Bulan: April 2021

Menko Airlangga: Pemerintah memandang UMKM Digital jadi Kunci Pemulihan Ekonomi

Berita Golkar – Pemerintah Jokowi-Ma’ruf berkomitmen untuk mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melek digital. Sebab pertumbuhan UMKM digital, diyakini akan ikut berperan dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah memandang UMKM digital sebagai kunci pemulihan ekonomi,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam acara Percepatan Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia di Masa Pandemi, Rabu (28/4).

Menko Airlangga menyebut, untuk mendorong pelaku UMKM untuk on board ke platform digital bisa dimulai melalui program Bangga Buatan Indonesia. Di mana, hingga tahun 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM onboarding dan diharapkan di tahun 2030 jumlah UMKM yang go digital mampu menembus 30 juta.

Dukungan Pemerintah Dorong Digitalisasi
Selanjutnya, di dalam pengembangan ekonomi digital Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa strategi. Strategi ini akan memanfaatkan tiga pilar.

Pertama fondasi ekonomi untuk wujudkan ekonomi digital yang terdepan, kedua mendorong inklusivitas, dan ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pemerintah juga akan memberi dukungan dalam pembangunan infrastruktur digital, untuk menciptakan iklim inovasi yang baik.

Undang-Undang Cipta Kerja juga akan mengakomodasi upaya pengembangan ekonomi digital, antara lain melalui pengaturan tentang perluasan pembangunan infrastruktur broadband, tarif batas atas dan bawah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

“Tentu persaingan usaha yang sehat ini akan mendorong peran KPPU agar lebih aktif dan memonitor perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan khususnya e-commerce,” jelasnya.

Menpora Amali Evaluasi Penyelenggaraan Piala Menpora 2021

Berita Golkar – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memimpin rapat koordinasi terkait hasil evaluasi penyelenggaraan Piala Menpora 2021 di Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Dalam rapat tersebut dihadiri Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, Dirut PT LIB Akhmad Hadian Lukita, Satgas Covid-19 Alexander Ginting, Direktur Olahraga Persija Ferry Paulus dan Asops Kapolri Imam Sugianto.

Menpora Amali menyebut rapat ini juga membahas mengenai adanya kerumunan di Jakarta dan Bandung setelah Piala Menpora 2021 berakhir.

“Tadi kami baru saja rapat koordinasi yang membahas evaluasi penyelenggaraan Piala Menpora 2021, dan juga membicarakan tentang kejadian setelah turnamen itu ditutup, yakni selebrasi kegembiraan yang berlebihan dari pendukung Persija, dan kekecewaan yang juga berlebihan dari pendukung Persib,” kata Menpora Amali, dikutip dari pemberitaan online Rabu (28/4/2021).

Setidaknya ada empat kesimpulan yang tercetus dari rapat koordinasi ini, tapi yang digaris bawahi dan semua sepakat bahwa Piala Menpora 2021 berjalan dengan sukses dan lancar.

Sementara, kejadian kerumunan yang dilakukan The Jakmania ataupun Bobotoh akan ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian.

“Kesimpulan dari rapat tadi, penyelenggaraan pramusim Piala Menpora 2021, yang berjalan sejak dibuka 21 Maret sampai 25 April malam, itu berjalan secara tertib, lancar, aman, dan juga menerapkan protokol kesehatan secara disiplin,” kata Menpora yang juga sebagai anggota dari Partai Golkar.

“Kedua, tentang kejadian yang muncul setelah turnamen Piala Menpora ditutup baik di Jakarta atau di Bandung, sekarang ini ditangani oleh pihak Polri baik di Mabes atau di Polda Metro dan Polda Jabar, sedang didalami serta apabila ditemukan unsur-unsur yang mengandung pelanggaran hukum, pihak Kepolisian akan menindaknya secara hukum,” sambungnya.

Kesimpulan lainnya Menpora Amali meminta kepada PSSI dan PT LIB untuk melakukan pembinaan terhadap supporter di Indonesia.

Kemudian, menyangkut penerapan PPKM skala mikro yang sekarang dilakukan Pemerintah, kegiatan-kegiatan berikutnya akan juga melibatkan instrumen PPKM skala mikro yang ada ditingkat desa, kelurahan maupun aparat TNI-Polri yang ada di tingkat desa dan kelurahan.

“Secara keseluruhan yang kami sampaikan kita harus melihat ini satu hal yang jangan dicampuradukkan. Penyelenggaraan Piala Menpora berhasil sukses, tapi setelah ditutup ada kejadian yang muncul,” pungkasnya.

Menperin Agus: UU Cipta Kerja Permudah Izin Usaha dan Beri Kepastian Hukum

Berita Golkar – Kementerian Perindustrian mencatat Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi bagi sejumlah industri skala global.

Tak hanya itu, Indonesia juga masih dipilih menjadi basis produksi guna memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

Hal ini sejalan dengan tekad Pemerintah dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan izin usaha dan berbagai insentif menarik.

“Salah satu wujud nyata dukungan Pemerintah adalah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, yang tentunya dapat mempermudah izin usaha dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri di tanah air,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, dikutip dari pemberitaan online Rabu (28/4/2021).

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang triwulan I tahun 2021, nilai investasi yang direalisasikan oleh industri pengolahan menembus Rp88,3 triliun. Nilai tersebut naik 38 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp64 triliun.

“Dari Rp88,3 triliun tersebut, sektor manufaktur memberikan kontribusi signifikan hingga 40,2 persen terhadap total nilai investasi di Indonesia yang mencapai Rp219,7 triliun. Realisasi investasi nasional tersebut naik 4,3 persen dibanding pada triwulan I-2020 (Rp210,7 triliun),” ungkapnya.

Rincian nilai investasi sektor industri manufaktur pada triwulan I-2021, yaitu berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp23 triliun serta penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp65,3 triliun.

Jumlah sumbangsih tersebut melonjak dibanding perolehan pada periode yang sama tahun lalu, yakni PMDN sekitar Rp19,8 triliun dan PMA (Rp44,2 triliun).

Adapun dua sektor manufaktur yang mencatatkan performa gemilang dalam menggelontorkan dananya sepanjang kuartal pertama tahun ini adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp27,9 triliun atau berkontribusi 12,7 persen.

Lalu, industri makanan sebesar Rp21,7 triliun atau berkontribusi 9,9 persen.

“Kami sangat memberikan apresiasi kepada para pelaku industri yang masih semangat untuk melakukan ekspansi di tanah air, meskipun diterpa tekanan dampak pandemi Covid-19. Ini sebuah kepercayaan yang berharga, yang juga akan membawa multiplier effect bagi upaya pemulihan ekonomi nasional,” paparnya.

Penyerapan Tenaga Kerja
Selama ini investasi sektor industri berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, menggerakkan sektor industri kecil, dan memacu ekspor ke pasar global.

Oleh karenanya, Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk menjaga aktivitas sektor industri agar tetap bisa berproduksi.

Kemenperin menargetkan investasi di sektor industri manufaktur mencapai Rp323,56 triliun pada tahun 2021, naik Rp58,28 triliun dari target tahun 2020 sebesar Rp265,28 triliun.

Proyeksi serapan investasi ini berdasarkan asumsi pandemi Covid-19 yang terkendali dengan adanya program vaksinasi.

Sasaran investasi yang tumbuh positif tersebut, juga sejalan dengan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas yang diproyeksikan naik menjadi 3,95 persen pada tahun 2021.

“Investasi akan menjadi faktor penggerak pertumbuhan sektor industri,” imbuhnya.

Agus menambahkan, strategi lain yang bisa menjadi daya tarik bagi investor, antara lain adalah program pembangunan kawasan industri terintegrasi, pengembangan sektor padat karya, dan pengembangan ekonomi digital.

“Hal ini sesuai dengan program prioritas yang ada di dalam roadmap Making Indonesia 4.0,” pungkasnya.

Bobby Adhityo Rizaldi Dukung Pemerintah Cegah WN India Masuk Indonesia

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mendukung langkah Pemerintah mencegah masuknya warga negara India dan pelaku perjalanan dari India ke Indonesia mulai Sabtu 24 April 2021. Selain itu, pelayanan visa bagi warga negara India pun telah dihentikan sejak Kamis 23 April 2021.

“Setuju, kita dukung. Sebagai upaya jangka pendek menurunkan kasus dengan pembatasan sosial, selain membatasi mudik, juga perlu menutup pintu untuk beberapa saat bagi WNA India,” ujar Bobby Adhityo Rizaldi kepada wartawan, Selasa (27/4/2021).

Karena, kata Bobby, sudah disinyalir bahwa virus Covid-19 di India sudah bermutasi. Sehingga, kata dia, walaupun ada surat negatif Covid-19 dari WNA India yang ingin masuk ke Indonesia, Pemerintah jangan mengambil risiko.

“Pemerintah kita dukung untuk bersikap tegas, toh negara-negara lain banyak yang bersikap sama kepada Indonesia,” ucapnya.

Lebih lanjut Bobby mengatakan Pemerintah jangan hanya galak kepada pemudik sehingga harus tegas juga untuk menutup pintu WNA India.

“Untuk WNI dari India, karena mereka adalah warga yang secara konstitusi wajib dilindungi negara, harus boleh masuk dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku saat ini,” tandasnya.

Diketahui, Pemerintah Indonesia membatasi pintu masuk di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pintu masuk bagi WNI yang akan pulang ke Indonesia hanya melalui TPI Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Kualanamu, Bandar Udara Sam Ratulangi, Pelabuhan Laut Batam Centre, Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura, dan Pelabuhan Laut Dumai.

Bersamaan dengan hal tersebut Polisi mengungkap bahwa ada mafia karantina yang meloloskan orang-orang dari luar negeri masuk Indonesia tanpa kewajiban karantina.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi meminta agar mafia karantina ini diusut tuntas.

“Tindak tegas bila memang ada mafia ini oleh petugas di lapangan dan penegak hukum,” kata Bobby kepada wartawan, Selasa (27/4/2021).

Bobby menegaskan Kementerian Luar Negeri RI sudah benar mengenai penegasan aturan karantina WNI dari India dan pembatasan WN India yang masuk.

Dia menyatakan kewajiban hukum mengatur orang-orang yang tiba di RI dari luar negeri ranah Imigrasi dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 RI.

“Bila sudah ada WNI di pintu masuk, ini sudah ranah petugas Imigrasi dan Satgas Covid,” katanya.

Menko Airlangga: Realisasi Anggaran PEN mencapai Rp 134,07 Triliun

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 16 April 2021 mencapai Rp 134,07 triliun atau setara dengan 19,2 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 699,43 triliun.

“Secara keseluruhan, realisasi PEN mencapai 19,2 persen dari pagu Rp 699,43 triliun,” ujar Airlangga yang juga menjabat yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam keterangannya, Selasa (27/4)

Ia memaparkan, realisasi anggaran PEN per Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,2 persen dibandingkan periode sama bulan sebelumnya yang sebesar Rp 24,36 triliun.

Airlangga merinci, untuk sektor kesehatan, dari pagu Rp 175,52 triliun, realisasinya Rp 18,59 triliun atau 10,6 persen. Bidang perlindungan sosial dari pagu Rp 150,88 triliun, realisasinya Rp 47,92 triliun atau 31,8 persen.

Sedangkan, untuk program prioritas dari pagu Rp 125,17 triliun, realisasinya Rp 14,90 triliun atau 11,9 persen.

Sementara itu, untuk dukungan UMKM dan korporasi, Menko Airlangga menyebut, dari pagu Rp 191,13 triliun, realisasinya sebesar Rp 37,71 trilun atau 19,7 persen.

Terakhir untuk insentif usaha, dari pagu Rp 56,7 triliun, realisasinya 14,95 triliun atau 26,4 persen.

Sementara, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, realisasi anggaran yang telah mencapai 19 persen di kuartal I tahun 2021 menunjukkan upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi.

“Saya kira kasus Covid-19 ini kan masih terus berlanjut. Mungkin selama tahun 2020 kemarin Pemerintah masih meraba-raba pos sektor apa yang harus dioptimalkan. Nah sekarang Pemerintah sudah lebih paham untuk mengoptimalkan anggaran di masing-masing sektornya. Artinya Pemerintah serius untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Trubus berpendapat, penggelontoran dana PEN ini juga perlu diikuti dengan transparansi dan pengawasan yang terstruktur. Alokasi dana PEN ini juga harus diikuti dengan transparansi agar publik bisa mengetahui anggaran digunakan dengan benar.

“Kemudian Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional data mengevaluasi serapan anggaran apakah perlu ditambah di sektor kesehatan agar vaksinasi dapat berjalan lebih cepat,” pungkasnya.

Partai Golkar Gelar Doa Bersama untuk Para Ksatria KRI Nanggala 402 yang Gugur

Berita Golkar – Partai Golkar menggelar doa dan tahlil bersama untuk para prajurit yang gugur di KRI Nanggala 402. Kegiatan yang diselengarakan secara virtual zoom oleh DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur itu juga dihadiri oleh pengurus DPP dan kader Partai Golkar.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam sambutannya saat acara doa dan tahlil bersama mengatakan Partai Golkar turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk para ksatria bangsa yang gugur di KRI Nanggala 402.

“Keluarga besar Partai Golkar turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk para prajurit bangsa KRI Nanggala 402 yang telah gugur dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan NKRI,” kata Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan secara virtual di acara Doa dan Tahlil Bersama untuk para prajurit KRI Nanggala 402, Senin (26/4/2021).

Seperti diketahui pada tanggal 21 April 2021, KRI Nanggala 402 yang membawa 53 awak kapal mengalami hilang kontak. Setelah dilakukan serangkaian pencarian, pada tanggal 24 April 2021 Pemerintah melalui Panglima TNI dan KSAL secara resmi menyatakan KRI Nanggala 402 subsunk (tenggelam).

“KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam bersama prajurit terbaik dan dinyatakan gugur dalam tugas. Kami segenap kader Partai Golkar mengucapkan belasungkawa atas gugurnya 53 awak KRI Nanggala 402 dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia,” ujar Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus yang juga hadir memberikan sambutan dalam acara doa dan tahlil bersama.

Lodewijk Paulus mengatakan para prajurit yang gugur bersama KRI Nanggala 402 adalah syuhada yang akan tetap hidup walaupun di dimensi yang berbeda.

“Kami hormat sebesar-besarnya atas kesetiaan serta pengorbanan jasa para pahlawan yang kini terbaring di lautan. Percayalah dengan potensi yang kita miliki, kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang menghormati jasa pahlawan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, Sarmudji berharap pengabdian dan perjuangan tulus yang ditunjukkan 53 awak KRI Nanggala 402 diganjar surga oleh Allah SWT.

“Kami jajaran Partai Golkar mendoakan agar para awak KRI Nanggala 402 masuk Surga tanpa hisab seperti janji Allah,” tutupnya.

Tanggapan Gandung Pardiman Mengenai Gugurnya Kepala BIN di Papua

Berita Golkar – Korban meninggal akibat kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terus bertambah. Bahkan terakhir kepala BIN daerah Papua gugur saat kontak senjata dengan KKB.

Melihat aksi brutal KKB yang telah membunuh warga sipil maupun aparat, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dapil DIY mendesak Pemerintah untuk segera bertindak tegas menumpas KKB.

”Segera diambil tindakan tegas sebab kekejian mereka semakin merajalela. Ini jelas gerakan separatis, jadi jangan sampai diberi ruang,” ungkap Gandung Pardiman yang juga ketua DPD partai Golkar DIY dalam keterangan persnya, yang dikutip Selasa (27/4/2021).

Lebih lanjut, Gandung meminta Pemerintah menurunkan kekuatan penuh aparat TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

”Saya mengusulkan Pemerintah segera menerjunkan kekuatan penuh yang dimiliki untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan banyak korban jiwa,” tegas Gandung.

Sebagai wakil rakyat dan warga negara Indonesia Gandung Pardiman menyampaikan ucapan belasungkawa kepada semua keluarga korban kekejaman KKB di Papua.

”Saya meminta Pemerintah dan aparat keamanan bertindak tegas dan tidak ragu-ragu untuk menumpas habis KKB. Jangan takut soal HAM ini urusan keamanan bangsa dan negara, ” ujarnya.

Gandung juga menyampaikan, kekuatan terbaik yang kita miliki, seperti Brimob Polri, Kopassus, Raiders, Bravo, Denjaka dan yang lainnya diterjunkan untuk menumpas habis para perusuh keamanan bangsa dan negara.

Gandung Pardiman menambahkan korban KKB sudah banyak ada yang guru, pelajar warga sipil dan aparat. Oleh karena itu, aparat TNI, Polri serta intelijen harus terus melakukan pengejaran dan menindak tegas terhadap KKB tersebut tanpa ragu dengan kekuatan penuh yang kita miliki.

“Kita tidak boleh membiarkan kelompok separatis terus melakukan tindakan yang mengakibatkan korban jiwa,” ungkap Gandung.

Salah satunya menurut Gandung adalah dengan langkah tegas TNI, Polri dan BIN untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di wilayah konflik.

”Aparat TNI dan Polri bisa menggencarkan patroli gabungan di seputaran wilayah Papua, khususnya di objek vital maupun lingkungan penduduk untuk mempersempit ruang gerak KKB dan memberikan rasa aman kepada warga,” terang Gandung.

Secara tegas anggota komisi VII DPR RI Gandung Pardiman meminta TNI Polri untuk tidak perlu ragu-ragu demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

”Kami mendesak Panglima TNI untuk jangan ragu seperti undur-undur. Saya kurang paham ini yang berangkat komandan langsung tapi kok tidak mampu mendekteksi situasi dan kondisi lapangan. Kirkanya tidak jalan kalau di situ masih ada gerombolan KKB. Hal ini patut saya pertanyakan kinerja BIN. Apalagi rombongannya ada komandan BIN. Oleh karena itu, kami menyarankan Panglima TNI untuk mengambil kebijakan pembenahan kinerja BIN. Saya ini sedih ikut bela sungkawa yang mendalam tapi ini juga sebuah ironi,” pungkas Gandung.

Menperin Terus Fasilitasi Industri Dalam Negeri Menuju Transformasi Digital

Berita Golkar – Transformasi sistem produksi konvensional menjadi digital tentu membutuhkan komponen dan peralatan otomatisasi yang sesuai dengan kebutuhan pabrik.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PT Omron Manufacturing of Indonesia (OMI) selaku produsen komponen elektronik dan peralatan otomatisasi Industri dalam negeri kembali berekspansi dan melakukan pendalaman struktur industrinya.

“Kementerian Perindustrian terus mendorong dan memfasilitasi percepatan industri dalam negeri dalam melakukan transformasi digital sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. Implementasi teknologi industri 4.0 menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing, khususnya untuk industri elektronika yang merupakan user sekaligus provider teknologi tersebut,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (26/1).

Sebagai informasi, OMI adalah produsen peralatan industri yang umumnya dipasarkan untuk industri lainnya. Produk seperti relay, switch, sensor, dan timer, dapat diaplikasikan dalam produk jadi ataupun untuk mendukung sistem produksi dalam pabrik.

OMI yang merupakan pabrik Omron terbesar di Kawasan Asia Pasifik juga konsisten melakukan ekspor ke berbagai negara atau kawasan seperti ASEAN, China, Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Pada tahun 2020, nilai ekspor perusahaan mencapai USD 90 juta, relatif signfikan di tengah masa pandemi.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menyampaikan pentingnya peralatan otomatisasi dalam mempercepat implementasi Making Indonesia 4.0.

Teknologi manufaktur seperti big data, artificial intelligence (AI), robotics, internet of things (IoT) dan lain sebagainya hanya bisa diimplementasikan jika produksi pabrik didukung dengan peralatan-peralatan otomatisasi.

“Ke depannya, peralatan ini akan menjadi sebuah kebutuhan bagi industri agar tetap dapat bersaing di pasar,” paparnya.

OMI secara konsisten menambah investasinya di Indonesia dan berupaya untuk memproduksi peralatan-peralatan yang lebih kompleks di dalam negeri seiring dengan bertumbuhnya permintaan di pasar lokal.

Presiden Direktur OMI, Irawan Santoso menyatakan, pihaknya bertekad terus memperkuat bisnis OMI di Indonesia.

Setiap tahun OMI selalu meningkatkan investasi di Indonesia untuk membeli mesin dan peralatan yang akan digunakan untuk menunjang produksi produk existing ataupun produk potensial ke depannya.

“Pada tahun 2020, kami mengeluarkan USD 2,9 juta dan pada tahun 2021 kami menargetkan budget sebesar USD 7,6 juta,” ungkap Irawan.

Ke depannya, perusahaan berencana untuk mulai memproduksi PLC (Programmable Logic Controller) di dalam negeri untuk mendukung program Making Indonesia 4.0.

Menurut Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Ali Murtopo Simbolon, adanya PLC akan memungkinkan sistem produksi industri dalam negeri untuk meningkatkan kompleksitasnya.

“Kami mengapresiasi OMI yang terus berupaya menambah lini produksinya di dalam negeri, terutama produk PLC yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kompleksitas sistem produksi. Dengan adanya produk tersebut, standar sistem produksi dalam negeri dapat naik kelas untuk bersaing di level internasional,” tutur Ali.

Menko Airlangga Bahas Peluang Energi Baru Terbarukan untuk Indonesia

Berita Golkar – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia berkomitmen mengurangi 29% gas emisi rumah kaca dari business as usual dan 1% dari business as usual dari bantuan internasional pada 2030. Kesepakatan ini sudah diratifikasi dengan UU no 16/2016 tentang pengesahan Paris Agreement.

“Kontribusi sektor energi dibutuhkan untuk mengurangi emisi rumah kaca dan perkembangan pembangunan berkelanjutan, konservasi energi akan signifikan pada penurunan gas rumah kaca dan akses energi bersih,” jelas Airlangga dalam CNBC Indonesia New Energy Conference dengan Tema “Membedah Urgensi RUU Energi Terbarukan”, Senin (26/4/2021).

Lebih rinci dia menjelaskan pemanfaatan energi bersih dalam bauran energi primer minimal khususnya EBT ditargetkan 23%, sementara tenaga gas 22%, dan konservasi energi sebesar 11% di 2026.

“Indonesia memiliki sumber energi yang banyak (dalam bentuk) air, surya, bio energi, angin, arus laut, geothermal tapi pemanfaatannya belum optimal,” jelasnya.

Sampai 2020, tutur Airlangga, listrik berbasis EBT mencapai 10,5 Giga watt dengan kapasitas dari tenaga air 6,1 GW dan sisanya angin. Dari sisi bauran energi primer realsiasi 11,2% meski masih jauh dari 23% sudah meningkat 2,05% dari 2019.

“Saat ini EBT bukan cuma masalah lingkungan tapi juga ekonomi, biaya teknologi EBT semakin murah dan membuatnya semakin kompetitif dan meningkatnya pasar global yang mensyaratkan sumber listriknya dari hasil sebuah produk, dan sumber energi fosil jadi tidak menjanjikan dibandingkan EBT dan akan berdampak pada ekspor industri,” jelasnya.

Sementara itu, untuk B30, Indonesia jadi negara terbesar dengan jumlah 137 ribu barel per hari, dibandingkan dengan Amerika Serikat 112 ribu barel per hari, Brasil 99 ribu barel per hari dan Jerman 62 ribu barel per hari.

“Sumber dan akses pembiayaan global semakin sulit buat fosil karena mengutamakan EBT. Perjuangan memanfaatkan EBT untuk ekonomi yang berkelanjutan pusat dan daerah butuh kerja sama dan dukungan stakeholder, sinergi akan mempercepat transisi dari energi baru terbarukan,” jelas Airlangga.

Dito Ganinduto: UU Cipta Kerja Jadi Instrumen Utama Hadapi Beragam Tantangan Nasional

Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto menyampaikan dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan instrumen UU Cipta Kerja dan beragam regulasi yang merupakan turunan dari produk perundangan tersebut.

“UU Cipta Kerja menjadi instrumen utama dalam mengatasi berbagai tantangan nasional, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan UMKM, dan reformasi regulasi, untuk mendorong transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Dito dikutip melalui pemberitaan online, Senin (26/4/2021).

Selain itu, ujar dia, implementasi dari UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan peraturan turunan yang telah terbentuk tersebut dapat langsung memberikan geliat ekonomi melalui penciptaan permintaan dan pasokan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Dito optimistis dengan fundamental dan geliat ekonomi yang terakselerasi dan tercipta pada kuartal I 2021 ini, terlebih dari berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi XI DPR RI dengan Kemenkeu, BI, dan OJK, dapat mendukung secara keseluruhan baik di sisi permintaan maupun pasokan sehingga selanjutnya ekonomi bangkit kembali.

Bersamaan dengan hal tersebut, Konsultan properti Colliers Indonesia menyatakan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja dengan berbagai regulasi turunannya diyakini bakal mendorong investasi di sektor properti serta berdampak positif kepada berbagai aspek bidang perekonomian lainnya.

“Implementasi Omnibus Law (UU Cipta Kerja) diharapkan akan menjadi kunci penggerak yang akan memperkuat daya beli, meningkatkan kepercayaan pasar serta mendorong investasi di sektor properti,” kata Head of Capital Markets & Investment Services Colliers Indonesia, Steve Atherton dalam rilis di Jakarta, dikutip Senin (26/4/2021).

Dengan adanya UU Cipta Kerja, maka diharapkan pula kondisi perekonomian ke depannya juga bakal bisa semakin pulih karena sektor properti biasanya sangat terkait erat dengan kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Selain itu, ujar dia, tujuan Pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia bila berhasil terwujud maka bakal menciptakan kekebalan massal sehingga juga membantu pemulihan ekonomi nasional di Tanah Air.

“Ekonomi akan perlahan-lahan pulih, dan seharusnya memiliki dampak positif bagi pasar properti,” kata Steve.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono menyatakan UU Cipta Kerja bisa menangkal potensi bencana demografi yang diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan.

Susiwijono mengatakan bahwa bonus demografi merupakan salah satu tantangan pemulihan perekonomian Indonesia karena Pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi 70,72 persen masyarakat berusia produktif dari total 270,20 juta total penduduk Indonesia.

Kemenko Perekonomian mencatat dari 203,97 juta penduduk usia kerja, sebanyak 138,22 juta orang di antaranya merupakan angkatan kerja.

Namun 9,77 juta orang di antara jumlah penduduk angkatan kerja itu merupakan pengangguran, bertambah sebanyak 2,67 juta orang jika dibandingkan dengan 2019.

Scroll to top