Bulan: Maret 2022

Nusron Wahid: Soal Minyak Goreng Kemendag Harus Pro Rakyat

Berita Golkar – Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dicabut negara. Harga kebutuhan pokok itu dibiarkan mengikuti mekanisme pasar.

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid menilai kebijakan Menteri Perdagangan M Lutfi itu bikin susah rakyat.

Sebelum HET dicabut, harga tertinggi untuk minyak goreng kemasan adalah Rp 14.000 per liter.

Namun terjadi kelangkaan minyak goreng sehingga pemerintah memutuskan mengembalikan harga ke mekanisme pasar sebagai solusinya.

Setelah HET dicabut, minyak goreng kemasan di pasaran pun kembali melimpah, namun dengan harga yang melambung tinggi.

Nusron mempertanyakan langkah cepat produsen minyak goreng yang langsung menaikkan harga hanya sehari setelah kebijakan baru Mendag itu diteken.

Politisi Golkar ini mendapat laporan bahwa hari ini harga minyak goreng di pasar modern atau tradisional sudah menembus angka Rp 23 ribu-24 ribu.

Padahal, Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur pencabutan HET minyak goreng kemasan baru diteken pada Rabu kemarin.

Menurut Nusron, produsen minyak goreng langsung menaikkan harga dari stok lama yang diproduksi dengan bahan baku subsidi pemerintah.

“Artinya dia untung dua kali. Beli bahan baku murah dari subsidi, harusnya dijual Rp 14 ribu sekarang dia jual dengan Rp 24 ribu,” kata Nusron.

Nusron menegaskan bahwa kebijakan Mendag ini hanya menguntungkan segelintir kelompok pengusaha minyak kelapa sawit.

Adapun dalam rapat itu, Mendag Lutfi meminta maaf karena ia tidak bisa mengontrol harga minyak goreng.

Lutfi menyebut ada mafia-mafia yang mengambil keuntungan pribadi sehingga berbagai kebijakan yang dilakukan Kementerian Perdagangan tidak bisa menurunkan harga minyak goreng di pasaran.

“Dengan permohonan maaf Kemendag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat,” ujarnya.

Lutfi mengaku harus berkoordinasi dengan Polri karena memiliki keterbatasan wewenang dalam undang-undang untuk mengusut tuntas masalah mafia dan spekulan minyak goreng.

Namun pernyataan Mendag itu dimentahkan oleh Nusron.

Wakil Ketua Umum PBNU itu mengingatkan Lutfi mengenai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

“Dalam UU itu sudah jelas disebutkan, yang bertanggungjawab terhadap rantai perdagangan, pasokan dan harga itu menteri perdagangan. Tapi tadi Mendag dengan gamblang mengatakan kami tidak mampu melawan penyimpangan, padahal amanat UU ini menyatakan pengendalian harga dan pasokan ada di Mendag,” ujar Nusron.

Nusron juga mengingatkan bunyi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Apa artinya kita jadi produsen kelapa sawit terbesar kalua harga yang didapat rakyat harus mengikuti mekanisme pasar? Ini artinya Pak Mendag sudah gagal memenuhi amanat konstitusi,” kata Nusron.

Di dalam rapat tersebut, Nusron yang juga Wakil Ketua Umum PBNU bercerita singkat soal kisah di zaman Nabi Muhammad Saw.

Suatu hari, kata dia, Nabi Muhammad ditemui oleh seorang kepala suku yang baru saja terpilih. Kepala suku itu minta didoakan oleh Nabi.

“Doanya, ‘Ya Allah, barangsiapa yang mengurus rakyat tapi dia selalu mempersulit rakyat, persulit lah hidupnya. Barangsiapa mempermudah rakyat, maka angkat lah derajatnya,” kata Nusron.

Nusron pun mengingatkan Mendag Lutfi jangan sampai terus-terusan menyengsarakan rakyat karena bisa saja doa Nabi Muhammad itu masih diijabah untuk pemimpin-pemimpin saat ini.

“Tidak mungkin doa Nabi menurut Islam tidak diijabahi. Tapi semoga doa Nabi Muhammad SAW tidak menimpa kita semua,” kata Nusron.

Legislator Golkar Dorong LPP RRI dan TVRI sambut Agenda Presidensi G20

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendorong Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dan TVRI agar dapat meningkatkan euforia masyarakat dalam menyambut agenda puncak Presidensi G20, di mana Indonesia telah ditunjuk pada akhir 2021 sebagai tuan rumah.

Sebab, menurutnya, program-program yang ada di RRI sejauh ini masih bersifat lokal dan belum sampai menyentuh isu-isu internasional, khususnya G20.

“Karena kalau dengar (program) RRI belum sampai ini G20, baru sampai isu-isu lokal. Jadi bagaimana RRI dan TVRI menciptakan euforia agar puncaknya pada Oktober 2022,” ujar Nurul saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dirut dan Dewan Pengawas LPP TVRI dan RRI, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022).

Menurutnya, dalam penyelenggaraan G20 tersebut terdapat 160 negara yang menjadi mitra di beberapa media internasional.

Karena itu, ia turut meminta kejelasan apakah dua lembaga penyiaran milik negara ini sudah bekerja sama dengan media internasional tersebut.

Jika sudah, bagaimana cara untuk menyosialisasikannya ke masyarakat sehingga muncul euforia yang luar biasa di masyarakat.

“Karena kalau saya lihat dalam target timeline dari pengelolaan isu yang RRI tuliskan, Januari-April ini kampanye tentang Ke-Indonesiaan, leadership G20 Indonesia ini sampai tidak targetnya? Mei-Agustus nanti ada orkestrasi isu menuju demam G20. Artinya, bapak-bapak sekalian ini punya agenda Januari-April agar masyarakat Indonesia punya euforia menyambut G20,” pesan Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Euforia di tengah masyarakat Indonesia ini menjadi penting karena dengan menjadi host Presidensi G20, Indonesia dinilai berperan untuk menentukan arah perkembangan perekonomian dunia ke depannya.

“Kita disebut macannya dunia walaupun belum mengaum, Jadi, supaya ini semua agenda bisa terlaksana dengan baik, dapat memuaskan apa yang ingin kita capai. Saya berharap RRI dan TVRI mendukung penuh,” tutupnya.

Diketahui, dasar hukum siaran internasional yang dimiliki RRI dan TVRI sebagaimana tertuang dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah Nomor 133 tahun 2005 Pasal 12 ayat 2.

Juga berdasarkan Surat dari Kemenko Maritim dan Investasi per 24 Januari 2022 yang menunjuk TVRI sebagai host broadcaster untuk penyelenggaraan G20.

KPPG Sulsel besama KPPG Gowa Kolaborasi sambut Pesta Politik 2024 dan Ramadan Tahun Ini

Berita Golkar – Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sulsel mengajak daerah untuk berkolaborasi menyiapkan diri menyambut pesta politik 2024 dan ramadan tahun ini.

Khusus Ramadan, KPPG memiliki program kesehatan hingga agenda bakti sosial. Hal itu disampaikan Ketua KPPG Sulsel Salwa Mochtar saat melakukan silaturahmi dengan KPPG Gowa di kantor DPD II Golkar, Minggu (20/3).

“Bersama KPPG Gowa, kegiatan ini rutin tiap bulan, kali ini dalam rangka momen masuk Ramadan, dapat silaturahmi, dapat juga tips kesehatan fisik dan mental,” kata Salwa Mochtar.

Salwa mengapresiasi kegiatan yang dilakukan KPPG Gowa. Menurutnya, sangat bermanfaat lantaran adanya agenda berbagai apalagi memasuki bulan suci puasa nantinya.

“Bekal menyambut ramadan terkait kesehatan fisik dari saya dan rohani dari bu ustazah,” katanya.

Selain itu, kata dia, KPPG juga berkolaborasi untuk fokus pada pesta politik 2024 yang sudah dimulai tahapan sejak 2022 ini.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas Pak Ketum Airlangga dan Pak Ketua TP. Arahan kita KPPG jangan hanya urus caleg tapi melakukan kegiatan silaturahmi, lebih ke bakti sosial sentuh masyarakat,” jelasnya.

Salwa menjelaskan, pihaknya memiliki program sinergitas dengan Golkar Sulsel dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 mendatang. Ia pun berharap dukungan seluruh KPPG yang ada di daerah.

“Kami ada kegiatan safari ramadan, misalnya bagi tajil di DPD I, anjangsana di panti jompo, selain itu kegiatan bakti sosial kita lakukan,” pungkasnya.

Legislator Golkar Promosikan Kebijakan Berbasis Perspektif Gender di IPU 2022

Berita Golkar – Isu ketidaksetaraan dan kekerasan berbasis gender merupakan isu eksisting yang semakin diperparah dengan munculnya pandemi.

Oleh karena itu, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin mempromosikan kebijakan yang berbasis perspektif gender dengan memasukkan isu kesehatan reproduksi wanita, kesejahteraan anak dan remaja sebagai bagian dari kunci pemulihan ekonomi dan fiskal.

“Dua tahun setelah pandemi, kita semua menyaksikan kemunduran pada pelayanan kesehatan reproduksi, kesejahteraan anak, dan remaja. Selama gelombang pertama, sumber daya dan fasilitas kesehatan dialihkan untuk fokus pada penanganan Covid-19. Sayangnya, itu memengaruhi kinerja fundamental kesehatan reproduksi di Indonesia,” ujar Puteri saat mengisi panel diskusi dalam Forum of Women Parliamentarians di Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) Ke-144 di BICC, Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022).

Puteri menyampaikan, penurunan pelayanan kesehatan serta keterlambatan imunisasi dasar bagi anak-anak akan meningkatkan kasus risiko kehamilan, bahkan kematian ibu dan anak. Karenanya, DPR RI ingin memastikan terpenuhinya pelayanan kesehatan yang menyeluruh.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mencatat penanganan pandemi Covid-19 seperti pembatasan sosial, penutupan sekolah ternyata berkontribusi pada kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

“Sepanjang tahun 2020, kami mencatatkan peningkatan sebesar 40 persen pada laporan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan domestik dan cyber terhadap perempuan,” kata Puteri.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Puteri menambahkan bahwa pemerintah Indonesia telah merespons dengan membentuk paket bantuan pandemi, termasuk kebijakan stimulus fiskal yang fokus pada ekonomi, kesehatan, dan sosial pandemi.

Untuk itu, diperlukan kebijakan berbasis perspektif gender sebagai kunci pemulihan pandemi Covid-19, yakni dengan memperhatikan dampak pandemi yang berbeda antara pria dan wanita.

“Oleh karena itu, kami mendorong lebih banyak kebijakan stimulus fiskal dalam menjamin kemandirian ekonomi dan pemberdayaan perempuan. Misalnya, kami meningkatkan anggaran beberapa program perlindungan sosial, khusus yang memberikan bantuan tunai untuk ibu hamil dan usia sekolah anak untuk keluarga kurang mampu, di mana 90 persen penerima manfaat merupakan ibu rumah tangga,” sambung Puteri.

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menempatkan perempuan, kualitas hidup anak dan remaja sebagai prioritas nasional.

Salah satu agendanya adalah memenuhi akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju jaminan kesehatan yang menyeluruh.

“Upaya ini adalah bagian dari komitmen dan tekad kami untuk memperbaiki kemunduran yang disebabkan oleh pandemi. Ke depan, kita perlu menguatkan kerja sama kolaborasi antar parlemen guna mendukung tercapainya kebijakan berkeadilan gender dan inklusif di garis terdepan pemulihan pandemi,” tutup Puteri.

IPU, Lodewijk: DPR Ajukan Proposal untuk Tangani Konflik Rusia-Ukraina

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengungkapkan, DPR RI mengajukan proposal untuk dalam menangani konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina.

Ia berharap, proposal tersebut dapat diterima oleh seluruh peserta sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali 20-24 Maret 2022.

“Kita coba menawarkan itu. Yang intinya dengan cara-cara damai, dialog dan diplomasi. Kita bersama teman-teman yang dari Anggota IPU ini sudah sepakat, kita mengharapkan konflik ini tidak berlanjut,” ujar Lodewijk usai mengikuti Asian +3 meeting, yang merupakan side event Sidang IPU ke-144, di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menerangkan, penting bagi parlemen untuk mendorong bagaimana konflik-konflik yang terjadi di belahan dunia ini dihindari karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dunia.

“Kita tahu bagaimana harga minyak dunia sudah mulai naik, kita rasakan juga berpengaruh pada kebutuhan bahan pokok kita. Nah itulah yang saya katakan agar konflik ini segera bisa kita akhiri dengan mengedepankan dialog,” ungkapnya.

Lodewijk menuturkan, dalam konteks menjaga perdamaian, sikap DPR RI sudah tegas yaitu tidak memihak ke salah satu negara yang sedang berkonflik. Karena secara politik, tidak baik bagi Indonesia jika memihak kepada salah satu negara.

“Dengan Ukraina kita sangat bersahabat, Rusia dengan kita juga bersahabat. Nah tentunya dalam konteks menjaga perdamaian dunia, kita sebagai negara nonblok harus melihat situasi ini. Jangan sampai geo-politik ini berpengaruh pada geo-strategi yang akan kita terapkan,” tuturnya.

Menurut Lodewijk, baik Rusia maupun Ukraina harus menyelesaikan konflik ini dengan cara-cara yang solutif.

“Kalau kita lihat tanda-tanda itu, baik dari Presiden Ukraina maupun Rusia sudah ada. Tinggal bagaimana negara-negara kawasan di sana juga mendorong penyelesaian konflik dan jangan sampai ada yang memanas-manasi. Jangan sampai terjadi seperti itu,” pungkasnya.

MPO DPD Golkar Jawa Tengah Lakukan Rapat Koordinasi Daerah

Berita Golkar – Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD Partai Golkar Jateng, Minggu (20/3/2922) melakukan rapat koordinasi daerah.

Rakorda MPO yang dihadiri oleh 35 MPO Se-Jateng ini berlangsung selama dua hari di Hotel Golden City Semarang.

“Diharapkan pendidikan politik yang khusus dalam pemantapan bidang media dan penggalangan Opini menuju kemenangan 2024 bisa memenuhi harapan.” ujar Ketua MPO Jateng Hani Hapsari di Semarang, Minggu (20/3/2022).

Menurut Hani, pencitraan dan popularitas sebuah partai tidak lepas dari media massa dan media sosial sekarang ini.

Sehingga kehadiran teknologi komunikasi dan informasi secara cepat tak pelak memberikan pengaruh sangat besar dalam kehidupan manusia, tidak ketinggalan juga pencitraan partai politik.

Oleh karena itu, media massa masih diyakini memiliki kekuatan besar dalam pembentukan opini publik.

”Dengan media massa, seseorang atau kelompok tertentu menanamkan pesan tertentu melalui informasi-informasi yang penyajiannya seringkali di-setting terlebih dulu. Dengan media massa orang bisa mencitrakan dirinya, menaikkan pamor tokoh tertentu atau bahkan menjatuhkan figur lawan,” ungkapnya.

Menurutnya, media massa sendiri memiliki berbagai peran, salah satunya ialah dalam mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang maupun sekelompok orang ataupun masyarakat.

Dengan demikian Media mempengaruhi pandangan masyarakat dalam proses pembentukan opini atau sudut pandangnya.

”Jadi media massa dapat dikatakan merupakan senjata yang ampuh bagi perebutan citra (image) dalam meningkatkan elektabilitas partai politik dan popularitas seseorang,” katanya.

Meski demikian, Hani meminta para ketua MPO di tingkat kabupaten dan kota bisa menjalin hubungan dengan baik kepada wartawan untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait program partai sehingga bisa diterima oleh mereka atau khalayak.

Sementara itu, dalam aktivitas komunikasi politik opini publik yang dibangun komunikator politik memegang peranan penting.

Komunikator politik seperti politisi dalam hal menyampaikan aspirasi rakyat diarahkan pada pembentukan opini publik untuk mengukur sejauhmana respon khalayak terhadap gagasan atau pesan pesan yang disampaikan ke ruang publik.

Begitu pula dengan kalangan jurnalis yang dikenal sebagai pewarta kabar berita pada dasarnya juga berujung pada pembentukan opini.

“Jadi personal MPO atau bisa disebut public relations dari partai politik sangat berperan untuk mengkonstruksi citra dan opini, agar sesuai dengan irama publik berdasarkan realitas dan aspirasi yang berkembang,” pintanya.

Meski demikian, lanjut Hani, antara praktik komunikasi politik dan opini publik memiliki hubungan satu sama lain.

Opini publik lahir dari aktivitas komunikasi politik yang dilakukan berbagai politisi. Melalui opini publik para politisi dapat mengukur suhu politik yang berkembang di tengah masyarakat.

”Yang jelas pada tataran proses dan aktivitas komunikasi politik, sebisa mungkin opini publik dikonstruksi sedemikian rupa dengan menggunakan strategi komunikasi yang andal, didukung dengan manajemen komunikasi yang apik, terstruktur dan terorganisir agar mencapai tujuan yang diharapkan,” ujarnya.

MPO DPD Golkar Maluku Utara Gelar Rakorda

Berita Golkar – Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku Utara mempunyai tugas khusus untuk menguatkan informasi dan opini publik demi kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024.

Bidang MPO Partai Golkar di seluruh Indonesia akan bersinergi dalam mempromosikan kinerja dan capaian Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto melalui platform-platform komunikasi digital.

Plt Ketua MPO Golkar Malut, Amanah Upara mengatakan setelah Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) ini akan membentuk struktur kepengurusan MPO di seluruh kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara.

“Rencananya sebagaimana putusan MPO tadi terhitung di hari ini teman-teman DPD setelah kembali di daerah masing-masing maka sudah harus dibentuk MPO di kabupaten/kota,” ucapnya seusai melaksanakan Rakorda Golkar Malut di Sahid Bella, Minggu (20/3/2022).

Rance atau batas waktu untuk membentuk MPO di kabupaten/kota sekitar 3 bulan maka pihaknya memprioritaskan kader yang aktif dibidang media dan juga pihaknya terbuka kepada para awak media yang berkeinginan bergabung maka pintu itu terbuka lebar.

“Dalam struktur MPO nanti ada Wakil Ketua, Wakil Sekertaris dan kemudian Biro nah di Biro inilah yang akan diperbanyak karna kita berhubungan dengan penggalangan opini,” bebernya

Sebagaiamana di dalam pandangan umum tadi pihaknya berharap kepada teman-teman fraksi DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar selalu menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam pemerintah kemudian memberi masukan dan kritik untuk setiap kerja-kerja yang itu tidak merespon kepentingan publik.

Karena menurutnya transparansi itu penting. “Kita berharap dengan adanya MPO di Maluku Utara ini dapat memenangkan Pilpres, Pilkada dan Pileg,” pungkasnya.

Menko Airlangga: Pelatihan Vokasi Bisa Tarik Investor Melalui Jaminan Kualitas SDM

Berita Golkar — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai isu ketenagakerjaan menjadi bagian penting kemajuan pembangunan dan perekonomian nasional.

Pemerintah sendiri sudah menetapkan sasaran pembangunan nasional periode 2019-2024 menitikberatkan pada peningkatan investasi.

Dalam konteks ketenagakerjaan, ada sejumlah alasan peran investasi menjadi sangat penting. Yakni, membuka lapangan kerja, memperbesar peluang alih teknologi dan pengetahuan, memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), mendorong peningkatan produktivitas, dan memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Airlangga menuturkan, perbaikan produktivitas tenaga kerja bisa dilakukan dengan dukungan kualitas SDM yang mumpuni. Salah satunya dengan akselerasi kemampuan SDM melalui pelatihan-pelatihan.

“Kualitas SDM mumpuni akan memperbaiki tingkat produktivitas, dan tentunya akan menjadi pertimbangan utama investor dalam dan luar negeri ketika akan menanamkan modalnya di Indonesia,” ujar Menko Airlangga, saat mewakili Presiden Joko Widodo, dalam acara “Kick-Off Pelatihan Vokasi Tahun 2022”, secara virtual, Sabtu (19/3).

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, pandemi Covid-19 membuat SDM harus bisa mengimbangi akselerasi di sektor digital.

Menko Perekonomian memprediksi, tenaga kerja Indonesia membutuhkan fleksibilitas dan kompetensi di bidang digital untuk lebih mumpuni di masa mendatang.

Ia menegaskan, pelatihan vokasi sebagai bagian dari akselerasi kompetensi SDM nasional untuk kebutuhan di masa depan.

“Semua tenaga kerja harus bersiap dan terbiasa menghadapi pola pengembangan diri sepanjang hayat. Artinya pelatihan vokasi untuk re-skilling dan up-skilling adalah bagian dari lifelong learning sebagai upaya work-life balance,” tutur Menko Airlangga.

Airlangga mengaku, pelatihan vokasi menjadi solusi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil. Menurutnya, insan pelatihan vokasi akan memegang peranan penting untuk kemajuan Indonesia.

Selain pelatihan vokasi, Airlangga meminta Kementerian Ketenagakerjaan sebagai koordinator pembinaan pelatihan vokasi bersama seluruh pihak terkait terutama dunia industri agar lebih adaptif dengan perubahan. Terutama dalam pengembangan kompetensi digital.

“Tak lupa, juga harus mengintegrasikan antara jaminan sosial tenaga kerja dan pelayanan informasi pasar kerja agar mampu melindungi tenaga kerja saat krisis,” ucap Menko Airlangga.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menegaskan, ada insentif pajak hingga 200 persen dari investasi yang dilakukan perusahaan atau industri yang mendukung pelatihan vokasi.

“Saya berharap program link and match dengan pola ini dapat terus didorong dan direalisasikan, karena bagi dunia industri artinya ini dilakukan sesuai kebutuhan. Biaya ditalangi oleh industri dan dibayar pemerintah sampai dua kali lipatnya, atau bisa dibilang mendapatkan insentifnya 100 persen,” tegas Airlangga.

Jelang Ramadan dan Idul Fitri, Menko Airlangga: Pemerintah Siapkan 3 Aspek

Berita Golkar – Guna mendukung kelancaran ibadah pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 1443 H serta pemenuhan pangan masyarakat, Pemerintah telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dengan berfokus pada 3 aspek ketahanan pangan yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan.

“Dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1443H, Pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholders untuk memastikan ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam webinar bertajuk “Antisipasi Ketersediaan Pangan Saat Ramadan dan Idul Fitri” yang diselenggarakan secara virtual oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jumat (18/03).

Dalam aspek ketersediaan pangan, penyediaan sarana dan prasarana produksi serta akses pasar dan kelancaran distribusi menjadi fokus utama Pemerintah.

Monitoring daerah surplus dan defisit pangan terus dilakukan agar Pemerintah dapat merespon dengan cepat apabila ditemukan daerah yang mengalami defisit pangan.

BUMN di bidang perhubungan dan transportasi, khususnya yang masuk dalam jaringan tol laut, akan dioptimalkan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan ke berbagai daerah.

Terkait dengan komoditas minyak goreng, Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan terkait harga jual di tingkat konsumen, yakni sesuai harga keekonomian untuk Minyak Goreng Sawit (MGS) kemasan di pasar modern ataupun dengan harga Rp14.000,00/liter untuk MGS curah di pasar tradisional.

Selain memberikan subsidi dalam penyediaan MGS curah, Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan produsen guna menjamin ketersediaan minyak goreng di pasar.

Untuk komoditas kedelai, Pemerintah telah menugaskan Perum BULOG untuk pelaksanaan program bantuan pembelian kedelai kepada pengrajin tahu dan tempe, sehingga diharapkan tahu dan tempe dapat tetap dinikmati oleh masyarakat sebagai alternatif sumber protein.

Terhadap komoditas kedelai juga akan diberikan subsidi, sehingga harga jual bisa di-maintain di kisaran Rp11.000,00/kg.

Untuk komoditas daging sapi, Pemerintah telah mendorong industri maupun Perum BULOG untuk mempercepat penyediaan daging sapi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalani bulan puasa dan perayaan Idul Fitri.

Pemerintah menyiapkan daging kerbau sebagai penyangga ketersediaan kebutuhan protein hewani, juga alternatif protein lain melalui daging ikan ataupun ayam.

Dukungan kepada masyarakat sebagai konsumen, baik dalam bentuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan maupun bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan terus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga daya beli dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat, Pemerintah terus mendorong upaya diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan keanekaragaman pangan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

“Pemerintah terus berkomitmen tinggi untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, khususnya dalam memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri 1443 H. Kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan agar pangan tersedia di masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.

Berkunjung ke UGM, Menko Airlangga Ajak Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Manfaatkan Momentum Presidensi G20

Berita Golkar – Dalam Seminar Presidensi Indonesia G20 bertajuk Kepemimpinan Untuk Tata Dunia yang diselenggarkan oleh Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada hari Kamis (17/03), Menteri Koordinator Bidang Perekonominan Airlangga Hartarto mengatakan bahwa forum G20 dari segi ekonomi dunia 85% ekonomi dunia ada di 20 negara, 75% dari perdagangan dunia ada di G20 dan 80% dari investasi global ada di G20.

”Jadi, kesempatan ini menjadi penting karena ini momentum bagi indonesia untuk betul-betul Indonesia berada dalam panggung utama yang sangat penting karena ini adalah periode dimana pandemi Covid-19 akan berubah menjadi endemi. Beberapa negara sudah mulai mempersiapkan dan melakukan relaksasi, tetapi Indonesia masih terus waspada karena jumlah penduduk jauh lebih besar,” tutur Menko Airlangga.

Dalam Presidensi G20, Indonesia berupaya tidak sekedar menghasilkan konsep-konsep naratif, tetapi juga aksi yang dapat dikerjakan atau concrete deliverable yang memberi manfaat bagi Indonesia dan dunia.

“Momentum bonus demografi Indonesia ini menjadi sangat penting terutama periode tahun 2020 – 2030, periode dimana Indonesia ingin melepaskan diri dari middle income trap. Tentu ini menjadi tantangan bagi generasi muda yaitu milenial dan generasi Z agar meningkatkan produktifitasnya,” kata Menko Airlangga.

Menutup paparannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa terdapat 3 kunci menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi yaitu, pertama, memaksimalkan terbukanya sumber lapangan kerja dalam sektor-sektor potensial seperti sektor digital melalui pembangunan kapasitas dan keterampilan yang relevan.

”Tentu, hal-hal tersebut menjadi hal yang penting bagi UGM untuk mendorong civitas akademi nya untuk menopang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi,” kata Menko Airlangga.

Kemudian, kunci menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi yang kedua adalah mendorong produktivitas untuk menciptakan nilai tambah pada sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru; dan ketiga, menciptakan ekosistem untuk bumi yang lebih layak huni, mendorong lapangan kerja yang berkelanjutan, dan transisi energi yang adil dan terjangkau.

”Saya berharap seminar ini mendapat masukan dari para peneliti, guna menyusun research-based policy yang dapat mendukung tiga agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia dan ini menjadikan legacy bagi Presidensi G20 Indonesia,” pungkas Menko Airlangga dalam seminar yang juga dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Gadjah Mada dan Dekan FISIP Universitas Gadjah Mada.

Perlu diketahui, sebagai bentuk perhatian Menko Airlangga kepada generasi penyokong masa depan bangsa ini, dalam setiap rangkaian kunjungannya ke berbagai daerah, Menko Airlangga secara khusus juga mengagendakan waktunya untuk menyapa para mahasiswa salah satu Universitas di kota tersebut secara langsung maupun virtual untuk.

Kegiatan sapa mahasiswa itu berlangsung dengan dialog dan tanya jawab. Menko Airlangga antusias mendengarkan aspirasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para mahasiswa.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut adalah pimpinan dan para Anggota DPR RI dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Scroll to top