Bulan: Juni 2023

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun.

Berita Golkar – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemilu yang ideal diadakan dalam posisi politik dan keamanan yang stabil.

Karena disebut sebagai pesta demokrasi, maka pemilu itu seharusnya menyenangkan bagi siapa saja, baik peserta pemilunya atau orang yang berperan serta di dalam pemilu itu.

“Ini menjadi PR, menjadi kepentingan bersama oleh semua warga bangsa,” kata Misbakhun dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan bertajuk “Bersama Menjaga Stabilitas di Tahun Politik”, di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/23).

Ia menuturkan, pemilu yang damai merupakan tanggung jawab semua pihak untuk mengusahakannya.

“Inilah yang menjadi tugas kita bersama. Karena pemilu yang damai itu bukan given, bukan datang dari langit, itu harus dikondisikan oleh kita semua,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Menurutnya, semua pihak punya peran masing-masing.

KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu harus mempunyai peran serta bagaimana membangun sistem pemilu yang kredibel sesuai yang kita sepakati bersama di dalam undang-undang pemilihan umum.

“Semua ini adalah pekerjaan kita semua, ada level, ada tingkatan, peserta pemilu dan bukan peserta pemilu. Biasanya yang ribut ini kan bukan peserta, lapangannya dingin, enak, yang ribut penonton,” ungkapnya.

Dikatakannya, kontestasi politik adalah salah satu upaya untuk tetap menjaga kesinambungan proses demokrasi ini berjalan.

“Peran saya sebagai politisi di bawah partai, bagaimana membawa partai saya kredibel, menjadi peserta pemilu yang kredibel, dipercaya oleh rakyat pada saat pemilu, dalam aturan main yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan yang ada,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia mengajak semua pihak menjaga kondusifitas dan stabilitas politik yang ada dengan tujuan adalah mencari kesejukan proses pemilu itu berjalan dengan damai dan tertib

“Kenapa… Apa gunanya sebuah proses pemilu yang berantakan. Kalau pemilunya tidak kredibel, nanti orang akan mempertanyakan hasil pemilunya,” ungkapnya.

“Inilah kalau menurut saya tugas kita bersama dalam kurang dari 280 hari lagi pemilu ini kita jalani, kita jaga kondisifitas iklim politiknya sangat bagus. Ada dinamika itu wajar, kita ikuti saja tetapi kita harus edukasi masyarakat dengan informasi-informasi yang benar terukur dan kemudian terjaga kredibilitas,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani.

Berita Golkar – Selaras dengan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sedang berjalan, Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengingatkan agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mempersiapkan negara untuk menghadapi potensi serangan siber.

Sebab itu, ia berharap BSSN harus melakukan mitigasi agar kebocoran sekaligus manipulasi data tidak terjadi.

“Masuk ke tahun politik dan pemilu ini harus selalu diwaspadai. Tahapannya sudah berjalan. Nah, ancaman serangan siber mungkin terjadi terhadap sistem informasi digital yang digunakan dalam proses tahapan pemilu,” ucap Christina dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Akan tetapi, Politisi Fraksi Partai Golongan Karya itu menyayangkan sikap pemerintah pusat yang belum memberikan pagu anggaran yang cukup untuk BSSN.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, BSSN memperoleh anggaran pengamanan siber dan sandi untuk Pemilu 2024 sebesar Rp206 miliar.

Sebab itu, ia mendorong sekaligus mendukung BSSN untuk mengupayakan peningkatan anggaran tersebut agar potensi yang dikhawatirkan tidak terjadi.

Di sisi lain, ia mengingatkan BSSN agar tetap menyusun langkah efektif dan efisien jika peningkatan anggaran tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Budhy Setiawan.

Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR RI Budhy Setiawan berharap program Kementerian Koperasi dan UKM yang melakukan pendataan lengkap terhadap Koperasi dan UMKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menilai, pendataan Koperasi dan UMKM merupakan program yang diperlukan agar pembinaan Koperasi dan UMKM dapat dilakukan dengan mengacu pada pendataan tersebut.

“Yang strategis ini adalah pendataan lengkap Koperasi dan UMKM. Saya mengharapkan sebenarnya di akhir periode pemerintahan ini legacy bapak memberikan data secara lengkap UMKM ini. Sangat miris kalau misalnya sampai sekarang kita masih belum mempunyai data lengkap soal ini, bapak sudah memulainya tapi saya harap bapak bisa memberikan legacy dalam bentuk tuntasnya pendataan ini,” ujar Budhy dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Pendataan Koperasi dan UKM ini menurut Budhy merupakan langkah strategis pemerintah agar bisa menjalin kemitraan yang baik dengan Koperasi dan UMKM, sehingga pembinaan UMKM juga dapat dilakukan dengan lebih spesifik sesuai dengan karakteristik UMKM masing-masing.

“Kita berharap bahwa ini (langkah) strategis karena untuk bisa menjalin kemitraan untuk pembinaan UMKM ini kalau nggak punya datanya kan bagaimana? Kemudian juga untuk lebih spesifik membina sesuai dengan karakteristik daerah yang tadi berbeda-beda, kalau nggak ada data lengkapnya itu juga sulit,” lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Untuk itu, Legislator Dapil Jawa Barat III ini mendorong Kemenkop UKM untuk dapat menyelesaikan pendataan tersebut pada 2024 mendatang.

Diketahui, salah satu program prioritas tahun 2024 Kementerian Koperasi dan UKM adalah pendataan lengkap Koperasi dan UMKM dengan target 22,3 juta data hingga tahun 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Dalam menjaga kinerja perdagangan internasional Indonesia, dari sisi ekspor dan impor, telah dibentuk Indonesia National Single Window (INSW) sejak 2010 yang dikelola oleh Lembaga National Single Window (LNSW).

Penyederhanaan tata niaga ekspor-impor, integrasi proses bisnis Perizinan Berusaha Ekspor-Impor, peningkatan pengawasan PNBP Minerba, hingga penyelenggaraan sistem aplikasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan melalui INSW.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran LNSW yang telah berperan besar melakukan reformasi dan transformasi layanan publik, khususnya melalui Sistem dan Portal Nasional, yang terintegrasi secara elektronik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Peringatan Hari Jadi Lembaga National Single Window dengan tema “Sinergi dalam rangka Transformasi Layanan Publik untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Jumat (9/06).

Penguatan kelembagaan INSW dari semula yang berbentuk Pengelola Portal INSW dan kemudian menjadi LNSW, juga telah menunjukkan kinerja baik.

Hal tersebut diantaranya dapat dilihat dari angka dwelling time di 2017 yang masih berada di 4,06 hari dan terus mengalami perbaikan hingga menjadi 2,84 hari pada 2022.

“Hal itu menunjukan adanya perbaikan signifikan pada sektor logistik kita. Oleh karena itu, pada peringatan hari jadi LNSW kali ini, saya berpesan agar sistem INSW tidak hanya sekedar men-digitalisasi layanan atau proses bisnis yang sudah ada. Lebih dari itu Sistem INSW harus terus mampu mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi, simplifikasi, dan standardisasi,” ujar Menko Airlangga.

Pada proses harmonisasi dan sinkronisasi, LNSW perlu fokus pada penyelarasan agar sistem dan prosedur berjalan baik, serta menghindari tumpang tindih dengan kebijakan K/L lainnya.

Simplifikasi terhadap proses bisnis dilakukan dengan berbasis pada manajemen risiko melalui otomasi proses bisnis.

Sementara terkait standardisasi proses bisnis perlu memperhatikan SOP dan prosedur yang diterapkan saat ini supaya sejalan dengan standar internasional yang dipergunakan dalam proses perdagangan internasional.

“Pengembangan sistem INSW bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan nasional, serta perkembangan praktik perdagangan internasional dan logistik. Pengembangan sistem INSW tidak hanya semata-mata membangun sistem Single Window, namun juga perlu memperhatikan trajectory yang diamanatkan oleh ASEAN Single Window (ASW) Agreement and Protocol,” papar Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan Sistem INSW 2.0 untuk mendorong sistem logistik nasional semakin kompetitif, dapat diandalkan dan efisien, sehingga akan memberikan pelayanan terbaik bagi dunia usaha.

Menko Airlangga juga berharap bahwa ke depannya LNSW mampu mewujudkan visi untuk menjadi penggerak utama efisiensi layanan publik melalui penyelenggaraan dan pengelolaan sistem elektronik yang terintegrasi di bidang ekspor, impor, dan logistik untuk meningkatkan daya saing nasional.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky.

Berita Golkar – Angka kasus stunting di Kabupaten Tuban masih perlu mendapatkan perhatian.

Terkini angka penyakit pertumbuhan pada anak di bumi wali (sebutan tuban, red) itu mencapai 24,9 persen.

“Penanganan stunting yang dinilai masih kurang efektif dalam satu tahun terakhir,” kata Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).

Bupati muda itu menjelaskan, pihaknya menargetkan angka stunting turun menjadi 17 persen di akhir tahun 2023.

Kemudian terus terjadi penurunan hingga menjadi 14 persen di tahun 2024, sebagaimana target nasional.

“Targetnya tahun ini turun dan tahun depan juga terus turun, sehingga mencapai target nasional,” terangnya.

Pria yang juta sebagai Ketua DPD Golkar Tuban itu meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tuban, untuk berinovasi dan melakukan pengembangan tentang cara penyampaian program stunting kepada masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan saat ini, menurutnya masih tidak familiar di kalangan masyarakat awam. Istilah-istilah akademis harus disederhanakan agar mudah dipahami.

Metode yang digunakan diharapkan bisa mengena ke masyarakat, jangan sekadar kegiatan seremonial saja.

“Bisa lewat pendekatan budaya, masuk ke pengajian misalnya, ajak Bu Nyai, Pak Yai untuk sampaikan pentingnya penanganan stunting, atau ke acara arisan,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Richard Graham selaku Utusan Perdagangan Perdana Menteri Inggris Bidang Perdagangan untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Berita Golkar – Richard Graham selaku Utusan Perdagangan Perdana Menteri Inggris Bidang Perdagangan untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN berkesempatan untuk menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu (7/06).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga membahas prioritas ekonomi Keketuaan ASEAN beserta capaian KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada Pilar Ekonomi mengenai inisiatif kawasan untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dan pembayaran transaksi dengan mata uang lokal.

“Indonesia mengapresiasi dukungan Inggris kepada Indonesia, baik dalam agenda Keketuaan ASEAN maupun relasi bilateral Indonesia – Inggris yang telah dibangun dan dijaga dengan baik,” ungkap Menko Airlangga.

Kunjungan Richard Graham ke Indonesia dalam rangka menegaskan komitmen Inggris mendukung agenda Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 dan kerja sama ekonomi bilateral kedua negara.

Inggris selaku mitra wicara ASEAN telah memberikan dukungan terhadap 2 Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia terkait pengembangan kerangka inisiatif industri bersama kawasan dan penyusunan roadmap standar di kawasan untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).

Selain itu, Inggris juga menyampaikan minat untuk mendukung prioritas ekonomi Indonesia terkait ketahanan pangan dan energi kawasan.

Sebagai salah satu mitra perdagangan terbesar Indonesia di wilayah Eropa. pihak Inggris menyampaikan kesiapannya dalam mendukung dan mendorong percepatan program hilirisasi industri, ekosistem kendaraan listrik, dan ekonomi digital. Pihak Inggris juga menyampaikan perkembangan atas dukungannya dalam mengembangkan infrastruktur dan pendidikan di Indonesia.

“Kunjungan saya sebagai Utusan Dagang Perdana Menteri Inggris untuk Indonesia dan ASEAN menggarisbawahi komitmen kami untuk kemitraan bilateral dan multinasional dengan wilayah ini, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong ambisi-ambisi regional,” ujar Richard Graham.

Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga mengatakan, bahwa terkait keinginan untuk mengoperasikan universitas di Indonesia, Inggris dapat berbicara dengan Universitas Brawijaya dan Kawasan Ekonomi Khusus Singasari di Malang. Dapat juga mengambil model kerja sama yang telah dilakukan oleh Monash University, Apple Academy dan IBM Academy.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga mengangkat isu terkait regulasi turunan dari regulasi Due Dilligence on Forest Risk Commodities yang tengah disusun pihak Inggris.

Sebagai mitra strategis dan sesama Co-chair dari Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue, Indonesia mengapresiasi upaya Inggris yang mendorong dialog dan konsultasi dalam rangka memajukan isu keberlanjutan untuk komoditas hutan dan pertanian.

“Indonesia berharap Inggris tidak mengikuti langkah Uni Eropa yang belum lama ini telah mengeluarkan peraturan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang bersifat diskriminatif terhadap sejumlah komoditi ekspor unggulan Indonesia, utamanya kelapa sawit, dan dapat merugikan petani kecil (smallholders). Untuk itu Indonesia siap melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyamakan pemahaman bersama dengan pihak Inggris guna mencari langkah dan titik temu yang fair dan bersifat non-diskriminatif yang dapat diterima kedua pihak,” tegas Menko Airlangga.

Kemudian, kedua belah pihak juga menegaskan keinginannya untuk menjajaki kemungkinan perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia dan Inggris melalui platform dialog kerja sama ekonomi dan perdagangan, Joint Economic and Trade Committee (JETCO), yang telah terbentuk sebelumnya.

“Kerja sama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan produk yang diproduksi juga dapat diekspor, dan bersifat komplementer,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga juga berharap relasi bilateral Indonesia dan Inggris dapat menjadi lebih erat dan kerja sama investasi antara kedua negara pun diharapkan dapat dieksplorasi dan direalisasi lebih lanjut.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah – Kemenko Perekonomian. Sedangkan Richard Graham didampingi oleh Duta Besar Inggris untuk RI beserta jajaran Kedubes Inggris untuk Indonesia dan ASEAN.

Wakil Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Ashraf Ali.

Berita Golkar – Partai Golkar merupakan partai yang menjunjung tinggi loyalitas kadernya terhadap partai.

Demikian Wakil Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Ashraf Ali.

“Loyalitas itu menjadi penting di partai. Ada kader yang tidak loyal ya sudah selesaikan saja enggak usah ikut partai, karena Golkar dari dulu mengacu kepada loyalitas dedikasi tidak tercela itu,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (7/6/2023).

Selain itu, Ashraf juga mendukung kebijakan PDLT dalam setiap kader partai yang akan maju dalam perbutan kursi DPRD dalam Pemilu 2024 mendatang.

Dia mengaskan, dalam tubuh Partai Golkar tidak ada namanya unsur kedekatan atau rekomendasi dalam mengusung satu nama calon, semua harus berdasarkan PDLT.

“Saya rasa kebijakan yang brilian, jadi patokan secara umum jadi nggak sembarangan orang karena kedekatan lah rekomendasi lah karena sesuatu lah Nggak bisa ukuran pertamanya itu PDLT,” tegasnya.

Semua kader dinilai berdasarkan kemampuan, pengalaman serta loyalitasnya.

“Jangan sampai ada kader yang tidak loyal, karena apalagi ketua umum sudah menyampaikan atau ketua partai di daerah sudah menyampaikan sesuatu,” tuturnya

“Harus diikuti karena apa yang diperintahkan itu sudah berdasarkan pertimbangan pertimbangan masukan-masukan maka keluar perintah perintah itu harus diikuti,” sambungnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Tercatat pada tahun 2022, Inggris memiliki realisasi Foreign Direct Investment di Indonesia hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD322,9 juta menjadi USD628,3 juta.

Berbagai capaian positif tersebut perlu terus dikembangkan melalui penguatan kemitraan dan kolaborasi antar pihak.

“Saya sangat percaya bahwa kemitraan antara Indonesia dan Inggris akan mampu mencapai tingkatan baru dan dapat membawa manfaat bagi kedua negara kita,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutannya pada acara The United Kingdom King’s Birthday Reception, Rabu (7/06).

Lebih lanjut, Menko Airlangga menekankan bahwa kemitraan antara Indonesia dan Inggris yang dilaksanakan pada berbagai bidang tersebut menerapkan konsep lead by example, salah satunya terkait kerja sama untuk transisi energi dan pengurangan deforestrasi.

Sebagai bagian dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP), Indonesia juga akan meluncurkan Rencana Investasi Komprehensif sebesar USD20 miliar untuk mendorong transisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Selain itu, Indonesia dan Inggris juga telah membentuk Joint Economic and Trade Committee (JETCO) pada tahun 2022 lalu untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi yang menjadi kepentingan bersama.

Dalam pertemuan awal JETCO, kedua belah pihak telah sepakat untuk fokus melakukan perundingan mengenai energi terbarukan, green growth, makanan, minuman, dan agrikultur.

Melalui optimalisasi JETCO tersebut, Menko Airlangga berharap agar perdagangan bilateral kedua pihak dapat kembali meningkat, mengingat telah terjadi peningkatan pada tahun 2022 mencapai 5,30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kedepannya, Menko Airlangga juga berharap bahwa kemitraan antara kedua belah pihak dapat diperdalam melalui kerja sama Free Trade Agreement (FTA).

“Kemitraan Indonesia dan Inggris harus terus mengarah pada pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan. Untuk tujuan ini, kita harus terus memperkuat kemitraan kita dua arah, perdagangan berkelanjutan dan investasi hijau,” pungkas Menko Airlangga.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Sahabuddin.

Berita Golkar – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Sahabuddin dorong pemerintah melestarikan adat istiadat dan budaya suku Tolaki di Kota Kandari.

Dorongan ini bentuk tindak lanjut dari usulan warga Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pada musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) di tingkat kecamatan.

Warga mengusulkan agar di Kelurahan Korumba dibuatkan Sanggar Seni Budaya Mombesara (Penyuguhkan adat) Suku Tolaki.

Dia mengatakan usulan ini sudah menjadi prioritas utamanya lewat pokok pikiran (pokir) atau dana aspirasi.

Hanya kendalanya tertumpuk pada lahan atau lokasi pembangunan Sanggar Seni Budaya Mombesara Suku Tolaki.

Sebab, sampai saat ini, pihak kelurahan belum mendapat lahan pendirian sanggar.

“Sudah masuk di program 2024. Usulan juga kita sudah input di SIPD, tinggal lahan saja. Makanya kita minta dukungan dari pemerintah supaya bisa dicarikan lahan untuk pembangunan sanggar,” ucapnya, Rabu
(7/6/2023).

Terlepas dari itu, Sahabuddin mengaku sangat terobsesi dengan adanya usulan pembangunan sanggar adat istiadat dan budaya terhadap suku lokal Kota Kendari.

Hal itu tidak terlepas dari bentuk peduli dia terhadap adat istiadat dan budaya suku Tolaki yang mulai terkikis sering berjalannya waktu.

Apalagi ditambah dengan perkembangan budaya luar dan teknologi yang kian tak terbendung.

Olehnya itu, Sahabuddin menyebut, melalui pembangunan sanggar ini akan memantik para generasi muda untuk ikut melestarikan adat istiadat dan budaya suku Tolaki, khususnya di Kota Kendari.

“Nantinya sanggar ini tidak hanya fokus pada kegiatan kaderinisasi tradisi adat istiadat, seni dan budaya Suku Tolaki, tapi juga dapat menjadi tempat kegiatan semua suku yang ada di Kota Kendari,” tuturnya.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari ini, meminta pemerintah kota lewat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna menyusun agenda ini menjadi program prioritas pembangunan ke depan.

Bahkan, dia menginginkan di setiap kelurahan dibangun Sanggar Seni Budaya Mombesara Suku Tolaki.

Tujuannya memasifkan gerakan pelestarian adat agar tetap terjaga dari generasi ke generasi.

“Ini peran pemerintah jangan biarkan masyarakat berinisiatif sendiri. Suku dari luar saja datang di Kendari membangun pusat kebudayaannya, masa kita tidak bisa. Jadi memang harus ada wadah untuk melestarikan adat istiadat dan budaya kita, tinggal dudukan bagaimana mekanisme antar pemangku kebijakan,” tukasnya.

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai sistem proporsional tertutup akan meningkatkan angka apatis masyarakat pada Pemilu 2024.

“Dampaknya akan sangat besar. Apatis masyarakat pasti akan meningkat,” ujar Dave di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6).

Menurut dia, hal ini akan berdampak turunnya hak demokrasi masyarakat.

Tidak hanya itu, kata Dave, pembangunan nasional akan terdampak karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun.

“Akhirnya berdampak pada pembangunan nasional. Kenapa? Karena kepercayaan masyarakat di sistem politik pemerintah pasti akan menurun,” jelasnya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus menghindari dampak negatif dari sistem proporsional tertutup yang akan merugikan negara. Ia menegaskan kemajuan demokrasi jangan pernah dihentikan.

“Kami melihatnya ini ada potensi dengan dikembalikan ke sistem proporsional tertutup, maka bisa-bisa pemilihan kepala pemerintahan, baik pusat maupun daerah akan dikembalikan ke legislatif,” tutur dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima Permohonan Uji Materi Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait Sistem Proporsional Terbuka yang didaftarkan dengan Nomor Registrasi Perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.