Bulan: Juni 2023

Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Ir H Abdul Razak.

Berita Golkar – Wakil Ketua I DPRD Kalteng Ir H Abdul Razak minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan hajatan politik lima tahunan tersebut dengan baik, terencana dan matang.

Menurut Abdul Razak, mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan baik itu penting supaya nantinya ketika mendekati hari dimulainya pesta demokrasi itu semuanya sudah siap.

Harapan pada pemilu serentak nantinya tentu bisa berjalan sukses dan lancar.

“2024 akan ada pemilu serentak baik pemilihan presiden, anggota legislatif tingkat pusat dan daerah maupun pilkada. Jadi semua itu harus disipakan dengan matang dan terencana, sehingga selama pelaksanaannya nanti tidak ada kendala,” ujar Abdul Razak pada Rabu (7/6).

Selain itu, lanjut politisi senior Partai Golkar ini, dalam hal penggunaan anggaran juga harus benar-benar tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

Anggaran pemilu sangat besar, sehingga jangan sampai ada penyalahgunaan.

“Anggaran harus disiapkan dari sekarang, hingga nanti setiap daerah benar-benar siap menghadapi pemilu serentak itu. Kita juga telah menyepakati anggaran dianggarkan setiap tahun untuk meringakan beban tidak disiapkan sepenuhnya pada 2024,” jelas mantan Bupati Kobar ini.

Mantan Kedua DPD Golkar Kalteng dua periode ini berharap, pesta demokrasi dalam memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat itu nantinya berjalan sukses.

Kerja sama semua pihak sangat penting mulai dari penyelenggara, pelaku politik hingga masyarakat secara umum khususnya di Kalteng.

“Tentu dalan mensukseskan pemilu pihak-pihak terkait utamanya penyelenggara harus bekerja maksimal. Begitu juga dengan masyarakat gunakan hak suaranya jangan sampai ada yang golput. Sebab, suara masyarakat akan menentukan pemimpin selnajutnya,” imbuh ayah dari Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin ini.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin tim kunjungan kerja spesifik (kunspek) Komisi II terkait Kesiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 ke Kota Depok, Jawa Barat.

Doli dengan sapaan akrabnya, menyatakan bahwa Komisi II ingin memastikan bahwa kesiapan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan baik sehingga bisa berharap pemilu 2024 lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya.

“Komisi II yang merupakan komisi yang membidangi masalah politik dan pemerintahan di dalam negeri yang termasuk didalamnya urusan-urusan politik dan pemilu. Kami mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa kesiapan pemilu prosesnya berjalan dengan baik, sehingga kita bisa berharap pemilu 2024 lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya,” kata Doli pada saat Kunspek Komisi II di Kantor Walikota Depok, Depok, Jawa Barat, Senin(5/6/2023).

Doli pun mengatakan dalam meningkatkan kualitas pemilu 2024, Komisi II memastikan dari berbagai tahapan dalam kesiapan pemilu 2024 yang salah satunya adalah tahapan validisasi daftar pemilih.

“Salah satu yang ingin kita(Komisi II) pastikan sampai hari ini, penyelenggara pemilu sudah menyelesaikan berbagai tahapan. Termasuk melakukan tahapan validisasi daftar pemilih,” tegas Anggota DPR RI Fraksi Golkar.

Tahapan validisasi daftar pemilih, menjadi pertimbangan Doli.

Dikarenakan, pengelolaan data kependudukan berada di pemerintah sehingga perlu koordinasi bagi penyelenggara pemilu 2024 untuk penyesuaian data kependudukan yang masih tanggung jawab disdukcapil.

“Setiap Pemilu diselenggarakan, salah satu isu yang mengemuka adalah persoalan daftar pemilih. Kadang-kadang juga bisa menimbulkan masalah tersendiri, kalau terjadi sengketa antara satu partai dengan partai lain dan juga satu caleg dengan caleg yang lain. Karna tidak adanya sinkronisasi antara data kependudukan dari institusi tertentu dengan institusi yang lain,” ucap Legislator Dapil Sumatera Utara III.

Menurut Doli, KPU Depok sudah mengikuti proses tahapan yang seusai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

“Hampir bisa dikatakan tidak ada hambatan. Tinggal, koordinasi antara Bawaslu dan KPU yang harus diintensifkan,” tutup Doli.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Puteri Komarudin.

Berita Golkar – Sebagai bagian dari rangkaian Presidensi DPR RI dalam forum perkumpulan antar parlemen ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44, DPR RI menyelenggarakan sidang Komite Perempuan Parlemen AIPA (WAIPA), di Kota Padang, Sumatera Barat.

Sidang tersebut dihadiri anggota parlemen perempuan dari 6 (enam) negara anggota AIPA.

Hadir selaku delegasi DPR RI, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Komarudin utarakan pentingnya adopsi kebijakan insentif pendanaan untuk tingkatkan keterwakilan perempuan dan pelaksanaan kebijakan afirmasi oleh partai politik (parpol).

“Dalam melaksanakan kebijakan afirmasi, fokusnya masih pada pemenuhan jumlah pencalonan perempuan saja, seperti kuota minimal 30 persen yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Padahal dibalik angka itu, justru kebijakan ini adalah strategi untuk mentransformasi agenda politik supaya lebih inklusif dan ramah bagi politisi perempuan. Jadi, kita harus terus ingatkan kepada parpol, penyelenggara pemilu, dan perempuan sendiri bahwa yang dikejar bukan hanya angka, tapi juga penciptaan lingkungan politik yang suportif,” ungkap Puteri pada sesi Diskusi Panel dengan tema “Enhancing ASEAN Resilience through Women Leadership and Gender-Responsive Parliament” di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/6/2023).

Puteri juga menyampaikan bentuk implementasi kebijakan tindakan afirmasi di Indonesia.

“Pelaksanaan kebijakan afirmasi bagi perempuan di ranah politik dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik sudah lebih dari 1 dekade. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal. Mungkin, karena belum adanya sanksi bagi parpol yang melanggar maupun insentif jika memenuhi. Apalagi, kebijakan penetapan pencalonan peserta pemilu bergantung sepenuhnya pada kebijakan internal parpol,” ujar Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga menyebutkan adanya skema insentif yang telah diterapkan negara lain sebagai benchmarking kebijakan guna mendorong implementasi kebijakan afirmasi yang lebih baik di Indonesia.

“Beberapa negara sahabat memberikan insentif berupa tambahan pendanaan bagi parpol yang memenuhi kuota representasi perempuan dalam pemilu, atau jika mereka menyediakan pendidikan politik berbasis gender kepada kadernya. Skema insentif ini menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut, seberapa efektif dampaknya dan seperti apa adopsi yang sesuai diterapkan di Indonesia atau negara ASEAN lainnya,” ungkap Puteri.

Ketua DPD Golkar PPU, Andi Muhammad Yusuf.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.

Menanggapi isu sistem pemilu terbuka atau tertutup yang akan diterapkan pada 2024 mendatang, Golkar Penajam Paser Utara menilai sistem proporsional terbuka yang paling cocok.

Pemilihan sistem proporsional terbuka seperti disampaikan Ketua DPD Golkar PPU Andi Muhammad Yusuf, diputuskan partainya melalui rapat tingkat pengurus di Provinsi Kaltim beberapa waktu lalu.

“Partai Golkar menginginkan supaya pemilihan secara terbuka,” ungkapnya kepada wartawan pada Selasa (6/6/2023).

Andi Muhammad Yusuf menjelaskan, jika dilaksanakan secara tertutup maka akan mempengaruhi persiapan partai.

Terutama dari sisi persiapan caleg yang akan maju pada kontestasi Pileg 2024 mendatang.

Pelaksanaan pemilu secara proporsional tertutup artinya kewenangan untuk menentukan caleg terpilih berada di masing-masing partai.

Sedangkan Partai Golkar telah berkomitmen untuk memberikan peluang kepada caleg-calegnya.

Terutama yang memiliki potensi, untuk meraup suara terbanyak.

Kata dia, caleg dengan suara terbanyak merupakan pilihan masyarakat.

Sehingga dianggap pantas untuk duduk di parlemen, memperjuangkan aspirasi dari masyarakat tersebut.

“Golkar memberikan peluang kepada caleg kami yang berpotensi dan siapa yang mendapatkan suara terbanyak maka dialah yang pantas duduk di DPRD,” pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa.

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR Supriansa menyebut, kabar yang disampaikan Denny bukan sebuah bocoran, melainkan informasi yang didapat dari pihak yang bisa dipertanggungjawabkan.

Supriansa menegaskan, sistem pemilu terbuka dinilai masih yang terbaik digunakan di Indonesia. Sebab, partisipasi publik dalam menentukan wakilnya di parlemen cukup tinggi.

“Dulu kita pernah menerapkan sistem tertutup. Kemudian sekarang berubah menjadi terbuka, harapannya ini menjadi adalah bagian dari penguatan kedaulatan rakyat,” ucapnya.

Politikus Partai Golkar itu menyatakan, tak menjamin bila sistem pemilu diubah akan menghilangkan politik uang.

Ia menduga, akan ada perpindahan politik uang yang bisa saja terjadi di masing-masing internal partai politik.

“Dikatakan kalau dilaksanakan secara terbuka katanya, maka itu akan terjadi politik uang di bawah. Pertanyaan saya, adakah juga yang bisa menjamin bila dilaksanakan secara tertutup orang-orang yang mendapatkan nomor urut 1-2 dan seterusnya itu terutama nomor 1 tidak membayar di partainya masing-masing. Jangan-jangan hanya pindah tempat terjadinya kecurigaan-kecurigaan terjadinya politik uang ‘kan itu yang menjadi kekhawatiran kita,” ungkapnya.

Maka, dia meyakini sistem pemilu proporsional terbuka masih yang terbaik. Sebab, publik bisa melakukan pengawasan secara terbuka dan berpartisipasi penuh menentukan wakil rakyat.

“Sistem dengan cara pendekatan pelaksanaan terdaftar terbuka ini, jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang tertutup. Sebab banyak mata yang bisa menyaksikan, banyak orang yang bisa melihat, dan banyak orang yang bisa memprotes. Juga bisa melaporkan langsung ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) bila terjadi kecurangan di lapangan,” pungkasnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Norhaini.

Berita Golkar – Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Norhaini, meminta kepada pemerintah setempat agar semakin aktif dan nyata dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

“Tindak nyata dari pemerintah sangat diperlukan agar kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat ditekan seminimal mungkin di Kota Palangka Raya,” papar Norhaini, Selasa (6/6/2023).

Upaya tersebut dapat dilakukan Pemkot dengan menggencarkan sosialisasi Undang-undang (UU) nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan dan Kekerasan Seksual (TPKS) kepada masyarakat.

Norhaini menuturkan, pelecehan dan kekerasan seksual kerap terjadi pada kaum perempuan. Lebih memprihatinkan, kasus pelecehan sering terjadi di tempat umum seperti pasar, transportasi umum, dan lainnya.

“Dengan adanya undang- undang tersebut menjadi payung hukum bagi perempuan guna mendapat perlindungan yang sah secara hukum,” ungkapnya.

Politisi wanita dari fraksi Golongan Karya (Golkar) ini mendorong agar kaum perempuan harus berani melapor ke pihak berwajib jika mengalami tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual, baik yang dialami oleh diri sendiri ataupun perempuan lainnya agar bisa ditindak secara hukum.

Selain itu, Norhaini meminta peran serta masyarakat, terutama kaum perempuan, khususnya yang ada di Kota Palangka Raya, agar dapat saling membantu dan terlibat dalam pencegahan tindak pelecehan maupun kekerasan seksual, baik yang terjadi di lingkup keluarga maupun yang terjadi di tempat umum.

“Perlu keseriusan dalam mengatasi tindak pidana terkait kekerasan dan pelecehan seksual, perlu kerjasama dari berbagai pihak terkait, terutama dari kaum perempuan itu sendiri,” pungkasnya.

Suasana saat Rakernas Partai Golkar 2023.

Berita Golkar – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua
Barat, gencar melakukan konsolidasi ke setiap tingkatan partai. Hal itu untuk memaksimalkan target kemenangan yang ingin raih pada Pemilu 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) DPD Partai Golkar Syahmud Basri Ngabalin mengatakan, seluruh stakeholderdi Golkar dari tingkat provinsi, kabupaten, dan fungsionaris partai harus bergerak maksimal.

“Fungsionaris partai Golkar yang juga merupakan bacaleg mesti bekerja maksimal untuk menyosialisasikan partai hingga pelaksanaan pemilu nanti,” ujar Syahmud Ngabalin ketika dikonfirmasi wartawan via telepon, Rabu (7/6/2023)

Syahmud Ngabalin mengatakan, agenda kerja partai jelang pemilu 2024, sudah jelas sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Rakernas telah digelar baru-baru ini. Seluruh stakeholder partai di seluruh tingkatan wajib mengimplementasikan hasil rakernas tersebut.

“Ada tiga poin yang menjadi keputusan rakernas partai Golkar yaitu memberikan mandat bagi ketua umum untuk menentukan capres dan cawapres, mendukung pelaksanaan pemilu secara proporsional terbuka dan nomor urut bacaleg berdasarkan prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela,” tututpnya.

DPD Golkar Papua Barat, lanjut Syahmud Ngabilin, segera menjadwalkan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda).

Agenda tersebut nantinya akan menentukan apa yang menjadi keputusan partai di daerah yang selaras dengan hasil rakernas.

Adapun pelaksanaan Musda DPD partai golkar provinsi Papua Barat, Syahmud Ngabalin dengan lantang mengatakan, DPD siap menyelenggarakan agenda tersebut kapan saja jika dinstruksikan oleh DPP partai.

Kendati demikian, Syahmud Ngabalin mengaku, agenda tersebut tetap menjadi atensi DPP partai di tengah padatnya agenda kepartaian menjelang pelaksanaan pemilu mendatang.

Untuk musda kita siap saja jika sudah diinstruksikan dari DPP karena tentunya kita tegak lurus pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin berharap TVRI dan RRI meningkatkan kualitas maupun kuantitas siaran edukasi guna mendukung literasi digital terutama di kalangan generasi muda.

Hal ini menjadi perhatiannya menjadi vital karena Indonesia menyambut pesta demokrasi tahun 2024. Baginya, sejumlah antisipasi harus dilakukan untuk meminimalisir hoaks.

“Pemilu itu menjadi panas karena selalu ada unsur sara dan lain. Nah itu, peran TVRI dan RRI dalam hal ini sangat dibutuhkan. Saya berharap mereka meningkatkan siaran-siaran yang sifatnya edukasi, kemudian juga literasi digitalnya. Kalau bisa, ikut menggarap (bersama) anak-anak muda.” ucap Nurul kepada Parlementaria di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI dan LPP TVRI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Selain itu, dengan potensi infrastruktur yang mampu menjangkau ke pelosok daerah, Politisi Fraksi Golongan Karya (F-Golkar) itu ingin dua lembaga penyiaran publik tersebut memanfaatkan kepercayaan Komisi I DPR beserta publik sekaligus pemerintah untuk membuat program yang atraktif sehingga edukasi yang dilakukan menjadi lebih diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai audiens.

Dirinya pun juga mendukung TVRI dan RRI untuk menerapkan digitalisasi terhadap saluran siaran yang dimiliki.

Akan tetapi, dalam implementasinya nanti, ia ingin baik TVRI dan RRI menjelaskan secara konkrit kepada Komisi I DPR.

Paparan ini, baginya, krusial untuk menilai anggaran realisasi pada tahun mendatang.

“Saya ingin tahu sejauh mana implementasinya tentang siaran dan seterusnya. Kemudian juga, realisasi anggaran lainnya adalah tahun depan menjadi lebih penting, Menurut saya, mereka itu tadi saya rasa dalam pemaparannya belum jelas. Kan, kita tahun depan adalah tahun politik,” ujarnya.

Terakhir, pada pertemuan mendatang, ia ingin TVRI dan RRI menjelaskan secara gamblang soal kewenangan terkait pembangunan jaringan di wilayah 3T dan black spot.

Paparan ini, menurutnya, penting diterangkan agar anggaran yang ditetapkan nantinya tidak tumpang tindih.

“(ini) satu pertanyaan yang sebetulnya menggelitik ya dari awal itu, karena kan sebetulnya tupoksinya itu siapa sehingga anggarannya tidak double,” tandas legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu.

Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar Tahun 2023 Kahar Muzakir.

Berita Golkar – Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar Tahun 2023 Kahar Muzakir mengungkapkan Rakernas Partai Golkar tahun 2023 berjalan sukses dan lancar.

Peserta yang terdiri dari Ketua DPD Partai Golkar tingkat provinsi seluruh Indonesia telah kembali ke daerah untuk menyosialisasikan dan mengamankan keputusan Rakernas.

“Alhamdulillah, Rakernas Partai Golkar berjalan sukses, semuanya aman dan lancar. DPD Golkar yang hadir juga solid bahkan mereka semakin membulatkan tekad untuk mengawal apa yang telah diputuskan oleh Golkar pada forum Rakernas ini,” kata Kahar dalam keterangan tertulis, Senin (5/6/2023).

Ia menjelaskan Rakernas Partai Golkar Tahun 2023 menghasilkan beberapa keputusan.

Salah satunya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto diberi mandat penuh untuk menentukan capres, cawapres, dan koalisi yang akan dipilih Partai Golkar untuk Pilpres 2024.

Rakernas juga memutuskan agar pemilu digelar dengan sistem proporsional terbuka. DPP Partai Golkar pun ditugaskan untuk memperjuangkan sistem pemilu coblos nama calon tersebut.

Selain itu, Rakernas ini juga memutuskan para calon legislatif dari Partai Golkar akan diurutkan berdasarkan PDLT atau prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.

Dalam kesempatan ini, Kahar turut menanggapi aksi massa yang berlangsung di tengah penyelenggaraan Rakernas. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR ini mengaku merasa aneh dengan adanya tuntutan dari aksi massa itu.

Menurutnya, peserta rapat yakni pengurus DPP Partai Golkar, DPD Partai Golkar seluruh Indonesia, serta ormas pendiri Partai Golkar solid di dalam penyelenggaraan Rakernas.

Namun, orang luar yang bukan kader Partai Golkar malah menuntut dengan tuntutan yang aneh dan tidak rasional.

“Apalagi mereka yang demo pakai nama AMPG, seolah-olah itu bagian dari internal partai. Padahal yang demo itu AMPG lain, cuma namanya saja dimirip-miripkan. Jelas sekali ini bagian dari upaya orang-orang yang tidak ingin Golkar solid,” tegasnya.

Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi.

Berita Golkar – Pembangunan Lapangan Volly dan fasilitas pendukungnya program Ruang Bahagia Airlangga Hartarto resmi diserahkan kepada warga Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo.

Serah terima program pertama Ruang Bahagia Menteri Perekonomian di Kabupaten Sidoarjo tersebut dilakukan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Adam Rusydi kepada warga disaksikan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bakung Pringgodani.

Dalam penyerahan tersebut, warga sempat menyampaikan pesan kepada Adam Rusydi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, untuk menyampaikan salam kepada Pak Airlangga Hartarto dan mendukung pencapresan Ketua Umum Partai Golkar tersebut di Pemilu 2024 mendatang.

“Kepedulian Pak Airlangga Hartarto kepada warga dengan memberi fasilitas untuk olahraga melalui Ruang Bahagia ini, menunjukkan sosok beliau layak maju sebagai Calon Presiden (Capres) di pemilu tahun 2024, sosok Capres yang dibutuhkan dan peduli kepada warga desa seperti kami,” pesan salah satu warga kepada Adam Rusydi disela-sela penyerahan Ruang Bahagia.

Sementara di hadapan puluhan warga yang menghadiri doa bersama dan tasyakuran selesainya pembuatan lapangan volly dan fasilitas pembangunan tribun penonton di Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbedo, Sidoarjo, Adam Rusydi mengungkapkan jika dirinya mewakili Bapak Airlangga Hartarto menyerahkan terimakan kepada warga Bakung Pringgodani fasilitas pembuatan lapangan volly dan pembangunan tribun penonton program Ruang Bahagia.

“Saya mewakili Bapak Airlangga Hartarto, beliau mengapresiasi setinggi-tingginya kepada warga Desa Bakung Pringgodani atas kekompakan dan gotong royongnya dalam membangun lapangan volley ini, dan gotong royong masyarakat ini adalah harga yang mahal yang tidak bisa dinilai dengan apapun” ungkap Adam Rusydi usai penyerahan Ruang Bahagia kepada perwakilan warga Desa Bakung Pringgodani, Senin (5/6/2023).

Dalam penyerahan Ruang Bahagia yang dimeriahkan perlombaan Volly antar dusun tersebut, Adam Rusydi mengungkapkan jika Ruang Bahagia merupakan program untuk memfasilitasi kebutuhan warga desa seperti fasilitas olahraga, fasilitas keagamaan, pendidikan dan fasilitas kemasyarakatan lainnya dari Bapak Airlangga Hartarto, tanpa ada muatan politik apapun.

“Masyarakat meminta ke kami (tim Ruang Bahagia Airlangga Hartarto red) terkait kebutuhan fasilitas Ruang Bahagia yang mereka butuhkan dan akan dibuat atau dibangun. Setelah dilakukan survei dan lain-lainya oleh tim, kemudian pencairan dananya diserahkan langsung ke warga,” papar Ketua DPD Golkar Sidoarjo.

Adam melanjutkan jika kesuksesan pembuatan lapangan volly dan pembangunan fasilitas tribun penonton program Ruang Bahagia di Desa Bakung Pringgodani bakalan akan dilakukan do sejumlah desa lainya di Kota Delta.

“Setelah Ruang Bahagia di Desa Bakung Pringgodani ini, selanjutnya akan ada beberapa Desa lagi yang menerima fasilitas Ruang Bahagia dari Bapak Ketua Umum, diantaranya Desa Tempel dan Desa Sidomojo yang keduanya di Kecamatan Krian, Sidoarjo,” jelas Adam Rusydi.

Apresiasi Masyarakat dan Mendoakan Airlangga Hartarto Presiden RI

Sementara itu, Agus Efendi tokoh masyarakat Desa Bakung Priggodani, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo mengapresiasi bantuan pembuatan dan pembangunan lapangan Volly dan fasilitas tribun penonton program Ruang Bahagia Airlangga Hartarto di Desanya.

Ia mengharapkan dengan kehadiran lapangan volly yang bagus ditunjang dengan fasilitas memadai dapat dimanfaatkan masyarakat untuk ajang olahraga warga Desa Bakung Pringgodani.

“Pembuatan lapangan volly dan pembangunan tribun penonton secara gotong royong dibangun oleh warga, dengan kekompakan warga akhirnya program Ruang Bahagia dari Pak Airlangga Hartarto selesai kami kerjakan bersama dengan saling membahu, gotong royong,” katanya.

Agus menambahkan jika program Ruang Bahagia dari Pak Airlangga Hartarto sangat bermanfaat untuk warga utamanya masyarakat di perdesaan, ia berharap program seperti ini dapat dicontoh oleh Pemerintah.

“Program bagus, semua dikelola oleh warga baik keuanganya, proses pembangunanya semua dilakukan oleh masyarakat. Semoga niat baik Pak Airlangga Hartarto ini menjadi berkah dan rahmad serta selalu diberi kesehatan. Tokoh yang peduli masyarakat seperti Pak Airlangga Hartarto sangat dibutuhkan di negeri ini, doa kami semoga Pak Airlangga Hartarto menjadi Presdien RI di Pemilu 2024 nanti,” pungkasnya.