Bulan: Juli 2021

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, pembatasan mobilitas dan penerapan protokol kesehatan di sisi hulu merupakan ujung tombak penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Melki wacana melonggarkan aktivitas ekonomi yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

“Kita melihat bahwa sektor hulu harus menjadi ujung tombak untuk menahan mobilitas dan menjalankan prokes secara benar sesuai dengan kelonggaran-kelonggaran yang sudah diberikan oleh kebijakan PPKM Darurat yang tadi Presiden sampaikan,” ucap Melki, dikutip melalui keterangan pers pada Jumat (23/07/2021).

Melki menilai pernyataan Presiden Jokowi soal perpanjangan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah sesuai dengan saran dan masukan yang disampaikan berbagai pihak.

Rencana melonggarkan aktivitas ekonomi dengan pembatasan khusus, membuka ruang bagi masyarakat kecil untuk tetap bekerja.

“Tapi tentu dengan prokes yang lagi-lagi harus dilaksanakan dengan sedemikian ketat untuk menghindari penularan yang tinggi ketika beraktivitas di luar rumah,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Selain itu, dalam penerapannya mesti diawasi dengan ketat oleh aparat penegak hukum agar kelonggaran tidak menimbulkan persoalan baru.

Di samping itu, Melki juga menekankan pentingnya penanganan pasien Covid-19 di sisi hilir dengan memperkuat kapasitas rumah sakit, tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan.

“Harus benar-benar dipastikan siap untuk menjaga sektor hilir untuk tetap menjaga pelayanan kesehatan kita yang ideal, optimal, baik bagi pasien Covid-19 maupun pasien penyakit-penyakit lainnya,” terang Melki.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah yang memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga tanggal 25 Juli dengan catatan. Menurutnya, keputusan itu benar-benar mengutamakan sektor kesehatan.

“Dengan mendengar berbagai masukan, ekonomi dalam kapasitas tertentu, seperti meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Sampai tanggal 25 Juli, kita lihat perkembangan Covid apakah akan ada penyesuaian lagi. Kami harap angka penyebaran semakin turun,” tutupnya.

Berita Golkar – Upaya memberikan perlindungan anak pada masa pandemi harus dilakukan lebih ekstra lagi bukan saja karena tren angka kasus eksploitasi anak di Indonesia makin meningkat tetapi juga karena posisi anak yang lebih rentan selama masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani dalam Webinar bertajuk ‘Optimalisasi Literasi Digital: Eksploitasi Anak di Masa Pandemi’ di Jakarta, Jumat (23/7).

Christina menegaskan angka kasus eksploitasi anak di Indonesia selama masa pandemi naik 2,5 kali lipat.

Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) mencatat sebelum pandemi Covid-19 kasus kekerasan anak berada di angka 2.851 kasus. Namun, saat pandemi meningkat drastis mencapai 7.190 kasus.

“Tentunya masih banyak yang luput dari pemantauan sehingga diperkirakan angkanya jauh lebih tinggi. Situasinya tidak bisa kita bilang biasa, kita perlu memberi perhatian lebih agar perlindungan anak di masa pandemi lebih ekstra lagi kita lakukan,” ungkap Christina.

Christina menjelaskan anak sering kali mengalami eksploitasi seksual dan ekonomi. Bentuk bujukan kepada anak untuk terlibat dalam aktivitas pornografi, perdagangan anak dan prostitusi menjadi ancaman besar anak Indonesia. Anak-anak juga sering dipekerjakan oleh orang dewasa untuk mendapat keuntungan ekonomi.

Menurut Christina bentuk-bentuk eksploitasi anak seperti ini sangat marak terjadi. Kondisi himpitan ekonomi pada ujungnya mengorbankan anak-anak. Ini sangat terbuka kita lihat di jalan-jalan.

Termasuk di media sosial banyak sekali anak dimanfaatkan untuk aktivitas seksual.

“Jadi, isu ini terjadi di sekitar kita, dekat dengan keseharian kita dan membutuhkan perhatian agar kasus-kasus kekerasan anak bisa kita tekan,” kata politikus Golkar itu.

Christina juga melihat saat pandemi Covid-19 banyak anak Indonesia yang menjadi yatim-piatu karena orangtuanya meninggal akibat Covid-19.

Situasi ini membuat kondisi anak sangat rentan eksploitasi dan karenanya perlu penanganan khusus.

“Pihak Rumah Sakit misalnya bisa melakukan pemilahan angka-angka kematian orang tua akibat Covid yang menjadikan anak mereka yatim piatu. Juga pihak RT/RW atau Pemerintah bisa membuka aduan khusus agar anak-anak ini mendapat perhatian. Baru-baru ini KPAI juga mengingatkan ini dan kami mendukung agar ada perhatian,” kata Christina.

Dia berharap pandemi Covid-19 cepat usai dan meminta masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan. Christina juga mendorong agar edukasi perlindungan anak selama masa pandemi dilakukan lebih gencar.

“Situasi krisis banyak melahirkan krisis baru jika kita tidak waspada. Demikian halnya Covid-19 yang telah melahirkan banyak krisis baru yang salah satunya berupa eksploitasi yang tengah mengancam anak Indonesia,” ujar Christina.

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, media, masyarakat umum dan juga DPR RI perlu bahu-membahu mengupayakan perlindungan anak Indonesia dilakukan lebih maksimal.

Selain Christina, Webinar yang merupakan kerja sama dengan BAKTI Kominfo ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu Pakar Kehumasan Widodo Muktiyo dan Koordinator Advokasi dan Layanan Hukum ECPAT Indonesia Rio Hendra.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempersilakan pedagang kaki lima (PKL) dan warung makan kecil di wilayah Level 4 untuk mendaftar untuk menerima bantuan sosial (bansos).

Pemerintah telah menyiapkan insentif Bansos sebesar Rp 1,2 juta untuk PKL dan warteg yang terdampak PPKM di Level 4.

“Pemerintah beri insentif usaha mikro yang besarnya Rp 1,2 juta. Ini setara dengan bantuan BPUM yang jumlahnya 3 juta, di mana yang Rp 1,2 juta ini untuk 1 juta usaha mikro kecil, antara lain warung, warteg, PKL,” ujar Airlangga, dikutip melalui keterangan pers pada Jumat (23/07/2021).

Pelaku warung, warteg, dan PKL, bisa mendaftar mendapatkan bantuan Rp 1,2 juta dari Pemerintah. Namun, bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil warung makan maupun PKL di wilayah yang saat ini menerapkan PPKM Level 4.

“Program ini disiapkan untuk di daerah PPKM level 4 berlaku, level 4 menggantikan istilah darurat, berlaku di 122 Kabupaten/Kota (Pulau Jawa-Bali) dan 15 Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa-Bali,” ungkap Airlangga.

Kebijakan pengganti PPKM Darurat ini diterapkan di 122 Kota/Kabupaten di Jawa dan Bali, serta 15 Kabupaten/Kota di luar Jawa dan Bali.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menegaskan, insentif untuk pelaku warung makan dan PKL ini disiapkan untuk memberi jaminan sosial warga terdampak PPKM Level 4 dengan seluruh implementasinya di lapangan.

Airlangga mengaku pelaku warung kecil atau warteg dan PKL hanya butuh menyiapkan data pendukung seperti izin usaha, lokasi usaha, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ia memastikan penyaluran Bansos untuk warteg dan PKL lebih sederhana.

Nantinya, Pemerintah akan dibantu aparat TNI dan Polri dalam penyalurannya. “Masih disiapkan teknis penyalurannya,” ujar Airlangga.

Menko Perekonomian menambahkan, Bansos untuk PKL dan warteg ini berbeda dengan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi tiga juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah disiapkan Kementerian Koperasi dan UKM.

Secara keseluruhan, total tambahan insentif jaring pengaman sosial yang disiapkan Pemerintah mencapai Rp 55 triliun.

“Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 55,21 triliun. Ini nanti terkait penambahan program, yaitu sembako, listrik, subsidi internet, Prakerja, selain itu insentif usaha mikro,” tegas Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Berita Golkar – Pemerintah terus melakukan reformasi struktural untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mendukung transformasi struktural, meningkatkan investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Undang-Undang ini mengatur ketetapan yang sebelumnya tumpang tindih menjadi lebih jelas, mereformasi izin usaha menjadi lebih mudah, membentuk Indonesia Investment Authority untuk iklim investasi yang lebih baik, dan merumuskan kembali Daftar Prioritas Investasi.

Di tengah masa pandemi yang penuh tantangan dan memberikan dampak sosial-ekonomi, masih terdapat sinyal positif perekonomian dalam negeri baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran.

Salah satu indikator yang menjadi sinyal positif adalah neraca perdagangan yang telah mengalami surplus lebih dari US$ 21 miliar pada tahun 2020 dan terus mengalami surplus hingga saat ini.

Selain itu, Foreign Direct Investment juga telah mencapai sekitar US$ 7,6 miliar pada kuartal pertama tahun 2021, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 6,7 Miliar. Capaian ini mencerminkan kepercayaan berkelanjutan dari komunitas investor global.

Meskipun dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang diberlakukaan saat ini, proyeksi pertumbuhan dari sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF dan OECD untuk tahun 2021 masih memberikan pandangan optimis dan menempatkan pertumbuhan ekonomi kita dari 4,3% menjadi 4,9% dan dari 5, 0% menjadi 5,8% pada tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam webinar yang diselenggarakan oleh Eurocham bertajuk “Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Reformasi Struktural” secara virtual, Rabu (21/7), mengatakan bahwa fokus Pemerintah selalu melindungi pekerja, perusahaan, UMKM, dan dampak negatif ekonomi akibat pandemi dengan menciptakan iklim bisnis dan investasi yang lebih baik.

“Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu upaya terbaik yang dilakukan Pemerintah agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Selain menciptakan iklim bisnis dan investasi yang kondusif serta memperkuat standar lingkungan yang berkelanjutan, Pemerintah juga mendorong transformasi digital,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah mendorong tenaga kerja untuk lebih memahami dunia digital melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan yaitu Program Kartu Prakerja.

Program ini telah membekali dengan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan agar berdaya saing dalam dunia kerja bagi lebih dari 8 juta pekerja, pencari kerja dan pekerja yang diberhentikan.

Kemudian pada kesempatan tersebut Menko Airlangga mengatakan bahwa peran sektor swasta sangat penting selama pandemi, misalnya menciptakan banyak peluang bisnis dan memunculkan model bisnis baru.

Dalam upaya pemulihan ekonomi untuk sektor swasta, Pemerintah selalu memastikan bahwa mekanisme dukungan untuk membantu bisnis swasta akan tetap ada, terutama selama masa-masa pandemi yang penuh tantangan.

Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diterapkan akan selalu ditinjau dan dievaluasi.

Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga mengapresiasi dan menyambut baik serangkaian rekomendasi Eurocham kepada Pemerintah untuk memperbaiki lingkungan ekonomi dan bisnis.

Pemerintah akan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah pada sektor swasta.

“Saya mendorong para pengusaha untuk memanfaatkan dengan baik lingkungan bisnis baru dan iklim investasi kita yang telah diberlakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menegaskan bahwa undang-undang ini memihak kepada karyawan dan pembuka lapangan pekerjaan. Perizinan berusaha juga menjadi lebih mudah dan saya yakin ada potensi bisnis yang besar terlepas dari tantangan sedang yang kita hadapi,” tegas Menko Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa selain pandemi, Pemerintah juga menangani isu-isu terkait perubahan iklim, mendorong transformasi digital, serta tantangan tenaga kerja, perdagangan, dan investasi. Isu-isu ini akan menjadi fokus Pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20.

“G20 merupakan kesempatan yang baik bagi kita semua untuk terlibat dalam penyelesaian global yang berorientasi pada tindakan bersama masyarakat internasional untuk mengatasi tantangan saat ini dan masa depan,” pungkas Airlangga.

Berita Golkar – Industri kehutanan membutuhkan sertifikasi hutan lestari yang memiliki kredibilitas kuat. Pasalnya, sertifikasi merupakan instrumen untuk membuka akses ke pasar internasional.

Untuk itu, organisasi sertifikasi hutan lestari diharapkan tidak mudah ditekan beragam isu lingkungan.

Dr. Petrus Gunarso, Pengamat Kehutanan menjelaskan lembaga sertifikasi kayu seperti FSC ataupun PEFC memang dibentuk untuk memenuhi tuntutan pembeli di luar negeri.

Masing-masing membuat standar dan skema sertifikasi yang berbeda-beda. Di dalam negeri juga ada sertifikasi serupa seperti Lembaga Ekolabel Indonesia dan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).

Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar, mengingatkan produk alam negara berkembang seperti dari Indonesia terus dihambat oleh berbagai kebijakan dagang dan kampanye negatif LSM.

Di sinilah, Indonesia harus berani tegas terhadap kampanye LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mengganggu kepentingan ekonomi nasional.

“Harus dipahami, banyak LSM mengintervensi pembangunan dan sumber daya alam negara berkembang. Kedaulatan bangsa ini tidak boleh diganggu oleh kepentingan di dalam dan luar negeri,” ujar politisi Golkar ini.

Selanjutnya, ia menyarankan Pemerintah Indonesia berani bertindak tegas terhadap kampanye yang mengganggu kepentingan nasional.

Sebagai contoh, Phil Aikman salah satu aktivis LSM dari Amerika Serikat, Mighty Earth, sering membuat kampanye negatif terhadap industri sumber daya alam Indonesia.

Tetapi, belum ada tindakan tegas dari Pemerintah, kendati, sering ke luar masuk negara ini.

“Indonesia harus dapat mencontoh Pemerintah India dan Brazil yang bertindak tegas kepada LSM asing di negaranya. Sebagai contoh, Pemerintah Brazil hingga kini tidak pernah memberikan pengakuan bagi Greenpeace. LSM yang beroperasi di Indonesia tetapi mengganggu kepentingan nasional. Seharusnya dilarang dan tidak boleh melakukan kegiatan di Indonesia,” tegas Firman.

Ia juga mendesak adanya akuntabilitas dan transparansi dari NGO yang beroperasi di Indonesia.

“Mereka para LSM harus bisa mempertanggungjawaban sikap, tindakan, keputusan lembaga mereka kepada publik termasuk dalam soal pendanaan. Karena biasanya mereka menerima dana atau donasi dari luar dengan agenda tertentu,” ujarnya.

Dr. Sadino, Direktur Eksekutif Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan mengatakan isu pembangunan sangatlah seksi bagi kampanye LSM.

Kampanye LSM menentang pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam di Indonesia.

Padahal tanpa aktivitas ekonomi, bagaimana bisa membangun dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasinya atas bantuan India kepada Indonesia untuk menangani pandemi Covid-19.

Diketahui, dikutip dari laman Opindia, Pemerintah India mengirim bantuan 300 konsentrator oksigen dan 100 metrik ton oksigen cair ke Indonesia.

Laporan menyebut bantuan itu dikirim sejak Jumat (16/7) lalu, namun mengalami keterlambatan kedatangan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut Airlangga, Pemerintah Republik Indonesia dan India saing bergandengan tangan mengatasi Covid-19. Saat ini, Indonesia memang tengah menghadapi lonjakan kasus Covid-19 akibat penyebaran varian delta.

Indonesia memang membutuhkan lebih banyak oksigen tabung untuk menangani pasien Covid-19 yang terus bertambah. Bantuan dari India menjadi bukti kedua negara bisa bersama menghadapi pandemi Covid-19.

“Friend in need is the friend indeed, teman yang ada saat dibutuhkan adalah teman sebenarnya,” ujar Airlangga saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/7/2021).

Sebelumnya, Indonesia memang pernah mengirim bantuan tabung oksigen ke India sejak Mei 2021. Saat itu, India dilanda lonjakan Covid-19 juga akibat varian delta.

Pada tahap pertama, RI mengirim 1.400 tabung oksigen. Indonesia berencana mengirim sebanyak 3.400 tabung oksigen.

Airlangga mengatakan, gelombang kedua Covid-19 di India muncul akibat varian yang berasal dari mutasi ganda Covid-19. Padahal, jumlah alat medis, ventilator, dan tabung oksigen untuk pasien terbatas.

“Ini membuat kita prihatin, dan karenanya kita perlu turun tangan untuk membantu saudara-saudara kita di sana,” tutur Airlangga saat itu.

Sementara, pada Selasa (20/7), Menteri Luar Negeri India S Jaishankar mengaku bantuan oksigen untuk Pemerintah Indonesia dibawa menggunakan Kapal Angkatan Laut India (INS) Airawat.

Kapal tengah menuju pelabuhan Tanjung Priok. Ia memastikan kapal yang mengangkut bantuan dari India segera merapat di Indonesia.

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memimpin langsung penyerahan secara simbolis hewan kurban Partai Golkar kepada masyarakat, Rabu (21/7).

Dalam sambutannya, Airlangga mengatakan, kegiatan penyerahan hewan kurban partai berlambang pohon beringin dilaksanakan serentak seluruh Indonesia.

Ia menegaskan, perayaan Idul Adha Partai Golkar harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 secara ketat.

Sebab, saat ini, Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Airlangga mengatakan, perayaan Idul Adha menjadi momentum bagi kader Golkar untuk berbagi dan membangun solidaritas, serta gotong royong.

Menurutnya, dengan membagikan hewan kurban disertai paket sembako kepada masyarakat, menunjukkan Partai Golkar hadir di tengah masyarakat. Terlebih, saat ini Pemerintah masih menerapkan kebijakan pengetatan mobilitas melalui PPKM.

“Tentu dampak sosialnya akan dirasakan sehingga kita dapat membantu mereka dengan mendistribusikan daging hewan kurban dan sembako ini kepada mereka,” ujar Airlangga dalam sambutannya di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (21/7).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, daging kurban dan paket sembako yang disalurkan ke DPP Golkar dari kader juga diberikan kepada masyarakat sekitar kantor DPP di jalan Anggrek Neli, Jakarta, yang terdampak pandemi Covid-19.

Secara khusus Airlangga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak yang memercayakan hewan kurbannya kepada DPP Partai Golkar.

Misalnya, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Zainuddin Amali, serta Menteri Perindustrian yang menyediakan sembako sebanyak 3.000 paket.

Airlangga juga menginstruksikan seluruh kader Golkar yang menduduki jabatan publik untuk membuat kebijakan yang memprioritaskan penanganan Covid-19.

“Pada kesempatan ini, saya juga menginstruksikan kepada kader-kader Partai Golkar, baik yang sedang bertugas sebagai Kepala Daerah, maupun para anggota fraksi DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, untuk membuat kebijakan yang memprioritaskan pada penanganan Covid-19,” tutur Airlangga.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mencontohkan kebijakan yang memprioritaskan penanganan pandemi antara lain, perlindungan dan bantuan sosial, program vaksinasi, hingga pemulihan ekonomi.

Airlangga juga meminta kebijakan Pemda yang dipimpin kader Golkar sejalan dengan kebijakan Pemerintah pusat dalam menangani Covid-19.

Berita Golkar – Anggota DPR dapil DKI Jakarta II dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, meminta Pemprov DKI Jakarta agar mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk warga Ibu kota.

Dia mengatakan itu atas hasil kunjungan langsung ke masyarakat atau instansi-instansi Pemerintah guna memantau berbagai upaya penanganan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta.

“Di tingkat kelurahan target vaksinasi yang ditentukan Pemprov sebanyak 1.000 orang per hari masih sulit tercapai. Berbagai alasan antara lain keterbatasan tenaga kesehatan, rendahnya kesadaran warga mengikuti vaksinasi, serta efek disinformasi hoax media sosial turut berkontribusi,” kata Christina, Rabu (21/7/2021).

Sampai saat ini, lanjutnya, rata-rata kelurahan di Jakarta Pusat sanggup melakukan vaksinasi terhadap 150-200 orang per hari. Angka ini tentu masih jauh dari target ideal 1.000 orang per hari.

Dalam rangka percepatan vaksinasi, politikus Golkar itu mendorong bukan saja kinerja vaksinasi, tapi juga memastikan kesadaran masyarakat mengikuti vaksinasi.

“Temuan yang disampaikan petugas lapangan banyak masyarakat mempercayai hoax vaksinasi. Membuka beragam kanal akses informasi yang valid dan peningkatan literasi digital menjadi hal yang harus terus diupayakan,” kata dia.

Dia juga hal ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dirinya mencatat, beberapa upaya sudah dijalankan oleh institusi TNI, BIN dan Polri.

“Hal ini perlu terus didukung dan dimasifkan frekuensinya dengan juga melibatkan instansi-instansi lain yang memungkinkan,” kata dia.

Pemprov DKI Jakarta didesaknya terus mendorong peningkatan upaya sosialisasi vaksin terhadap masyarakat.

Saat ini, sudah ada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Covid-19 yang mengatur sanksi pidana bagi warga yang menolak vaksinasi.

Ke depannya, Pemprov dan DPRD DKI juga tengah merumuskan sanksi pidana bagi perorangan maupun badan usaha pelanggar protokol kesehatan.

“Hasil pengamatan saya di lapangan, masih banyak warga yang mengabaikan prokes, utamanya untuk menggunakan masker dan menjauhi kerumunan,” katanya.

Lebih jauh, Christina mengatakan di tengah situasi pandemi, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan masyarakat selain berdisiplin diri.

“Mari ketat menjalankan prokes dan menjalankan arahan Pemerintah mengikuti vaksinasi,” tegasnya.

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah, Selasa (20/7).

Airlangga berpesan kepada seluruh kader partai berlambang pohon beringin agar menjadikan Hari Raya Qurban sebagai momentum besar untuk bersatu dan berbagai kepada masyarakat.

“Jadikan momentum Idul Adha 1442 Hijriah yang berlangsung di saat pandemi Covid-19 sebagai ikhtiar besar untuk bersatu dan berbagi kepada sesama,” tutur Airlangga dalam keterangan video yang diterima, Selasa (20/7).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan Hari Raya Qurban dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Masyarakat diminta untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan selama perayaan Hari Raya Idul Adha.

Airlangga mengakui pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun di Indonesia menimbulkan dampak sosial ekonomi yang sangat luas.

Ia menilai, Hari Raya Idul Adha, menjadi penanda bagi umat muslim khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya untuk saling peduli dan membantu.

“Qurban adalah penanda bagi kita semua untuk saling berpartisipasi, saling peduli, bergotong-royong, dan saling membantu,” tegasnya.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berdoa agar Allah SWT melindungi Indonesia.

Dengan bersyukur dan berdoa, saling membantu, dan kerja keras seluruh pihak, ia berharap pandemi Covid-19 segera diangkat dari bangsa Indonesia.

“Agar Bangsa Indonesia selalu dilindungi, diberi petunjuk kebaikan, dan keselamatan serta diangkat pandemi Covid-19 dari masyarakat Indonesia,” ujarnya.