Bulan: April 2021

Berita Golkar – Tanggal 21 April tiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasanya dalam kesetaraan gender.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin merefleksikan peranan sebagai seorang legislator yang otomatis membuat dirinya menjadi politikus.

“Mengapa perempuan harus terjun di politik? Paling tidak ada tiga alasan mengapa perempuan harus terlibat dan terwakili dalam perpolitikan Tanah Air,” ujar Puteri Anetta Komarudin kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).

Pertama, kata Puteri, memajukan masyarakat tidak akan tercapai tanpa mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam politik dan ekonomi.

Kedua, lanjut dia, perempuan memainkan peran integral dalam perkembangan dan pertumbuhan suatu bangsa karena dapat mendorong peningkatan produktivitas secara signifikan.

Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa sebanyak 49,6 persen dari 7 miliar populasi dunia adalah wanita. Menurutnya, jika perempuan kurang memiliki akses dan kesempatan untuk mengembangkan dan menyalurkan bakat dan potensi mereka, akan ada terlalu banyak kesia-siaan.

“Menurut hasil penelitian Bank Dunia, tingkat kesejahteraan secara global dapat meningkat 21,7 persen apabila kesetaraan gender diimplementasikan,” ujar wanita kelahiran Bandung, 21 Agustus 1993 ini.

Sebaliknya, kata dia, ketidaksetaraan gender akan menyebabkan kerugian pada human capital wealth secara global yang diperkirakan mencapai USD 160,2 triliun.

Ketiga, lanjut dia, representasi dan partisipasi perempuan diperlukan untuk memberi perspektif seimbang (mengikutsertakan perempuan) dalam memastikan hak-hak dan kepentingan terbaik perempuan terlindungi dalam setiap kebijakan dan atau peraturan yang dibentuk.

Dia membeberkan jumlah partisipasi perempuan dalam bidang politik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun memang belum mencapai 30 persen secara keseluruhannya.

Dia menjelaskan, di parlemen jumlah perempuan anggota DPR RI dari setiap hasil pemilu legislatif atas setiap periode menunjukkan peningkatan yang signifikan.

“Mulai dari pemilu tahun 1999 keterwakilan perempuan sejumlah 8,8 persen; 11,82 persen di pemilu tahun 2004; 17,86 dan 17,32 persen di pemilu tahun 2009 dan 2014; serta mencapai 20,52 persen pada pemilu 2019 lalu,” ujar putri dari mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin ini.

Sehingga, kata dia, masih ada ruang keterwakilan yang perlu terus dikejar untuk mencapai target secara normatif, bahkan melebihi dari 30 persen.

“Dalam hal kesetaraan gender pada konteks politik, pertama dan yang paling utama, kader perempuan dan laki-laki harus mendapat kesempatan atau memperoleh pendidikan politik yang berperspektif kesetaraan gender,” kata legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII ini.

Di antaranya, sambung dia, mencakup pendidikan yang memadai terkait permasalahan yang dihadapi perempuan di segala tingkatan dan sektor. Kata dia, tujuannya adalah untuk membangun sensitivitas gender dalam pengambilan keputusan.

Karena, menurut dia, belum tentu semua kader, perempuan maupun laki- laki, dapat memahami, menyuarakan, dan membela kepentingan perempuan.

Dia menilai kader perempuan sebagai perwakilan perlu hadir dan berpartisipasi aktif secara nyata dalam menjawab isu perempuan, bukan hanya sebagai keterwakilan secara normatif semata.

Sama pentingnya, ujar dia, kader laki-laki yang masih mendominasi ranah pengambilan keputusan pun perlu memahami isu-isu tersebut, agar kebijakan yang dihasilkan lebih sensitif gender.

Di samping itu, menurutnya, kader perempuan perlu juga untuk memahami isu-isu yang jauh dari agenda perempuan, misalnya pertahanan dan keamanan.

Karena bagaimanapun, kata dia, tetap penting untuk menghadirkan perspektif perempuan pada isu-isu tersebut. “Kedua, terus mendorong representasi normatif dan substantif kader perempuan dalam perannya di kepengurusan strategis partai politik, maupun pucuk kepemimpinan di parlemen,” ungkapnya.

Walaupun, lanjut dia, partai politik berkewajiban untuk memenuhi kuota 30 persen, bukan berarti angka tersebut adalah tujuan terakhir. Dia berpendapat bahwa keterwakilan perempuan secara kuantitas menjadi proporsional harus terus didorong.

Kemudian, dia menilai perlu dipastikan juga bahwa keterwakilan tersebut berkualitas, dalam bentuk representasi nyata dan kontribusi aktif perempuan terhadap kebijakan maupun regulasi yang diterbitkan agar melindungi hak-hak perempuan.

“Di era yang semakin modern ini, kiprah kepemimpinan perempuan mulai diperhitungkan di berbagai lini kehidupan. Tidak hanya di dunia politik saja, melainkan juga dalam konteks yang lebih luas,” ungkapnya.

Dia memberikan contoh, belum lama ini Kementerian BUMN yang berencana untuk menambah kuota jajaran direksi dari kaum perempuan.

“Hal ini menunjukkan bahwa dengan segala potensi yang dimilikinya perempuan dapat mengambil peran kepemimpinan sesuai bidang yang dikuasainya,” pungkas perempuan yang juga akrab disapa Putkom ini.

Berita Golkar – Sebagai bentuk penghormatan untuk pahlawan emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini atau RA. Kartini. Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini, ia lahir di Jepara pada 21 April 1879, dan meninggal dunia pada 21 September 1904.

Semasa hidup Kartini banyak menulis surat kepada sahabat pena yang berisi beragam topik seperti tradisi perjodohan, poligami, opium, agama, bahasa Belanda sebagai pembuka pintu pengetahuan, nasib perempuan Jawa yang tertindas, kebijakan politik kolonial yang merugikan pribumi, sampai keinginannya mendirikan sekolah.

Tak heran jika hari ini menjadi momentum banyak wanita untuk mengingatkan kembali nilai perjuangan Kartini.

Salah satunya adalah Yanti K. Isfandary atau Yanti Airlangga, istri Menteri Bidang Perekonomian Indonesia kabinet Indonesia Maju dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang juga sebagai Ketua Umum Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG).

Menurut Yanti Airlangga, setiap wanita bisa meniru sosok Kartini dalam keluarga, menjadi penerang, simbol kekuatan dan mampu melawan duka lara.

“Jadilah Kartini di dalam keluargamu sendiri, menjadi penerang, sumber cahaya, simbol kekuatan dalam panas dan dinginnya kehidupan, mampu melawan duka lara dalam setiap kejadian,” ujarnya dalam unggahan Instagram @yanti.airlangga, Rabu (21/4/2021).

“Menembus awan kelabu tetap dengan senyuman, kasih sayangnya tidak pernah menyerah, sehingga keluargamu hanya melihat cantiknya rembulan dan sinar matahari, tanpa harus melewati kabut gelap yang kadang menyelimuti.” sambung Yanti dalam unggahan yang sama.

Yanti menambahkan sosok Kartini seperti perempuan dan ibu, yang tangguh dalam keseharian dan mampu membawa kebahagiaan orang-orang tercinta. Mampu menyimpan luka dan mengobati dirinya sendiri, tanpa orang melihat setiap tetesan air mata yang jatuh.

“Karena di balik kelembutan dan keanggunan, tersimpan sepasang sayap kokoh yang mampu membawa terbang orang-orang tercintanya ke awan kebahagiaan, dalam setiap doa dan perbuatannya,” lanjutnya.

Dalam unggahan itu, Yanti Airlangga terlihat anggun mengenakan kebaya hitam panjang model khas yang digunakan Kartini dan dipadankan dengan kain batik cokelat, bros besar di tengah serta high heels open toe bernuansa keemasan.

Rambutnya di sanggul besar khas Jawa, sedangkan makeup-nya nampak flawless. “Selamat Hari Kartini para pejuang cantik Indonesia,” ujarnya di akhir unggahan.

Berita Golkar – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani, menyampaikan bahwa perilaku kita di dunia nyata harus sama beradabnya dengan perilaku kita di ruang digital.

Bersamaan dengan hal tersebut, terlihat makin maraknya ancaman kekerasan berbasis gender sebagai ekses negatif dari perkembangan teknologi digital yang sangat pesat.

Christina mengatakan, banyak perempuan di Indonesia yang mulai merasa ketakutan oleh ancaman kekerasan secara online.

“Ini perlu mendapat perhatian serius, bukan saja dari masyarakat tetapi juga Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya,” kata Christina Aryani dalam webinar Hari Kartini bertajuk ‘Menuju Cita-Cita RA Kartini dalam Pemberdayaan Perempuan di Era Digital’ di Jakarta, kemarin, dikutip Rabu (21/4/2021).

Dari banyak catatan yang dikumpulkan, baik dari Komnas Perempuan, Safenet, LBH Apik dan lembaga-lembaga lainnya, kekerasan berbasis gender online ini sangat marak terjadi dan tengah menjadi ancaman serius perempuan Indonesia.

“Bagi saya ini perlu disikapi untuk mencegah bertambah banyaknya korban yang jumlahnya cenderung meningkat hari ke hari. Sangat mengkhawatirkan,” ungkap Christina.

Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) meningkat sebanyak 940 kasus pada tahun 2020, atau naik tiga kali lipat dari 2019. Belum lagi kasus penyebaran konten intim non-konsensual yang jumlahnya juga meningkat sebesar 375 % (169 kasus) pada tahun 2020.

“Ini sangat serius sekaligus memprihatinkan. Dan rata-rata korbannya adalah perempuan. Lalu kita harus berbuat apa?” tegas Christina.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar tersebut membeberkan dari temuan yang ada bentuk KBGO yang banyak menimpa perempuan di Indonesia, antara lain berupa love scam, revenge porn, sexortation, pemalsuan akun dengan tujuan mencoreng nama baik korban, sexting, cyber stalking, viktimisasi, dan cyber harassing berupa membanjiri akun korban dengan komentar yang mengganggu, mengancam atau menakut-nakuti korban.

“Ini semua bentuk kekerasan riil dan ini sedang menimpa perempuan Indonesia. Kita tentu tidak ingin kasus seperti ini terus terjadi sehingga upaya-upaya, misalnya dari sisi literasi etika bermedia sosial yang selama kita gaungkan perlu terus tingkatkan, selain juga diperlukan upaya perlindungan yang jelas dan tegas dari negara,” lanjut Christina.

Dalam arti tertentu, ia menambahkan negara perlu secara serius memikirkan langkah-langkah konkret perlindungan terutama bagi perempuan yang selama ini banyak menjadi korban.

“Apakah dibutuhkan kerangka legislasi selain upaya literasi digital atau media sosial? Biasakan saja, bahwa perilaku kita di dunia nyata harus sama beradabnya dengan perilaku kita di ruang digital,” tuntas Christina.

Berita Golkar – Pertumbuhan belanja nasional pada tahun 2021 ini telah mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Mengenai hal tersebut, Pemerintah dinilai sukses dalam menerapkan kebijakan PPKM Mikro di sejumlah provinsi di Tanah Air.

Kebijakan tersebut terbukti dapat menahan laju penyebaran Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus positif di wilayah yang diberlakukan PPKM skala Mikro.

Kondisi itu membuat kepercayaan diri masyarakat mulai tumbuh dan harapan ekonomi membaik semakin terbuka.

Berdasarkan data tahun 2020, pandemi Covid-19 memang mengakibatkan kegiatan belanja nasional menjadi menurun drastis. Perekonomian RI lebih digerakkan oleh belanja Pemerintah lewat APBN.

Misalnya lewat pemberian stimulus ekonomi dan berbagai kebijakan relaksasi pajak dan bunga bank.

Kini berdasarkan Big Data Bank, Angka Belanja Nasional atau penjumlahan belanja seluruh Nasabah Bank via beberapa channel pembayaran menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada bulan April saja terlihat pertumbuhan Belanja Nasional yang meningkat cukup tajam.

“Pertumbuhan Belanja Nasional (YoY) pada April 2021 mengalami kenaikan yang sangat tajam, yaitu tumbuh 32,48% (YoY) untuk yang Non-Seasonally Adjusted dan 13,11% (YoY) untuk yang Seasonally Adjusted,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan pers virtual, Selasa (20/4).

Data juga menunjukkan pertumbuhan penerimaan sektor industri (YoY) pada April 2021 mengalami kenaikan, yaitu tumbuh 10,26% (YoY) untuk yang Non-Seasonally Adjusted dan 1,46% (YoY) untuk yang Seasonally Adjusted. 

Pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia juga mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi pada kuartal I-2021.

Hal ini tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Maret 2021 yang berada di level 53,2. Angka ini meningkat 2,3 poin dari bulan sebelumnya yang sebesar 50,9.

Kenaikan ini salah satunya didorong adanya berbagai stimulus dari Pemerintah, yang membuat sektor manufaktur dalam negeri dapat dengan cepat ekspansif.

Salah satunya memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) mulai 1 Maret hingga 31 Desember 2021.

Misalnya untuk kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin hingga 1.500 cc. Kebijakan tersebut juga akan diperluas hingga kendaraan dengan kapasitas mesin 2.500 cc mulai 1 April lalu.

Pada bulan April hingga Mei 2021, ketegasan Pemerintah yang memastikan para pengusaha untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan dan buruh diyakini makin menguatkan daya beli masyarakat. Pemerintah juga memastikan THR bagi ASN, TNI dan Polri akan diberikan H-10 atau paling lama H-7 Lebaran.

Hal ini diatur dalam SE Kemnaker No. M/6/HK.04/IV/2021, yang mengharuskan THR dibayar secara penuh (tidak dicicil), paling lama dibayarkan H-7 Lebaran. Kebijakan tersebut akan semakin menguatkan daya beli masyarakat.

Kemudian dibarengi juga dengan Program Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) pada minggu ketiga akhir bulan Ramadan.

“Pemerintah akan memberlakukan bebas ongkir kirim untuk transaksi e-commerce. Ongkir akan ditanggung Pemerintah atau Platform Digital, selama lima hari (H-10 s.d. H-6),” ungkap Airlangga.

Kegiatan ini juga meningkatkan belanja masyarakat terhadap barang produksi dalam negeri khususnya UMKM. Pasalnya UMKM menjadi penyedia barang mayoritas di berbagai platform e-commerce nasional.

Selain program pengungkit ekonomi dan peningkatan belanja masyarakat, Pemerintah juga menjalankan program Bansos.

Program Penyaluran Bantuan Sosial berupa Beras 10 Kg, dengan sasaran Peserta Kartu Sembako Non Peserta PKH akan diberikan lebih cepat.

Terdapat sekitar 8,8 juta orang peserta non PKH yang menerima beras 10 Kg per orang. Sementara, peserta Bansos Tunai sebanyak 10 juta menerima 10 Kg per orang dengan menggunakan Beras CBP (BULOG).

Pemerintah juga menggelar kegiatan kampanye Berbagi Kiriman untuk Keluarga di Rumah yang dipimpin oleh Ketua Satgas PEN dan Menkominfo.

Berbagai program ini diharapkan semakin menguatkan daya beli masyarakat yang berujung pada peningkatan aktivitas perekonomian dan pemulihan ekonomi nasional.

Berita Golkar – Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar (IIFPG) DPR, memutuskan untuk membagikan sembako ke sejumlah masyarakat. Namun tidak seperti biasanya, yang langsung dibagikan oleh para istri anggota DPR Fraksi Golkar itu lantaran pandemi.

Memanfaatkan momentum Ramadan, IIFPG membagi-bagikan paket sembako kepada yayasan dan pondok pesantren (ponpes) anak yatim piatu. Pengiriman paket sembako dilakukan sejak Senin 19 April 2021. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta.

Baksos IIFPG kali ini akan disalurkan ke Ponpes Al Mustaqim, Yayasan Yatim Castila, Pesantren Yatim Cahaya Madinah, Yayasan Dulur Salembur, Ponpes Yatim dan Dhuafa Al Aqsha, Yaspen Al Islamiyah Bani Asmar, Yayasan Graha Cinta Dhuafa, Yayasan Raudhah Al Gontory, Panti Asuhan Salsabila, dan Yayasan Nur Sauqiyah.

“Ini bagian dari upaya membantu sesama sekaligus meraih berkah pada bulan suci,” ujar Plt Ketua IIFPG Lita Adies Kadir, Selasa (20/04/2021).

Sejumlah pengurus dan anggota IIFPG juga hadir pada bakti sosial ini. Di antaranya ialah Lita Azis Syamsudin, Eni Misbakhun, Rita Ace Hasan Syadzily, dan Nita Jhon Aziz.

Isi sembako yang diberikan ke Yayasan dan Pesantren yatim piatu itu terdiri atas beras, telur, minyak goreng, mie instan, dan kornet.

Walau pandemi masih terjadi, justru menurut Lita, pihaknya semakin menggencarkan bakti sosial. Bahkan itu dilakukan sejak pandemi mulai masuk ke Indonesia pada 2020 lalu.

Diakuinya, pembagian tidak bisa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Di mana biasanya menghadirkan para anak yatim, pondok pesantren dan masyarakat yang membutuhkan langsung.

“Pada Ramadan sebelumnya kami selalu memberikan santunan kepada adik-adik panti asuhan dan mengundang ke Masjid DPR RI untuk melakukan buka puasa bersama,” katanya.

Namun, karena masih pandemi Covid-19, sehingga bantuan hanya diserahkan secara simbolik menghindari kerumunan. Bantuan sembako itu langsung dikirimkan ke penerima.

“Akibat kondisi pandemi, bentuk baksos kami lakukan dengan cara yang berbeda, diserahkan ke 10 yayasan,” tutur Lita.

Anggota DPR Fraksi Golkar, Adies Kadir yang hadir pada penyerahan dan pelepasan bantuan IIFPG itu menyatakan apresiasinya. Menurutnya, kiprah IIFPG secara tidak langsung mendukung kinerja para anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR.

“IIFPG ini bisa dibilang paling aktif menjalankan program bakti sosialnya setiap tahun,” ujarnya.

Ketua umum Ormas Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR) itu juga mengharapkan bantuan dari IIFPG itu tersebut bermanfaat.

“Semoga bantuan ini sangat membantu yayasan yang menerimanya, dan saya berharap pandemi segera berakhir,” katanya.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan berbagai upaya penanganan ekonomi dan sosial masyarakat yang dilakukan Pemerintah sampai saat ini telah sesuai jalur atau on the track.

Menko Airlangga mengatakan hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang semula kontraksi 5,32 persen pada kuartal II-2020 menjadi minus 2,07 persen dan diproyeksikan akan tumbuh sekitar 4,5 persen sampai dengan 5,3 persen pada 2021.

“Pertumbuhan tersebut didorong dengan adanya program Pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional,” kata Menko dalam acara Visitasi Kerangka Manajemen Publik Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIX Tahun 2021 di Jakarta, Senin (19/4).

Menko Airlangga mengatakan pertumbuhan yang membaik dilatarbelakangi oleh Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dan percepatan vaksinasi serta penerapan UU Cipta Kerja.

Ia menjelaskan perbaikan juga terlihat dari berbagai indikator ekonomi yang terus menunjukkan sinyal positif dan perlahan menunjukkan tren pemulihan ekonomi dan membentuk kurva V.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebutkan sektor yang mulai pulih dan berkontribusi besar terhadap PDB meliputi industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan sedangkan sektor yang masih mampu bertahan dan tumbuh positif adalah infokom, kesehatan, pertanian, dan pendidikan.

“Secara spasial, perekonomian Indonesia juga terus membaik. Wilayah Sulawesi, serta Maluku dan Papua merupakan daerah yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi postitif didorong oleh peningkatan harga komoditas,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga menambahkan, saat ini Pemerintah sedang mendorong akselerasi digitalisasi transaksi daerah melalui satuan tugas yang beranggotakan 8 Kementerian dan Lembaga.

Tujuannya adalah mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan di tingkat daerah.

“Data-data yang disampaikan tadi dapat menjadi acuan kita dalam memetakan permasalahan serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendukung program pemulihan ekonomi,” ujar Menko Airlangga.

Ia pun menegaskan seluruh upaya Pemerintah termasuk dalam mengimplementasikan Program ETPD harus ada kolaborasi dari berbagai pihak lintas instansi agar efektivitasnya dirasakan oleh masyarakat.

“Ini sangat dibutuhkan keberhasilan program ini,” tegas Menko Airlangga.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian meminta Pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

“Sebaiknya segera direvisi dan ditekankan kembali di PP tersebut bahwa Pelajaran Pancasila harus dikembalikan sebagai mata pelajaran wajib,” kata Hetifah, dikutip dari pemberitaan online, Senin (19/4/2021).

Ia menilai, pendidikan Pancasila merupakan hal penting dalam pembentukan karakter siswa. Selain itu, penanaman nilai Pancasila juga untuk mencegah siswa maupun mahasiswa terpapar beragam ideologi.

“Khusus di usia mahasiswa, anak sangat rentan untuk terpapar beragam ideologi, terlebih jika mereka kuliah jauh dari orangtua. Di sini kampus harus berperan dan melakukan edukasi yang lebih matang terkait Pancasila,” ungkapnya.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah segera revisi PP tersebut. Politikus Golkar ini mengatakan, meski fokus PP tersebut bukan ke arah tersebut.

“Ini sebenarnya ada kesalahpahaman, fokus PP ini sebenarnya bukan ke sana. Namun, jika ini dibiarkan bisa menyebabkan interpretasi yang berbeda di lapangan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menegaskan, Pancasila dan Bahasa Indonesia akan selalu menjadi muatan wajib di dalam sistem pendidikan Indonesia. Hal itu menurut Nadiem dapat terlihat dalam program Merdeka Belajar, yaitu menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir transformasi pendidikan.

Menurut Nadiem, perihal PP Nomor 57 Tahun 2021 yang keluar dan tidak menuliskan Pancasila dan Bahasa Indonesia, merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). PP tersebut menjelaskan dan mengulang substansi kurikulum wajib, sama seperti UU.

“Nah, ini adalah mispersepsi yang akan segera kita luruskan. Kami di Kemendikbud akan segera mengajukan revisi daripada PP SNP ini terkait substansi kurikulum wajib agar tidak ada mispersepsi lagi,” kata Nadiem, dalam video resmi dari Kemendikbud yang diterima wartawan, Ahad (18/4).

Berita Golkar – Bulan Ramadan menjadi momentum tepat untuk berbagi dengan sesama muslim. Seperti yang dilakukan DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Adies Kadir yang selama bulan puasa membagikan 20 ribu paket takjil dan makanan untuk berbuka di Surabaya, Sidoarjo dan sekitar nya.

Ahmad Sujaya, koordinator ‘MKGR Berbagi Untuk Berbuka Puasa’ ini mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk meringankan masyarakat yang sedang berpuasa Ramadan di masa pandemi Covid-19.

“Yang terpenting dari kegiatan ini adalah untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” ujar Ahmad Sujaya di sela pembagian takjil di Pondok Pesantren Putri An Najiyah Sidosermo, Senin (19/4).

Ahmad juga menyampaikan bahwa, dalam sehari tim MKGR akan mendatangi 4 sampai 5 lokasi (Masjid, Musala, dan Pesantren) untuk menyalurkan bantuan tersebut.

“Start kita sejak awal puasa kemarin. Sampai hari ke-7 ini, tim masih terus blusukan ke Masjid, Musala, Pesantren dan tempat-tempat yang membutuhkan untuk bantuan takjil dan makanan berbuka ini,” sambung Ahmad.

Sementara itu, Gus Hariri, salah satu pengajar di Pesantren tertua Surabaya, An Najiya, Sidosermo, sangat berterima kasih atas kepedulian Ormas MKGR kepada pesantrennya.

“Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan bagi kita semua dan seluruh anggota Ormas MKGR yang telah peduli dengan orang yang berpuasa. Semoga di bulan mulia ini, kita semua menjadi orang-orang pilihan,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir berpesan, agar di bulan suci penuh berkah dan rahmat ini, senantiasa dimanfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menjauhkan diri dari keburukan dan meningkatkan ibadah.

“Mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan pandemi ini segera berakhir,” pesan Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah akan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, TNI, dan Polri H-10 Lebaran. Aturannya saat ini masih difinalisasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“(THR untuk) ASN dan prajurit TNI, Polri, ini difinalisasi oleh Bu Menteri Keuangan dan dibayar H-10, THR untuk pekerja sudah ada SE Menaker No. M/6/HK.04/IV/2021 dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H-7 sebelum lebaran,” ungkap Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Senin (19/4).

Surat Edaran tersebut tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Airlangga mengatakan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan membentuk posko THR untuk melakukan pengawasan.

“Kemenaker akan membuat posko THR untuk memonitor,” ujarnya.

Sementara, tahun ini PNS juga akan menerima THR dan gaji ke-13 secara penuh alias tanpa potongan.

Hal itu disampaikan oleh eks Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani beberapa waktu lalu.

Jika Pemerintah akan membayarkan THR pada H-10 Lebaran dan Hari Raya jatuh pada pertengahan Mei 2021, maka THR akan cair pada awal Mei 2021 mendatang.

Presiden Jokowi pun ikut mengingatkan pengusaha untuk memberikan THR kepada pekerjanya pada Lebaran tahun ini meskipun ekonomi masih tertekan virus Covid-19.

Pasalnya, Pemerintah sudah memberikan sederet stimulus kepada pengusaha swasta supaya bisa mengadapi tekanan pandemi Covid-19.

“Pemerintah mendorong pihak swasta untuk memberikan THR bagi para karyawannya,” ungkap Jokowi dalam akun resmi Instagramnya @jokowi.