Bulan: November 2021

Berita Golkar – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mendukung adanya revisi terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bukan sembarang revisi, masukan publik harus didengar utuh sehingga jangan ada lagi yang tercederai oleh pasal dalam aturan itu.

Christina meyakini upaya melakukan revisi UU ITE ini merupakan respon Pemerintah terhadap berbagai keresahan yang selama ini berkembang di masyarakat. DPR-RI pun diyakini Christina memiliki tujuan yang sama agar revisi UU ITE ini benar-benar menjawab permasalahan yang ada.

Beberapa catatan terkait revisi UU ITE diterima Christina dalam Audiensi Virtual Revisi UU ITE yang digelar Amnesty Internasional Indonesia di Jakarta, Rabu (25/11).

“Dari audiensi ini kami mendapat tambahan masukan apa yang berkembang di masyarakat, apa harapan untuk menjawab kekhawatiran yang ada. Ini akan menjadi catatan kami dalam pembahasan revisi UU ITE,” jelas Christina dalam diskusi itu.

Beberapa hal yang menurut Christina menjadi perhatian publik antara lain terkait pasal karet berpotensi meredam suara-suara kritis di masyarakat yang menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi.

“Muncul pertanyaan apakah revisi ini akan membungkam suara-suara kritis atau tidak, apakah revisi akan menjamin kebebasan berekspresi, ini semua jadi perhatian publik yang menjadi catatan bagi kami di DPR-RI,” jelas wakil rakyat Dapil DKI Jakarta II tersebut.

Ditambahkan Christina, juga menjadi harapan agar revisi UU ITE mampu menghasilkan regulasi yang tidak bersifat represif melainkan responsif sesuai dengan paradigma restorative justice yang berkembang. Terkait pasal karet, dijelaskan dia tentu menjadi perhatian utama dalam revisi ini.

“Itu kami sepakat supaya tidak ada masalah multitafsir lagi ketentuan pidana itu harus jelas sehingga tidak ditafsirkan macam-macam,” jelasnya Christina yang merupakan seorang advokat ini.

Menurut Christina lagi, nantinya Pemerintah dan DPR perlu membuka ruang partisipasi publik yang optimal dalam pembahasan revisi UU ITE.

“Selama ini cukup banyak masyarakat terciderai dengan penerapan ketentuan pasal UU ITE, harus dipastikan tidak akan terjadi lagi, masukan publik perlu didengar dengan optimal”, tutup Christina.

Pada September lalu, Badan Legislasi DPR menyetujui tiga rancangan undang-undang (RUU) usulan pemerintah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021, yakni revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), revisi UU Pemasyarakatan (RUU PAS), dan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, revisi UU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan usulan DPR juga diakomodasi jadi prioritas di 2021.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/9).

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai, guru merupakan satu profesi yang dituntut bisa beradaptasi dengan cepat di tengah pandemi Covid-19.

Hampir dua tahun pandemi melanda Indonesia, guru menjadi pilar yang menjaga pendidikan tetap berada pada jalur cita-cita pembukaan UUD 1945 alinea empat, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbagai akselerasi bisa dilakukan guru pada kondisi yang serba menghalangi proses belajar-mengajar melalui pertemuan langsung. Airlangga menuturkan, sudah banyak inovasi model pembelajaran yang dilahirkan guru kreatif menyiasati proses pindah ilmu ke murid yang memanfaatkan saluran digital.

“Semangat untuk tak menyerah pada kondisi ini yang membuat profesi guru menjadi istimewa. Mereka bisa menyiasati kondisi agar pengabdian mencerdaskan anak bangsa tak berhenti karena pandemi,” tutur Airlangga, Kamis (25/11).

Secara tidak langsung, guru juga menjadi bagian dari perjalanan era 4.0 yang sudah ada di depan mata. Lihat saja bagaimana seorang guru bisa memanfaatkan Youtube menjadi media pembelajaran siswa atau guru yang tadinya gagap terhadap teknologi harus bisa memanfaatkan gawai untuk memberi pelajaran.

Airlangga mengakui, meskipun menjadi pilar penting mencerdaskan bangsa, kesejahteraan guru masih belum merata. Predikat ‘Pahlawan tanpa Tanda Jasa’ untuk guru sampai saat ini masih relevan. Terlebih mereka yang masih menjadi guru honorer.

Jumlah guru honorer sendiri berdasarkan data Kemendikbudristek sekitar 742.459 atau 36 persen. Sementara jumlah guru berstatus ASN sebanyak 1.236.112 atau 60 persen. Menurut Airlangga, melihat data ini, keberadaan guru honorer menjadi vital dalam sistem pendidikan nasional.

Ironisnya, upah yang diterima guru honorer hanya seadanya. Bahkan jauh di bawah besaran Upah Minimal Provinsi (UMP) untuk pekerja. Ketum Golkar menegaskan, partai berlambang pohon beringin akan memperjuangkan perbaikan nasib untuk guru-guru, terutama mereka yang masih honorer.

“Saya tegaskan, Partai Golkar bersama guru, akan memperjuangkan agar guru honorer bisa mendapat hak yang layak. Bagi Golkar, jangan sampai ‘Pahlawan tanpa Tanda Jasa’ itu selamanya hanya bisa mengabdi tanpa jasa yang layak,” tegas Airlangga.

Berita Golkar – Dalam berbagai krisis ekonomi yang pernah terjadi, UMKM terbukti memiliki tingkat resiliensi yang tinggi. Begitu juga pada masa pandemi Covid-19, aktivitas bisnis UMKM menjadi salah satu penyangga dalam mitigasi lonjakan kasus varian delta sehingga ekonomi dapat tumbuh sebesar 3,51% (yoy).

Melihat peran UMKM yang begitu penting dalam ekonomi nasional, Pemerintah terus berkomitmen mendorong pemberdayaan UMKM agar dapat naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian.

Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan terkait akses pembiayaan UMKM untuk meningkatkan porsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan minimal sebesar 30% pada tahun 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan kredit UMKM minimal sebesar 30% pada tahun 2024.

Untuk kepentingan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan UMKM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah meluncurkan Buku Pembiayaan UMKM yang berisi tentang tentang perkembangan dan peran penting pembiayaan bagi UMKM, serta dorongan Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dari masa ke masa.

“UMKM adalah sektor penting dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61% dan juga menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Total investasi di sektor UMKM juga telah mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional telah mencapai 16%,” ungkap Menko Airlangga, dalam acara bedah Buku Pembiayaan UMKM yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (24/11).

Selanjutnya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam Buku Pembiayaan UMKM juga dijelaskan tentang pelajaran yang bisa dipetik Indonesia dari negara Jepang dan Korea Selatan. Peningkatan pesat UKM Jepang pasca Perang Dunia II telah berhasil membantu pemulihan ekonomi Jepang.

Keberhasilan tersebut tercapai melalui sinergi dukungan yang baik dari seluruh stakeholder di Jepang. Sementara itu di Korea Selatan, kunci keberhasilan dalam mengembangkan UKM adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang mendorong peningkatan daya saing UKM.

Menko Airlangga pada kesempatan tersebut juga menjelaskan bahwa pembiayaan UMKM sejak tahun 1999 dilakukan Pemerintah secara langsung baik dalam bentuk pembayaran Iuran Jasa Penjaminan (IJP) maupun subsidi bunga yang sumber dananya berasal dari lembaga penyalur, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, juga didukung dengan berbagai kegiatan jaminan dari lembaga keuangan mikro dan jaminan melalui asuransi Jamkrindo dan Askrindo.

Pada masa pandemi Covid-19 dalam tahun 2020, Pemerintah telah memberikan tambahan subsidi bunga 6% sehingga suku bunga KUR menjadi 0%. Kemudian, dilanjutkan dengan tambahan subsidi bunga lagi sebesar 3% pada 2021, sehingga suku bunga KUR hanya 3% sampai dengan akhir 2021.

Pemerintah juga telah merelaksasi berbagai persyaratan untuk debitur KUR di masa pandemi sehingga dapat mempermudah penyaluran kepada debitur yang terdampak pandemi.

“Dengan suku bunga yang hanya 3%, mampu menjadi penyangga untuk UMKM tetap berkegiatan,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga kemudian juga menjelaskan bahwa Pemerintah juga memiliki Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilaksanakan selama masa pandemi dan memberikan perhatian khusus kepada sektor UMKM. Berbagai program telah diberikan untuk mendukung keberlangsungan usaha UMKM antara lain Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP).

“Pemerintah terus mengintegrasikan sistem pembiayaan UMKM agar mendukung pemberdayaan UMKM dan juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga terus meningkatkan nilai tambah dengan penguatan kewirausahaan dan tentunya mendorong UMKM mempunyai ekosistem yang lebih baik,” tegas Menko Airlangga.

Pemerintah juga memberikan program bantuan sosial berupa Banpres Produktif dan Kartu Prakerja akan membantu meningkatkan jumlah usaha mikro dan kecil yang produktif.

Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program CSR lainnya akan membantu pelaku UMKM yang unbankable untuk naik kelas dan memperoleh pembiayaan yang lebih baik.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi penyelenggaraan acara Bedah Buku Pembiayaan UMKM tersebut.

“Kami berharap buku ini bisa bermanfaat bagi civitas akademika dan secara khusus bagi para mahasiswa agar mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan Pemerintah serta benchmark-nya terhadap apa saja yang dilakukan oleh negara-negara lain,” pungkas Menko Airlangga.

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (23/11/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi membuka tuas pintu air sekaligus menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya Bendungan Karalloe.

“Bendungan Karalloe yang dibangun menghabiskan anggaran Rp 1,27 triliun hari ini Alhamdulillah telah selesai dan siap untuk kita resmikan,” ujar Jokowi dalam peresmian tersebut.

Hadirnya bendungan ini banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Gowa dan Jeneponto.

Airlangga menjelaskan, Bendungan Karalloe ini memiliki kapasitas 40,53 juta meter kubik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa sebagai suplai air irigasi untuk pertanian, air baku, hingga mengatasi banjir (reduksi banjir).

“Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Bendungan Karalloe ini mampu mengairi hingga 7 ribu hektare lahan pertanian dan diharapkan dapat meningkatkan intensitas masa panen sekaligus kesejahteraan petani,” papar Airlangga.

Bendungan Karalloe memiliki luas genangan 145 hektar, yang mampu menampung 40 meter kubik air.

Pemanfaatannya bakal digunakan untuk irigasi seluas 7.000 hektare lahan pertanian, yang mengalir di 10 kecamatan Kabupaten Jeneponto, dan satu kecamatan di Kabupaten Gowa.

Untuk produktivitasnya sendiri, Bendungan Karalloe mampu memproduksi 440 liter air baku per detik, menghasilkan 4,5 mega watt Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Sementara untuk mengantisipasi bencana banjir, Bendungan Karalloe mampu mereduksi sampai 49 persen banjir, dari yang awalnya 549 hektare cakupan banjir, kini hanya menjadi 279 hektare saja daerah yang terdampak banjir.

Yang tak kalah pentingnya adalah bendungan ini bakal dijadikan sebagai salah satu lokasi wisata baru di Kabupaten Jeneponto hingga menggenjot pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat sekitar.

Anggota Komisi V DPR Bidang Infrastruktur, Hamka B Kady menyambut baik rampungnya bendungan ini. Ia berharap masyarakat Kabupaten Gowa dan Jeneponto bakal menuai manfaat dari kehadiran Bendungan Karalloe.

“Pembangunan Bendungan Karalloe Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan diharapkan mampu meningkatkan produktifitas produksi hasil pertanian serta bermuara pada kesejahteraan masyarakat sekitar menjadi lebih baik. Bukan hanya di Kabupaten Gowa tetapi juga di Kabupaten Jeneponto,” tutur Hamka.

Tanam Jagung

Kunjungan kerja Presiden Jokowi bersama jajarannya dilanjutkan melakukan penanaman jagung bersama petani di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.

Jokowi didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar.

“Hamparan lahan pertanian jagung yang ada di belakang kami ini luasnya 1.000 hektare. Di sini, bersama Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta para petani, kami melakukan penanaman jagung dengan menggunakan alat tanam jagung atau corn planter, baik yang didorong secara manual maupun menggunakan traktor,” terang Airlangga.

Menurutnya, lahan jagung yang terletak di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto ini potensinya begitu besar. Dari setiap hektarnya nanti diharapkan dapat menghasilkan jagung sebanyak 6 hingga 7 ton.

Hal ini kata dia, adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan stok jagung nasional yang saat ini masih kurang.

“Sehingga kita harapkan semakin banyak petani yang menanam jagung, maka kekurangan stok jagung secara nasional dapat tertutupi dan tidak bergantung pada impor lagi,” cetusnya.

Berita Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis menyalurkan bantuan renovasi 20 unit rumah tidak layak huni atau (Rutilah) untuk Kota Pariaman, Sumatera Barat dari Kementerian Sosial.

“Yang disalurkan melalui saya di Sumbar ada 108 unit yang masing-masing rumah mendapatkan bantuan Rp20 juta,” kata John Kenedy Azis dikutip melalui salah satu media pemberitaan online pada Selasa (23/11/2021).

Jika dijumlahkan dengan dana maka besaran bantuan itu untuk Kota Pariaman Rp400 juta sedangkan untuk Sumbar lebih dari Rp2,1 miliar.

Ia menyampaikan bantuan tersebut hanya dapat digunakan untuk membeli bahan bangunan atau sebagai stimulus sedangkan untuk upah berupa swadaya dari masyarakat.

Ia menjelaskan dirinya meminta bantuan tersebut kepada Kemensos karena melihat masih banyak rumah warga yang tidak layak huni di Sumbar.

“Melalui bantuan ini nanti penerima manfaat dapat menghuni rumah yang layak,” katanya.

Ia menyampaikan saat ini pihaknya juga sedang mendata rumah yang tidak layak huni lainnya untuk diusulkan ke Kemensos RI agar pada 2022 dapat direnovasi.

“Saya pastinya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah hingga tingkat kepala desa dan tokoh masyarakat yang membantu menjalankan program ini,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan masih ada rumah di daerah itu yang tidak layak huni sehingga bantuan renovasi rumah tersebut dibutuhkan warga.

“Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Kemensos dan pak John Kenedy atas perjuangannya,” ujarnya.

Ia menyampaikan pihaknya juga sudah membantu merenovasi sejumlah rumah warga yang tidak layak huni yang tidak saja melalui badan amil zakat setempat namun juga dari pemangku kepentingan di daerah itu.

Salah seorang penerima bantuan renovasi rumah di Pariaman Syafrudin mengatakan dirinya tidak mampu merenovasi rumah karena pekerjaannya hanya sebagai buruh.

“Apalagi sekarang pandemi, jadi saya berharap nanti ada bantuan dari Kemensos agar saya dapat memiliki usaha sendiri,” tambahnya.

Berita Golkar – Strategi penanganan Covid-19 dari hulu ke hilir yang diterapkan Indonesia dengan menggunakan strategi “Gas dan Rem” dinilai efektif menurunkan kasus aktif, kematian, dan effective reproduction number (Rt) hingga di bawah 1.

Strategi ini sekaligus dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur yang positif yaitu mencapai 3,51% (yoy) pada triwulan III tahun 2021.

Terkait prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara Economic Outlook 2020 yang diselenggarakan oleh Berita Satu Media Holdings secara virtual, Senin (22/11), optimis terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022. “Terhadap prospek tahun depan kita optimis namun harus tetap waspada terkait dengan pengendalian Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Saat ini, semua komponen pengeluaran PDB masih tumbuh positif, dan pertumbuhan tinggi terjadi pada ekspor dan impor.

Kontributor utama pertumbuhan ekonomi dari sisi demand adalah Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB dengan kontribusi sebesar 83,54%. Sektor-sektor utama yang juga masih tumbuh positif antara lain, sektor Infokom 5,51%, Jasa Kesehatan 14%, Pertanian 1,31%, Real Estate 3,42%.

Sementara itu, Industri Pengolahan memiliki kontribusi PDB terbesar yaitu masih tumbuh 3,68%. Didukung dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Oktober 2021 yang tercatat di level 57,2 mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah dan merupakan yang tertinggi di ASEAN.

Selanjutnya, indikator sektor eksternal juga menunjukkan resiliensi yang cukup baik. Defisit Transaksi Berjalan yang rendah, Cadangan Devisa yang terus meningkat, Neraca Perdagangan Indonesia terus surplus, nilai tukar Rupiah dan IHSG juga terjaga.

Neraca Perdagangan Indonesia pada Oktober 2021 mengalami surplus US$5,73 miliar, masih melanjutkan tren surplus sejak Mei 2020 atau selama 18 bulan berturut-turut, sehingga Neraca Perdagangan sampai dengan Oktober 2021 surplus US$30,8 miliar. Sementara Nilai Ekspor pada Oktober 2021 mencapai US$22,03 miliar atau tertinggi sepanjang sejarah.

Menko Airlangga juga meminta para pelaku usaha dan investor agar dapat memanfaatkan momentum yang baik ini. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya Pemerintah yang terus mendorong agar investasi bisa tumbuh sehingga juga membawa dampak baik yaitu penciptaan lapangan kerja.

“Pemerintah juga terus menggenjot industri berbasis ekspor sehingga kita bisa memperoleh devisa,” ungkap Menko Airlangga.

Pengendalian kasus Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi membuat Pemerintah tetap waspada dan bersiap, apalagi dalam jangka pendek akan ada libur Natal dan Tahun Baru.

Pada bulan Februari dan Maret tahun 2021 tahun lalu, libur Natal dan Tahun Baru berdampak pada kenaikan Covid-19. Meski kondisi tahun ini berbeda karena masyarakat telah menerima vaksinasi yaitu 64% dosis ke-1 dan di 42% dosis ke-2.

Menko Airlangga menegaskan bahwa masyarakat harus tetap waspada hingga Covid-19 dinyatakan berakhir oleh WHO, karena masih terjadi gelombang ke-3 dan ke-4 di negara-negara lain yang sudah mendapatkan vaksin dua kali.

“Pemerintah berharap, ke depan, tidak hanya masyarakat yang sehat, tetapi juga ekonominya sehat,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, terkait tantangan ekonomi ke depan, masih terdapat isu tapering off The Fed, ketidakpastian geopolitik, krisis energi, harga komoditas dan supply chain disruption. Selain itu, isu perubahan iklim juga berpengaruh terhadap perekonomian global maupun nasional.

“Targetnya pada tahun 2030 bisa terjadi penurunan emisi di Indonesia sebesar 29%. Mudahan-mudahan ini bisa kita capai dengan kebijakan-kebijakan ke arah renewable energy, termasuk pengembangan solar energy, solar proof, terutama pada basis produksi di Pulau Jawa,” ujar Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan terkait peran Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 yang dapat menjadi momentum untuk menunjukkan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di mata global.

Peran ini diharapkan juga dapat menurunkan tensi politik di Indo-Pasific karena Indonesia mampu memimpin ASEAN dalam beberapa dekade terakhir dengan menggunakan prinsip “Konsultasi dan Konsensus” atau “Musyawarah untuk Mufakat”.

“Jika prinsip-prinsip tersebut bisa juga dibawa ke G20, tentu Indonesia yang juga dikenal mempunyai kedekatan yang sama dengan berbagai negara besar termasuk China dan Amerika Serikat, sangat diharapkan bisa menjembatani berbagai isu-isu yang berkembang,” tutur Menko Airlangga.

Kemudian terkait satu tahun diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Menko Airlangga mengatakan sejauh ini Pemerintah berfokus pada implementasi Onlline Single Submission.

Salah satu economic benefit penerapan Undang-Undang tersebut adalah berbagai negara serta lembaga dunia termasuk World Bank, IMF menyambut positif dan telah merencanakan akan melakukan investasi di Indonesia.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja terbukti mampu menjadi buffer untuk masyarakat pada masa pandemi serta mendapatkan apresiasi dari World Bank karena dinilai memberikan akses modal kepada masyarakat, meningkatkan daya beli dan memberikan pelatihan yang sesuai dengan situasi masyarakat saat ini.

“Program ini mendorong inklusi keuangan dimana banyak masyarakat yang mengikuti Program Kartu Prakerja untuk pertama kali memiliki rekening dalam bentuk e-wallet. Ini salah satu akselerasi yang juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan lembaga-lembaga global,” kata Menko Airlangga.

Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2022 tidak hanya daring tetapi juga bersifat luring dan kembali pada program awal yaitu untuk mendorong retraining dan reskilling agar sesuai dengan kebutuhan digitalisasi ke depan.

Di akhir paparannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah akan melanjutkan pemberian stimulus untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan dana sebesar 321 triliun rupiah.

“Tentu ini fleksibel, karena stimulus ini tergantung pada perkembangan kondisi dari Covid-19. Pemerintah sedang mengevaluasi hal-hal apa saja yang akan dilanjutkan di semester pertama. Semua sedang dievaluasi, termasuk PPnBM, subsidi bunga KUR. Nanti akan kita sampaikan pada waktunya,” pungkas Airlangga.

Menutup paparannya, Menko Airlangga mengingatkan kembali arahan Presiden bahwa Pemerintah mengajak seluruh komponen masyarakat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk bersama-sama tetap menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan “Gas dan Rem” sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Kota Tebingtinggi yang juga Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution SH MH bagikan 1000 bungkus nasi kepada korban banjir di 5 kecamatan di Kota Tebingtinggi, Minggu (21/11).

Pantauan Waspada, Minggu (21/11) Basyaruddin Nasution didampingi Ketua Harian AMPG Kota Tebingtinggi, MS Purba turun langsung meninjau banjir dibeberapa lokasi di Tebingtinggi.

Lokasi yang ditinjau oleh Basyar antara lain, Jalan Anturmangan, Jalan Sakti Lubis, Jalan Udang, Jalan Semut, dan Jalan Gatot Subroto.

Pada kesempatan tersebut Basyaruddin Nasution atau yang kerap disapa Bang Basyar terlihat membagikan nasi bungkus kepada korban banjir.

Kepada Waspada, Ketua Harian AMPG Kota Tebingtinggi, MS Purba mengatakan hari ini dirinya bersama Ketua DPD Partai Golkar Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution SH MH membagikan 1000 bungkus nasi untuk korban banjir di Kota Tebingtinggi.

“Untuk meringankan beban korban banjir, hari ini saya bersama Bang Basyar membagikan 1000 bungkus nasi. mengingat banjir yang datang kali ini cukup parah dan menyebabkan aktivitas lumpuh,” kata MS Purba.

Lanjut MS Purba, tidak hanya membagikan nasi, dirinya bersama Bang Basyar dan puluhan orang kader AMPG dan Golkar Kota Tebingtinggi juga turun untuk membantu korban banjir mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah.

“Semoga hal yang kami lakukan ini dapat membantu para korban banjir, dan mewakili keluarga besar AMPG serta Golkar Kota Tebingtinggi saya doakan banjir yang melanda hampir seluruh wilayah di Kota Tebingtinggi cepat surut dan aktivitas kembali normal,” terang MS Purba.

Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali dilanjutkan selama dua minggu, mulai dari tanggal 23 November hingga 6 Desember 2021.

Pada periode ini, pemerintah memasukkan indikator capaian vaksinasi sebagai parameter penentuan level PPKM di kabupaten/kota. Daerah dengan vaksinasi dosis pertama di bawah 50 persen dinaikkan sebanyak 1 level PPKM.

“Khusus di luar Jawa-Bali dilakukan perpanjangan 23 November-6 Desember untuk dua minggu, dengan penerapan dilihat dari dosis vaksinasi, yang kurang dari 50 persen dinaikkan 1 level PPKM,” ujar Airlangga usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM, Senin (22/11/2021), di Kantor Presiden, Jakarta.

Lebih lanjut Airlangga merinci, terdapat sebanyak 109 kabupaten/kota di Level 3, 200 kabupaten/kota di Level 2, dan 77 kabupaten/kota di Level 1 PPKM. Sementara untuk level provinsi tidak ada daerah di level asesmen 3 dan 4, 20 provinsi di level 2, serta 7 provinsi di level 1.

Dalam keterangan persnya, Menko Perekonomian juga menyampaikan mengenai perkembangan kasus aktif dan kasus harian COVID-19 yang terus mengalami tren penurunan. Kasus aktif nasional per 21 November 2021 sebanyak 8.126 kasus atau 0,19 persen dari total kasus.

Kasus konfirmasi harian per 21 November sebanyak 314 kasus dan rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 365 kasus, terjadi penurunan sebesar 99,45 persen dari puncak kasus konfirmasi harian di 15 Juli 2021 dengan 56.757 kasus.

Khusus di luar Jawa-Bali, dalam satu minggu terakhir terjadi kenaikan kasus konfirmasi mingguan pada beberapa provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat (Kalbar), Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara (Sultra).

“NTT (naik) 77 kasus dalam satu minggu, Kalbar 43 kasus, Riau 16 (kasus), Babel 15 (kasus), Sultra 6 kasus dalam 1 minggu. Namun seluruhnya masih dalam level (asesmen) yang sama, tidak ada kenaikan level,” ujarnya.

Untuk angka reproduksi kasus efektif (Rt), imbuh Airlangga, juga masih terjaga di bawah 1. Namun, untuk capaian vaksinasi masih terdapat sejumlah provinsi di luar Jawa-Bali yang perlu diakselerasi karena cakupannya masih rendah.

“Dari vaksinasi hanya dua provinsi yang tingkat (vaksinasi dosis pertama) di level memadai atau levelnya lebih dari 70 persen, yaitu Kepri (Kepulauan Riau) dan Babel. Sedangkan di level sedang ada 11 provinsi di level sedang (50%-70%), yang kurang dari 50 persen adalah 14 provinsi,” tandasnya.