BERITA

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily bersama tim saat melepas rombongan calon jemaah haji di Embarkasi Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Minggu (28/5/2023).

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengimbau agar para jemaah haji Indonesia saling membantu satu sama lain selama di Arab Saudi.

Pasalnya, terdapat kendala mengenai jemaah Lansia di tahun ini, khususnya bagi jemaah lansia yang masuk dalam daftar prioritas.

Pada tahun ini, Kementerian Agama RI memutuskan untuk tidak ada pendamping bagi jemaah Lansia prioritas.

Sedangkan, pada tahun ini jumlah jemaah haji lansia mencapai 30 persen lebih atau sebanyak 62.879 jamaah.

“Hal ini menurut saya sangat penting, meskipun telah ada para petugas haji, baik petugas Kloter maupun petugas Non-Kloter selama menjelang keberangkatan maupun selama di Arab Saudi, tetapi dikarenakan banyaknya jemaah lansia maka mutlak diperlukan kerja sama dan saling menolong dari para sesama jemaah haji. Tidak perlu ada lagi ego jabatan, kedudukan, dan status sosial selama di Arab Saudi. Semua sama selama menunaikan ibadah haji,” ujar Ace saat memberikan sambutan di depan para jemaah haji Embarkasi Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Minggu (28/5/2023).

Legislator Dapil Jabar II ini juga mengimbau, untuk para jemaah lansia agar tidak terlalu memaksakan diri untuk menunaikan ibadah-ibadah sunnah, seperti umrah sunnah berkali-kali.

Selain itu juga, agar tidak memaksakan diri untuk shalat lima waktu di Masjidil Haram, karena dapat dilakukan di hotel.

“Karena bapak ibu sekalian, Kawasan hotel yang ditempati oleh para jemaah adalah masuk dalam Kawasan Harom, sehingga pahalanya masih sama. Simpan energi dan tenaga untuk persiapan wukuf di Arafah, di Muzdalifah, dan mabit serta lempar jumrah di Mina yang memerlukan tenaga ekstra,” terang Ace.

Politisi F-Golkar ini meminta, untuk para pembimbing ibadah haji dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), mohon kerja sama dan pengertiannya terhadap para jemaah lansia.

Perlu upaya ekstra untuk memberikan pelayanan kepada para jemaah lansia dan tidak memaksakan kepada para jemaah lansia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat memporsir energi jemaah lansia yang diadakan oleh KBIHU.

Ketum PP AMPG, Ilham Permana (tengah) saat Partai Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) Malaysia menyambangi Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di DPP Partai Golkar, Jakarta.

Berita Golkar – Partai Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) Malaysia menyambangi Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di DPP Partai Golkar, Jakarta.

Ketum PP AMPG, Ilham Permana mengapresiasi kedatangan dari pemuda UMNO Malaysia tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi silaturahim yang memang digagas oleh pergerakan pemuda UMNO Malaysia pada hari ini karena bagaimana pun Partai Golkar dan UMNO mempunyai sejarah yang benar-benar seperti saudara kandung,” kata Ilham seusai pertemuan tersebut di DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (28/5/2023).

“Bahwa kami adalah dua partai politik besar di negaranya masing-masing, kami pernah berjaya,” tambahnya.

Ilham berharap pertemuan ini bisa menghasilkan beberapa kolaborasi aksi. Kolaborasi nantinya diharapkan bisa memperkuat peran pemuda untuk bisa meningkatkan kualitas partainya.

“Selain itu kami juga berharap kolaborasi aksi yang nantinya akan kami lakukan bersama-sama ini bertujuan pada akhirnya untuk bisa meningkatkan dan mengukuhkan peran serta pemuda,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketum UMNO, Akmal Saleh, mengatakan bahwa kedatangannya untuk mempererat hubungannya yang telah terjalin sejak lama.

Selain itu, UMNO juga ingin mengucapkan selamat berjuang kepada Golkar di Pemilu 2024.

“Kami hadir ini adalah untuk mengharmoniskan hubungan yang telah lama sudah ada dan sudah pasti kami tujuannya adalah untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada Partai Golkar untuk pemilu yang akan datang,” ujarnya.

Akmal Saleh juga mengatakan pihaknya akan bertemu dengan sejumlah partai lainnya selain Golkar. Rencananya, UMNO akan mengunjungi NasDem dan PDIP.

“Kami untuk di Indonesia, kita akan jumpa dengan hampir semua partai-partai utama. Semalam kita sudah berjumpa dengan Partai Gerindra, hari ini sudah tentulah sahabat kami, saudara kami Partai Golkar, dan besok kita akan berjumpa dengan NasDem dan juga partai-partai PDIP,” sebutnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespon rumor Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sistem pemilu mendatang menggunakan sistem proporsional tertutup.

Menurutnya, partai Golkar tetap pada sikapnya yakni pemilu dilaksanakan dengan sistem yang sebelumnya sudah dilakukan yakni proporsional terbuka.

“Kalau Golkar posisinya sudah jelas kami meminta kepada sembilan hakim konstitusi bersama dengan delapan partai politik yang lain itu dari beberapa bulan lalu sudah menegaskan sikap kami bahwa sebaiknya Pemilu 2024 ini tetap menggunakan pemilu yang ada,” kata Doli ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.

Doli melanjutkan saat ini tahapan Pemilu sudah dimulai di mana semua orang atau partai telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Legislatif di semua tingkatan.

“Karena itu kita berharap sembilan hakim konstitusi itu tetap konsisten terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Yang menegaskan sistem yang digunakan adalah sistem proposional terbuka,” kata Doli.

Ia mengungkapkan kalaupun nanti ada perubahan sebaiknya dilakukan sebelum tahapan pemilu dilaksanakan atau sesudah pemilu selesai.

“Jadi menurut saya kalau nanti ditetapkan berbeda dengan yang sekarang ini akan menguras energi lagi,” tegasnya.

Artinya kata Doli partai-partai yang sudah mengusulkan Bacaleg ini jadi terbuang.

“Karena itu kami percaya bahwa hakim konstitusi itu akan melihat realitas tahapan pemilu yang sudah dilakukan,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi.

Berita Golkar – Politisi partai Golkar, Bobby Adithyo Rizaldi berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materil sistem Pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

“Idealnya adalah tetap sistem yang sama seperti 2019, 2014 dan 2009 yaitu proporsional terbuka,” kata Bobby, Minggu (28/5).

Sebab, menurut politisi Golkar ini, hal serupa sudah pernah diputuskan MK sesuai Undang-Undang MK pasal 69 Ayat 1 dan 2.

“Sudah pernah diambil keputusan dan tidak boleh diulang. Jadi bukan soal hasil keputusannya, tapi itu melanggar Undang-Undang MK itu sendiri,” sambungnya.

Kecuali, tambah anggota Komisi I DPR itu, hakim konstitusi belum pernah mengambil keputusan.

“Ini berbeda seperri kasus pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Review atas undang-undang sesuai atau tidak dengan konstitusi,” jelas dia.

Kendati demikian, dirinya tetap menghormati apapun keputusan MK nantinya.

“Ya tentu kita akan hormati keputusan MK, yang hendaknya bisa membuat Pemilu 2024 berjalan dengan baik, tanpa perlu ada kegaduhan,” sebut Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan tersebut.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan sidang pemeriksaan judicial review atau uji materil soal sistem Pemilu sudah selesai dilaksanakan.

Dalam waktu dekat, MK akan memutuskan nasib sistem Pemilu 2024, apakah proporsional terbuka, proporsional tertutup atau menggunakan model baru, campuran.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat bersama beberapa calon jemaah haji di sela-sela mengunjungi Embarkasi Haji Indramayu di Provinsi Jawa Barat, Minggu, (28/5/2023).

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, sarana dan prasarana Embarkasi Haji Indramayu masih banyak kekurangan fasilitas di sana-sini untuk menampung jemaah haji yang akan berangkat melalui Bandara Internasional Kertajati.

Menurut Ace, yang paling vital terkait kurangnya ketersediaan air.

“Embarkasi Haji Indramayu merupakan bangunan baru dan perdana digunakan untuk jemaah haji, jadi masih banyak kekurangan fasilitas disana-sini. Misalnya tadi, bangunan untuk menurunkan jemaah haji di lobi atas landasan penghubungnya belum jadi. Yang paling vital adalah kekurangan ketersedian air, ini seharusnya bisa disiapkan dari sejak awal,” ujar Ace saat memimpin Tim Kunker Komisi VIII mengunjungi Embarkasi Haji Indramayu di Provinsi Jawa Barat, Minggu, (28/5/2023).

Legislator Dapil Jabar II ini berharap kedepan, berbagai fasilitas pendukung untuk pelayanan terhadap lansia kedepan dipersiapkan lagi.

“Walaupun memang tadi seperti eskalator saya lihat sudah tersedia, tentu harus disempurnakan lagi. Seperti maket ka’bah juga belum dibuat, saya kira perlu disempurnakanlah, supaya nyaman buat jemaah,” imbuh Ace.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, pihaknya akan segera meminta Kementerian Agama agar bisa segera memenuhi kekurangan sarpas dari asrama haji indramayu ini.

Selain itu juga, kapasitas penginapan asrama haji ini juga harus diperbanyak, agar jemaah haji dibagian utara dan selatan Provinsi Jawa Barat bisa tertampung.

“Kalau ada kesan asrama haji ini dibilang terlalu dipaksakan, menurut saya hal itu tidak bisa dibantah juga. Seharusnya memang infrastrukturnya bisa dipersiapkan terlebih dahulu, karena memang pihak Kanwil Kemenag dan Provinsi Jabar ingin segera Kertajati sebagai bandara internasional yang bisa dibanggakan. Kami dukung, tapi seharusnya dari sejak awal sudah dipersiapkan fasilitas pendukungnya agar jemaah haji nyaman,” ungkap Ace.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga melihat langsung proses produksi bawang goreng UMKM Bawang Goreng.

Berita Golkar – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk guna meningkatkan pemasaran ke luar negeri.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga, saat melihat langsung proses produksi bawang goreng UMKM Bawang Goreng “Sri Rejeki” di Palu.

“Salah satu yang menjadi fokus adalah kemasan karena di pasar internasional banyak yang meminta dan memberikan aspirasi, kalau bisa disesuaikan atau memiliki standar,” kata Jerry dalam keterang tertulis, diterima di Jakarta, Minggu (28/5)

Menurut dia, produksi bawang goreng `Sri Rejeki` tersebut sudah memenuhi standar dan layak untuk dijual ke pasar luar negeri.

“Saya sudah melihat seluruh proses produksi mulai dari awal, penggorengan, pengemasan hingga penjualan, dan saya rasa ini sudah rapi dan baik,” katanya.

Dalam kesempatan itu juga, Ia meminta kepada pelaku UMKM untuk berfokus terhadap segi pengemasan yang sesuai standarisasi agar bisa mendapatkan sertifikat LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk).

Menurut Jerry Sambuaga, hal tersebut dapat menjadi motivasi dalam mengembangkan pengemasan dan promosi produk bagi pelaku UMKM sehingga ekspansi ke luar negeri dapat lebih masif dan maksimal.

Kemendag, katanya lagi, juga mempunyai program supporting system dalam hal pelatihan dan bisnis matching yang orientasinya adalah untuk ekspor.

“Kami punya badan balai ekspor serta beberapa fasilitas pelatihan ekspor di beberapa kota dan ini yang dikonkritkan bersama untuk membantu UMKM,” katanya.

Adapun terkait pemasaran, Jerry mengatakan bahwa Kemendag juga melakukan pembinaan serta pelatihan kepada para pelaku UMKM terkait inovasi pemasaran guna memanfaatkan teknologi digital dalam mengakses marketplace.

Jerry mengatakan bahwa Kemendag memiliki Permendag dan regulasi yang mana di setiap toko harus mengutamakan produk lokal, sebagai bentuk memberikan dukungan kepada UMKM dalam mendapatkan akses ke marketplace.

“Intinya kami mendukung terus dan berpihak kepada UMKM. Ini menjadi prioritas untuk memastikan bagaimana UMKM akan terus berkembang nantinya,” kata Politisi Muda Partai Golkar ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian dan Para Menteri Negara Anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam).

Berita Golkar – Menjelang pertemuan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) Ministerial Meeting, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang para Menteri negara-negara ASEAN untuk menyatukan pandangan bersama terkait isu-isu penting dalam pembahasan di IPEF.

Pertemuan kali ini menitikberatkan pada isu ketenagakerjaan yang menjadi perhatian bagi negara-negara ASEAN. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri maupun Pimpinan Delegasi dari 7 Negara Anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam).

Para menteri ASEAN berdiskusi mengenai peran third parties pada isu Labor (Ketenagakerjaan) dalam kerangka kerja sama IPEF.

Diskusi menitikberatkan arah peran Serikat Pekerja dan masyarakat madani dalam berbagai isu ketenagakerjaan di negara-negara ASEAN dan pentingnya membangun konsensus dalam kerja sama IPEF.

Di awal pertemuan, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, menyampaikan bahwa ketenagakerjaan merupakan isu penting yang perlu diperhatikan dengan seksama serta mempertimbangan kondisi dalam negeri.

Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa mekanisme dalam International Labor Organization (ILO) merupakan solusi bagi penyelesaian masalah ketenagakerjaan dengan melibatkan peran pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja.

“Penyelesaian isu ketenagakerjaan dalam IPEF harus sejalan dan melalui mekanisme ILO, dengan memperhatikan regulasi domestik,” tegas Menko Airlangga pada pertemuan para Menteri ASEAN tersebut.

Mendukung pernyataan Menko Airlangga, Penasihat Khusus Menteri Luar Negeri Thailand, Pornpimol Kanchanalak, menyampaikan bahwa penyelesaian isu ketenagakerjaan melalui ILO merupakan komitmen Thailand.

Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam, Nguyen Hong Diem, juga menyampaikan bahwa isu ketenagakerjaan merupakan concern utama bagi Vietnam.

Dan kondisi tiap negara anggota IPEF berbeda-beda dalam penanganan masalah ketenagakerjaan.

Para petinggi negara ASEAN sepakat bahwa pembahasan isu ketenagakerjaan dalam kerangka kerja sama IPEF perlu melalui mekanisme dan sejalan dengan ILO serta harus memperhatikan regulasi domestik.

Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa.

Berita Golkar – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan periode kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lima tahun.

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menilai, majelis hakim MK tentunya telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum membuat putusan itu.

“Saya kira majelis Hakim MK tentu sudah mempertimbangkan dari segala aspek sebelum memutus perkara itu,” kata Supriansa saat dihubungi wartawan, Kamis (25/5/2023).

Sebagai anggota Komisi Hukum DPR, Supriansa menyebut putusan MK itu bersifat final and binding, yang artinya bahwa putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir.

Atau dengan kata lain tidak ada ruang secara hukum untuk mengujinya kembali.

“Sebagai warga negara yang taat hukum ya tentu kita harus menerima segala bentuk keputusan yang sudah dibacakan putusan hakim MK,” kata legislator Partai Golkar itu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily. (tengah).

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengajak para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di tanah air terutama di Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan budaya halal melalui mekanisme ‘Self Declare’ atau pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri.

“Budaya halal harus diperkuat dan dipertahankan terlebih Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jangan kalah dengan negara seperti Australia yang penduduknya minoritas muslim tapi justru jaminan dan penghormatan terhadap produk halalnya cukup tinggi,” kata Tubagus Ace Hasan Syadzily atau biasa disapa Kang Ace saat menjadi narasumber Workshop Aplikasi SIHALAL di Hotel Takashimaya Lembang Kabupaten Bandung Barat, Kamis (25/5/2023).

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu, beragam kuliner yang kita temukan sehari-hari di lapangan saat ini misalnya, boleh jadi banyak yang belum terjamin kehalalannya.

Padahal, kata dia, untuk membuat sertifikasi halal kini sangat mudah tanpa harus datang ke Kantor Kemenag atau ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebab bisa dilakukan secara mandiri secara online.

“Mendapatkan dan mengkonsumsi makanan halal adalah kewajiban seorang muslim. Islam memerintahkan kepada seluruh umatnya agar makan dan menggunakan bahan-bahan makanan yang baik, suci, dan bersih atau dalam bahasa agama disebut sebagai halalan thayyiban,” kata Kang Ace menyitir sebuah keterangan dari Al-Qur’an.

Sebab itu, sebut Kang Ace, sertifikasi halal yang terjangkau dan mudah sangat diperlukan.

“Kalau dulu membuat sertifikasi halal itu bisa lama dan mahal. Sekarang telah dibuat dengan lebih mudah. Jadi gunakan kesempatan ini oleh para pelaku UKM dengan sebaik-baiknya agar produknya bisa bersertifikat halal sehingga usahanya makin berkembang dan berkah,” sambung Kang Ace.

Bahkan, kata Kang Ace, dalam UU Cipta Kerja disebutkan betapa pentingnya jaminan produk halal ini. Sehingga UU Cipta Kerja telah menghapus biaya Sertifikasi Halal bagi pelaku UKM.

“Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya,” kata Kang Ace yang hadir didampingi Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat, Edi Rusyandi dan Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bandung Barat, Didin Saepudin.

Pada kesempatan itu juga Kang Ace sempat memaparkan tentang potensi Indonesia menjadi pusat halal dunia.

“Ada dua modal Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia, pertama modal religious dan demografi di mana Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar dunia,” ujarnya.

Kedua, kata dia, Indonesia memiliki modal sosial dan kultural. Hal ini ditandai dengan munculnya trend gaya hidup halal, kreativitas membuat aneka produk, kekayaan kuliner, produk unggulan dan khas daerah.

“Saya akan terus mendorong supaya pengusaha terus menggunakan label halal pada setiap produknya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah tersendiri, karena sertifikasi halal untuk memperjelas kita semua bahwa yang kita beli dan kita jual adalah produk yang dijamin kehalalannya,” kata Kang Ace.

Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Rudi Hartono.

Berita Golkar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Rudi Hartono mengingatkan masyarakat Katingan tidak membakar lahan secara sembarangan. Hal ini diungkapkannya kepada sejumlah awak media, Kamis (25/5/2023).

Menurut legislator Partai Golkar ini, jika memang ingin melakukan pembakaran dalam bertani agar menaati aturan.

“Karena, jika sembarangan, khawatirnya bisa merembet ke lahan lainnya atau merembet ke perumahan penduduk,” kata Rudi.

Agar tidak merembet ke lahan lainnya atau ke perumahan penduduk, dirinya mengajurkan saat melakukan pembakaran selain harus menggunakan sket bakar dan dijaga ketat, juga harus seizin ketua RT dan Kepala Desa (Kades).

“Di samping itu, perlu juga disediakan pompa air, jika sewaktu-waktu merembet ke lahan orang lain,” sarannya.

Sarannya ini menurut dia, sehubungan pula dengan cuaca yang kian hari semakin panas di daerah kita saat ini.

Sehingga, perlu kewaspadaan bersama untuk menjaga agar panas saat ini tidak semakin bertambah panas lantaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Terkait dengan dampak terjadinya karhutla, menurutnya, tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga akan merugikan orang lain.

Salah satu contoh dampak terburuknya bagi orang lain adalah pengaruh dari asap bekas pembakaran tersebut.