Bulan: Juli 2021

Puteri Komarudin Apresiasi KPCPEN atas Perpanjangan Bansos

Berita Golkar – Pemerintah menetapkan perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hingga 2 Agustus 2021.

Bersamaan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah juga turut memperpanjang penyaluran berbagai program perlindungan sosial untuk mengurangi beban masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengapresiasi komitmen Pemerintah dalam menjaga ketahanan masyarakat menghadapi pandemi serta menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran bantuan.

“Kami memahami bahwa perpanjangan PPKM ini adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus. Namun di sisi lain, tentu perekonomian masyarakat menjadi terdampak, sehingga bantuan dari Pemerintah perlu segera disalurkan untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Bantuan sosial khususnya, sangat penting untuk menjadi jaring pengaman agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya,” ujar Puteri, dalam keterangannya yang dikutip melalui salah satu media pemberitaan online, Rabu (28/07/2021).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengungkapkan bahwa Pemerintah akan menambah sejumlah bantuan dalam program perlindungan sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak.

Yaitu, menambah manfaat program Kartu Sembako sebesar Rp 200 ribu selama dua bulan untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), menerbitkan Kartu Sembako PPKM kepada 5,9 juta KPM baru usulan Pemerintah Daerah di mana masing-masing keluarga akan menerima manfaat sebesar Rp 200 ribu per bulan selama 6 bulan.

“Kemudian perpanjangan Bantuan Sosial Tunai untuk dua bulan (Mei-Juni) yang disalurkan di bulan Juli, sebesar Rp 6,14 triliun untuk 10 juta KPM,” ujar Airlangga dalam Keterangan Pers mengenai Evaluasi dan Penerapan PPKM, pada Minggu (25/7).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memperpanjang kebijakan Diskon Listrik selama 3 bulan (Oktober-Desember), Subsidi Kuota Internet bagi pelajar dan tenaga pendidik hingga akhir 2021, serta memberikan bantuan beras sebanyak masing-masing 10 kilogram kepada 28,8 juta KPM.

Atas komitmen tersebut, Puteri menggarisbawahi pentingnya implementasi kebijakan yang optimal.

“Berbagai program bantuan sosial yang Pemerintah perpanjang ini tentu akan sangat membantu ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi karena langsung menyasar kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat,” kata Puteri.

“Oleh karena itu, penyaluran dan pencairan bantuan yang cepat dan tepat sasaran adalah kunci agar kebijakan berjalan optimal. Untuk itu, tentu kami di DPR bersama dengan Pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan berbagai bantuan tersebut agar penyalurannya akuntabel dan tepat waktu,” tutup Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.

Legislator Golkar Minta Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos dan Tepat Sasaran

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai dan memastikannya tepat sasaran.

Ia menegaskan, di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sudah semestinya bantuan sosial diterima oleh masyarakat.

“Yang diperlukan saat ini adalah kecepatan dari kementerian terkait dan Pemerintah daerah untuk mendistribusikannya dengan tepat sasaran, akurat dan tepat waktu,” kata Ace dikutip melalui salah satu pemberitaan pada media online, Rabu (28/7/2021).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, saat ini seluruh bantuan yang diberikan Pemerintah memang disalurkan dalam bentuk tunai, di samping bantuan lain dalam bentuk potongan tarif listrik dan sebagainya.

Namun, ia mengingatkan, perlu ada perbaikan pendataan agar bantuan yang disalurkan tersebut benar-benar diterima oleh mereka yang terdampak.

“Masih banyak di antara masyarakat terdampak yang belum menerima karena tidak terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial, maupun kelompok berpenghasilan rendah baru akibat PPKM level 4 ini,” ujar dia.

Di samping itu, Ace menilai besaran bantuan yang diberikan pun harus didasarkan pada tingkat keparahan atau kesulitan yang dialami masyarakat.

“Pada titik inilah, seharusnya Pemerintah terutama Pemerintah Daerah harus mampu mendeteksi pemutakhiran kesulitan masyarakat tersebut. Aspek proporsionalitas dan keadilannya dalam bantuan sosial juga penting menjadi pertimbangan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Pemerintah memperpanjang bantuan sosial tunai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menyusul dilanjutkannya PPKM level 4.

“Perpanjangan bantuan sosial tunai untuk dua bulan, Mei sampai dengan Juni ini, disalurkan di bulan Juli sebesar Rp 6,14 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (25/7/2021).

Bobby Rizaldi: Kominfo tidak Perlu Buru-buru Soal Digitalisasi Televisi

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi mendukung sepenuhnya migrasi siaran TV analog menjadi TV digital Tahap I yang akan dimulai 17 Agustus 2021.

Meskipun demikian, Bobby meminta Kominfo menyiapkan berbagai persyaratannya agar digitalisasi berjalan mulus.

Hal itu perlu diperhitungkan karena ketika digitalisasi dimulai, otomatis siaran analog akan menghilang dari layar televisi.

Padahal, digitalisasi akan dimulai antara lain di wilayah terluar seperti Aceh, Kepulauan Riau, dan wilayah Kalimantan.

Di wilayah tersebut, masyarakat masih menjadikan siaran televisi sebagai sumber utama informasi, termasuk informasi penanganan Covid-19.

Menurut Bobby, di tengah masih tingginya kasus Covid-19, berbagai upaya penanganan oleh Pemerintah penting diketahui masyarakat.

Apalagi di saat yang sama Pemerintah pun harus menghadapi serbuan hoax tentang Covid-19. Partai Golkar sangat khawatir jika digitalisasi televisi dilakukan terburu-buru, hal itu akan mengganggu fokus Pemerintah dalam menangani pandemi.

Seperti diketahui, digitalisasi memerlukan pesawat televisi yang bisa menerima siaran digital, yang umumnya berupa televisi generasi terbaru, seperti pesawat televisi layar datar dengan fitur LED, LCD, dan OLED.

Jika tidak, masyarakat harus memiliki Set Top Box (STB), semacam converter. Namun, tidak semua pesawat televisi layar datar bisa menangkap siaran TV digital di Indonesia.

Padahal, pesawat televisi yang ada di masyarakat Indonesia umumnya masih berupa pesawat televisi analog. Hal ini sesuai hasil survei Litbang Kominfo, 2019 bahwa 66 persen masyarakat indonesia mengakses siaran televisi dengan TV analog.

“Hingga saat ini, Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja Kominfo belum menerima penjelasan lengkap tentang rencana digitalisasi televisi nasional. Apalagi, sesuai UU Cipta Kerja, digitalisasi TV nasional sebenarnya baru akan dilaksanakan pada 2 November 2022,” ujar Bobby.

Sesuai dengan Permen Kominfo No.6/2021 tentang Penyiaran, pasal 64 menyebutkan bahwa pengadaan alat bantu penerima siaran digital kepada rumah tangga miskin menjadi tanggung jawab penyelenggara multipleksing.

Berdasarkan informasi Kominfo, terdapat 8,7 juta STB yang menjadi komitmen LPS untuk didistribusikan kepada masyarakat di 12 provinsi, termasuk di dalamnya adalah 5 wilayah layanan yang akan dipadamkan siaran analognya.

Di tengah bisnis siaran televisi yang kurang kondusif, pengadaan STB seharga Rp200 ribu tentu tentu bukan hal yang mudah.

Bupati Kendal Dico Ganinduto Apresiasi KPC-PEN Soal Penambahan Program Bansos

Berita Golkar – Sebagaimana diumumkan, PPKM Level yang saat ini sedang diberlakukan akan diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

PPKM Level ini sendiri diterapkan diberbagai daerah di pulau Jawa dan Bali serta di beberapa daerah tertentu di luar pulau Jawa.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah berkomitmen akan memberikan bantuan sosial tambahan untuk masyarakat terdampak di daerah PPKM level 4.

Kendal sebagai salah satu daerah yang tergolong dalam PPKM level 4 tentu akan dapat perhatian khusus dari pemerintah terkait bantuan sosial.

“Ini masa sulit untuk masyarakat Kendal, selain bantuan dari daerah dan masyarakat sendiri, kita butuh dukungan dari pusat juga,” ungkap Bupati Kendal, Dico Ganinduto.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan akan ada berbagai macam bantuan sosial, diantaranya; bantuan sosial tunai (BST) untuk dua bulan; subsidi kuota internet selama 5 bulan; diskon listrik selama 3 bulan; bantuan subsidi upah untuk pemilik kartu prakerja; bantuan sembako 10 kg beras untuk 28,8 juta KPM; dan bantuan kartu sembako sebesar 200ribu untuk dua bulan.

Selain itu masih ada lagi bantuan khusus untuk pelaku UMKM, yaitu bantuan produktif mikro atau bantuan presiden (banpres).

Masing-masing pelaku UMKM akan mendapatkan Rp 1,2 juta untuk 1,5 juta UMKM berupa warung, kecil hingga pedagang kaki lima.

“Ini akan dibagikan melalui TNI dan Polri, sehingga ini diharapkan bisa memberikan bantuan ke masyarakat secara tunai terutama di wilayah-wilayah yang di Level IV,” ujar Airlangga, Ketua KPC-PEN.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, Pemerintah juga memberi stimulus kepada dunia usaha melalui beberapa insentif.

Antara lain, untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal akan diberikan insentif fiskal, berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah untuk masa pajak bulan Juni sampai dengan Agustus 2021.

“Ini yang diperlukan masyarakat kami saat ini, Kendal sangat mengapresiasi program bantuan tambahan dari KPC-PEN, namun hal ini harus disertai dengan komitmen bersama untuk mengaplikasikannya dengan baik agar bantuan dapat tepat sasaran,” ungkap Bupati Kendal, Dico Ganinduto.

Ia juga menjelaskan hal ini akan sangat berdampak positif untuk masyarakat Kendal untuk memenuhi kebutuhan pokok harian selama masa PPKM Level 4 dan pandemi Covid-19.

Bupati Dico Ganinduto berkomitmen pihaknya akan mendukung program tersebut dengan melakukan pendataan masyarakat terdampak dengan serius, cepat dan tepat.

Sehingga bantuan akan tepat sasaran kepada masyarakat. Saat ini, telah terdata untuk penerima bantuan sosial sampai 266.484 jiwa dan masih terus berjalan.

260 ribu jiwa lebih tersebut terdiri dari berbagai program di antaranya; bantuan sosial tunai (BST) 42.240 jiwa; pemilik kartu sembako 69.753 jiwa; pemilik kartu prakerja 960 jiwa, dan peserta program keluarga harapan (PKH) 154.491 orang dari 42.783 keluarga.

Pendataan akan terus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Bantuan ini sendiri sedang dalam proses dan akan segera dapat diterima oleh masyarakat.

Semoga dengan adanya dana bantuan sosial tambahan ini dapat meringankan seluruh warga Kendal yang terdampak besar oleh PPKM dan pandemi Covid-19.

Menko Airlangga Ungkap Mesin Penggerak Ekonomi saat PPKM Level 4

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan ada sejumlah faktor yang bisa menjadi mesin penggerak perekonomian nasional di tengah penerapan PPKM Level 4.

Menurut Airlangga, mesin utama yang bisa menggerakkan perekonomian nasional saat ini adalah konsumsi domestik di Indonesia.

Ia mengakui, adanya sedikit penekanan mobilitas masyarakat pada penerapan PPKM Level 4 memang berpengaruh pada tingkat konsumsi domestik.

Namun, Pemerintah telah menyiapkan antisipasi agar tingkat konsumsi domestik masyarakat tetap terjaga selama PPKM Level 4 yang diperpanjang hingga 2 Agustus mendatang melalui berbagai bantuan sosial.

Selain konsumsi domestik, mesin penggerak ekonomi nasional juga terletak pada belanja Pemerintah.

“Belanja Pemerintah itu terus kita kondisikan agar serapan anggarannya bisa tercapai. Sehingga diharapkan terdapat pertumbuhan dalam belanja pemerintah,” ujar Airlangga saat acara pada salah satu stasiun televisi, dikutip Selasa (27/07/2021).

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, penggerak perekonomian ketiga, yakni investasi. Airlangga menegaskan, Pemerintah menjaga agar investasi terus masuk ke Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah implementasi online single submission untuk memudahkan investasi masuk ke Indonesia.

Selain itu, ekspor juga menjadi salah satu mesin tambahan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional.

“Ekspor ini dengan komoditas yang baik dan adanya pemulihan ekonomi global, sehingga demand-nya meningkat, diharapkan bisa menjadi buffer terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur Airlangga.

Menko Perekonomian ini juga menjelaskan, salah satu akselerator menjaga perekonomian nasional yang akan didorong adalah digitalisasi.

Saat ini perekonomian digital sudah mencapai 44 miliar dolar AS. Pada 2025, diharapkan sudah mencapai 125 miliar dolar.

“Inilah yang Pemerintah terus dorong, dan diharapkan pada akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di level 3,7 persen sampai dengan 4,5 persen. Masih positif,” kata Airlangga.

Namun, Pemerintah juga meminta seluruh pihak bisa bekerja sama agar penyebaran Covid-19 bisa terkendali dengan disiplin PPKM Level 4.

Terutama, masyarakat, Pimpinan Perusahaan, dan Pemerintah Daerah. Sebab, Pemerintah Pusat sudah menyiapkan agar mesin penggerak perekonomian nasional tetap tumbuh.

Menko Airlangga Sampaikan Rincian Bantuan-Bantuan Sosial untuk Masyarakat

Berita Golkar – Presiden RI Joko Widodo berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan selama 23 hari terakhir. Dukungan dari masyarakat ini menciptakan tren perbaikan dalam pengendalian pandemi.

Meskipun demikian, dalam pernyataan resminya pada Minggu (25/7), Presiden menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dan selalu waspada dalam menghadapi tren perbaikan ini, terutama terkait varian delta yang sangat menular.

Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan Penerapan PPKM Level IV dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun kita akan lakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko (Menteri Koordinator) dan Menteri terkait,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggelar konferensi pers “Evaluasi dan Penerapan PPKM”, Minggu (25/7).

PPKM Level IV akan diterapkan pada 95 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa dan Bali dan 45 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di luar Jawa dan Bali. PPKM Level III akan diterapkan pada 33 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa dan Bali dan 276 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di luar Jawa dan Bali.

PPKM Level II akan diterapkan pada 65 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi di luar Jawa dan Bali.

Pemberlakukan PPKM Level IV dan III didasarkan atas 3 faktor utama, yaitu indikator laju penularan kasus, respon sistem kesehatan yang berdasar pada panduan dari WHO, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk PPKM Level IV ditetapkan aturan sebagai berikut:

1. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari, diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari, bisa buka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat dan pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda.

2. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemda.

3. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit

Pengaturan lebih lengkap dan detail, telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri), yaitu InMendagri Nomor 24/2021 untuk PPKM Level 4 dan Level 3 di Jawa dan Bali, InMendagri Nomor 25/ 2021 terkait PPKM Level 4 di Luar Jawa dan Bali, serta InMendagri nomor 26/ 2021 untuk PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi arahan untuk meningkatkan testing dan tracing serta ketersediaan obat dan oksigen.

“Kemudahan impor bahan baku dan obat-obatan untuk perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta yang sudah mempunyai ijin impor juga diterapkan untuk menjaga ketersediaan obat untuk Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Untuk testing dan tracing, Pemerintah menetapkan target testing minimal per Kabupaten/Kota yang diatur dalam InMendagri tersebut, yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh seluruh Pemerintah Daerah.

Digital-Tracing dioptimalkan dengan menggunakan Sistem Aplikasi “Peduli-Lindungi” yang mempunyai fitur QR-Code untuk memperkuat tracking dan contact-tracing.

Selanjutnya dilakukan pengembangan fitur QR-Code Peduli-Lindungi untuk terintegrasi dengan data Hasil Tes Pemeriksaan Covid-19 dan data Vaksinasi Nasional.

Menko Luhut menambahkan bahwa kegiatan tracing ini akan dikoordinir oleh TNI dan Polri dan Puskesmas di masing-masing wilayah. Untuk testing tetap dilakukan oleh Tenaga Kesehatan.

“Kami juga mendorong isolasi mandiri terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota atau level Provinsi untuk dimaksimalkan, utamanya yang berisiko tinggi atau yang di rumahnya terdapat ibu hamil, orang tua dan komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan resiko kematian terutama kepada orang tua dan komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini,” ujar Menko Luhut.

Terkait dengan pemberian bantuan sosial tambahan di Kabupaten/Kota untuk penerapan PPKM Level IV, Menko Airlangga menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat selama PPKM Level IV antara lain:

1. Menambah manfaat Kartu Sembako sebesar @Rp200Rb selama 2 bulan untuk 18,8 Juta KPM;

2. Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 Juta KPM Usulan Daerah, sebesar Rp200Rb/bulan selama 6 bulan;

3. Perpanjangan BST (Bantuan Sosial Tunai) selama 2 bulan (Mei s.d. Juni) disalurkan di Juli, sebesar Rp. 6,14 Triliun untuk 10 Juta KPM;

4. Melanjutkan Subsidi Kuota Internet selama 5 bulan (Agustus s.d. Desember) sebesar Rp.5,54 Triliun untuk 38,1 Juta Penerima;

5. Melanjutkan Diskon Listrik selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.1,91 Triliun untuk 32,6 Juta Pelanggan;

6. Melanjutkan bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.0,42 Triliun untuk 1,14 Juta Pelanggan;

7. Tambahan Rp10 T untuk Pra kerja dan BSU (Bantuan Subsidi Upah): BSU sebesar Rp 8,8 T dan Tambahan Prakerja sebesar 1,2 T;

8. Bantuan Beras @10 Kg untuk 28,8 Juta KPM, tahap-1 akan disalurkan ke 20 juta KPM dan tahap-2 disalurkan 8,8 juta KPM.

Bantuan untuk UMK selama PPKM Level IV, antara lain:

1. Penambahan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebesar Rp. 3,6 Triliun untuk 3 Juta Peserta baru @ Rp. 1,2 Juta;

2. Pemberian Bantuan untuk PKL dan Warung sebesar Rp. 1,2 Triliun untuk 1 Juta Penerima @ Rp. 1,2 Juta.

Selain itu, untuk Dunia Usaha juga akan diberikan Insentif Fiskal selama PPKM Level IV, antara lain:

1. Pemberian Insentif Fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Sewa Toko atau Outlet di Pusat Perbelanjaan atau Mall yang akan Ditanggung Pemerintah (DTP), untuk masa pajak Juni s.d. Agustus 2021;

2. Pemberian Insentif Fiskal untuk beberapa Sektor lain yang terdampak (sektor Transportasi, HoReKa, Pariwisata dll).

Menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden, Menko Airlangga mengajak seluruh masyarakat dan komponen bangsa, untuk bersatu padu, bahu membahu dan bersama-sama berupaya untuk melawan Covid-19 ini.

“Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19, dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat bisa kembali normal”.

Puteri Komarudin Dukung Program Pemkab Karawang Soal Vaksinasi Anak

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendukung pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Karawang guna membangun ketahanan anak dalam melawan pandemi.

Pemerintah Kabupaten Karawang meluncurkan program vaksinasi anak usia 12-17 tahun dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli 2021, yang berlangsung di lapangan parkir RSUD Karawang, Jawa Barat, baru-baru ini.

“Sesuai dengan tema Hari Anak Nasional tahun ini, ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’, program vaksinasi Covid-19 bagi anak adalah program yang tepat untuk mulai melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman pandemi. Karenanya, saya mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Karawang yang telah berkomitmen untuk melaksanakan program ini bagi anak-anak di Karawang,” urai Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (26/7/2021).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga berharap bahwa perhatian terhadap anak dalam pandemi Covid-19 ini tidak hanya sebatas pada pemberian vaksin saja, namun juga dalam bentuk pendampingan maupun dukungan lainnya, terutama bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga akibat pandemi.

“Selain tingkat kematian anak akibat Covid-19 yang cukup mengkhawatirkan, kita juga perlu memberikan perhatian terhadap anak-anak yang kehilangan anggota keluarganya selama pandemi ini. Anak-anak tersebut bisa jadi tidak hanya kehilangan tulang punggung keluarganya melainkan juga sosok yang selama ini mengasuh mereka. Karenanya selain dukungan secara ekonomi, dukungan secara psikis juga diperlukan untuk menjaga mereka dari gangguan kesehatan mental,” tutup Puteri.

Selain di RSUD Karawang, acara peluncuran tersebut juga secara serentak dilakukan di sejumlah titik antara lain, SDN 6 Nagasari Karawang, SMPN 1 Karawang dan SMAN 5 Karawang. Selanjutnya, vaksinasi bagi anak akan dilakukan di puskesmas sesuai domisili warga.

“Selain lansia dan usia 18 tahun ke atas, anak-anak Karawang usia 12 – 17 tahun juga harus diberi vaksin untuk menambah kekebalan tubuh terhadap serangan virus corona yang masih cukup rawan hingga saat ini di Karawang. Oleh karena itu, pada hari ini target kita sebanyak 2.000 anak disuntik vaksin secara serentak di beberapa tempat,” ujar Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

Pemkab Karawang terus mengupayakan percepatan program vaksinasi Covid-19 demi tercapainya herd immunity.

Hingga 23 Juli 2021, sebanyak 261.687 orang atau sekitar 13,65 persen masyarakat Karawang telah menerima dosis pertama vaksin Covid-19.

Dari jumlah tersebut, sekitar 119.649 orang atau 6,24 persen di antaranya telah mendapat dosis kedua. Hal ini tentu masih jauh dari target yang ditetapkan Pemkab Karawang yaitu sejumlah 1.917.354 orang, di mana 237.086 di antaranya merupakan kelompok anak-anak.

Kosgoro 1957 Bagikan Sembako untuk Masyarakat di DKI Jakarta

Berita Golkar – DKI Jakarta menjadi salah satu daerah tertinggi yang terkena virus Covid-19, sehingga Pemprov DKI membatasi mobilitas antar warga untuk memutus mata rantai virus Covid-19 dengan melakukan kebijakan PPKM level 4 sampai dengan tanggal 2 Agustus.

Dave Laksono selaku Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 berinisiatif bergerak cepat untuk membagikan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak Covid 19 sekaligus menyosialisasikan pentingnya menaati protokol kesehatan kepada masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

“Sebagai organisasi masyarakat, kami tetap mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah melalui kebijakan PPKM, kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap taat dengan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dan hindari kerumunan. Menyelesaikan permasalahan Covid-19 tidak bisa dibebankan kepada Pemerintah semata, semua komponen masyarakat harus bersama-sama, bergotong-royong dan terlibat untuk menyelesaikan beban sosial ini,” ujar Dave.

Dave Laksono berharap kegiatan Kosgoro 1957 Berbagi, dapat memberikan dampak yang baik agar dapat meringankan beban kebutuhan sebagian masyarakat saat diberlakukannya PPKM.

Kami tetap mengampanyekan langkah-langkah penanggulangan Covid-19 sekaligus menyerahkan bantuan sosial, khususnya kalangan masyarakat kecil.

“Situasi pandemik seperti ini bukanlah halangan untuk membangun kepedulian terhadap sesama, giat ini perlu dilakukan secara berkelanjutan guna membantu warga terdampak baik warga yang sedang menjalani Isoman ataupun korban PHK,” tutup Gamal Bachri, Ketum HIMA KOSGORO 1957.

Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Tambah Bansos di Wilayah PPKM Level 4

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Pemerintah menambah bantuan sosial di wilayah penerapan PPKM Level 4. PPKM Level IV sendiri akhirnya diperpanjang hingga 2 Agustus mendatang.

Airlangga menegaskan, selain di Jawa-Bali, PPKM Level IV juga diterapkan di 45 kabupaten dan kota di 21 provinsi.

Sementara, PPKM Level III juga akan diterapkan di 276 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa-Bali. PPKM Level II diberlakukan di 65 kabupaten/kota di 17 provinsi di luar Jawa-Bali.

“Selanjutnya kami ingin menambahkan terkait dengan pemberian bantuan sosial terbaru untuk masyarakat di kabupaten/kota untuk penerapan PPKM Level IV,” tutur Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Minggu (25/7/2021).

Bantuan sosial yang akan diberikan Pemerintah semakin banyak. Yakni, menambah bantuan kartu sembako itu besarnya Rp 200 ribu untuk dua bulan.

Penerima kartu sembako ini sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah menambah kartu sembako selama PPKM Level IV untuk 5,9 juta KPM yang merupakan usulan daerah dengan besaran juga RP 200 ribu per bulan selama 6 bulan.

“Kemudian perpanjangan bantuan sosial tunai (BST) untuk dua bulan, Mei sampai dengan Juni ini disalurkan di bulan Juli sebesar Rp 6,4 triliun untuk 10 juta KPM,” ujar Airlangga.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, Pemerintah juga melanjutkan subsidi kuota internet selama 5 bulan dari Agustus sampai Desember 2021 yang nilainya mencapai Rp 5,54 triliun.

Kemudian, melanjutkan diskon listrik selama 3 bulan, dari Oktober sampai dengan Desember besarnya Rp 1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan.

Tambahan Rp 10 triliun untuk kartu Prakerja akan digunakan untuk bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah besarnya Rp 8,8 triliun dan sisanya Rp 1,2 triliun akan diberikan kepada kartu Prakerja.

“Bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan ini untuk Level III dan Level IV, untuk diberikan bantuan ini dua kali Rp 600 ribu,” tegas Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Airlangga mengatakan, Pemerintah juga memberikan bantuan beras 10 kilogram untuk 28,8 juta KPM, yang tahap pertama disalurkan ke 20 juta KPM, dan tahap kedua kepada 8,8 juta KPM.

Selanjutnya ada bantuan untuk UMKM yaitu, bantuan produktif mikro atau Banpres (Bantuan Presiden). Masing-masing UMKM akan menerima Rp 1,2 juta dengan target penerima sebanyak 1,5 juta UMKM yang berupa warung kecil maupun pedagang kaki lima (PKL).

“Ini akan dibagikan melalui TNI dan Polri, sehingga ini diharapkan bisa memberikan bantuan ke masyarakat secara tunai terutama di wilayah-wilayah yang di Level IV,” ujar Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan Pemerintah juga memberi stimulus kepada dunia usaha melalui beberapa insentif.

Antara lain, untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal akan diberikan insentif fiskal, berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung Pemerintah untuk masa pajak bulan Juni sampai dengan Agustus 2021.

“Sedang dalam proses kemudian akan diberikan juga untuk beberapa sektor lain yang terdampak termasuk transportasi, pariwisata yang ini sedang dalam finalisasi,” tegas Menko Airlangga.

Menko Airlangga Apresiasi Pengemudi Ojek Sebagai Pahlawan yang Melayani Kebutuhan Masyarakat dengan Prokes Ketat

Berita Golkar – Mencermati tren peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia pada beberapa waktu terakhir, Pemerintah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menanggulanginya.

Salah satunya dengan penerapan PPKM level 4 di wilayah Jawa dan Bali, termasuk Kota Bogor. Pemerintah juga terus mengevaluasi dan memonitor dinamika di lapangan serta memastikan pelayanan kesehatan tersedia bagi masyarakat.

Dengan penerapan status PPKM level 4 di Kota Bogor dan diikuti dengan peningkatan jumlah testing dan tracing serta percepatan pelaksanaan vaksinasi, diharapkan dapat menekan laju penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan vaksinasi dosis I di Kota Bogor telah mencapai 30% atau mencapai 241 ribu penduduk. Dari capaian tersebut, yang telah menerima vaksin dosis I dan II secara lengkap yakni 16% atau sebanyak 129 ribu orang.

Untuk menjaga ekonomi masyarakat selama pandemi, khususnya di wilayah PPKM level 4, Pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp744,75 Triliun.

Peningkatan alokasi anggaran ini di antaranya untuk bantuan sosial kepada masyarakat berupa Program Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, BSU, dan Bantuan Beras Bulog.

Bantuan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) pada daerah PPKM Level 4 juga dipastikan akan terus berlanjut dan ditingkatkan, antara lain berupa penambahan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebesar Rp 3,6 Triliun untuk 3 Juta peserta baru @ Rp 1,2 Juta dan pemberian bantuan untuk warung dan PKL sebesar Rp 1,2 Triliun untuk 1 Juta penerima @ Rp 1,2 Juta yang akan disalurkan oleh TNI/Polri.

Pemerintah juga akan memastikan seluruh penyalurannya cepat dan tepat sasaran.

“Apresiasi yang besar saya sampaikan kepada tim Kementerian Perhubungan yang telah menyelenggarakan acara bantuan sosial hari ini. Semoga penyerahan bantuan sosial ini dapat berdampak langsung dalam meringankan masyarakat di masa PPKM saat ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan berupa pembagian bantuan sosial untuk pengemudi ojek pada Minggu (25/07) di Kota Bogor.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengajak masyarakat untuk mendukung program vaksinasi dengan tetap ketat menjalankan protokol kesehatan.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan vaksinasi di wilayah aglomerasi, Menko Airlangga juga meminta kepada PT Jasa Raharja untuk terlibat dalam membantu pelaksanaan vaksinasi bagi para pengemudi angkutan umum.

“Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada para pengemudi ojek yang telah dengan luar biasa bekerja selayaknya pahlawan yang melayani masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam bekerja terutama dalam kondisi seperti saat ini,” pungkas Airlangga.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wali Kota Bogor Bima Arya, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, serta Jajaran Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Bogor.

Acara dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan 3M secara ketat dan menggunakan face shield.

Scroll to top