Bulan: Maret 2022

Adies Kadir Sebut Peran Penting TNI-Polri selama Masa Pandemi Covid-19

Berita Golkar – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Adies Kadir mengakui peran penting lembaga TNI-Polri selama masa merebaknya virus Covid-19.

Keduanya tak hanya berperan sesuai tupoksinya. Namun juga mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi di Tanah Air.

“Kita patut berterima kasih kepada TNI dan Polri, karena selain menjalankan tugas-tugas negara, mereka juga membantu pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah,” kata anggota Komisi III DPR RI ini di Jakarta, Kamis (3/3/2022).

Menurut Adies, kesigapan TNI-Polri sangat menentukan suksesnya penyaluran bantuan ekonomi yang tepat sasaran kepada masyarakat. Bahkan tingkat kesuksesan penyaluran bantuan tersebut mencapai 99 persen.

“ini juga menjadi bukti bahwa TNI-Polri mampu bekerja secara profesional dalam keterlibatan mereka menangani pandemi selama dua tahun terakhir. Selain menjaga kedaulatan dan keamanan negara, kedua lembaga ini juga dapat diandalkan dalam pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya lagi.

Guna memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi tahun ini, Pemerintah kembali memutuskan untuk terus mendorong berbagai program pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya di sektor perlindungan sosial melalui Bantuan Tunai untuk PKL, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).

Pemerintah seperti dituturkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Rapat Pimpinan Polri, Rabu (2/3/2022) juga kembali memutuskan program BT-PKLWN tahun 2022 kembali disalurkan dengan bantuan TNI-Polri.

Kali ini target TNI-Polri diharapkan bisa membantu program pemerintah dalam penanganan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota.

“Saya yakin dengan kemampuan teritorial yang mereka miliki serta sumber daya manusia yang memiliki kedisiplinan tinggi, TNI dan Polri akan mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah ini dengan baik,” tutur Adies yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Tahun ini, selain membantu penyaluran bantuan dan program pemulihan ekonomi Menko Airlangga Hartarto, TNI-Polri juga berperan menyukseskan agenda Presidensi G20 di Tanah Air.

Dukungan jajaran Polri sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran G20 dari awal hingga acara puncak yang akan diselenggarakan November nanti di Bali.

“Selama Presidensi G20 nanti kita memerlukan pengamanan ekstra ketat mengingat akan banyak pemimpin dunia yang hadir sehingga peran TNI dan Polri sangat vital karena dibutuhkan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan tamu-tamu negara,” tutupnya.

Menko Airlangga Dorong Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Sumsel

Berita Golkar – Industri kelapa sawit nasional diketahui turut berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 3,5% serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi lebih dari 16 juta pekerja.

Industri kelapa sawit mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dengan memproduksi lebih dari 146 jenis produk hilir yaitu produk pangan, produk industri, dan juga menjadi produk energi yang mensubstitusi solar melalui program mandatory biodiesel B30 yang menghemat devisa dengan pengurangan impor solar.

“Sehingga dapat dikatakan bahwa sawit merupakan komoditas yang selalu diperlukan baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada acara Penanaman Perdana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Temu Pekebun Sawit dengan tema Lestari Alamnya Sejahtera Petaninya yang dilaksanakan di Desa Kencana Mulia, Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Jumat (4/03).

Kegiatan Penanaman Perdana PSR ini dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari Lahir ke-96 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung pada lahan kebun kelapa sawit milik Koperasi Serasa Mulya, Koperasi Maju Bersama, dan Gapoktan Sepakat dengan total luas lahan 328,5 hektare.

“Kegiatan hari ini adalah replanting sawit yang sudah menjadi program Pemerintah, dan ini merupakan bukti nyata dukungan Pemerintah dalam menyukseskan program PSR. Diharapkan kedepannya para pekebun sawit swadaya dapat termotivasi untuk mengikuti program PSR. Keterlibatan Bupati/Kepala Daerah di wilayah lainnya yang menjadi sentra produksi kelapa sawit pun dapat mendorong untuk mencapai target PSR.” ujar Menko Airlangga.

Komoditas kelapa sawit dipandang sebagai komoditas yang penting bagi perekonomian nasional, maka itu Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat realisasi program PSR atau replanting dengan berbagai kebijakan salah satunya dengan mendorong bentuk kerjasama strategis multipihak.

Program PSR merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit nasional yang saat ini rata-rata sebesar 3-4 ton/hektare dan umur tanaman diatas 25 tahun.

Pelaksanaan program PSR dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practice (GAP), akan meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa harus melakukan pembukaan lahan baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pekebun rakyat secara optimal.

Program PSR ditargetkan dari tahun 2020-2022 untuk lahan seluas 540 ribu hektare dan didukung pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp30 juta/hektare untuk maksimal lahan seluas 4 hektare/pekebun.

“Untuk modal kerjanya seperti beli pupuk dan sebagainya bisa dilanjutkan dengan menggunakan Kredit Usaha Rakyat, dimana diberikan grace period selama 5 tahun dan besar bunga nya hanya 3% karena sisa 3% nya di subsidi oleh Pemerintah,” jelas Menko Airlangga.

Pada tahap pengajuan PSR tahun 2022 di Kabupaten Muara Enim, ditargetkan usulan lahan seluas 1.399 hektare lahan petani yang tergabung dalam 11 Koperasi atau Gapoktan.

Sejak tahun 2017-2022, pelaksanaan Program PSR di Kabupaten Muara Enim telah mencapai luas 4.716 hektare yang tersebar di 15 Desa dan 4 Kecamatan pada lahan milik 17 Koperasi dan Gapoktan.

Kegiatan penanaman perdana PSR di Kabupaten Muara Enim ini dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang baik antara Kemenko Perekonomian, Bank Negara Indonesia (BNI), BPDPKS, dan NU.

Pada kesempatan tersebut, Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf mengatakan, organisasi NU siap dilibatkan dalam berbagai agenda bangsa demi kemaslahatan masyarakat.

“Saya berterimakasih dan apresiasi kepada seluruh panitia acara di Desa Kencana Mulia, kami harapkan ini bisa terus di replikasi pada daerah lainnya di Indonesia. Dan tentunya kerja sama berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perbankan, Koperasi, Gapoktan, agar target 180.000 hektare bisa dilakukan tahun ini sehingga petani berjaya, sejahtera, dan Indonesia bisa bangkit pasca pandemi Covid ini,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara di Desa Kencana Mulia diantaranya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Anggota DPR RI, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf, Ketua PWNU Sumatera Selatan K.H. Amiruddin Nahrawi, Bupati Muara Enim Nasrun Umar, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman, Direktur Hubungan Kelembagaan Sis Apik Wijayanto, dan para tokoh masyarakat.

Kerjasama Ekonomi dengan Eropa Perkuat Upaya Pemulihan Ekonomi

Berita Golkar — Indonesia sejak lama telah menjadikan kawasan Eropa sebagai partner ekonomi, Dari sana beragam kekuatan, inovasi dan kreatifitas tercipta yang terus berlanjut hingga ke masa penuh tantangan seperti yang terjadi saat ini.   Langkah yang kemudian diperkuat dengan berbagai kebijakan guna mempertahankan apa yang telah memberi kontribusi positif.

“Kami sekaligus mempromosikan hubungan yang lebih besar melalui forum bilateral, regional dan bahkan multilateral,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat berbicara dalam acara 1st Indonesia-Europe Business Forum 2022 yang bertema “Enhancing Partnership for Economic Recovery”, secara virtual, Selasa (1/3/2022).

“Tapi ada juga pelajaran yang bisa kita petik dari satu sama lain dalam mengejar kebangkitan ekonomi. Seperti kebanyakan negara di Eropa, Indonesia juga menerapkan kebijakan yang efektif untuk menghindari tekanan ekonomi, mendukung pemulihan ekonomi, dan menahan perluasan pandemi Covid-19,”

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, saat ini telah muncul tanda-tanda positif pemulihan ekonomi pada tahun lalu yang ditandai dengan positifnya pertumbuhan ekonomi pada Kuartal 4 yaitu 5,02% dan keseluruhan 2021 adalah 3,69% (yoy). Sementara, pertumbuhan ekonomi di 2022 diperkirakan akan meningkat sekitar 5,0% hingga 5,5%.

Indonesia juga telah membuat kemajuan luar biasa dalam reformasi struktural dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi, serta menambah efisiensi dan kejelasan peraturan.

“Dalam perjalanan menuju pemulihan ekonomi global yang kuat, dialog inklusif dan tekad global yang berorientasi merespon secara terkoordinasi dalam mengatasi krisis saat ini dan masa depan, harus selalu diutamakan. Kesimpulannya, kredensial ekonomi Indonesia menawarkan banyak peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan Eropa, sehingga saya mengundang pelaku bisnis Eropa untuk berinvestasi di Indonesia,” lanjut Menko Airlangga.

Selain itu, untuk mempercepat investasi, Indonesia merumuskan kembali Daftar Prioritas Investasi yang didukung dengan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), termasuk membentuk Indonesian Investment Authority (INA) untuk membiayai proyek infrastruktur.

“Kami berharap berlakunya CEPA Indonesia-EFTA tahun lalu dan berakhirnya negosiasi CEPA Indonesia-UE lebih awal akan semakin memperkuat hubungan perdagangan dan investasi kita,” ujar Menko Airlangga.

Di bidang perdagangan, tahun lalu Indonesia berhasil meraih surplus perdagangan sebesar US$35,3 miliar, terutama dari komoditas unggulan siklus super. Indonesia juga telah berhasil mencapai US$31,6 miliar dalam Foreign Direct Investment (FDI), di mana sekitar US$2,4 miliar berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa (UE), dan Purchasing’s Manager Index berhasil menyentuh angka 53,7 poin yang menunjukkan level ekspansif.

 

 

Konflik Rusia Ukraina, Mukhtarudin Sarankan Ini Kepada Pemerintah

Berita Golkar – Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin meminta pemerintah mengantisipasi dampak konflik Rusia Ukraina kepada perekonomian domestik.

Pasalnya, dengan pertikaian yang terjadi potensial kepada kenaikan harga minyak mentah dan komoditas lain yang itu secara langsung akan mengganggu kepada neraca perdagangan Indonesia.

Pasca serangan Rusia tersebut,harga minyak dunia jenis Brent bahkan mencetak rekor baru sejak 2014, tembus ke level USD 105 per barel.

Melonjaknya harga minyak dunia ini akan berpengaruh pada neraca perdagangan Indonesia karena kita banyak mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Defisit produksi minyak dan gas di dalam negeri, kenaikan harga minyak dunia ini tentu akan memukul keuangan negara APBN kita,” tandas Mukhtarudin yang anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu pada, Rabu, (2/3/2022).

Melonjaknya harga minyak mentah dunia ini diyakini akan menjadi efek domino bagi sektor-sektor lain. Misalnya saja akan menjadi pemicu naiknya harga komoditas karena biaya pengiriman/logistik akan menjadi mahal. Kenaikan berbagai macam barang ini dipastikan akan mendorong laju inflasi.

Menurut Mukhtarudin, kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencetak rekor baru tembus ke level USD 105 per barel itu sangat mempengaruhi APBN yang mana beban subsidi, khususnya pasokan BBM dan LPG akan meningkat dan bisa melebihi asumsi APBN tahun 2022.

Naiknya harga minyak mentah dunia juga memicu kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), tercatat menembus angka USD 95,45 per barel.

Dengan harga ICP yang naik maka akan menciptakan gap yang cukup jauh antara asumsi ICP dalam APBN tahun 2022 yang dipatok sebesar USD 63 per barel.

“Oleh karena itu dinamika ini harus terus monitoring dan diantisipasi dampaknya. Baik harga minyak, maupun harga LPG,” beber Mukhtarudin.

Mukhtarudin mengatakan yang perlu disikapi dan disiasati oleh pemerintah adalah pengaruhnya terhadap naiknya beban subsidi, khususnya BBM dan LPG juga meningkat dan melebihi asumsi APBN 2022.

Jadi, konflik perang Rusia-Ukraina, lanjut Mukhtarudin, akan memberikan pengaruh politik dan ekonomi yang mengharuskan pemerintah untuk mengkalkulasi ulang strategi kebijakan serta program pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang menjadi fokus pemerintah di tahun 2022.

Mukhtarudin mengatakan pendadakan strategis Ukraina ini harus terus dicermati untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi Indonesia lebih lanjut.

“Jadi, saya kira konflik global ini kembali menyadarkan kita untuk selalu waspada dan siap untuk menghadapi pendadakan strategis,” imbuh Mukhtarudin.

Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini mengatakan mitigasi-mitigasi struktural dan substantif komprehensif yang sudah dijalankan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran yang penting untuk mengatasi pendadakan strategis.

“Kita harus melakukan navigasi kebijakan untuk mengatasi masalah goncangan penawaran (supply shock) yang antara lain ditandai dengan gejolak harga energi,” tandas Mukhtarudin.

Diketahui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat subsidi energi pada Januari 2022 mencapai Rp10,2 triliun, membengkak lebih dari empat kali lipat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Beban subsidi ini akan semakin meningkat manakala harga minyak mentah melonjak.

“Untuk itu, perumusan strategi kebijakan yang bersifat komprehensif, holistik, yang selalu mengandalkan sinergitas lintas sektor harus menjadi formula andalan untuk mengatasi pendadakan strategis,” pungkas Mukhtarudin.

Mesti begitu, Mukhtarudin berhadap agar Rusia dan Ukraina segera menemukan titik temu untuk menghentikan penggunaan kekerasan, dan menggunakan saluran diplomatik untuk memulihkan stabilitas dan perdamaian di Ukraina.

Bobby Rizaldi Dukung Perintah Penegakan Disiplin Aparat TNI dan Polri

Berita Golkar — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mendukung perintah presiden RI Joko Widodo yang menginginkan pendisiplinan grup WhatsApp (WAG) di kalangan TNI-Polri.

Instruksi itu menjadi relevan karena TNI dan Polri merupakan lembaga negara yang sifatnya satu komando dengan pimpinan tertinggi. Dia menilai penegakan disiplin prajurit perlu ditingkatkan kepatuhannya dalam mengamankan kebijakan-kebijakan negara.

“Setuju karena militer TNI dan polisi adalah hard power atau lembaga koersif, memiliki senjata, sifatnya satu komando atau disiplin tegak lurus dengan pimpinan tertinggi dalam hal mengamankan kebijakan negara,” kata Bobby Adhityo Rizaldi kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).

Menurut legislator Partai Golkar daerah pemilihan Sumatera Selatan ini, saat ini penegakan disiplin prajurit di tataran pimpinan TNI dan Polri sudah baik. Hanya, kata dia, perlu ditingkatkan kepatuhannya untuk mengamankan kebijakan negara.

“Saat ini dengan pimpinan-pimpinan TNI dan Polri sudah sangat baik dalam hal penegakan disiplin prajurit. Mungkin seperti yang disampaikan Bapak Presiden, perlu ditingkatkan kepatuhan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan negara yang sudah diputuskan dan memiliki legitimasi,” ujarnya.

Dia melanjutkan kebijakan negara yang telah diputuskan tersebut tak perlu menjadi polemik di internal TNI dan Polri. Lantas, prajurit TNI dan personel Polri tak muncul keraguan dalam kegiatannya yang relevan dengan kebijakan tersebut. “Tidak perlu dipolemikkan walaupun dalam internal organisasinya. Hal ini agar jangan ada keraguan dalam kegiatan sehari-harinya yang relevan dengan kebijakan tersebut,” ujar dia.

“Karena sifatnya memegang senjata, tidak boleh ada keraguan,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar WAG di kalangan TNI-Polri didisiplinkan. Jokowi mengungkapkan dia membaca percakapan dalam WAG TNI-Polri. “Juga hal-hal kecil tapi harus mulai didisiplinkan di WA group. Saya melihat (percakapan) di WA group (TNI-Polri), karena di kalangan sendiri, (dianggap) boleh, hati-hati,” kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi kepada jajaran TNI-Polri dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (1/3/2022). Rapim TNI Polri 2022 mengusung tema ‘TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural’.

Jokowi mewanti-wanti jika percakapan di WAG yang tak seturut disiplin TNI-Polri dibiarkan terus-menerus. Dia mencontohkan salah satu percakapan yang dimaksud adalah soal penolakan IKN.

“Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), ‘nggak setuju, IKN apa’. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR,” kata Jokowi.

Jokowi berkali-kali menekankan soal disiplin pada jajaran TNI-Polri tak bisa diperdebatkan. Jokowi mengaku percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG itu dibacanya.

“Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu,” kata Jokowi.

Jusuf Kalla : Pemilu 2024 Diundur Bisa Undang Keributan

Berita Golkar Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla angkat bicara terkait wacana penundaan Pemilihan Umum 2024. Menurut wakil presiden ke-10 dan 12 itu, jika terjadi perubahan pada agenda politik nasional terbesar itu, banyak masalah yang akan timbul  salah satunya keributan di masyarakat

“Kalau kita tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (28/2/2022).

Politisi senior partai berlambang pohon beringin ini menegaskan seluruh elemen bangsa harus taaat pada konstitusi. Karena konstitusi sudah mengamanatkan pemlihan umum digelar lima tahun sekali, maka menurut JK hal itu harus dipatuhi. “Sebagai bangsa, sebagai rakyat kita taat konstitusi. Konstitusi mengatakan (pemilu) lima tahun, yah lima tahun,” tegasnya lagi.

Sosok yang akrab dipanggil JK ini ini menambahkan, suara-suara yang muncul yang menyebut perlu penundaan Pemilu tersebut perlu memikirkan secara matang wacana tersebut. Jangan sampai ide penundaan itu berujung masalah hanya karena ada pihak yang ingin mengedepankan keinginan sendiri.

JK mengomentari hal ini karena beberapa waktu sebelumnya Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menerima masukan dari berbagai pihak untuk wacana penundaan itu. Dirinya mengatakan hanya sebagai penampung aspirasi sehingga berani mngusulkan hal demikian kepada KPU dan masyarakat secara terbuka.

“Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 23 Februari

Zainudin Amali : Proses Naturalisasi Calon Pemain Timnas Indonesia Harus Hati-hati

Berita Golkar — Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan pihaknya telah menerima dan memproses dokumen naturalisasi dua calon pemain timnas sepakbola Indonesia, Sandy Walsh dan Jordi Amat.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan pihaknya tak mau gegabah dalam memproses status keduanya kendati mereka masuk atas usulan PSSI

“Itu administrasi, ya. Sekarang ini antara Jordi Amat dan Sandy Walsh sedang dirapikan. Mudah-mudahan hari Selasa sudah rapi karena kita hati-hati betul,” kata Amali di Jakarta, Senin (28/2/2022)

Meski demikian, dirinya berharap proses naturalisasi keduanya bisa segera rampung.

“Jadi tim PSSI dan Kemenpora kerja sampai tengah malam. Semalam dapat laporan mudah-mudahan hari Selasa depan administrasi sudah beres semua,” ujar mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.

Sebelumnya, proses naturalisasi dari Jordi Amat sempat diragukan di tengah jalan setelah ia pernah memperkuat timnas U-21 Spanyol pada usia 22 tahun. Setelah itu, muncul kekhawatiran bahwa Amat tak bisa memperkuat timnas Indonesia karena adanya catatan penampilan di timnas kelompok usia di Spanyol.

Berdasarkan Statuta FIFA, salah satu syarat seorang pemain mengajukan perpindahan asosiasi adalah laga terakhir pemain tersebut di asosiasi asal berlangsung saat si pemain berusia tak lebih dari 21 tahun. Meski begitu, anggota Komite Eksekutif PSSI Hasani Abdulgani telah mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi Jordi Amat tidak akan bermasalah.

Ia yakin bahwa Jordi Amat masih bisa memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, aturan tersebut hanya berlaku untuk periode setelah tahun 2020. Setelah administrasi di Kemenpora selesai, proses naturalisasi pemain akan dioper ke Kementerian Hukum dan HAM

Basrah Jatim Dukung Pencapresan Airlangga Hartarto pada Pemilu 2024

Berita Golkar — Calon presiden Airlangga Hartarto yang akan maju pada Pemilu 2024 terus mendapat dukungan. Kali ini support tersebut datang dari lingkungan pesantren yang menyebut diri sebagai Barisan Santri Relawan Airlangga Hartarto (BASRAH).

Deklarasi dan dukungan itu sendiri berlangsung di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Senin (28/2/2022) yang dihadiri 200 santri dari beberapa Kabupaten di Jawa Timur.

Deklarasi tersebut mengambil momentum bersamaan dengan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW. Hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPR RI Yahya Zaini yang didaulat sebagai Pembina Nasional BASRAH.

“Kami sengaja memilih tempat di Jombang, karena Jombang pusatnya santri di Indonesia. Sedangkan Tambak Beras adalah salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur,” kata Ketua BASRAH, Gus Aam (Solahul Am Notobuwono).

Menurut Gus Aam, alasan mendukung Airlangga Hartarto maju capres 2024 adalah Indonesia membutuhkan sosok pemimpin dalam pembangunan ekonomi. “Saya meminta sebagai aspirasi dari para santri agar Pak Airlangga Hartarto berpasangan dengan cawapres dari kalangan santri.

Dengan terbentuknya pasangan nasionalis-religius akan mempermudah BASRAH untuk memenangkannya pada Pilpres 2024 nanti,” katanya.

“Setelah deklarasi ini, saya berharap agar BASRAH segera terbentuk di seluruh Jawa Timur dan pada saatnya menyebar ke seluruh Indonesia,” kata Yahya.

Indonesia Perlu Regulasi Tegas untuk Aset Kripto serta Digital Trading

Berita Golkar — Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa masih terdapat banyak persoalan terkait perdagangan dan transaksi pada aset kripto serta digital trading.

Masalah yang kemudian muncul menjadi beragam dan tak jarang berakhir di jalur hukum. Untuk itu Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini meminta semua itu perlu diselesaikan dengan penguatan regulasi serta penegakan hukum secara tegas.

“Terlihat jelas bahwa Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan yang terjadi terkait aset kripto dan digital trading. Antara lain, masyarakat masih menggunakan exchanger luar negeri, perkembangan aset kripto dan digital trading tidak diikuti dengan kecepatan regulasi, “kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (28/2/2022).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini melanjutkan. “Selain juga belum terbangunnya infrastruktur perdagangan seperti bursa kripto, tingkat edukasi masyarakat mengenai aset kripto belum memadai. “Maka wajar jika kemudian marak penipuan berkedok investasi, aset kripto hingga digital trading,” tandasnya.

Dirinya juga mengungkapkan berbagai hasil seminar ‘Fenomena Robot Trading, Aset Kripto dan Sistem Pembayarannya’ yang diselenggarakan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)yang juga tidak terlalu beda dengan berbagai hasil pertemuan dirinya saat menerima audiensi dari Badan perlindungan Konsumen Nasional, Indonesian Crypto Consumer Association (ICCA), Wakil Menteri Perdagangan RI, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, maupun para penggiat aset kripto dan digital trading lainnya.

“Dari berbagai paparan narasumber, bisa ditarik benang merah bahwa penegakan hukum harus tetap dilakukan dalam rangka pemberantasan aset kripto dan robot trading ilegal yang merugikan masyarakat. Selain juga perlu ada regulasi yang mengatur transaksi perdagangan berjangka komoditi pada broker luar negeri yang berpotensi menyebabkan lahirnya aliran modal keluar (capital outflow). Selain itu, terlihat jelas bahwa automated ordering/algo trading dan robot advisor telah diterapkan pada industri pasar modal sebagai alat bantu sehingga setiap keputusan investasi dan resikonya menjadi tanggungjawab investor,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini juga menyoroti adanya ketentuan Pasal 51 huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang melarang perusahaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Penjualan Langsung melakukan kegiatan menjual Barang dan/atau Jasa yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dianggap menghambat pelaksanaan kegiatan digital trading dan aset kripto secara multi level marketing.

“Dalam rangka memberikan kepastian hukum, kontribusi pendapatan kepada negara, perlindungan masyarakat, dan memperoleh data yang akurat mengenai industri digital trading dan aset kripto, maka perlu adanya berbagai penataan regulasi. Baik itu dari sisi peran para pelaku penjualan langsung, maupun dari sisi ekosistem pengawasan aset kripto dan digital trading,” sorot Bamsoet.

Ditambahkannya juga bahwa pada aset kripto, misalnya, pemerintah harus segera menyusun peraturan mengenai Initial Coin Offering (ICO) atau Initial Token Sales (ITS), menertibkan exchanger yang memperdagangkan aset kripto diluar 229 yang diizinkan, membangun infrastruktur aset kripto, menyusun dan melaksanakan program edukasi masyarakat serta memperkuat exchanger dalam negeri sehingga masyarakat tidak menggunakan exchanger luar negeri. Sementara pada digital trading, pemerintah perlu segera menyusun peraturan mengenai perdagangan robot trading sebagai barang/jasa yang diperjualbelikan, serta menyusun peraturan mengenai penggunaan digital trading dalam perdagangan berjangka komoditi.

“Untuk mempercepat penataan regulasi dan pengawasan aset kripto dan digital trading, perlu diterapkan mekanisme regulatory sandbox yang bertujuan untuk mempertemukan para pelaku aset kripto dan digital trading dengan regulator; melakukan pengujian terhadap aspek manfaat bagi pengembangan perekonomian, perlindungan konsumen dan keandalan sistem; melakukan identifikasi dan observasi terhadap risiko penggunaan aset kripto dan digital trading; menutup peluang penyalahgunaan izin aset kripto dan digital trading untuk penipuan investasi; terpenting tentu saja meningkatkan literasi masyarakat terhadap aset kripto dan digital trading,” pungkasnya.

Pemerintah Dorong Sektor Properti untuk Penyediaan Hunian yang Layak bagi Masyarakat

Berita Golkar — Pemerintah menjadikan denyut usaha sektor properti sebagai salah satu fokus pemulihan ekonomi. Apalagi diperkirakan jumlah penduduk perkotaan Indonesia meningkat menjadi 66,6 persen pada tahun 2035.

Meski pada tahun 2020 lalu masih terdapat 15,5 juta penduduk Indonesia yang belum punya rumah layak tinggal. Ini menjadi kesempatan bagi sektor properti untuk berkontribusi secara ganda, baik kepada pertumbuhan ekonomi maupun menyediakan rumah bagi masyarakat

“Masih ada 15,5 juta orang yang tinggal di rumah tidak layak huni di tahun 2020. Untuk itu, sektor properti terus didorong agar dapat berkontribusi aktif dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Indonesian Property & Bank Award XVI dan Indonesia MYHome Award V tahun 2022, Kamis (24/02/2022).

Ketua Umum Partai Golkar ini selanjutnya mengatakan, sektor properti memiliki multiplier-effect yang tinggi, baik dari sisi forward-linkage, maupun backward-linkage terhadap 174 sub sektor industri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyerapan tenaga kerja langsung di industri properti bahkan mencapai 19 juta orang.

Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan di sektor properti di tahun 2022, sejumlah kebijakan strategis akan terus dilakukan Pemerintah seperti insentif fiskal untuk menstimulus sektor properti. Sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional, insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) Perumahan akan diberikan untuk penyerahan pada Masa Pajak Januari sampai dengan September 2022.

Besaran PPN DTP yang diberikan adalah sebesar 50% untuk rumah tapak/rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dan PPN DTP sebesar 25% untuk rumah tapak/rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar.

Selain itu, kepastian hukum dan dukungan Pemerintah akan terus dijalankan dalam bentuk simplifikasi regulasi dan perizinan, termasuk kemudahan investasi di sektor properti, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Menko Airlangga sangat mengapresiasi langkah-langkah relaksasi yang sudah diberikan selama masa pandemi, termasuk kebijakan penjaminan kredit dan restrukturisasi, sehingga penyaluran kredit dapat tumbuh positif di awal Triwulan IV-2021 dengan rasio NPL yang terkendali di kisaran 3%. “Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung sektor perumahan dan sektor keuangan agar bersinergi dan optimis sehingga pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan secara baik,” pungkas Menko Airlangga

Scroll to top