Bulan: Maret 2021

Berita Golkar – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggandeng Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk meluaskan implementasi keuangan inklusi bagi pelaku usaha dan UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemuda memang menjadi sasaran prioritas untuk meluaskan cakupan keuangan inklusi.

Menurut Airlangga, menggandeng PP Muhammadiyah untuk meningkatkan pencapaian target indeks inklusi keuangan 2024 sebesar 90 persen sudah tepat.

Sebab, lembaga otonom di bawah PP Muhammadiyah ini memiliki jaringan pemuda yang sangat luas di Indonesia.

Tercatat, ada 28.159 unit jaringan yang dimiliki PP Muhamadiyah, mulai dari lembaga pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.

“Pemerintah menilai jaringan yang dimiliki PP Muhammadiyah mampu membantu meluaskan capaian indeks keuangan inklusi. Diharapkan hal ini bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah melambat di tengah pandemi Covid-19,” tutur Airlangga, Selasa (23/3).

Airlangga menambahkan, melalui kerja sama ini, kader PP Muhammadiyah di seluruh Indonesia mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal.

Ketua DPP Partai Golkar ini mengaku, sasaran keuangan inklusi memang diprioritaskan kepada pemuda agar lebih produktif meskipun di tengah himpitan dampak pandemi.

Pada Senin (22/3) kemarin, menurut Airlangga, sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman program peningkatan inklusi keuangan syariah antara PP Muhammadiyah, PT Bank Syariah Indonesia, PT Pegadaian, Layanan Syariah LinkAja, dan Asosiasi CEO Master Mind Indonesia.

Dalam penandatanganan kerja sama itu, diserahkan secara simbolik akses pembiayaan kepada kader PP Muhammadiyah.

Antara lain, pembiayaan syariah ACMI kepada usaha PP Muhammadiyah, digitalisasi keuangan inklusi Layanan Syariah LinkAja, 100 KUR BSI, seribu buku tabungan BSI untuk pelaku UMKM dari pemuda Muhammadiyah, serta 4.000 tabungan emas, dan seribu keagenan syariah.

“Pemerintah melihat potensi besar yang ada pada pemuda Muhammadiyah untuk bisa membantu pemulihan ekonomi nasional. Menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi harus dilakukan dengan saling sinergi antarberbagai pihak,” tegas Airlangga.

Berdasarkan, catatan Kemenko Perekonomian, survei OJK tahun 2019 mencatat indeks inklusi keuangan sebesar 76,19 persen.

Capaian ini melebihi target inklusi keuangan di tahun yang sama sebesar 75 persen sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016.

Di sisi lain, indeks inklusi keuangan syariah justru menurun dari 11,1 persen pada 2016 menjadi 9,1 persen pada 2019. Kondisi ini bertolak belakang dengan demografi Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim.

Airlangga melihat, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah. Modal utama sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim harus bisa dimanfaatkan.

“Ada 87,18 persen penduduk kita dari 255 juta jiwa adalah umat muslim, jika ada saling sinergi antarumat muslim, indeks inklusi keuangan syariah bakal melonjak,” tegas Menko Perekonomian.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi meminta agar kadar pencemaran yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dapat segera diminimalisir.

“Saya meminta agar kadar pencemaran lingkungannya segera diminimalisir. Sungainya harus kembali menjadi jernih sehingga mereka bisa mengambil udang dan ikan kembali. Kemudian bagi tanah-tanah yang relatif tidak dikelola oleh perusahaan atau masih bisa dikelola secara bersama oleh masyarakatnya diberikan juga keluasan kepada masyarakat untuk bercocok tanam, berkebun karena tidak terlalu luas, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh mereka. Ini harapan kami,” imbuh Dedi melalui siaran pers, yang dikutip, Selasa (23/3/2021).

Kondisi lingkungan alam yang rusak harus dikembalikan kepada keadaan alamiahnya agar masyarakat yang tinggal di sekitarnya dapat beraktifitas mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ia menyampaikan, investasi infrastruktur dan industri yang dilakukan secara besar-besaran memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang.

Sisi pertama adalah manfaat ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah berupa peningkatan pendapatan dalam bentuk pajak, PNBP dan lain sebagainya. Di samping ada pembukaan lapangan kerja dan usaha-usaha mikro yang tumbuh di sekitar lokasi investasi.

Sedangkan, sisi lain adalah dampak sosial dan lingkungan di lokasi investasi seperti perubahan lahan pertanian dan perkebunan menjadi jalan, pabrik, bahkan pembangkit tenaga listrik.

Berkurangnya mata pencaharian tradisional masyarakat, pencemaran lingkungan berupa pencemaran sampah dan limbah.

“Beberapa waktu yang lalu kita hampir dua kali berkunjung ke Provinsi Jambi. Ada dua sisi hal di situ, pertama, sepanjang jalan menuju lokasi berdebu luar biasa. Kedua, di lingkungan perusahaan tersebut mata pencaharian masyarakat mengalami perubahan. Biasanya masyarakat mendapatkan udang dan ikan di sungai menjadi hilang. Selain itu ada pula sengketa lahan, dimana dahulu masyarakat bisa bercocok tanam namun hari ini sudah tidak bisa,” ungkapnya.

Logika dari industrialisasi sesungguhnya, sambung Dedi, masyarakat di sekitar semestinya terserap menjadi tenaga kerja.

Tetapi, karena pendekatan-pendekatan yang bersifat administratif masyarakatnya pun tidak bekerja, mengalami penurunan, yang mungkin dalam jangka panjang berpotensi mengalami kemiskinan, akibat kehilangan mata pencaharian dan menurunnya derajat kesehatan karena kondisi lingkungan yang buruk. Dan yang lainnya yakni hilangnya hak lahan.

Dedi mengatakan, bicara hilangnya hak lahan, masyarakat lokal seringkali mengatakan, secara administratif mereka tidak bisa membuktikan hak kepemilikan tanah.

Tetapi, ketika ditanya persoalan kepemilikan mereka akan berkata, leluhur mereka dahulu tinggal di sini, mereka lahir dan besar di sini. Hamparan hutan yang luas ini adalah tempat mereka berburu.

“Ini selalu dijumpai dalam kasus-kasus di lingkungan kehutanan yang berubah menjadi kawasan pengelolaan industri yang berbasis hutan,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama ia juga menyampaikan, dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu, Komisi IV DPR RI menemukan beberapa aktivitas yang mencemari lingkungan hidup akibat kegiatan operasional PLTU Payton serta pembuangan limbah B3.

“Untuk itu Komisi IV DPR meminta Ditjen Penegakkan Hukum agar menindaklanjuti temuan terkait dengan pengelolaan limbah B3 PLTU Payton dan segera melakukan langkah tertib. Komisi IV juga meminta Ditjen Pengendalian Lingkungan agar melakukan monitoring secara berkala terhadap pencemaran wilayah perairan, terutama kesehatan terumbu karang,” tuturnya.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir, berpendapat menurutnya independensi lembaga pengawas saat ini masih dipertanyakan, baik kinerja maupun para individu yang duduk sebagai pengawas.

Setiap lembaga negara, termasuk partai politik (Parpol) harus memiliki pengawas internal sekaligus eksternal yang mengawasi perilaku para pejabat publik dari pelanggaran etika.

Adies menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bertajuk ‘Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik’, di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Di hampir lembaga, baik legislatif, yudikatif, dan ekesekutif punya pengawasnya masing-masing. Masalahnya, lembaga pengawas kerap berjalan sendiri-sendiri.

“Baik buruknya bangsa ini ditentukan oleh kita, para pejabatnya. Diperlukan pengawas di setiap lembaga, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di beberapa lembaga sudah ada yang mengawasi pelanggaran etika. Yang jadi pertanyaan apakah independensi lembaga-lembaga pengawas internal tersebut bisa dipercaya. Apakah juga mereka yang dipercaya itu sudah bisa memegang amanah,” kata Adies melalui keterangan siaran pers, dikutip, Selasa (24/3/2021).

Adies menyebut, di yudikatif ada Komisi Yudiasial (KY), di kejaksaan ada Komisi Kejaksaan (Komjak), dan kepolisian ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ini adalah pengawas eksternal.

Masalah yang selalu muncul, sambung politisi Partai Golkar ini, produk keputusan-keputusan yang dihasilkan para pengawas eksternal ini dijalankan lembaga negara secara konsekuen atau tidak.

“Di sinilah diperlukan lembaga etik yang terintegrasi antara kode etik internal dan eksternal,” ungkap Adies dalam paparannya pada seminar tersebut.

Belum semua lembaga negara punya pengawas eksternalnya. Namun, pengawas eksternal kuga kerap jalan sendiri tanpa koordinasi. Di KPK, misalnya, ada Dewan Pengawas (Dewas) yang SOP-nya saja belum diatur.

“Kalau kita di partai sudah ada UU Parpol yang mengatur. Mahkamah partai juga keputusannya final dan mengikat. Sesuatu yang sudah masuk ke lembaga etik atau mahkamah partai biasanya kalau dilempar ke pengadilan akan ditolak, karena dinilai masalah internal partai,” imbuhnya.

Maka dari itu, lembaga DPR-lah yang paling terbuka dengan sistem pengawasannya.

“Lembaga DPR ini sudah seperti etalase. Tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Kalau ada yang melanggar atau ‘bermain’ di Banggar, misalnya, gampang sekali dicari buktinya. Lapor ke MKD, selesai orang ini,” tambah legislator dapil Jawa Timur I itu.

Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Singgih Januaratmoko mendukung kebijakan mengenai Pemerintah bakal mengimpor kembali beras dalam waktu dekat sebesar 1 juta-1,5 juta ton.

Politisi Golkar itu menyebut, impor beras diperlukan dengan syarat-syarat tertentu, dan yang terpenting adalah jangan sampai merugikan petani.

“Catatan penting saya, isu pangan adalah isu global. Karena telah menjadi komoditas penting dalam geopolitik dan geoekonomi, yang mempengaruhi kehidupan global,” ujar Singgih.

Polemik dan pro kontra pun muncul karena kebijakan yang tidak populis di tengah-tengah kampanye Presiden Jokowi soal swasembada pangan dan ketahanan pangan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi juga berpendapat, bahwa cadangan beras tersebut sebagai pengaman menjelang hari besar keagamaan. Selain itu, untuk mengamankan stok beras nasional.

Sementara, di dalam negeri, lanjut Singgih, impor pangan menjadi isu sensitif dan tidak populis. Singgih menolak anggapan impor beras ini tidak peka petani.

“Masyarakat harus memahami, impor tersebut masih berupa nota kesepahaman atau MoU. Hal ini untuk memastikan Pemerintah mendapat kuota jatah beras yang jadi isu sensitif dunia,” ujarnya.

Menurutnya, ledakan penduduk dunia dan alih fungsi lahan pangan serta biofuel, membuat komoditas pangan jadi rebutan berbagai negara. Beras menjadi salah satu komoditas yang populer di Asia, sementara China menjadi penyerap terbesar.

“Bila Indonesia tak segera melakukan perjanjian impor beras, maka sangat mungkin bisa tak mendapatkan kuota jatah beras dari negara eksportir seperti Thailand dan Vietnam. Ini membahayakan stok beras nasional,” imbuhnya.

Sementara, dari sisi kebijakan di dalam negeri, impor beras diperbolehkan dalam UU Pangan dan UU Cipta Kerja guna memenuhi cadangan atau stok pangan nasional agar tidak terjadi defisit ketika kebutuhan beras nasional sangat tinggi.

“Bagaimanapun dengan penduduk Indonesia mencapai 270 juta lebih, Pemerintah harus melaksanakan amanat konstitusi, dengan menjaga stok pangan. Karena ketersedian pangan itu vital,” ujarnya.

Langkah Pemerintah ini penting, pasalnya Bulog menyebut data stok pangan pada April masih dalam bentuk harapan panen, “Dan ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak,” imbuh Singgih.

Diketahui berdasarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) proyeksi stok CBP tahun 2021 per tanggal 1 Maret 927.862 ton, stok tertinggi diperkirakan bulan Juli 1.435.246 ton dan 31 Desember 2021 diperkirakan stok akhir 1.018.033 ton.

“Artinya ada semacam rencana untuk menjaga ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pangan secara tepat jumlah, kualitas, waktu dan harga. Tentu hal ini harus diutamakan produksi dari dalam negeri, dan hanya impor dilakukan manakala cadangan pangan tergerus,” paparnya.

Singgih menduga, bencana alam dan Covid-19 mengurangi stok pangan nasional. Cuaca ekstrim juga sedang kita hadapi diberbagai daerah, faktor-faktor yang bisa mengurangi produksi pertanian dalam negeri.

Terkait sikap Bulog yang menolak rencana impor beras, Singgih meminta penjaga stabilitas pangan itu berbenah. Bulog harus mempertimbangkan segala aspek ketersediaan, kebutuhan dan kecukupan stok pada semua wilayah.

“Tak lebih dari 10 wilayah provinsi yang mengalami surplus, selebihnya 24 wilayah malah kurang. Itu pentingnya akurasi data antara Kementerian terkait dengan Bulog,” jelasnya.

Menurutnya, Bulog juga harus memperbaiki manajemen penyimpanan dan pengeluaran beras. Harus diperhatikan betul first in first out untuk mengurangi kerusakan pada stok berasnya.

“Bila ini tak diperbaiki, justru mengacaukan ketahanan pangan,” ujar Singgih.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, didampingi oleh Menteri Perindustrian, menerima audiensi dari para insan perfilman di Loka Kretagama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah terus berupaya untuk memulihkan ekonomi nasional. Pasca beberapa waktu lalu, juga menerima audiensi dari para pelaku industri kreatif khususnya animasi dan komik.

“Bapak Presiden secara langsung telah memberi arahan kepada saya, khusus untuk industri perfilman, pekerja film dan pekerja budaya. Maka dari itu kehadiran ini sangat penting. Saya juga sudah menerima usulan-usulan yang telah disampaikan teman-teman kepada Bapak Presiden,” kata Menko Airlangga melalui siaran pers, dikutip Senin (22/3/2021).

Pada kesempatan tersebut, para insan perfilman yang hadir menyampaikan bahwa 90% pemasukan industri perfilman berasal dari bioskop yang merupakan hilir dari industri ini. Mereka menerangkan bahwa pemutaran film melalui digital platform atau streaming belum bisa memenuhi kebutuhan produksi film.

Ramainya bioskop memiliki efek sampai ke pekerja film sehingga kampanye menonton film di bioskop perlu digaungkan. Selain itu, mereka pun menyampaikan usulan stimulus pengalokasian dana pemulihan ekonomi nasional demi mendukung industri perfilman Indonesia.

“Saya telah membaca usulan-usulan yang disampaikan terkait alokasi dana pemulihan ekonomi nasional untuk sektor perfilman. Dari audiensi ini saya berharap bisa mendapatkan data-data yang konkret dan akuntabel sehingga bisa mendukung Pemerintah dalam mengambil keputusan, khususnya kebijakan mendukung pemulihan di sektor perfilman,” tambah Menko Airlangga.

Perwakilan tersebut menyampaikan bahwa pada tahun 2016, terdapat 2.418 jumlah usaha yang bergerak di sub-sektor film, animasi dan video, dengan jumlah tenaga kerja pada tahun 2019 diproyeksikan lebih dari 50.000 orang.

Dalam kesempatan kali ini perwakilan dari perfilman menyampaikan bahwa sejak industri film diangkat dari Daftar Negatif Investasi (DNI) di tahun 2016, industri film Indonesia mengalami peningkatan 20% dari segi investasi.

Pada akhirnya industri film tanah air mampu tumbuh dan masuk dalam 10 industri film terbesar di dunia. Hal ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah industri perfilman Indonesia. Mereka mengharapkan pencapaian ini tidak hanya menjadi kenangan.

Selanjutnya, Menko Airlangga menanggapi bahwa bioskop sudah dapat dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tetapi antusiasme masyarakat untuk kembali menonton di bioskop memang belum pulih seperti dulu.

“Pemerintah pasti mendukung penuh upaya kampanye nonton di bioskop yang aman, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya berharap bioskop-bioskop bisa lebih gencar lagi menggaungkan bahwa nonton di bioskop akan tetap aman dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kalau stigma itu bisa sampai ke publik, mereka akan kembali berani nonton di bioskop. Penuhi persyaratan itu, nanti akan kita dorong,” pungkasnya.

Menutup audiensi kali ini, para insan perfilman yang hadir sepakat untuk membuat lebih rinci lagi terkait ide-ide yang telah disampaikan.

Rincian tersebut akan disusun oleh working group yang ada dan tentunya juga didukung oleh riset-riset sebagaimana yang diminta oleh Pemerintah.

Audiensi kali ini dihadiri oleh Triawan Munaf, Mira Lesmana, Dian Sastro, Wicky Olindo, Joko Anwar, Dewinta Hutagaol, Sunil Samtani, Chand Parwez dan Angga Dwimas Sasongko.

Juga beberapa asosiasi yang terkait dengan industri perfilman yang hadir secara daring (online). Mereka semua mewakili stakeholder dalam industri perfilman.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Lodewijk F. Paulus menilai kekuatan alutsista dan personel di Korem 072/Pamungkas, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini cukup bisa diandalkan.

Walaupun bisa diandalkan, ia berharap kesejahteraan prajurit TNI lebih diperhatikan. Menurutnya kesejahteraan prajurit TNI saat ini kerap diabaikan.

Lodewijk mengungkapkan hal itu usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Komandan Korem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan di Korem 072/Pamungkas, DIY, Kamis lalu, dikutip Senin (22/3/2021).

Tujuan Komisi I DPR RI mendatangi Korem 072/Pamungkas adalah untuk memantau kesiapan pasukan, sekaligus meninjau kekuatan tempur serta alutsista TNI.

“Menurut saya, kesejahteraan prajurit termasuk poin penting yang kami tekankan pada RDP di sini. Di luar tugas pokok prajurit TNI yang begitu berat, sudah sewajarnya kami mendorong Pemerintah dan legislatif untuk supaya ada peningkatan dalam masalah kesejahteraan. Salah satunya mengenai rumah pribadi,” ujar politisi F-PG ini.

Lodewijk menambahkan, para prajurit TNI selama ini hanya difasilitasi rumah dinas. Bagaimana jika mereka sudah pensiun atau meninggal, rumah dinas yang sudah ditempati prajurit beserta keluarganya tersebut akan kembali diambil oleh negara.

Ia berharap dengan selesainya RDP ini, ada perbaikan kesejahteraan prajurit TNI dalam 10 tahun ke depan. Jadi, sebelum para prajurit TNI pensiun, setidaknya mereka sudah memiliki tanah.

“Saat ini ada kesempatan 10 tahun bagi mereka untuk bisa membangun rumah, karena menurut saya lebih susah mencari tanah, daripada membangun rumah. Hal ini yang sedang kita usahakan, sehingga prajurit betul-betul diperhatikan mulai dari yang dasar untuk dipenuhi, yaitu kesejahteraannya,” harap legislator dapil Lampung I itu.

Sebelumnya, Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan menjelaskan berbagai kondisi yang ada di Korem 072/Pamungkas kepada Komisi I DPR RI.

“Dengan kunjungan ini kami mohon arahan Bapak atau Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan supaya Korem 072/Pamungkas, beserta jajarannya dapat melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya,” pungkas Ibnu.

Berita Golkar – Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menyatakan dukungan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju sebagai calon presiden (Capres) Pemilu tahun 2024.

Ketua DPP MKGR Adies Kadir menyatakan Ormas MKGR meminta kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk segera menentukan waktu yang tepat dalam menetapkan kader utama Partai Golkar yang akan diusung pada Pilpres 2024.

“Bagi kader MKGR kader utama adalah Airlangga Hartarto,” ungkap Adies dalam sambutan pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP MKGR masa bakti 2020-2025 di kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat malam (19/3/2021).

Adies berjanji akan menggunakan seluruh struktur dan segenap jaringan organisasi untuk menyosialisasikan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sampai pelosok desa di seluruh penjuru tanah air.

“Kami akan instruksikan semua ketua DPD, kader MKGR yang jadi anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyosialisasikan Airlangga Hartarto,” kata Adies.

MKGR sebagai organisasi yang setia dan tegak lurus garis perjuangan partai Golkar, organisasi akan berada di barisan terdepan untuk melaksanakan keputusan strategis partai Golkar. Keputusan itu yakni memenangkan Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 mendatang.

“Intinya harus ada skenario tunggal untuk kemenangan partai Golkar,” tegas Adies.

Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Ormas MKGR Roem Kono melalui sambungan virtual menegaskan ormas MKGR dengan kebulatan tekad mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pemilu tahun 2024 mendatang.

“Ketua umum MKGR dan pengurus, untuk konsisten dan solid, untuk menyosialisasikan dan memenangkan calon presiden Airlangga Hartarto,” harap Roem yang juga duta besar Indonesia untuk Bosnia dan Herzegovina.

Terkait dukungan itu, Airlangga Hartarto menyatakan seluruh kader selalu konsisten untuk melaksanakan apapun keputusan partai hasil Mubes, Rakernas dan Rapimnas.

Berita Golkar – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pemuda dan OIahraga Zainudin Amali melayangkan protes keras kepada BWF (Federasi Bulu Tangkis Internasional) yang dianggap tidak profesional, tidak transparan, dan diskriminatif.

Hal ini disampaikan oleh Menpora Zainudin Amali pada sesi konferensi pers terkait perkembangan All England pada Jumat (19/3/2021) siang WIB.

“Posisi Pemerintah menyayangkan, prihatin, dan mengecam kejadian ini. Kami mendorong federasi nasional, PBSI, untuk meminta klarifikasi kepada BWF dan penyelenggara All England kenapa ini terjadi,” tutur Menpora.

Zainudin Amali juga menegaskan selain meminta bantuan kepada Komite Olimpiade Indoensia, pihak Kemenpora juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Menpora menyatakan bahwa dalam komunikasinya dengan Menlu Retno Marsudi, kedua Kementerian mempunyai tujuan sama.

“Kami meminta informasi terbuka semua secara transparan serta perlakuan yang fair atas apa yang telah dialami oleh tim bulu tangkis Indonesia.”

Menpora lalu menyinggung soal perlakuan tidak profesional dari panitia penyelenggara yang tidak hanya mengusir para pemain Indonesia dari venue pertandingan tetapi juga disuruh berjalan kaki dan bahkan dilarang naik lift di hotel.

“Naik lift pun dilarang. Ini laporan langsung dari teman-teman di sana. Ini kan sesuatu yang diskriminatif,” tuturnya.

“BWF tidak profesional, kemudian BWF tidak transparan, dan BWF diskriminatif. Cukup bukti untuk saya berani mengatakan itu,” lanjut Menpora dengan intonasi nada kesal.

“Silakan ditulis, itu boleh ditulis. Kami sangat kecewa dan BWF tidak boleh buang badan.”