Bulan: April 2021

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Partai Golkar, I Wayan Gunawan, menyampaikan bahwa, perayaan Hari Suci Galungan dan Kuningan pada 14 dan 24 April 2021 sangat spesial. Sebab hari besar umat Hindu ini berbarengan dengan awal bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah.

Kader senior Partai Golongan Karya (Golkar) ini berharap perayaan hari suci ini menjadi pertanda baik berakhirnya pandemi Covid-19 seiring masifnya vaksinasi yang dilakukan Pemerintah.

“Semua pihak tentu ingin pandemi Covid-19 segera berlalu. Harus menjadi pemahaman bersama bahwa Covid-19 itu benar adanya. Faktanya masih banyak masyarakat yang maboya (tidak percaya, red). Bahkan ada yang tidak percaya Covid-19 sudah mendunia. Mari di Hari Raya Galungan dan Kuningan ini kita mulat sarira (introspeksi diri, red) nunas sica (mohon anugerah, red),” ungkap I Wayan Gunawan melalui pemberitaan online, yang dikutip Rabu (14/4/2021).

Gunawan tak menampik pandemi telah merontokkan sendi-sendi perekonomian Pulau Dewata yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.

Setahun lebih wabah terjadi, ungkapnya komunikasi sosial masyarakat juga terdampak akibat pembatasan-pembatasan yang dilakukan dalam rangka meminimalisir penyebarluasan virus SARS-CoV-2.

“Mudah-mudahan melalui proses religius ini pandemi bisa berlalu di samping upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah,” harapnya.

Di balik mulat sarira ini, tegas Gunawan seluruh aspek kehidupan masyarakat diuji. Akibat pandemi, strata sosial, kepandaian, kekuatan seseorang dan sejenisnya diposisikan sama rata.

Terjadi koreksi total terhadap konstruksi sosial dan jalannya pemerintahan sekaligus pribadi masing-masing masyarakat.

Dalam kondisi pukulan berat akibat pandemi, Gunawan berpesan bagi umat Hindu, khususnya masyarakat Bali agar mulat sarira.

“Tidak harus buahnya (persembahan sesaji, red) bertumpuk-tumpuk, sesaji yang sebar wah kalau memang tidak mampu. Tapi, kalau mampu silakan. Sarasamuscaya mengatakan dengan cara apapun kau menuju-Ku oh Parta aku terima. Artinya, yang terpenting adalah keheningan pikiran. Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini,” ungkap Ketua Kosgoro Bangli tahun 1996 itu.

Berita Golkar – Pengurus DPD Partai Golkar Sidoarjo menggelar aksi membeli beras langsung ke petani di Desa Simoangin-angin Kecamatan Wonoayu. Aksi ini untuk menyerap hasil panen sehingga harga stabil dan tidak anjlok.

Aksi beli beras langsung ke petani itu dipimpin oleh Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi. Tak hanya diikuti oleh pengurus DPD Partai Golkar Sidoarjo, kegiatan ini juga diikuti seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo, yakni Warih Andono, M Nizar, Ali Sutjipto, dan Arief Bachtiar.

Menurut Adam Rusydi, gerakan membeli beras langsung ke petani ini instruksi dari DPD Partai Golkar Jatim. “Karena Pemerintah tidak bisa menyerap langsung, maka kami (Partai Golkar) berinisiasi membeli beras langsung ke petani,” ujar Adam, dikutip melalui pemberitaan media online, Rabu (14/4/2021).

Dalam kegiatan itu, DPD Partai Golkar Sidoarjo membeli beras sebanyak 1,5 ton dari Karsono, Petani di Desa Simoangin-angin RT 3 RW 1 Wonoayu.

“Ini untuk memberi kemanfaatan kepada petani. Agar saat petani panen, merasakan untung,” ujar Adam yang juga anggota DPRD Jatim ini.

Adam menambahkan, saat membeli beras langsung dari petani ini, pihaknya tidak pakai menawar dan langsung setuju dengan harga yang diajukan petani. “Kami beli tidak pakai nawar. Harga yang diajukan petani langsung kami setujui,” tandasnya.

Di sela kegiatan, DPD dan Fraksi Golkar Sidoarjo juga menerima keluhan dari petani terkait kelangkaan pupuk dan masalah saluran irigasi.

“Itu jadi PR bagi Partai Golkar Sidoarjo dalam rangka penanggulangan untuk masa tanam dan panen ke depan,” tegas Adam.

Adam Rusydi juga berharap Pemkab Sidoarjo nantinya membuat regulasi terkait penyerapan hasil panen para petani. Selain itu, bisa mempermudah akses saluran irigasi dan mempermudah penyediaan pupuk non subsidi.

Ditambahkan Adam, langkah membeli beras langsung ke petani juga diharapkan mendorong Pemerintah dan Bulog agar lebih maksimal lagi menyerap gabah para petani.

“Dan hari ini kami sudah memberi contoh riil kepada Pemerintah dan masyarakat bahwa kami sudah bersikap untuk para petani. Apalagi ini kami lakukan di awal Ramadan,” pungkas Adam.

Sementara itu, Karsono-salah satu petani di Desa Simoangin-angin mengatakan, saat ini harga gabah kering sawah Rp 3.800, semula Rp 4.600 per kilogram. Dengan harga itu, petani hanya balik modal. “Hanya impas, belum untung,” cetusnya.

Agar untung, Karsono menyatakan bahwa biasanya petani akan menjual ketika harga gabah naik usai Lebaran nanti.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Muhidin M. Said mendorong peningkatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pasalnya dari segi target penyerapan, Muhidin menilai sudah berjalan baik namun plafon bagi KUR yang diberikan untuk daerah di luar Pulau Jawa masih terbilang relatif kecil dibandingkan dengan daerah-daerah yang berada di pulau Jawa.

“Jika dibandingkan dengan beberapa daerah di Pulau Jawa yang punya Non Performing Loan (NPL) KUR itu bahkan ada yang sampai 3 sampai 4 persen, sementera di Sulsel nol koma. Oleh karena itu, saya mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Saya minta supaya dinaikkan dan ditingkatkan plafonnya supaya betul-betul bisa menjangkau masyarakat UMKM kita. Saya harapkan khususnya di Sulsel kalau bisa ditambah volumenya, karena masih banyak masyarakat kita terutama UMKM itu belum terjangkau dengan hal ini,” jelas Muhidin dalam keterangan pers, dikutip Rabu (14/4/2021).

Politisi dapil Sulawesi Tengah itu menambahkan mekanisme KUR sebaiknya juga diiringi dengan literasi keuangan, agar ke depannya masyarakat bisa mengetahui mekanisme untuk memperoleh KUR.

“Khususnya kepada OJK dan BI, dengan tersosialisasikannya mekanisme KUR kepada masyarakat dengan baik diharapkan nantinya masyarakat betul-betul memperoleh informasi bagaimana cara mendapatkan KUR terutama di situasi dan kondisi perekonomian yang sedang turun akibat pandemi Covid-19 saat ini,” tandas Muhidin.

Muhidin mengungkapkan penyaluran KUR di Pulau Jawa relatif cukup besar karena didukung dengan infrastruktur yang sudah baik. Lain halnya di Sulsel yang masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Untuk itu, dirinya kembali menekankan mendorong KUR yang relatif kecil di Sulsel tadi untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya.

“Karena bagaimanapun juga ekonomi bisa bangkit kalau bisa ditopang dengan UMKM yang bagus. Kita bisa bangkit kalau ekonomi itu sehat, nah kalau masyarakat kita sehat ekonomi pasti bagus,” tutur Politisi partai Golkar itu.

Senada dengan Muhidin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai penyaluran KUR di provinsi Sulsel masih terbilang relatif sangat terbatas. Menurutnya KUR sangat dibutuhkan oleh UMKM di Sulsel.

“Kita lihat NPL nya juga sangat kecil disini bahkan tidak sampai 1 persen. Ini membuktikan bahwa penyaluran KUR di Sulsel betul-betul dibutuhkan oleh UMKM untuk menggerakkan usahanya,” ungkapnya.

Ke depan dirinya berharap, antara regulator fiskal dan regulator keuangan perbankan terus menjalin kerja sama menciptakan kondusifitas perekenomian.

“Karena kalau kondisi perekonomian kita kondusif, tentu masyarakat akan bisa beraktifitas, kalau masyarakat bisa beraktifitas tentu akan menggerakkan perekonomian. Mudah-mudahan pandemi di tahun 2021 ini bisa terkendali,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mendorong sinergi dalam Program 3S Program 3S (SIPAKATAU, SIPAKALEBBI, SIPAKAINGE).

Program 3S juga merupakan bentuk sinergi tindak lanjut dari HLM TPID yang telah dilakukan yang salah satu fokusnya adalah kolaborasi selama masa pandemi Covid-19.

“Dalam jangka pendek, terlihat bahwa pelaksanaan Program 3S tersebut membuat tekanan inflasi lebih terkendali seiring terjaganya produksi. Pada tahun 2020, inflasi bahan makanan dan inflasi umum di Sulsel masingmasing sebesar 2,82 persen (yoy) dan 2,04 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir yang masing-masing mencapai 4,37 persen dan 3,05 persen (yoy). Inflasi sejumlah komoditas yang mengalami permasalahan struktural juga sebagian besar mulai menurun,” tuturnya.

Sektor pariwisata lanjutnya, merupakan sektor cukup menjanjikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, hal ini dikarenakan banyaknya usaha/industri jasa yang hidup dari sektor tersebut, seperti Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Jasa Pemandu Wisata/Guide, Transportasi Wisata/Travel, dan lain-lain.

“Sedangkan, tingkat keberhasilannya sendiri dapat dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan, baik nusantara/domestik maupun mancanegara, di mana pada Tahun 2015 jumlah wisatawan (nusantara dan mancanegara) yang berkunjung ke Sulawesi Selatan sebanyak 7.320.599 Kunjungan dan di Tahun 2019 sebanyak 8.856.092 kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 21 persen atau 1.535.493 kunjungan,” imbuhnya.

Berita Golkar – Kosgoro 1957 sebagai Ormas pendiri Partai Golkar, bersama SOKSI, MKGR dan Ormas lain, kini terus berupaya menata dari menyiapkan kader-kader terbaik, untuk menghadapi Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota hingga persiapan Pilpres dan Pemilu 2024 mendatang.

Untuk pemantapan internal, salah satunya adalah pembenahan, penyegaran kepengurusan DPD Kosgoro 57. Musda Pengurus Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Provinsi DKI Jakarta ini, digelar di Kantor DPD I Partai Golkar DKI Jakarta pada Sabtu-Minggu 10-11 April 2021.

Dalam Musda ke III tersebut telah menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya pemilihan Kepengurusan Ormas PDK Kosgoro 1957 Provinsi DKI Jakarta, yakni Ketua Terpilih H. Chairul Purba, SE, Sekretaris Laras Susyanto dan Bendahara, Yudistira Hermawan.

Melalui jumpa pers, Ketua PDK Kosgoro 1957 DKI Jakarta Terpilih H. Chairul Purba, SE, menegaskan, bahwa Ormas Kosgoro 1957 akan kembali pada Qitohnya, yaitu pemberdayaan masyarakat dan program yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah membentuk koperasi-koperasi di masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Program lain adalah memberikan manfaat pada masyarakat, dengan membangun sekolah-sekolah hingga Universitas di beberapa daerah, guna memajukan pendidikan Indonesia dan mencerdaskan masyarakat.

Di sisi lain, program pengembangan seni budaya juga akan menjadi prioritas kepengurusan yang baru ini, untuk DKI Jakarta mereka akan bekerjasama dengan Bamus Betawi serta beberapa sanggar seni di Jakarta.

“Di bidang Politik, kita akan memenangkan calon-calon dari Partai Golkar pada Pilpres 2024 mendatang kita akan ajukan Ketua Umum Partai Golkar sebagai Kandidat Calon Presiden RI 2024-2029, sementara untuk tingkat DKI Jakarta dalam Pemilu kita targetkan perolehan dari 6 Kursi DPRD DKI akan kita upayakan bisa mencapai 15 Kursi DPRD DKI, sehingga Kosgoro sebagai pendiri Partai Golkar memiliki peran penting untuk memajukan dan memenangkan Partai Golkar,“ kata H. Chairul.

Setelah Musda ini, Chairul menyampaikan bahwa PDK Kosgoro 1957 DKI Jakarta akan membentuk kepengurusan ditingkat Kota/Kabupaten Kepulauan Seribu hingga tingkat Kecamatan, Kelurahan bahkan membina kader-kader ditingkat RT maupun RW, untuk membantu memenangkan perhelatan politik di tahun 2024 nanti.

Dalam rangka menyambut Ramadhan, PDK Kosgoro 1957 DKI Jakarta juga akan memberikan makanan untuk berbuka puasa.

“Setiap harinya kita siapkan 300 nasi box dan takjil, serta di beberapa tempat juga akan kita gelar pesantren kilat, khusus bagi anak-anak dan remaja agar belajar membaca Al-Qur’an. Kita ingin anak-anak hafidz Quran,“ tutup Chairul Ketua Terpilih PDK Kosgoro 1957 DKI Jakarta.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan praktik dan tindakan korupsi menghambat laju investasi, pembukaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi.

“Upaya pencegahan korupsi penting, karena praktik korupsi terbukti menghambat laju investasi, pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja,” ujar Airlangga dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi STRANAS PK 2021-2022, secara virtual, Selasa (13/4).

Oleh sebab itu, Airlangga menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu langkah untuk mencegah potensi tindakan korupsi.

Airlangga menjelaskan UU Cipta Kerja akan mampu meningkatkan transparansi di sektor tata ruang pertahanan, menyederhanakan izin di sektor usaha, serta memberikan kepastian layanan dalam investasi.

Kemudian, juga memudahkan UMKM untuk berusaha serta meningkatkan jaminan hukum bagi usaha dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi.

“Undang-Undang Cipta Kerja mendukung proses perizinan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia memastikan Pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari hulu ke hilir melalui penataan kebijakan dan regulasi baik berupa instruksi, arahan maupun peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan serta pembenahan proses pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di bidang pengelolaan keuangan termasuk penyelamatan uang negara dan aset negara.

Tak hanya itu, Airlangga menuturkan adanya peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menjadi langkah penting untuk memberikan acuan dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah.

“Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diharapkan menjadi arah kebijakan yang diimplementasikan seluruh organisasi pemangku kepentingan di negeri ini,” tegasnya.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menegaskan kepada para perusahaan untuk mewajibkan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya Idulfitri.

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) perlu untuk memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja tepat waktu dan sesuai peraturan yang ditetapkan,” tegas Azis melalui siaran pers, Selasa (13/4/2021).

Azis berharap para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena Pemerintah telah memberikan stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini.

Terlebih, roda perekonomian sudah mulai bergerak dan kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai merangkak membaik.

“Untuk itu, Kemenaker dan Disnaker harus aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan pembayaran THR. Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya” jelasnya.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Golkar itu meminta Kemenaker dan Disnaker untuk aktif melakukan dialog dan mediasi antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR.

Azis menekankan agar Kemenaker dan Disnaker sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya.

“Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR 2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh negara,” tutupnya.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Golkar menyambut baik hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) pada periode 29 Maret hingga 4 April 2021, yang mana Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai tokoh partai politik dengan elektabilitas tertinggi.

Menurut Ace, hasil survei tersebut menunjukkan, bahwa publik telah mengetahui kinerja Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

“Berarti kerja keras Pak Airlangga sebagai Menko Perekonomian, beliau kerja siang malam sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, juga diketahui publik,” kata Ace saat dihubungi wartawan, Selasa (13/4/2021).

Ia mengakui, usulan untuk mengajukan Airlangga sebagai calon Presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mengalir kuat dari daerah dan kader-kader Partai Golkar.

Ace yang menjabat sebagai pelaksana tugas ketua DPR Partai Golkar Jawa Barat juga menilai Airlangga merupakan kader terbaik Golkar untuk diusung sebagai calon Presiden. Ia mengatakan, Partai Golkar sudah seharusnya memiliki calon Presiden sendiri karena Partai Beringin itu merupakan pemenang kedua pada Pemilu lalu.

“Selain itu, belajar dari Pemilu 2019 di mana Pileg dan Pilpres yang dilaksanakan secara bersamaan, memungkinkan adanya kampanye yang linier antara pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden,” kata dia.

Ace menyebut, kader Partai Golkar akan sepenuh hati mengampanyekan Airlangga sebagai simbol partai pada Pilpres 2024 mendatang. Namun, kata Ace, Airlangga mengaku masih fokus untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Pada saatnya Pak Airlangga sendiri yang akan menyampaikan tentang pencapresan beliau,” kata dia. Diberitakan sebelumnya, hasil survei KedaiKOPI menunjukkan Airlangga mendapat elektabilitas tertinggi dengan angka 17,6 persen sebagai tokoh partai politik yang cocok menjadi Presiden di tahun 2024.

Di urutan kedua, muncul nama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan persentase 15,6 persen, kemudian diikuti nama politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno dengan angka 13,7 persen.

Selanjutnya, muncul nama politisi PDI-P Puan Maharani dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan angka 9,6 persen, disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 9,0 persen dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu 8,3 persen.

Lalu, ada nama politisi Partai Golkar Jusuf Kalla 5,9 persen, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan politisi Nasdem Ahmad Syahroni 4,8 persen.

Adapun, aspirasi kader Golkar agar Airlangga maju sebagai capres pada 2024 terkemuka dalam Rapimnas Golkar pada awal Maret 2021.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, 34 DPD tingkat provinsi, 10 organisasi masyarakat di lingkungan partai, serta para senior partai telah menyatakan aspirasinya secara langsung.

“Bila selama ini kita menerima aspirasi tersebut secara informal, mendengarkan suara-suara lepas dari bawah, sekarang kami, DPP sudah mendapatkan pernyataan aspirasi secara langsung,” kata Doli dalam keterangannya, Sabtu (6/3/2021).

Akan tetapi, Airlangga belum menjawab secara pasti soal dorongan maju sebagai capres tersebut. “Aspirasi itu akan menjadi pertimbangan beliau dan pada waktunya akan menjawab aspirasi itu. Beliau menyampaikan bahwa saat ini Golkar sedang fokus membantu Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” ujar Doli.

Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan instrumen UU Cipta Kerja dan beragam regulasi yang merupakan turunan dari produk perundangan tersebut.

“UU Cipta Kerja menjadi instrumen utama dalam mengatasi berbagai tantangan nasional, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan UMKM, dan reformasi regulasi, untuk mendorong transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional,” katanya dalam rilis di Jakarta, dikutip Senin (12/4/2021).

Selain itu, Dito menyampaikan, implementasi dari UU Cipta Kerja dan peraturan turunan yang telah terbentuk tersebut dapat langsung memberikan geliat ekonomi melalui penciptaan permintaan dan pasokan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Dito optimistis dengan fundamental dan geliat ekonomi yang terakselerasi dan tercipta pada kuartal I 2021 ini, terlebih dari berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi XI DPR RI dengan Kemenkeu, BI, dan OJK, dapat mendukung secara keseluruhan baik di sisi permintaan maupun pasokan sehingga selanjutnya ekonomi bangkit kembali.

“Komisi XI DPR RI akan akan terus berkomunikasi bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK OJK dan fokus melihat berbagai perkembangan yang ada di tengah menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui akselerasi PEN dan pelaksanaan UU Cipta Kerja,” papar Dito Ganinduto.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menekankan penciptaan lapangan kerja baru harus mengalami peningkatan mulai tahun ini melalui pemberian kemudahan dan kepastian berusaha lewat UU Cipta Kerja.

“Kita harus bisa menciptakan lapangan kerja baru mulai tahun ini. Kita harus berikan kemudahan dan kepastian berusaha meningkat tahun ini dan seterusnya di tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Ia menjelaskan penciptaan lapangan kerja baru akan terealisasi di antaranya karena UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi UMKM berupa bantuan dan perlindungan hukum, pembiayaan dan insentif fiskal, serta izin tunggal melalui nomor induk berusaha (NIB).

Kemudian, melalui UU Cipta Kerja juga mengizinkan penggunaan DAK untuk pengembangan UMKM, memberikan kemudahan untuk membentuk koperasi, dan memprioritaskan produk UMKM untuk pengadaan Pemerintah.

Sementara, dalam hal UU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan berusaha dilakukan melalui penghapusan ketentuan modal awal PT, PT perseorangan untuk UMKM serta penyederhanaan proses dan pengurangan biaya pendirian PT.

Selanjutnya, BUMdes berbentuk badan dan hukum, mempercepat proses pengajuan paten, menyederhanakan dan mempercepat proses pengajuan merek, sekaligus menghapus izin yang tumpang tindih.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono menyatakan UU Cipta Kerja bisa menangkal potensi bencana demografi yang diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan.

Susiwijono mengatakan bahwa bonus demografi merupakan salah satu tantangan pemulihan perekonomian Indonesia karena Pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi 70,72 persen masyarakat berusia produktif dari total 270,20 juta total penduduk Indonesia.

Kemenko Perekonomian mencatat dari 203,97 juta penduduk usia kerja, sebanyak 138,22 juta orang di antaranya merupakan angkatan kerja. Namun, 9,77 juta orang di antara jumlah penduduk angkatan kerja itu merupakan pengangguran, bertambah sebanyak 2,67 juta orang jika dibandingkan dengan 2019.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin menyambut baik dengan adanya kebijakan Pemerintah akan subsidi ongkos kirim (ongkir) transaksi barang melalui daring (online) sebesar Rp 500 miliar pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) menjelang Idulfitri 1442 Hijriah.

“Dengan adanya langkah ini dapat meningkatkan daya beli dan usaha perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19, sehingga ekonomi dapat bangkit dan masyarakat sejahtera,” ungkap Azis dalam siaran persnya, Senin (12/4/2021).

Baginya, rencana ini perlu segera disosialisasikan kepada perusahaan yang dilibatkan dalam rencana ini. Sosialisasi kebijakan ini menjadi krusial agar setiap elemen bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggerakan perekonomian Indonesia.

“Pemerintah harus segera melakukan sosialisasi subsidi ongkir ini kepada perusahaan e-commerce, perusahaan penyedia barang, perusahaan penyedia jasa ekspedisi, dan masyarakat untuk mendorong peningkatan volume transaksi jual-beli melalui daring,” jelas Politisi Golkar itu.

Lebih lanjut, dirinya mendorong Pemerintah agar memberikan langsung subsidi ongkir tersebut kepada perusahaan penyedia jasa ekspedisi, baik yang menggunakan atau tidak jasa e-commerce.

Hal ini untuk mencegah adanya potensi pemotongan yang dilakukan oleh pihak e-commerce, sehingga realisasi berjalan sesuai rencana dan tujuan.

Disampaikan juga oleh Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahwa ongkos kirim yang ditanggung Pemerintah diutamakan untuk produk dalam negeri, dengan bentuk subsidi dari Pemerintah sebesar 500 miliar rupiah.

Rencananya akan diselenggarakan selama 5 hari (H-10 s/d H-6 Idulfitri) ini bekerjasama dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik lokal untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.