilu yang sudah dilakukan,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi.

Berita Golkar – Politisi partai Golkar, Bobby Adithyo Rizaldi berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materil sistem Pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

“Idealnya adalah tetap sistem yang sama seperti 2019, 2014 dan 2009 yaitu proporsional terbuka,” kata Bobby, Minggu (28/5).

Sebab, menurut politisi Golkar ini, hal serupa sudah pernah diputuskan MK sesuai Undang-Undang MK pasal 69 Ayat 1 dan 2.

“Sudah pernah diambil keputusan dan tidak boleh diulang. Jadi bukan soal hasil keputusannya, tapi itu melanggar Undang-Undang MK itu sendiri,” sambungnya.

Kecuali, tambah anggota Komisi I DPR itu, hakim konstitusi belum pernah mengambil keputusan.

“Ini berbeda seperri kasus pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Review atas undang-undang sesuai atau tidak dengan konstitusi,” jelas dia.

Kendati demikian, dirinya tetap menghormati apapun keputusan MK nantinya.

“Ya tentu kita akan hormati keputusan MK, yang hendaknya bisa membuat Pemilu 2024 berjalan dengan baik, tanpa perlu ada kegaduhan,” sebut Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan tersebut.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan sidang pemeriksaan judicial review atau uji materil soal sistem Pemilu sudah selesai dilaksanakan.

Dalam waktu dekat, MK akan memutuskan nasib sistem Pemilu 2024, apakah proporsional terbuka, proporsional tertutup atau menggunakan model baru, campuran.