Bulan: Maret 2022

MPO Golkar Provinsi Jambi Gelar Rakorda

Berita Golkar – Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar Provinsi Jambi, menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). Rapat digelar selama dua hari, yaitu 23-24 Maret 2022 di aula Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Jambi.

Sama seperti Rakornas, Rakorda MPO Jambi mengusung tema, Pemantapan MPO Menuju Kemenangan 2024.

Rakorda dibuka secara langsung oleh Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) DPP Partai Golkar Nurul Arifin serta diikuti oleh 11 Kabupaten/Kota MPO DPD Golkar se-Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Nurul menyampaikan, Rakorda ini sebagai amanah dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Dalam Rapimnas tersebut, kata dia mengamanatkan agar MPO selalu menginformasikan dan memviralkan kerja-kerja positif dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Baik kinerja beliau sebagai Menko Perekonomian, Ketua KPCPEN dan juga Ketua Umum Partai Golkar,” ujar Nurul.

Dia menuturkan, MPO merupakan salah satu ujung tombak perjuangan Partai Golkar untuk meraih kemenangan di Pileg dan Pilpres 2024.

Selain itu dia mengungkapkan, saat ini dunia digital sudah tidak terpisahkan lagi dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. “Kalau kita lihat, 80 persen kehidupan kita saat ini sudah terkait dengan dunia digital,” tuturnya.

Pentingnya dunia digital, kata dia MPO harus bisa memanfaatkan untuk menyosialisasikan dan mempromosikan kinerja Airlangga melalui platform-platform komunikasi digital.

Sementara itu, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar Meutya Hafid menyampaikan, MPO memiliki kewajiban dan tugas untuk memberikan informasi kerja-kerja politik Partai Golkar sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Dia juga berharap MPO di tingkat Kabupaten/Kota untuk bisa mengaktifkan channel-channel media sosial dari semua platform yang ada.

“Kita memantau semua akun-akun media sosial Golkar di tingkat DPD 1 dan 2, agar semua akun tersebut secara aktif mempromosikan kerja-kerja positif ketua umum dan Partai Golkar,” katanya.

Melalui Rakorda ini, lanjut dia MPO di daerah kembali diingatkan pada tugas mereka untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mensosialisasikan kerja dan program Partai Golkar dan Airlangga Hartarto.

Erwin Aksa Minta Kader Golkar Indramayu Bisa Rangkul Semua Lapisan Masyarakat

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menggelar pendidikan dan pelatihan kader tingkat dasar di Hotel Prima, Kabupaten Indramayu, pada Rabu (23/3/2022).

Dalam acara tersebut hadir Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erwin Aksa, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, TB Ace Hasan Syadzily, dan Ketua DPD Golkar Kabupaten Indramayu, Syaefudin.

Pendidikan dan pelatihan kader tingkat dasar diikuti oleh kader-kader Partai Golkar se-Kabupaten Indramayu.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erwin Aksa dalam kesempatan tersebut meminta kepada kader-kader partai Golkar di Kabupaten Indramayu untuk bisa merangkul semua lapisan masyarakat di tingkat bawah.

“Kader Partai Golkar di tingkat daerah harus mulai menguatkan komunikasi antar kader. Harus banyak merespons keluhan dan usulan masyarakat,” kata dia.

Ia juga meminta agar kader partai Golkar bisa mempertahankan kemenangan di Pileg 2019 pada Pemilu berikutnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Syaefudin mengatakan, pendidikan dan pelatihan dasar kader tersebut untuk meningkatkan kapasitas diri kader Partai Golkar, khususnya di Kabupaten Indramayu melalui pendidikan politik.

“Diklat tingkat dasar ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan politik kader partai golkar Kabupaten Indramayu,” kata dia.

Dalam diklat tingkat dasar ini menghadirkan sejumlah pemateri baik dari jajaran fungsionaris serta pengurus partai Golkar Kabupaten Indramayu.

Legislator Golkar Apresiasi Kinerja Kemenko dan Kemenperin Tangani Krisis Minyak Goreng

Berita Golkar – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin, mengatakan bahwa Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan Kementerian Perindustrian RI telah bekerja secara maksimal dalam menangani kelangkaan dan kenaikan harga komoditas minyak goreng.

Penegasan itu sekaligus menepis pernyataan rekannya dari Komisi VI Andre Rosiade. Di mana Andre menganggap kinerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita kurang maksimal terkait persoalan kelangkaan migor.

“Terlalu parsial jika persoalan minyak goreng ditimpakan kepada Menko Perekonomian dan Menperin. Mestinya kebijakan soal minyak goreng ini dilihat (Andre Rosiade) secara komprehensif,” tegas Mukhtaruddin dalam keterangannya tertulisnya yang diterima Rabu, (23/3/2022).

Mukhtarudin menjelaskan, salah satu upaya dari Kementerian Perindustrian menangani minyak goreng dibuktikan dengan terbitnya Permenperin Nomor 8 Tahun 2022. Melalui aturan itu, Kemenperin secara langsung mengurai benang kusut tata kelola dan tata niaga minyak goreng.

“Kebijakan ini sangat pro rakyat dan patut diapresiasi, ini menandakan kehadiran negara menyikapi permasalahan yang dialami masyarakat saat ini,” kata Mukhtarudin,

“Pemerintah menyadari bahwa sektor hulu mesti diberikan ruang untuk ikut menyelesaikan persoalan migor ini, itulah makanya kenapa Kemenperin ikut dilibatkan,” sambung Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah tersebut.

Mukhtaruddin yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI menambahkan, sejumlah terobosan telah dibuat Kemenperin ketika diberikan tugas oleh Kemenko Perekonomian untuk menyelesaikan kelangkaan minyak goreng.

Kemenperin RI membuat kebijakan tentang Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah, dari semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri dan menggunakan aplikasi sistem informasi minyak goreng curah (Simirah).

Melalui aplikasi ini, Menperin berusaha keras memantau tata kelola migor mulai dari bahan baku, produksi dan distribusi migor agar tersalurkan dengan baik. Aplikasi juga memonitor dengan baik secara real time, mulai dari proses produksi dan distribusinya sampai ke tingkat pengecer.

“Jadi saya kira tidak relevan jika dikatakan kinerja Menko Perekonomian dan Menperin kurang maksimal,” ucap Mukhtaruddin.

Kritik atas pernyataan Andre Rosiade juga datang dari mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Kata dia, apa yang disampaikan Andre menunjukan bahwa pengetahuan politisi asal Sumatera Barat itu di bawah standar.

“Ini anggota DPR RI yang pengetahuan sangat di bawah standar. Jelas enggak ngerti banget tentang tata niaga kelapa sawit dan turunan produknya tapi ngomong ngawur,” kata Arief kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/3).

Ia menyatakan, saat ini sudah tidak ada lagi kelangkaan minyak goreng usai Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberi subsidi terhadap minyak curah.

Kemudian, Menteri Perdagangan melalui Permendag No 6/2022 juga telah mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga berdampak kepada ketersediaan minyak goreng.

Arief lantas mengatakan bahwa izin ekspor dan penentuan quota impor wewenangnya ada pada Menteri Perdagangan. Termasuk kebijakan wajib pasok kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) dan penetapan harga (Domestic Price Obligation/DPO) minyak sawit atau crude palm oil (CPO).

“Tidak ada tentang kebijakan tata niaga minyak goreng itu jadi domain Menko Perekonomian dan Menteri Perindutrian,” pungkas Arief.

Harapan Airlangga Hartarto yang Kembali jadi Ketua Umum PB Wushu Indonesia

Berita Golkar – Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) Airlangga Hartarto meminta atlet wushu untuk bisa bisa terus mempertahankan tradisi medali emas baik itu di ajang SEA Games maupun Asian Games.

Pasalnya selama ini olahraga wushu dikenal sebagai salah satu cabor yang selalu menyumbangkan medali emas saat Indonesia tampil di multievent tersebut.

Harapan Airlangga Hartarto tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus PB WI periode 2022-2026 di Badan Pengembangan SDM Industri Jl Widya Chandra Jakarta Selatan, Selasa malam (22/3/2022).

“Tentu kita harapkan olahraga ini bisa hasilkan Indonesia Raya di berbagai event seperti SEA Games dan Asian Games, dimana wushu selalu punya tradisi emas,” kata Airlangga.

Airlangga sendiri akan menjalani periode kedua menjabat sebagai Ketua Umum PB WI. Pada periode pertama lalu, banyak prestasi yang sudah ditorehkan atlet binaannya, mulai Asian Games 2018 Jakarta Palembang dan SEA Games 2019 Filipina.

Pada periode kedua ini, Airlangga Hartarto mengakui bahwa PB WI memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi.

Selain mempersiapkan diri mengikuti SEA Games 2022 di Vietnam, Asian Games 2022 di China serta menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Junior akhir tahun ini, pihaknya juga siap memasyarakatkan olahraga wushu di Indonesia.

“Ada banyak tantangan yang dihadapi pada periode kedua ini. Selain banyak pertandingan, wushu harus lebih populer. Tapi beberapa sasana ada yang sudah membuka cabang di mal-mal, ini menandakan bahwa wushu sudah lebih populer,” ungkap Airlangga yang juga menjabat Menko Bidang Perekonomian ini.

Wing Chun
Airlangga juga menyampaikan bahwa PB WI saat ini membina olahraga tradisional wingchun. Menurutnya, olahraga itu siap dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh Sumut.

“Rencananya nanti di PON Aceh Sumut karena beberapa single event telah dipertandingkan dan mengacu pada IWUF,” kata Airlangga.

Mengenai Kejuaraan Dunia yang akan digelar tahun ini, pihaknya akan menyiapkan atlet yang berkualitas agar Indonesia sebagai tuan rumah bisa memberikan prestasi maksimal.

Satkar Ulama Indonesia Gelar Rakor Siapkan HUT ke-52 dan Pelantikan Pengurus Pusat

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Pusat Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia melaksanakan kegiatan rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanaan HUT Satkar Ulama ke-52 dan Pelantikan DPP Satkar Ulama sekaligus DPP Himpunan Wanita Satkar Ulama (Hiwasi) serta Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia (AMSI).

Rapat koordinasi yang berlangsung di Komplek Alexandria Islamic School, Bekasi Timur, dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Satkar Ulama Indonesia Idris Laena.

Ketua Fraksi Golkar MPR ini mengapresiasi antusiasme para kader dari wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor hingga Tangerang Raya yang hadir dalam rapat koordinasi yang digelar pada Selasa (22/3).

Idris mengaku optimis Satkar Ulama akan tumbuh dan berkembang dengan pesat melalui dukungan para ulama, kaum perempuan, milenial serta majelis-majelis zikir yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Sebagai organisasi yang terafiliasi dengan Partai Golkar, Satkar Ulama memiliki nilai jual karena dari segi usia Satkar Ulama cukup matang yakni telah berusia 52 tahun,” kata Idris.

Pelaksanaan HUT Satkar dan pelantikan Pengurus Pusat yang rencananya akan dilaksanakan di DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat pada Kamis (31/3) akan dihadiri oleh 1.025 kader Satkar Ulama.

Sekretaris Panitia Pelaksana, Barkah Pattimahu mengatakan, persiapan pelaksanaan acara sudah mencapai 80 persen.

“Praktis sisa 20 persen hanya persiapan-persiapan teknis yang insya Allah tidak fundamental karena secara keseluruhan, seluruh persiapan sudah terkondisikan,” tutup Barkah.

Green Energy, Menko Airlangga: Peluang Indonesia Selamat dari Krisis Energi Dunia

Berita Golkar — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, Indonesia tetap optimistis pemulihan ekonomi bisa diakselerasi dan tumbuh lebih baik pada 2022. Meskipun, harus diakui, hampir seluruh negara di dunia menghadapi tantangan di tengah pandemi Covid-19.

Namun, perekonomian Indonesia masih ditopang sektor eksternal yang resilience dengan transaksi berjalan yang mencatatkan surplus, nilai tukar rupiah dan IHSG terus menguat, serta rasio ULN terhadap PDB pada level aman.

Airlangga mengatakan, dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5,2 persen (yoy).

“Krisis telah mengajarkan kita betapa pentingnya membangun ketahanan, baik ketahanan kesehatan maupun ekonomi, khususnya di sektor pangan dan sektor energi,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan, Rabu (23/3/2022).

Menko Airlangga menambahkan, krisis energi dunia yang terjadi saat ini menjadi peluang sekaligus mengafirmasi komitmen transisi dan investasi menuju energi baru terbarukan atau energi bersih.

Peluang tersebut muncul karena Indonesia memiliki potensi green energy. Yakni pada tenaga surya, angin, air, dan geothermal.

Menurut Airlangga, pengembangan green energy dapat mendukung ketahanan energi berbasis pulau yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, dengan kerja sama seluruh stakeholders, Indonesia terbukti mampu melewati dan beradaptasi dari krisis pandemi.

“Ke depan, kerja sama perlu terus ditingkatkan sehingga Indonesia tidak hanya berhasil melewati krisis, namun juga memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan perekonomian ke depan,” tegas Airlangga

Selain green energy, pemerintah berupaya membangun ketahanan kesehatan. Baik dalam hal infrastruktur, SDM, maupun industri kesehatan. Surveillance terus diperkuat guna mengantisipasi munculnya varian baru Covid-19.

Sementara itu, komitmen investasi pada pembangunan sistem kesehatan juga tercermin dalam implementasi APBN 2022.

“Pembangunan di sektor kesehatan memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Komitmen terhadap perbaikan sistem kesehatan akan meningkatkan kepercayaan dan kemampuan Indonesia dalam menghadapi risiko di masa mendatang,” tutur Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.

Airlangga menambahkan, dari sisi ketahanan pangan pemerintah berkomitmen meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan melalui berbagai strategi.

Antara lain, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan, serta persetujuan ekspor/impor; digitalisasi UMKM pertanian dan perikanan; pengembangan sistem logistik pangan bersinergi dengan BUMN; penguatan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pangan; pembentukan BUMN Pangan; dan peningkatan kompetensi SDM pertanian untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Golkar DKI Jakarta Gelar FGD soal Kesiapan Hadapi Era Baru pasca IKN Dipindah

Berita Golkar – Dewan Pembina Partai (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta akan mengadakan diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) bertajuk ‘Bagaimana Sistem Pemerintahan DKI Jakarta Setelah Tidak Lagi menjadi Ibu Kota Negara dalam Perspektif Ahli’, Selasa (22/3/2022) pukul 14.00.

Acara yang digelar bersama Warta Kota (Tribunnetwork/Kompas Gramedia) ini akan dihadiri oleh sejumlah pakar di bidangnya dari akademisi, birokrat hingga legislatif.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, diskusi digelar untuk memberi gambaran kepada para kader Golkar maupun masyarakat tentang sistem pemerintahan di Jakarta pasca IKN dipindah ke Provinsi Kalimantan Timur dengan nama IKN Nusantara.

Pemindahan ini mengacu pada UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN yang diteken Presiden RI Joko Widodo pada 15 Februari 2022 lalu.

Menurutnya, Golkar DKI memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan kajian guna menjadi pendorong percepatan perubahan regulasi terhadap status Provinsi Jakarta. Dia berharap, diskusi ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan status Jakarta nantinya.

“Diskusi ini juga akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang persiapan Partai Golkar untuk memasuki era baru Provinsi Jakarta, setelah IKN dipindah,” ujar Zaki, Senin (21/3/2022).

Zaki menilai, idealnya Jakarta menjadi daerah umum seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia. Artinya, pemerintah pusat dapat melimpahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonomi tingkat dua, dalam hal ini Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Saat ini, pemerintahan di Jakarta masih dipegang oleh Gubernur karena UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai IKN belum dicabut.

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hanya berstatus administrasi, sehingga Wali Kota dan Bupati masih dipegang oleh PNS eselon II.

Namun jika usulan itu disetujui, Wali Kota dan Bupati di Jakarta akan menjadi jabatan politik yang diisi oleh kader partai politik maupun independen. Dari sisi pengawasan, nantinya akan ada DPRD Kota maupun Kabupaten di Provinsi Jakarta.

Guna mengisi kursi-kursi tersebut, pemerintah pusat harus menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif (Pileg) untuk pemerintahan tingkat dua di Jakarta.

Zaki yakin, ajang itu dapat digelar karena dari sisi infrastruktur sudah tersedia, mulai dari Kantor Pemkot, Pemkab hingga KPU tingkat Kota dan Kabupaten.

“Kalau memang ini disetujui untuk kami dorong menjadi persiapan Pilkada dan Pileg untuk daerah otonom tingkat dua di Jakarta, nantinya akan ada 50 kursi legislatif di lima kota, plus 25 kursi legislatif di Kabupaten Kepulauan Seribu,” kata dia.

Zaki menyatakan, keinginannya ini bukan berarti Partai Golkar berambisi untuk mencaplok kekuasaan di Jakarta. Namun adanya ajang Pilkada dan Pileg di pemerintahan tingkat dua Jakarta merupakan implikasi dari berubahnya status IKN di Provinsi Jakarta.

Zaki menyatakan, keinginannya ini bukan berarti Partai Golkar berambisi untuk mencaplok kekuasaan di Jakarta. Namun adanya ajang Pilkada dan Pileg di pemerintahan tingkat dua Jakarta merupakan implikasi dari berubahnya status IKN di Provinsi Jakarta.

Dyah Roro Esti Ajak Generasi Muda Berpartisipasi ke Dunia Politik

Berita Golkar – Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dyah Roro Esti mengajak para pemuda untuk aktif berpartisipasi ke dunia politik.

Dirinya menyayangkan, hingga saat ini, kelompok pemuda Indonesia di bawah usia 40 tahun baru terwakili sekitar 10 persen dalam kuota parlemen DPR RI yang sebesar 575 orang.

“Di Indonesia (ada) 10 persen anggota DPR RI yang di bawah usia 40 tahun. Itu mencakupi kurang lebih 50-an orang. Kami pun berharap ke depannya, berbagai elemen mendukung para pemuda berpartisipasi. Apalagi tahun 2024, Indonesia akan mempersiapkan pemilihan legislatif,” ucap Dyah Roro kepada Parlementaria usai mengikuti ‘Forum of Young Parlimentarians of The IPU’ di Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).

Lebih lanjut, ia berharap para pemuda dunia, khususnya di Indonesia, saling menguatkan satu sama lain agar tidak lagi menjadi kelompok minoritas dalam parlemen.

Di sisi lain, ia ingin para pemuda berupaya mendorong kolaborasi agar semakin memasifkan kepedulian dan wawasan masyarakat tentang peran pemuda di setiap aspek vital Indonesia.

“Kami berharap dengan keterlibatan kami-kami yang muda, pemuda lainnya ikut berpartisipasi. Dengan kolaborasi, kami ingin keterwakilan pemuda juga bisa meningkat,” tukas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Sebagai informasi, diwakili oleh dua Anggota BKSAP DPR RI yaitu Dyah Roro Esti dan Anggota BKSAP DPR RI Adde Rossi Khoerunnisa, secara aktif menyampaikan masukan dan usulan dalam ‘Forum of Young Parlimentarians of The IPU’.

Satu di antaranya berupa penegasan peran Indonesia soal keterwakilan pemuda dalam parlemen sekaligus peningkatan peran pemuda untuk menyelesaikan isu perubahan iklim.

Airlangga Hartarto Dukung Penuh Entrepreneur dari Kalangan Mahasiswa

Berita Golkar — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung penuh munculnya entrepreneur atau wirausaha baru dari kalangan mahasiswa.

Menurut Airlangga, perguruan tinggi perlu menyiapkan pusat inkubator dan pengembangan bisnis di lingkungan kampus untuk mendidik wirausaha sejak mahasiswa.

“Ini menjadi sarana praktik di perguruan tinggi yang akan menjadi cikal bakal berkembangnya berbagai start-up baru yang mampu menawarkan ide-ide kreatif dan inovatif. Sehingga tidak hanya membuka lapangan kerja tapi juga memiliki kualitas produk yang dapat bersaing secara global,” tutur Airlangga saat Sosialisasi KUR Goes to Campus, Senin (21/3).

Menko Perekonomian menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pembiayaan KUR. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 373,17 triliun.

Program KUR juga menyasar pada wirausaha dari kalangan mahasiswa. Tujuannya, mahasiswa bukan hanya mampu membuat inovasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja untuk membantu percepatan pemulihann ekonomi nasional.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, mahasiswa yang memiliki usaha bisa memanfaatkan pembiayaan melalui KUR sesuai dengan kebutuhannya.

Antara lain, KUR Super Mikro untuk usaha yang memiliki kebutuhan pembiayaan maksimal Rp 10 juta, KUR Mikro untuk pembiayaan antara Rp 10 juta hingga Rp 100 juta.

“Selain itu masih ada KUR Kecil yang menyasar usaha dengan kebutuhan modal Rp 100 juta hingga Rp 500 juta,” tegas Airlangga.

Menko Perekonomian mengatakan, dalam program KUR, pemerintah memberikan subsidi suku bunga sebesar 3 persen sampai akhir Desember 2022 nanti.

Artinya, kreditur hanya akan dikenakan bunga sebesar 3 persen hingga akhir tahun. Hal ini dilakukan karena pemerintah memberi prioritas pada UMKM untuk bisa membantu pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini menegaskan, berdasarkan data yang diterimanya, UMKM memiliki kontribusi sebesar 61 persen terhadap PDB. Bukan hanya itu, UMKM juga mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 455,62 triliun yang diperuntukkan bagi 3 klaster. Yakni, kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.

DPD Golkar DKI Jakarta Mulai Panaskan Mesin Hadapi Pemilu 2024

Berita Golkar – DPD Golkar DKI Jakarta mulai memanaskan mesin politik untuk menggalang kekuatan menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

Sebanyak 225 fungsionaris diberikan tugas untuk mensosialisasikan calon Presiden RI Airlangga Hartarto dan calon Gubernur DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar kepada masyarakat.

Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, fungsionaris yang dipilih merupakan kader pilihan yang mendapat tugas untuk memperkuat suara Golkar dalam ajang Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024.

Mereka direkrut dari berbagai macam lapisan masyarakat dan kader, serta pengurus partai dan organisasi masyarakat.

“Mereka bekerja mensosialisasikan Partai Golkar, Capres Golkar dan Cagub DKI dari Partai Golkar dalam waktu enam bulan. Setelah itu akan dievaluasi lagi oleh partai,” kata Baco pada Minggu (20/3/2022).

Baco menyadari, untuk mendapat dukungan dari simpati masyarakat dalam jumlah yang besar tidaklah mudah.

Namun hal itu tetap bisa diupayakan dengan kerja keras yang dilakukan oleh pengurus, fungsionaris maupun kader partai.

“Kalau kami tidak bekerja keras dan solid, kemenangan tidak bisa kami raih. Untuk itu, kami paham harus bekerja keras lebih maksimal,” ujar Baco yang juga menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta ini.

Menurutnya, para kader Golkar DKI Jakarta merindukan kemenangan dalam ajang Pemilu. Apalagi sudah 20 tahun lamanya, Golkar tidak mampu meraih kursi Presiden RI.

Golkar tingkat nasional sudah hampir 20 tahun tidak bisa menempatkan kader terbaiknya sebagai Presiden Republik Indonesia. Begitupun di tingkat Provinsi DKI Jakarta, kami dari pemilu ke pemilu selanjutnya belum juga bisa menempatkan kader terbaik sebagai kepala daerah di Jakarta,” ucapnya.

“Untuk itu saya ingin menegaskan sekaligus menyampaikan tekad Partai Golkar DKI, bahwa momentum 2024 adalah saatnya untuk kami menempatkan kader terbaik Bapak Airlangga sebagai Presiden dan Bapak Ahmed Zaki sebagai Gubernur Jakarta,” lanjutnya.

Dalam ajang Pileg DKI Jakarta sendiri, kata Baco, DPP menargetkan untuk memperoleh 22 kursi. Angka ini melesat dari perolehan kursi Golkar pada Pileg 2019 lalu yang mencapai enam kursi.

“Target optimis kami adalah 22 kursi di DPRD DKI Jakarta. Artinya dari 10 dapil yang ada, setiap dapil itu harus dapat dua kursi,” imbuhnya.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pihaknya terus memperkuat peran fungsionaris maupun kader di masyarakat demi menggalang dukungan.

Saat ini, jumlah kartu tanda anggota (KTA) yang berhasil dikumpulkan DPD Golkar DKI Jakarta mencapai 35.000 lebih.

Angka ini masih jauh dari target DPP Golkar DKI Jakarta mencapai 1,6 juta KTA.

Meski begitu, Zaki meminta kepada para fungsionaris untuk lebih giat terjun ke lapangan, sehingga perolehan KTA minimal 10 persen dari target atau 160.000 KTA.

“Untuk menggenjot jumlah KTA sudah kami bagi melalui DPD wilayah kemudian setiap kader fungsionaris kami. Setiap bulan ada 250 KTA per orang per caleg, mudah-mudahan ini bisa berjalan,” ucapnya.

Scroll to top