Bulan: Juni 2023

Anggota Komisi III DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa.

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa mengimbau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk semakin meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kepada masyarakat luas.

Adde Rosi menegaskan, sosialisasi tersebut penting untuk ditingkatkan mengingat hingga per hari ini masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Hal itu disampaikan Adde Rosi saat mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham Yasonna Laoly, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej dan segenap jajaran Kemenkumham dalam rangka pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)Tahun 2024 yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

“Saya rasa kita juga mempunyai tanggung jawab agar Undang-Undang (UU TPKS) tersebut ya, khususnya ketiga Undang-Undang (KUHP, UU PAS dan UU TPKS) ini bisa tersampaikan dengan baik. Kenapa saya bilang tersampaikan dengan baik khususnya untuk TPKS? Izin Pak Menteri, jadi setelah keluarnya Undang-Undang TPKS kenapa kok makin kesini makin banyak kasus-kasus kekerasan seksual,” tandas Adde Rosi.

“Pertanyaan pertama, apakah masyarakat tidak mengetahui sanksi-sanksi yang begitu berat dari Undang-Undang TPKS ini atau seperti apa. Mungkin ini dari satu sisi yang kita harus menilai bahwa sosialisasi terkait Undang-Undang khusus yang ketiga Undang-Undang yang tadi yang saya sampaikan untuk bisa dilaksanakan atau perbanyak lagi anggarannya,” lanjut Adde Rosi.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengusulkan agar Kemenkumham merealisasikan adanya pelayanan kantor imigrasi di Lebak dan Pandeglang.

Mengingat, ungkap Legislator Dapil Banten I itu, hingga kini kedua masyarakat di wilayah tersebut harus jauh-jauh ke Serang maupun Tangerang untuk mengurus keperluan paspor.

“Saya sudah hampir 5 tahun di sini, tapi aspirasi saya terkait kantor imigrasi di Dapil saya khususnya di Lebak dan Pandeglang ini belum terealisasi satu pun. Saya minta, saya mohon yang mudah-mudahan salah satunya saja Pak Menteri, entah itu mau di Lebak, mau di Pandeglang silahkan karena dua wilayah ini memang belum memiliki (kantor imigrasi). Sehingga mereka yang dari Lebak dari Pandeglang kalau mau mengurus paspor dan yang sebagainya itu harus ke Serang atau harus ke Tangerang. Jadi mohon prioritasnya mohon perhatiannya bagi Lebak dan Pandeglang wilayah kamI,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Anggota Fraksi di DPR-RI dari Dapil Jabar VIII, Dave Akbarshah Fikarno, menilai jika Pemilu ditetapkan menggunakan sistem proporsional tertutup, maka itu akan berpotensi berdampak pada mengurangnya tingkat partisipasi pemilih.

“Karena dengan sistem proporsional tertutup itu, sama saja dengan pengurangan atau pemberangusan terhadap hak-hak demokrasi masyarakat Indonesia,” ungkap Dave usai menghadiri salah satu acara di Kota Cirebon.

Terlebih lagi, lanjut Dave, daftar pemilih pada Pemilu 2024 diprediksi akan didominadi oleh kaum muda yang cerdas, di mana mereka dengan mudah bisa mendapat informasi dari media manapun terkait dengan sosok yang harus mereka pilih.

Sehingga jika Pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup, maka mereka akan kehilangan kesempatan memilih wakil yang sesuai dengan hati nurani, terlebih jika sosoknya ditempatkan di nomor urut buncit.

“Ketika mereka tidak mendapat kesempatan memilih calon langsung, tapi hanya gambar partai, secara otomatis akan mendongkrak antipati mereka terhadap Pemilu itu sendiri,” lanjut Dave.

Dari Pemilu ke Pemilu, dijelaskan Dave, penyelenggara terus berusaha agar pemilihan umum ini benar-benar menjadi momen untuk mentransliterasikan keterwakilan rakyat, dan tolak ukurnya dilihat dari tingkat partisipasi pemilih.

Maka sudah sewajarnya, hal-hal yang justeru berpotensi menurunkan angka partisipasi masyarakat dihindari, dan menurut Dave, sistem proporsional tertutup berpotensi ke arah sana.

“Setiap Pemilu terjadi tren peningkatan angka golput, seperti apastis, kecewa atau juga kurang minat mengikuti Pemilu. Jadi, harus terus disosialisasikan bahwa Pemilu itu merupakan proses demokrasi, yang itu adalah tanggung jawan warga negara Indonesia untuk ikut berpartisipasi di dalamnya,” imbuh Dave.

Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman.

Berita Golkar – Partai Golkar daerah siap melakukan perlawanan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) jika nantinya mengeluarkan putusan soal sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Hal ini menyikapi soal isu yang dihembuskan oleh Denny Indrayana jika MK akan segera memutuskan sistem proporsional tertutup.

“Perlawanan tidak hanya melalui jalur hukum tetapi juga perlawanan politik,” kata Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman seperti dikutip, Rabu (30/5/2023).

Dia menegaskan seluruh kader Golkar DIY akan mendukung langkah DPP Golkar untuk melawan secara hukum jika MK benar-benar memutuskan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

“Golkar DIY mendukung sepenuhnya sikap dari DPP dalam menyikapi keputusan MK, jika diputuskan sistem Pemilu 2024 proporsional tertutup,” ujarnya.

Gandung meminta kepada para hakim MK untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga ke depannya MK tidak dicap sebagai lembaga politik yang mengakomodir pesanan pihak tertentu.

“Saya yakin MK profesional dan akan memutuskan dengan bijak. Saya khawatir jika keputusannya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat luas akan dicap sebagai lembaga tukang,” urai Gandung.

“Lembaga tukang ini adalah lembaga yang membuat keputusan berdasarkan pesanan. Jangan sampai hal ini terjadi,” imbuh Gandung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Dalam acara jamuan makan malam dengan perwakilan Civil Society Organisations (CSOs) dan Non-Governmental Organisations (NGOs) pada 30 Mei 2023 di Brussels – Belgia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama dengan Deputy Prime Minister – Minister of Plantation and Commodities of Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof, kembali menyampaikan concern yang serius dan ketidaksetujuan kepada Uni Eropa (UE) atas tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit melalui EU Deforestation- Free Regulation (EUDR) yang telah dikeluarkan pada 16 Mei 2023.

“Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu dan minyak sawit,” jelas Menko Airlangga.

Kebijakan tersebut seperti mengecilkan semua upaya Indonesia yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut isu perubahan iklim hingga perlindungan biodiversity sesuai dengan kesepakatan, perjanjian dan konvensi multilateral, seperti Paris Agreement.

“Negara anggota CPOPC secara ketat sudah mengimplementasikan berbagai kebijakan di bidang konservasi hutan. Bahkan level deforestasi di Indonesia turun 75% pada periode 2019 – 2020. Indonesia juga sukses mengurangi wilayah yang terdampak kebakaran hutan menjadi 91,84%,” tegas Menko Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Indonesia kembali menyerukan agar kolaborasi antara negara anggota CPOPC dan saling pemahaman antara negara produsen dan konsumen perlu ditingkatkan.

Indonesia meminta pengakuan dan pemahaman atas apa yang telah dilakukan dalam memproduksi palm oil secara berkelanjutan.

“Pesan kami kepada Uni Eropa sudah sangat jelas, berikan kami pengakuan yang layak kami terima,” tegas Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyerukan dan meminta CSOs dan NGOs di Eropa yang hadir untuk bersama-sama secara aktif bersuara dan mempromosikan minyak sawit dalam skema yang obyektif, transparan, tidak diskriminatif, serta didukung oleh data dan informasi yang akurat, ter-update, dan terpercaya.

“Komitmen Indonesia untuk memproduksi minyak sawit yang memenuhi persyaratan keberlanjutan serta cara kami menyelesaikan berbagai isu terkait deforestasi, perubahan iklim telah diketahui dan dijadikan contoh oleh berbagai organisasi internasional dan multilateral antara lain publikasi Bank Dunia Climate Development Report yang terbaru telah menyatakan dan mengakui komitmen Indonesia untuk merealisasikan target iklim dan pengembangan kami,” ungkap Menko Airlangga.

Disamping itu ditegaskan bahwa adanya produk No Palm Oil perlu dilawan dan peran dari CSO dan NGO untuk melawan kampanye negatif ini harus terus-menerus dilakukan secara konsisten.

Sejalan dengan penjelasan Menko Airlangga, Deputi PM Malaysia juga menegaskan akan terus mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan penurunan deforestasi.

Pada sesi tanya jawab terungkap adanya keresahan yang juga dirasakan oleh kalangan CSOs dan NGOs terkait dengan regulasi terbaru dari UE ini.

Beberapa masukan atau pertanyaan yang disampaikan oleh kalangan CSOs dan NGOs di antaranya yakni perlu adanya kejelasan bentuk platform konsultasi yang nantinya akan dibentuk untuk mendukung penyusunan implementing regulation dari EUDR, sehingga akan lebih praktis dan less-bureaucratic serta tidak merugikan para petani smallholders.

Di samping itu, kalangan CSOs dan NGOs juga siap mendukung Indonesia dalam menghadapi permasalahan regulasi EUDR dan turunannya.

Hal ini mengingat keberadaan strategis kelapa sawit yang juga memberikan keuntungan bagi para petani smallholders.

Ditambahkan pula bahwa sebenarnya Eropa sama sekali tidak dapat terbebas dari kelapa sawit.

Ketentuan utama EUDR yang berpotensi akan sangat merugikan dan menyulitkan para petani smallholders termasuk penerapan geolocation plot lahan kelapa sawit dan country benchmarking system yang akan membagi negara dalam 3 kategori yakni high risk, standard dan low risk.

Menyangkut benchmarking, Menko Airlangga tegaskan bahwa sebagai sesama negara anggota yang tunduk pada ketentuan hukum dan konvensi/persetujuan internasional, ketentuan EUDR tersebut berpotensi menghambat akses pasar bagi komoditas yang menjadi target EUDR yakni kopi, kakao, kayu, minyak sawit, dan karet.

Tidak luput dari ketentuan ini adalah pemberian citra negatif akan diberikan kepada negara-negara yang digolongkan sebagai high risk.

Depinas SOKSI saat merayakan puncak HUT ke-63 sekaligus pelantikan pengurus Depinas SOKSI periode 2022-2027.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 sekaligus pelantikan pengurus Depinas SOKSI periode 2022-2027.

Ketua Umum Depinas Soksi Ali Wongso Sinaga mengatakan pihaknya solid mendukung Golkar.

HUT ke-63 dan pelantikan pengurus ini diketahui di gelar di DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Sabtu (27/5) lalu.

Perayaan puncak HUT ke-63 ini di hadiri oleh Ketua Umum Ali Wongso Sinaga, Sekretaris Jenderal Ilyas Indra, Bendahara Umum Hasanudin beserta jajaran pengurus Depinas soksi periode 2022-2027.

Dalam sambutannya, Ali Wongso mengatakan mendukung kebijakan yang diambil Golkar terutama dalam pemilu 2024. Ia meminta agar tidak ada penghianatan di antara pengurus partai Golkar.

“Terutama terkait masalah Pileg dan pencapresan di mana Partai Golkar masih mengusung Bapak Airlangga Hartarto sebagai capres. Untuk itu jangan ada penghianatan di antara pengurus partai Golkar agar tetap solid,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus juga diketahui ikut memberikan pengarahan dalam acara tersebut.

Pada kesempatan itu, Lodewijk Freidrich Paulus memotivasi Soksi agar semangat dalam memenangkan Partai Golkar pada pemilu 2024.

Selain pelantikan Depinas SOKSI periode 2022-2027, dilaksanakan juga pelantikan organisasi konsentrasi, yakni Baladika Karya SOKSI dengan Ketua Umum Fery Juan dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum SOKSI periode 2023-2027 dengan Direktur Eksektif LKBH Soksi Neil Sadek.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Ayu Pertiwi Khrisna.

Berita Golkar – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya yang kembali maju dalam Pileg 2024, Ayu Pertiwi Khrisna mengajak seluruh koleganya agar memerluas jejaring dalam memerjuangkan suara warga Kota Pahlawan.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini meyakini, pengalamannya sejak 2019 menjadi wakil rakyat di Dapil I Kota Surabaya akan membantunya mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat.

“Karena memang pemilihan sebelumnya memperoleh suara cukup signifikan. Di tahap saya menjabat beberapa kali otomatis sudah memahami kemauan masyarakat Surabaya, khususnya Dapil I. Baik apa yang mereka keluhkan lalu regulasi yang saya gunakan untuk mereka. Itu dapat saya paparkan dengan baik. Untuk meningkatkan elektabilitas tentunya saya akan all out,” kata Ayu Pertiwi Khrisna kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Sebagai bentuk all out yang diterapkannya ialah dengan memerluas jejaring.

“Saya selalu turun di wilayah-wilayah. Tidak ada hentinya saya turun dan itu tidak hanya pada masa kampanye. Jadi boleh ditanya kepada konstituen kami, tidak pernah saya libur menyambangi atau sapa warga saat menjabat. Setelah pelantikan, saya hanya minta waktu enam bulan untuk istirahat. Selepasnya saya tetap sapa warga. Di samping itu masa reses atau tidak, saya tetap turun ke wilayah. Karena saya menjaga apa yang saya ucapkan kepada masyarakat dan itulah yang saya kerjakan hingga saat ini,” bebernya.

Ia yakin hal tersebut sanggup mempertajam kinerjanya agar Partai Golkar memperoleh elektabilitas tinggi.

“Tapi tidak menutup kemungkinan saya akan menambah teman kursi. Kami berharap kalau ada satu kursi lagi di Dapil kami tentunya kami akan lebih bersemangat. Karena perolehan suara itu akan lebih baik dan signifikan,” jelasnya.

Selaku wakil ketua organisasi, ia berharap Surabaya memberikan 10 kursi kepada Partai Golkar. Dengan artian, tiap-tiap Dapil akan bertambah satu kursi.

“Para caleg yang ada di Golkar Surabaya ini bergeraknya juga baik tetap turun dan tetap menjaga apa yang kita inginkan dan rencanakan.Bahwa kita harus merebutnya 2 kursi di setiap dapil,” tutur Anggota Dewan Dapil I ini.

Pandangan Ayu terhadap Pemilu 2024 nanti yakni semua harus menyatu dengan rakyat.

“Kita tidak boleh mengabaikan apa yang kita ucapkan. Kita harus amanah, ikhlas, dan berdedikasi tinggi,” tegasnya.

Ia melanjutkan, pemilu kali ini hadir wajah baru bersamaan dengan datangnya era milenial. Namun, ia menyebut tidak menutup kemungkinan senioritas itu harus dan ada di dalamnya.

“Karena bagaimanapun pengalaman senior tinggi. Jadi tidak bisa diabaikan. Banyak yang baru sekitar 65 persen dan milenial. Yang milenial juga harus menjaga ritme yang telah dibangun oleh senior,” kata Ketua Persani Surabaya ini.

Tokoh perempuan pada saat 2014 dari Partai Golkar 60 persen yang berhasil meraih kursi. Kemudian, begitu 2019 menjadi 35 persen.

“Saya berharap partai pun support tokoh wanita di setiap dapil yang notabene sepuluh kursi. Paling tidak ada empat yang bisa menjadi keterwakilan perempuan. Komposisi Bacaleg Partai Golkar sudah lengkap, tinggal bagaimana mereka-mereka ini berkampanye dan merebut hati rakyat,” pungkasnya.

Bacaleg DPRD Kota Solo dari Partai Golkar, Sekar Krisnaulli Tandjung.

Berita Golkar – Bacaleg DPRD Kota Solo dari Partai Golkar, Sekar Krisnaulli Tandjung, berharap cemooh-cemooh dan hinaan di media sosial, apalagi menyerang pribadi, tidak akan banyak terjadi menuju Pemilu 2024.

Pernyataan itu dia sampaikan saat ditanya awak media terkait fenomena pelecehan dan penghinaan di media sosial sepanjang tahun politik.

Kasus terbaru yang viral pelecehan dan ujaran kebencian terhadap Selvi Ananda, istri dari Gibran Rakabuming Raka.

“Harapan saya semoga cemooh-cemooh yang sifatnya pribadi ini enggak terlalu banyak. Karena sangat sulit untuk benar-benar dihilangkan. Karena kita pribadi yang punya emosi, hati yang sulit untuk menjaga itu kan,” ujar dia di Laweyan, Selasa (30/5/2023).

Sekar melihat fenomena menghina dan melecehkan di media sosial tidak lepas dari penggunaan akun.

Masing-masing orang bisa menggunakan atau memakai nama akun apapun. Dan mereka bersembunyi di balik itu. Dengan seperti itu mereka merasa tersembunyi.

Situasinya berbeda bila antar orang bertemu langsung dan berinteraksi. Mereka tidak akan berani berbuat seenaknya sendiri karena ada konsekuensi yang akan ditanggung.

“Kalau ketemu tidak berani berbuat yang menyakiti hati. Kalau pakai akun ibaratnya seperti ada safety-nya,” tutur dia.

Sekar mengajak warganet untuk bijak dan cerdas dalam bermedia sosial.

Dengan begitu sebuah opini atau pendapat bisa disampaikan ke publik melalui medsos, tapi tidak melecehkan atau menghina orang lain. Opini itu jangan pula merupakan hoax atau fitnah.

“Kita sebagai warganet bisa menggunakan kemampuannya dalam beropini lewat medsos yang produktif dan optimis. Walau pun kita juga membuka terhadap kritikan. Tapi harapannya warganet juga bisa menjaga komentarnya. Agar tak terjadi lebih banyak lagi hal-hal seperti itu ke depan,” seru dia.

Sekar mengingatkan bagaimana perasaan korban dan anggota keluarganya, bila dilecehkan di ruang publik.

“Sebelum berkomentar, atau mencuit, posisikan kita di posisi orang yang akan dikomentari. Contoh kalau ada orang yang mengujarkan sesuatu yang jelek ke kita, bagaimana perasaannya,” kata dia.