Bulan: Juni 2023

Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

Adapun MK, rencananya akan melakukan sidang putusan perkara uji materi pasal sistem pemilu pada Kamis (15/6/2023) mendatang.

Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji menilai sistem proporsional terbuka atau coblos nama caleg merupakan sistem yang paling representatif.

Sebab masyarakat sebagai pemilih, langsung menentukan sendiri wakilnya di parlemen.

“Partai Golkar yakin MK akan putuskan sistem proporsional terbuka, arena sistem itu akan lebih memberikan pertanggungjawaban politik anggota DPR kepada rakyat,” kata Sarmuji di Surabaya, Selasa (13/6/2023).

Sebagai informasi, perkara uji materi sistem Pemilu ini bernomor 114/PUU-XX/2022.

Perkara ini adalah uji materil terkait pasal sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka.

Gugatan ini sebelumnya diajukan oleh Demas Brian Wicaksono (pengurus PDI-P), Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto serta Nono Marijono.

Sarmuji mengaku yakin, MK bakal mempertimbangkan penuh terkait sistem Pemilu.

“Melawan sistem proporsional terbuka, sama saja dengan melawan kehendak rakyat,” jelas Sarmuji yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Di sisi lain, Sarmuji juga meyakini MK bakal memperhitungkan risiko seandainya sistem pemilu dikembalikan menjadi proporsional tertutup atau coblos gambar partai.

Sebab, jika terjadi perubahan sistem pemilu di tengah tahapan yang sudah berlangsung akan sangat sulit.

Diketahui, dari sisi tahapan pemilu, sejauh ini KPU telah melakukan masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) sejak 1 Mei 2023 dengan menggunakan sistem Pemilu proporsional terbuka.

“Sehingga, MK juga pasti memperhitungkan secara teknis perundangan dan teknis penyelenggaraan pemilu akan sulit menyesuaikan jika mengubah sistem di saat tahapan pemilu sudah berjalan jauh,” tandasnya.

Kepala Bapillu Partai Golkar, Nusron Wahid.

Berita Golkar – Mahkamah Konstitusi (MK) besok akan menggelar sidang putusan terkait sistem pemilu.

Kepala Bapillu Partai Golkar Nusron Wahid berdoa agar MK tetap memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka atau pemilu coblos nama caleg.

“Kita berdoa supaya sesuai harapan rakyat yaitu proporsional terbuka ya, karena pemilu ini adalah pemilunya rakyat, supaya rakyat dikasih kesempatan untuk memilih pilihan yang terbaik,” ujar Nusron kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Nusron mengatakan pemilu adalah hak rakyat untuk menentukan wakilnya di parlemen. Sebab itu, penting agar pemilu dapat dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

“Kalau ditanya soal kedaulatan partai, kan partai sudah berdaulat, di mana kedaulatan partainya, ketika memasukan nama-nama menjadi caleg ke KPU kan sudah. Selebihnya, itu pilihan partai kan, nah gantian dong pilihan rakyat. Masa rakyat nggak dikasih bagian, masa kamu dikasih bagian sebagai rakyat supaya pengen punya anggota DPR yang kamu yakini yang paling kamu senengin ya kan,” ujar dia.

“Partai sudah dikasih hak, hak mencalonkan sampai KPU porsinya, makanan partai itu, gantian makanan rakyat dong. Jangan semua dimakan partai dong, kalau tertutup kan semua dimakan partai, rakyat nggak punya makanan dong. Jadi proporsional terbuka itu keseimbangan, ada unsur kedaulatan partai dan ada unsur kedaulatan rakyat,” sambungnya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi akan mengetok putusan yang paling ditunggu terkait pemilu. Rencananya putusan itu akan diketok pada Kamis (15/6) besok.

“Kamis, 15 Juni 2023, pukul 09.30 WIB. Agenda: Pengucapan putusan,” demikian bunyi jadwal MK yang dilansir website-nya, Senin (12/6).

Ketua DPP Golkar, Dave Laksono.

Berita Golkar – Ketua DPP Golkar Dave Laksono merespons Wakil Sekjen PAN Fikri Yasin soal rencana pembentukan koalisi 4 partai ke arah yang lebih permanen.

Dave mengatakan apapun koalisinya, partainya tetap mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju Pilpres 2024 entah sebagai capres ataupun cawapres.

“Ya kita kan tetap mendorong Pak Airlangga Hartarto selaku calon presiden, tapi kita juga memiliki fleksibilitas untuk mendorong dia sebagai cawapres,” kata Dave di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Adapun 4 partai yang sepakat bangun koalisi lebih permanen yakni PAN, Gerindra, PKB, dan Golkar.

Dave mengatakan koalisi ini masih dalam pembahasan. Dia menuturkan keputusan Partai Golkar akan diumumkan langsung oleh Airlangga.

“Oh koalisi kan jalan terus ya, kita kan belum memutuskan apa-apa, ini kan baru sepatah dua patah kata lah, kalau udah ada nanti kepastian sikapnya baru kita bisa menyikapi secara jelas,” katanya.

Dave menuturkan saat ini masih terus berkomunikasi dengan parpol lain. Dia menyebut Partai Golkar masih penjajakan.

“Tadi saya bilang komunikasi tidak pernah berhenti. Masih jalan terus tapi kalau sikap resmi nanti akan disampaikan langsung oleh Ketum,” tuturnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti Widya Putri.

Berita Golkar – Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang menjadi inisiatif DPR memiliki tujuan yang mulia. Pasalnya RUU ini mendorong masyarakat untuk ramah energi.

Namun dia menilai masyarakat masih terlalu nyaman dengan situasi saat ini, padahal situasi sekarang sudah cukup memprihatinkan terutama isu global warming.

“Jadi kalau kita melihat dari segi nilai tambahnya itu banyak sebetulnya, tapi karena negara Indonesia terlalu nyaman dengan situasi saat ini dan kurang ada greget untuk kemudian berubah, ini menjadi kendala,” kata Roro dalam forum legislasi di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Kata Dyah, komisi VII sudah memberikan masukan kepada pemerintah bahwa ini adalah keinginan masyarakat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

“Melalui undang-undang ini ya kita berharap bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan itu bisa segera terselesaikan, tapi memang realitanya tidak segampang itu, karena sebetulnya kemarin kita targetnya adalah mengejar momentum G-20,” jelasnya.

Ia mengaku, Komisi VII masih melakukan pembahasan daftar masalah invertarisir (DIM) karena memang dalam pembahasan terjadi silang pendapat dan itu hal biasa.

Ia berharap pembahasan DIM tersebut segera tuntas.

“Karena di dalam undang-undangnya sendiri banyak sekali isu-isu dan pasal-pasal yang kemudian menjadi perdebatan antar fraksi atau dari pemerintah juga, baik itu dari segi misalnya judul dan dan frasa lainnya,” pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi.

Berita Golkar – Adanya indikasi peredaran narkoba di kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Wilayah Sulsel, juga mendapat perhatian dari Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Padjalangi.

Ia mempertanyakan pola pengawasan yang dilakukan di dalam Lapas.

Politisi Partai Golkar ini juga menyebut, jika hal ini benar-benar terjadi, maka Lapas yang seharusnya memberi efek jera bagi pengedar narkoba, ternyata tidak berfungsi efektif.

Olehnya, Andi Rio, meminta Kementerian Hukum dan HAM, harus bisa bertanggung jawab atas kejadian ini.

“Kemenkumham harus bertanggung jawab dalam hal ini. Berikan sanksi berat dan sikap tegas terhadap jajarannya yang terlibat. Jangan sampai image lapas menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para bandar narkoba dalam mengendalikan dan mengedarkan narkoba dari dalam lapas,” jelasnya.

Selain itu, Andi Rio, merasa prihatin dengan temuan Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel tersebut.

Menurutnya, kondisi ini menjadi bukti bahwa jaringan narkoba tidak bisa ditolerir.

“Ini bukti bahwa jaringan narkoba serius ingin merusak generasi bangsa di Indonesia. Hal ini tidak dapat ditolerir serta harus diberantas secara serius oleh negara,” tegasnya.

Diketahui, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebelumnya mengungkap temuan narkoba dalam brankas di Kampus Universitas Negeri Makassar, beberapa waktu lalu.

Diketahui, narkoba yang ditemukan berasal dari rutan Jeneponto dan Watampone.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid.

Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengkritik mahalnya harga tiket pesawat Garuda.

Sementara maskapai lainnya dinilai memiliki harga tiket yang beragam.

“Soal masih mahalnya harga tiket, kita pakai teori ekonomi saja supply and demand kenapa tiket Garuda ini mahal? Kemudian diimbangi dengan Batik yang semula murah jadi mahal, Lion yang kemudian barang substitusi ketika tidak ada maka substitusinya naik, itu menjadi rasional dan masuk akal,” kata Nusron dalam rapat kerja Komisi VI dengan Garuda Indonesia di Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Berdasarkan hal tersebut, Nusron meminta Garuda Indonesia menambah armada guna menekan harga tiket pesawat.

Menurut dia, penambahan armada tersebut akan berdampak pada keseimbangan pasar penerbangan khususnya penerbangan domestik.

“Satu-satu jalan agar tiket murah itu kami mendukung agar Pak Irfan (Dirut Garuda Indonesia) menambah pesawat terutama airbus. Kami mikirnya luas, demi konsumen punya hak membeli tiket dengan harga murah, demi keseimbangan pasar baru, ekonomi baru,” ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mempertanyakan efektivitas aplikasi AESIA atau Aset untuk Indonesia yang dibuat dengan tujuan mendongkrak pemanfaatan aset negara oleh masyarakat luas.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran bagi beberapa Eselon I Kementerian Keuangan RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Selasa (13/6/2023).

“Akhir tahun lalu DJKN bersama LMAN telah meluncurkan aplikasi AESIA yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan pemanfaatan aset negara. Yang belum disampaikan kepada kita tadi, progres pengembangan AESIA sampai dengan saat ini dan seberapa besar antusiasme dari masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi ini?” tanya Puteri dalam rapat.

Aplikasi besutan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) ini secara resmi diluncurkan pada Desember 2022 lalu dan digunakan sebagai platform pemasaran aset negara, baik dikelola oleh LMAN namun juga milik kementerian, lembaga, pemda, BUMN dan juga BUMD.

Politisi Partai Golkar ini lantas juga menyinggung kesiapan AESIA untuk mengelola aset negara yang ada di Jakarta pasca pemindahan ibukota ke IKN.

“Kira-kira seperti apa target pengembangan AESIA pada tahun 2024 nanti dan sudah sejauh mana kesiapan AESIA ini untuk nantinya mengelola aset di Jakarta yang akan ditinggalkan seiring dengan kepindahan kita ke ibukota negara baru yaitu nusantara,” ujarnya.

Legislator Dapil Jawa Barat VII ini juga meminta penjelasan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengenai upaya pemetaan dan identifikasi bagi aset-aset negara di Jakarta.

Ia berharap aset yang ditinggalkan di ibu kota lama bisa menjadi sumber pembiayaan yang ikut menyokong kebutuhan pembangunan IKN.

“Tentu kita mengharapkan pengelolaan aset di IKN lama ini nanti bisa jadi sumber pembiayaan kreatif untuk menyokong kebutuhan pendanaan pembangunan IKN baru. Tentunya jadi tidak sia-sia,” tambahnya.

Dalam paparan Dirjen Kekayaan Negara, ‘sinkronisasi kebijakan pengelolaan aset di Jakarta dalam rangka pemindahan ibu kota’ menjadi salah satu dari tiga proyek prioritas nasional yang ditawarkan oleh DJKN.

Dua proyek prioritas nasional lain yang diampu oleh DJKN adalah ‘penanganan dana pemulihan hak tagih negara aset eks-BLBI’ serta ‘pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional.

Ketua AMPG Kuningan, H. Tenggono bersama Ketua DPD Partai Golkar Kuningan, Asep Setia Mulyana saat berdiskusi.

Berita Golkar – Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPRD Dapil Jabar 13 dari Partai Golkar, H. Tenggono mengadakan pertemuan bersama kaum muda di Kabupaten Kuningan.

Tenggono mengatakan, pertemuan tersebut membahas peran generasi muda ke depan dalam mengambil sikap politik dan dapat mengabdi dengan aksi nyata untuk Kabupaten Kuningan.

Sebab pada 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana angka usia muda akan lebih banyak.

“Hal ini harus benar-benar kita perhatikan terutama untuk anak muda di Kuningan,” kata Tenggono, Senin (12/6).

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kuningan itu mengungkapkan, peran anak muda dalam membangun daerah sangat diperlukan.

Pasalnya, anak muda memiliki ide yang genius serta semangat yang besar untuk melakukan perubahan.

“Jikalau hal tersebut dapat dimaksimalkan, ke depan Kuningan akan memiliki peluang besar untuk bersaing dengan kota/kabupaten lain khusunya di Jawa Barat,” ungkap Tenggono.

Bukan hal yang tidak mungkin, lanjutnya, ini akan menjadi cambuk bagi pemuda yang lain untuk sama-sama berkontribusi membangun Kabupaten Kuningan.

“Apalagi kelak mereka akan menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang,” ujar Ketua DPC HKTI Kuningan ini.

Pihaknya berharap, ke depan anak-anak muda bisa bergabung dengan AMPG dan bisa menginfluence yang lain untuk mau berjuang bersama AMPG

“Saya optimis dengan kekuatan anak muda atau generasi Z kita bisa memenangkan Golkar di Kuningan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Golkar Kuningan, Asep Setia Mulyana mengapresiasi semangat anak-anak muda yang ingin berkontribusi dalam membangun Kuningan.

“Ya tentu sangat senang, melihat anak-anak muda yang saat ini terlihat cuek terhadap isu-isu terkini atau permasalahan yang ada. Ternyata ada rasa kepedulian yang besar untuk membangun Kuningan,” ungkapnya.

“Kami menyambut dengan tangan terbuka, apalagi kami memiliki organisasi sayap yang dapat menampung keberadaan serta ide-ide mereka, kan ada AMPG yang bisa satu visi misi dengan mereka serta kang H. Tenggono yang sama-sama memiliki semangat muda,” sambungnya.

Harapan yang sama diungkapkan oleh Windy Fuji. Ia menganggap AMPG dan Golkar benar-benar memberikan ruang yang sangat luas untuk para generasi muda untuk menyalurkan ide dan gagasan dalam membangun Kuningan ke depan.

“Bahkan bukan hanya ruang akan tetapi juga peran yang besar dalam mengajak generasi muda yang lainnya yang memiliki visi misi yang mau berjuang bersama AMPG untuk memenangkan Partai Golkar dalam pemilu 2024 yang akan datang,” tutup perempuan asal kecamatan Darma tersebut.

Wakil Ketua DPRD Barsel, Hj Nyimas Artika.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPRD Barsel Hj Nyimas Artika mengharapkan,  agar Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat atau publik terutama di Kabupaten Barsel, sehingga tercipta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan kepuasan masyarakat menjadi indikator berhasil atau tidaknya pelayanan dari aparatur tersebut.

Dan perangkat Pemerintah Daerah yang telah dipercaya untuk menjalankan pelayanan harus memahami bahwa tujuannya adalah melayani serta memuaskan masyarakat.

“Semua perangkat daerah dibentuk telah sesuai kebutuhan dan potensi daerah, karena itu di harapkan agar aparatur Pemerintah Daerah itu akan memaksimalkan pelayanan publik tersebut,” pinta Nyimas Artika, dikutip Senin (12/6).

Politisi partai Golkar Barsel itu juga mengatakan, pelayanan publik jadi sangat penting untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berurusan dan selanjutnya akan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kinerja aparatur dan efesiensi anggaran serta pada saat nya nanti dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama kepada seluruh masyarakat.

Ia menambahkan, kreteria efisiensi itu di dasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis.

Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat Pemerintahan Daerah wajib mengedepankan pencapaian efesiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan menghadapi persaingan di era globalisasi saat ini.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Ina Kartika Sari.

Berita Golkar – Kedatangan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika ke lingkungan Jalange kelurahan Mallawa kecamatan Mallusetasi kabupaten Barru, Senin (12/6) untuk menggelar reses.

Tidak hanya sekadar bertemu dengan para warga dilingkungan tersebut.

Andi Ina Kartika Sari juga memberikan perhatian kepada pembangunan sarana keagamaan.

Terbukti dihadapan ratusan warga Jalange. Ketua DPRD Sulsel ini menyalurkan bantuan kepada Pengurus Masjid Fastabiqul Khaerat sebesar Rp 5 juta.

Sarana ibadah seperti Masjid kata Andi Ina Kartika menjadi tanggungjawab seluruh ummat Islam.

“Jadi kalau membutuhkan bantuan. Maka sebagai ummat Islam berkewajiban memberikan uluran tangan,” ujar Andi Ina.

Para konstituen dan pengurus Masjid Fastabiqul Khaerat menyampaikan terima kasih atas sumbangan yang diberikan langsung oleh Ketua DPRD Sulsel.

“Kami salut dan bangga jika ada wakil rakyat seperti Andi Ina yang sangat respek dengan pembangunan keagamaan. Semoga apa yang disumbangkan bernilai ibadah disisi Allah SWT,” kata para warga yang hadir diacara reses ini.

Reses Andi Ina Kartika Sari ini juga dihadiri Pengurus Golkar Barru, Anggota DPRD Barru J Rusdi Cara, para Bacaleg partai ini seperti H Nahnu, Abdul Kadir dan Darman.