LEGISLATIF Archives - Laman 2 dari 2

Inpres Corona Harus Dijalankan Konsisten, Tegas, dan Terkontrol

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan apresiasi positif, atas terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Ia menegaskan, instruksi yang ditandatangani Presiden Jokowi 4 Agustus 2020, harus dijalankan secara konsisten di seluruh Indonesia.

“Inpres ini perlu diapresiasi positif dan dijalankan dengan konsisten di pusat dan seluruh Indonesia,” kata Melkiades kepada JPNN.com, Kamis (6/8).

Legislator dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang karib disapa Melki itu mengatakan, untuk membangun kesadaran masyarakat yang mulai abai dengan protokol kesehatan, perlu dibantu lewat aturan tegas seperti inpres yang baru dikeluarkan ini.

Oleh karena itu, Melki berpendapat implementasi lapangan oleh seluruh pihak yang diatur inpres itu di dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan, perlu dilakukan dengan tegas dan terkontrol. “Penerapan protokol kesehatan dengan disiplin dapat mencegah penularan Covid-19,” kata Melki.

Ketua DPD Partai Golkar NTT itu menambahkan, pelaksanaan inpres secara disiplin dan konsisten juga bisa mencegah klaster baru di perkantoran, yang juga potensi munculnya klaster lainnya.

“Ini instrumen hukum yang bisa dipakai untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 bisa berjalan lebih baik, termasuk dalam penanganan klaster perkantoran yang makin meningkat saat ini,” paparnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meneken Inpres 6/2020 pada 4 Agustus 2020.

Beberapa poin dalam inpres itu antara lain ialah kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Inpres juga memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan, dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Sumber

Hetifah dan Kemenparekraf Bantu 1.430 Paket Balasa kepada Pelaku Ekonomi Kreatif & Pariwisata Paser

Berita Golkar – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan anggota DPR RI dapil Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian menyerahkan Bantuan Bahan Pokok dan Lauk Pauk Siap Saji (Balasa) kepada 1.430 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di kabupaten Paser, Rabu (5/8).

Penyerahan ini merupakan bagian dari total bantuan 7.050 paket Balasa yang telah disiapkan untuk Kalimantan Timur, menyusul bantuan untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Balikpapan dan Samarinda yang telah diberikan sebelumnya. Hadir dalam acara penyerahan tersebut Wakil Bupati Paser Kaharuddin, Kapolresta Paser AKBP Murwoto, anggota DPRD Kabupaten Paser, dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Paser Yusup Sumako.

Perwakilan pelaku usaha Parekraf Kabupaten Paser penerima bantuan bahan pokok dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hj Hetifah Sjaifudian bersama Wabup Paser H Kaharuddin, Kapolres Paser AKBP Murwoto dan lainnya, Rabu (5/8/2020). (TRIBUNKALTIM.CO, SARASSANI)

Sementara, hadir dari Kemenparekraf, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional II Sigit Witjaksono. Beberapa perwakilan kelompok pelaku parekraf yang hadir untuk menerima bantuan secara simbolis antara lain perwakilan rumah makan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Selurih Indonesia (PHRI), perwakilan Usaha Kecil dan Menengah Paser, serta pegiat ekonomi kreatif.

Hetifah yang mengikuti acara tersebut secara virtual menyatakan pihaknya terus mendorong upaya pemberian bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang paling besar terdampak Covid-19. “Musibah yang terjadi dalam dunia pariwisata ini tak dapat dibiarkan tanpa strategi dan terobosan kebijakan, mengingat ratusan ribu orang yang bekerja di sektor pariwisata.

Imbasnya terhadap perekonomian negara tentu harus secara serius dipikirkan dan menjadi perhatian di samping sektor-sektor lain. Pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi, ketika pariwisata terhenti maka ekonomi juga akan terganggu,” ujarnya. Lebih lanjut, Hetifah juga menyampaikan potensi Kabupaten Paser jika nantinya Kalimantan Timur dibangun menjadi Ibukota baru.

“Pelaku parekraf di Kaltim khususnya Paser harus optimis. Jika Penajam Paser Utara akan menjadi wilayah IKN, maka Paser nantinya dapat menjadi daerah yang seperti Bandung atau Bogor saat ini. Lonjakan pariwisatanya pasti akan sangat besar,” paparnya. Terakhir, Hetifah yang juga merupakan Wakil ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini mengapresiasi Kemenparekraf atas penyaluran bantuan tersebut.

“Apresiasi setinggi-tingginya bagi Kemenparekraf. Bantuan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja maupun pelaku usaha di sektor Parekraf. Ini juga dalam rangka pemenuhan standar kelayakan hidup bagi para pelaku parekraf sehingga tetap dapat berkarya menghasilkan produk wisata yang menarik bagi wisatawan,” pungkasnya

Sumber

Sari Yuliati Desak Penegak Hukum Seret Semua Pihak yang Lindungi Pelarian Djoko Tjandra

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mendesak aparat penegak hukum menelusuri dan mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pelarian Djoko Tjandra. “Semua yang terlibat dan melindungi pelarian Djoko Tjandra harus diproses secara hukum, apabila itu terbukti,” tegas Sari di Mataram, dikutip dari Antara, Rabu (5/8/2020).

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II Pulau Lombok itu, juga meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi menyeluruh khususnya di internal penegak hukum terutama terhadap siapa saja yang terlibat dan melindungi terpidana kasus cessie Bank Bali itu.

Selain itu, politikus dari Partai Golkar tersebut, tak lupa mengapresiasi atas kinerja Polri yang telah berhasil menangkap Djoko Tjandra usai ditetapkan sebagai buronan dan kabur keluar negeri. “Selain memberikan apresiasi kepada Polri, saya juga memberikan semangat kepada kepolisian untuk tetap istiqomah dalam menjalankan tugas sesuai tupoksinya,” kata Sari Yuliati.

Pria bernama asli Joko Soegiarto Tjandra, yang terbukti melakukan pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada 2009, seharusnya menjalani hukuman kurungan selama dua tahun dan denda sebesar Rp15 juta saat itu. Namun, dia berhasil kabur keluar negeri.

Puncaknya, pada Kamis (30/7), Kepolisian RI mengumumkan bahwa Djoko Tjandra telah berhasil diamankan di Malaysia. Pria yang menjadi buronan selama 11 tahun itu kemudian dibawa ke Indonesia dan kini menjadi warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat.

Sumber

Safari Sembako Melchias Mekeng dan Rekonsiliasi Batin Pasca Musda Golkar Flotim

Berita Golkar – Anggota Fraksi Golkar DPR RI dari daerah pemilihan NTT I, Melchias Markus Mekeng membagikan paket sembako untuk masyarakat di Kabupaten Flores Timur.

Bantuan yang didistribusikan oleh Ketua Terpilih DPD II Partai Golkar Kabupaten Flores Timur, Yoseph Sani Betan itu dirangkaikan dengan silahturahmi sekaligus ajang rekonsiliasi batin bagi struktur Partai Golkar di tingkat Kecamatan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Flores Timur pekan lalu.

Bantuan untuk masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19 di era new normal itu dimulai hari ini Selasa, (4/8/2020) dari Kecamatan Solor Barat, Solor Timur dan Solor Selatan. Dilanjutkan lagi untuk delapan kecamatan di pulau Adonara dan delapan kecamatan di Flores Timur daratan.

Melchias Markus Mekeng yang dihubungi SelatanIndonesia.com, Selasa (4/8/2020) mengatakan, bantuan sembako itu sebagai bentuk kepedulian sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di era new normal pandemi Covid-19.

“Semoga bantuan sederhana ini bisa bermanfaat bagi bapa, mama, basaudara semua di Flores Timur, ” ujar Mekeng.

Ketua Terpilih DPD II Partai Golkar Kabupaten Flores Timur, Yoseph Sani Betan mengatakan, bantuan tersebut disalurkan oleh DPD II Golkar Kabuaten Flores Timur dan diserahkan oleh Pimpinan dan Pengurus partai Golkar masing-masing Kecamatan.

“Para kepala desa dan masyarakat menyampaikan terimaksih kepada Pak Melky Mekeng yang telah menaruh kepedulian terhadap masyarakat dalam kondisi seperti saat ini. Di Kecamatan Solor Barat terpusat di desa Pamangkayo dan desa Lewonama, di Solor Selalatan terpusat di desa Lemanu dan desa Kenere serta kecamatan Solor Timur di desa Lohayong 1 dan Lohayong 2,” ujar Nani Betan, sapaan akrab Yoseph Sani Betan.

Dikatakan Nani Betan, selain menyalurkan bantuan dari Melky Mekeng, kesempatan itu juga sebagai ajang konsolidasi hati bagi para pengurus partai Golkar tingat kecamatan dan desa setelah pelaksanaan Musda Golkar belum lama ini. “Kita sekalian melakukan konsolidasi dan menggalang kembali kekuatan atas keberhasilan dan kemenangan bersama saat Musda Golkar sebagai langkah awal pelaksanaan konsolidasi partai Golkar,” ujar Nani.

Menurut Nani, Musda Golkar telah menghasilkan riak-riak dalam konteks berdemokrasi sehingga perbedaan yang terjadi saat Musda harus disatukan kembali untuk memulai gerak konsolidasi internal di struktur partai Golkar.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur ini menggambarkan, safari sembako dari Melky Mekeng yang dirangkai dengan konsolidasi partai Golkar itu disambut sangat antusias oleh para pengurus Partai Golkar di tingkat kecamatan, dan desa.

Bantuan sembako dari Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Dapil NTT I, Melcihas Markus Mekeng yang diserahkan oleh Ketua terpilih DPD II Partai Golkar Kabupaten Flores Timur, Yoseph Sani Betan di Kecamatan Solor Barat, Selasa (4/8/2020). Foto: SelatanIndonesia.com/Eman Muli

“Hal ini penting supaya kekuatan Golkar tetap terjaga. Dan bantuan yang kita salurkan itu terlebih dahulu diseleksi kelayakan sesuai peruntukan yang layak menerima oleh masing-masing kepala desa,” ujarnya.

Turut hadir menyaksikan dan menyerahkan bantuan sembako itu diantaranya Kepala desa Lewonama Andreas Mado Lewar, Kepala Desa Pamakayo Petrus Kanisiis Sani Herin, Kapala desa Lemanu Sabianus Kolin, Kepala desa Kenere Mikhael Koli Wutun, dan Kepala desa Lohayong Abdul Gapu Keneng.

Turut serta mendampingi Nani Betan sejumlah pengurus DPD II Golkar Kabupaten Flores Timur, Yohanes Jou Parera, Emanuel Antoni Muli, Syafrudin Abbas, Haji Harun Kasim serta segenap pengurus partai Golkar di tiga Kecamatn se daratan Solor.

Sumber

F-Golkar Minta Pengelolaan Keuangan Daerah Berorientasi Kepentingan Masyarakat, Pemerintah Didesak Realisasikan Sisa Dana Refokusing Covid-19 Bulan Ini

Berita – Fraksi Golkar DPRD Badung memberi sejumlah catatan dan saran kritik kepada pemerintah tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badung TA 2019, Rancangan Kebijakan Umum APBD Badung TA 2021, dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Badung TA 2021 pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/8).

Dalam pemandangan umumnya yang dibacakan AAN Ketut Agus Nadi Putra, fraksi yang beranggota 7 kader Golkar dan 1 Nasdem itu, meminta dalam pengelolaan keuangan daerah berbagai program dan kegiatan harus dirancang berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau anggarannya untuk kepentingan sektor pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah juga dituntut untuk dapat suatu laporan keuangan yang transparan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Wujud dari pertanggungjawaban keuangan tersebut akan terungkap dalam opini auditor pemerintah yang dalam hal ini BPK RI Perwakilan Bali, yang astungkara kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” ujar Nadi Putra.

Pihaknya pun berpandangan bahwa selama ini baru berbicara cerdas berprogram, namun belum menunjukkan program yang cerdas.

“Tentu tolok ukurnya adalah capaian-capaian layanan publik dan pembangunan secara menyeluruh,” kata politisi asal Kerobokan itu.

Kemudian Fraksi Golkar pun memberikan catatan strategis, diantaranya untuk postur anggaran 2019. Dilihat kurva anggaran, Golkar menilai cenderung berbentuk tanjung yang tidak merata dan di dominasi oleh anggaran hibah.

Sebesar 92 sampai 87 persen pendapatan daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, perlu ada langkah-langkah strategis dengan mengequalization sumber-sumber lain. Salah satunya agrikultur/pertanian yang selama ini tidak digarap dengan optimal, sehingga pertumbuhannya masih negatif.

“Bidang infrastruktur performance-nya masih perlu ditingkatkan, diantaranya di kawasan Kuta Utara yang sekarang menjadi icon destination pariwisata baru Badung belum tersedianya publik goods salah satu pedestrian kawasan,” bebernya.

Demikian juga terhadap penyelesaian jalan lingkar selatan, sehingga ada kesan daerah penghasil susu tidak dipelihara dengan baik. Belum tertanganinya permasalahan sampah.
Selain itu, Fraksi yang dipimpin IGN Saskara ini juga menyebut database tentang jumlah akomodasi di Badung belum valid, sehingga indikator pencapaian pajak daerah khususnya pajak hotel kurang optimal. Sorotan lainnya adalah pelayanan perizinan dengan sistem on-line. Pasalnya, permohonan IMB bisa memakan waktu 1 sampai dengan 1,5 tahun, hal ini akan menghambat investasi di Badung.

“Perlu juga memperhatikan kebijakan terhadap memposisikan kembali keberadaan Silpa, sebagai cadangan anggaran pada saat-saat daerah mengalami kondisi darurat seperti keadaan saat ini, sehingga pemerintah memiliki cadangan anggaran,” katanya.

Terkait dengan terjadinya refocusing besar anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 274.919.457.818,68, dan baru dimanfaatkan Rp 33 miilar, Fraksi Golkar harapkan sisanya dapat direalisasikan bulan ini karana dana tersebut khusus dimanfaatkan untuk penanganan dampak covid-19 bukan untuk kepentingan yang lain.

“Kami sebagai Dewan di dalam menjalankan fungsi budgeting dan fungsi controling dapat secara optimal,” tegas Nadi Putra.
Selanjutnya berkenaan dengan Rancangan Kebijakan Umum APBD TA 2021, Fraksi Golkar minta agar dilakukan secara cermat dan teliti dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian daerah tahun 2020 dan prospektif perekonomian daerah tahun 2021.

Sumber

Sambut Musda, Golkar Ngawi Inginkan Perubahan

Berita – Kader Partai Golongan Karya (Golkar) yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Ngawi mengharap ada perubahan di tubuh partainya melalui Musyawarah Daerah (Musda) ke-X pada 22 Agustus 2020 mendatang. Terutama membangun idealisme dalam berpartai dan mengembalikan kepercayaan pemilih terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Semua kader partai dalam tubuh Golkar ini harus bisa membangun soliditas partai. Artinya perolehan suara yang menurun ini bisa meningkat lagi. Maka dalam musda nanti bisa menghasilkan struktural pengurus di daerah yang cukup berkompeten,” terang Sarjono, Selasa, (4/8).

Sarjono/RMOLJatim

Sarjono yang juga Sekretaris DPD Golkar Ngawi blak-blakan membenarkan, suara Golkar dalam dua kali putaran pemilu terus tergerus. Ia mencontohkan, perolehan kursi di DPRD Ngawi pada Pemilu 2009 mendapat 8 kursi dan Pemilu 2014 mendapat 7 kursi dan Pemilu 2019 lalu anjlok hanya 5 kursi. Dari hasil tersebut diasumsikan kepercayaan konstituen terhadap Partai Golkar pun menurun.

Ia menilai merosotnya suara Golkar tidak lepas dari kehadiran teknologi informasi berbasis IT. Dimana, para simpatisan Golkar dengan kehadiran media sosial justru menimbulkan polemik tersendiri. Mereka secara perlahan mulai hilang kepercayaan terhadap Golkar. Dengan alasan itu Sarjono menekankan semua pengurus dan kader harus melek IT.

Selain itu kehadiran Fraksi Golkar di lembaga legislatif pun harus aktif turun gunung membangun komunikasi dengan akar rumput. Namun ditekankan Sarjono, semua diawali dari kehadiran jajaran pengurus yang berkompeten. Karena sebagai entry point sekaligus parameternya adalah keberadaan pengurus harus benar-benar mempunyai kompetensi sesuai bidang tugasnya.

“Partai itu bisa besar ibarat kapal dinahkodai oleh orang-orang yang berkompeten jangan sampai tidak. Dalam hal ini saya tidak menilai pengurus yang lalu tidak mempunyai skill tetapi mereka memang mempunyai kompetensi tapi kadang tidak sesuai bidangnya,” ulas Sarjono.

Dengan sederet indikator itu kupasnya, dengan Musda Golkar Ngawi ke-X sebagai jalan keluar dari problem selama ini yang mendera Golkar. Dengan struktur kepengurusan yang baru hasil dari Musda Golkar Ngawi nantinya sangat diharapkan mampu membenahi manajemen dan pengelolaan Golkar di Ngawi dengan menyesuaikan eranya. Semua pengurus dan jajarannya harus bersinergi.

Sumber

Kunjungi Tikep, Azis Syamsuddin dan Alien Mus Dapat Permintaan Khusus dari Wali Kota

Wali Kota Ali Ibrahim (kiri) saat berbincang dengan Azis Syamsuddin yang baru tiba di Tidore. (Foto: Amanah Upara/TIMES Indonesia)

Berita – Wakil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin dan Anggota DPR RI Komisis IV Alien Mus berkunjung ke Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Senin (3/8/2020) siang.

Kedua politisi Golkar itu disambut langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim, lalu dilanjutkan dengan pertemuan terbatas.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Pemkot Tikep itu meminta kepada Azis Syamsuddin dan Alien Mus agar dapat memperjuangkan pembangunan jembatan layang Temadore (Ternate, Maitara-Tidore).

“Jika dibangunnya jambatan layang tersebut akan menciptakan geliat pertumbuhan perekonomian untuk kota Ternate dan Tidore,” ucap Ali Ibrahim

Tak hanya itu, Ali juga meminta dukungan mereka agar Sultan Iskandar Muhammad Djabir Syah diperjuangkan sebagai pahlawan nasional serta meminta pembangunan patung pahlawan nasional Sultan Nuku di Tidore.

Permintaan wali kota tersebut disambut baik kedua anggota DPR RI dari Partai Golkar tersebut. Azis menyampaikan agar pemerintah Kota Ternate dan Tidore segera duduk bersama membahasa pembangunan jambatan tersebut.

“Jika ada proposal segera disampaikan atau jika data sudah masuk ke pusat tapi masih terdapat kekurangan segera dilengkapi, jika sudah lengkap akan diperjuangkan di pemerintah pusat,” ucapnya.

Sumber

Secara Aklamasi MEP Terpilih Sebagai Ketua Golkar Minsel

Berita – Partai Golkar Kabupaten Minahasa Selatan ( Minsel) melakukan Musyawarah Daerah (MUSDA) ke IV bertempat di hotel Sutan Raja Amurang, Senin (03/08/20).

Dr Michaela Elsiana Paruntu MARS terpilih secara aklamasi untuk meminpin Partai berlogo pohon beringin ini selama 5 Tahun ke depan.

MEP berhasil mendapatkan dukungan 17 Pimpinan Kecamatan (PK) untuk memimpin DPD II Partai Golkar Minsel menggantikan Jenny Johana Tumbuan SE yang tidak mencalonkan lagi karena dengan kondisi fisik yang semakin Tua.

“Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, terlebih khusus yang ada di Kabupaten Minsel dan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Panji kemenangan Partai Golkar akan kita kibarkan di Kabupaten Minsel,” katanya.

Dalam kesempatan ini, dirinya menyatakan dengan tegas sudah mundur dari ASN. Saya sudah resmi, maka dari itu saya mencalonkan diri sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Minahasa Selatan,” terangnya.

Sebagai Ketua yang baru saja terpilih akan segera melaksanakan konsolidasi Partai dan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan.

“Saya berharap dalam musda ini bukan hanya melahirkan pemimpin DPD-II saja, tetapi juga harus ada konsep program kerja Partai Golkar Kabupaten Minsel kedepan, harus ada terobosan konsep yang terkait kemanusiaan demi kemakmuran masyarakat seperti membangkitkan kembali gairah ekonomi,” ucapnya.

Sumber

Bamsoet dukung pengembangan vaksin COVID-19 dalam negeri

Berita – Bambang Soesatyo mendukung institusi pengembangan vaksin dalam negeri untuk terus melakukan riset dan pengembangan vaksin COVID-19, terkait tren penambahan kasus positif yang terus menanjak hingga akhir Juli 2020.

“Mendukung institusi pengembangan vaksin dalam negeri untuk terus melakukan riset dan pengembangan vaksin COVID-19 dan berharap agar dapat mempercepat langkah untuk merampungkan penelitian terkait vaksin COVID-19 sehingga vaksin dapat segera diproduksi,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Bamsoet mendorong agar BUMN Biofarma yang telah mendapat kepercayaan untuk melakukan penelitian dan uji klinis terhadap vaksin COVID-19 di Indonesia, untuk berkomitmen segera menyelesaikan tugasnya agar didapat vaksin untuk mengatasi perkembangan COVID-19 tersebut.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah memberikan bantuan pada lembaga penelitian dan pengembangan untuk melakukan penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia.

“Hal itu bisa melalui dukungan anggaran uji klinis vaksin ataupun fasilitas untuk memudahkan impor material yang dibutuhkan oleh Eijkman maupun sejumlah lembaga pengembangan vaksin lainnya di Tanah Air,” ujarnya.

Bamsoet berharap penelitian dan pengembangan vaksin bisa lebih banyak dilakukan di Indonesia dengan melibatkan beberapa universitas karena tanpa upaya bersama program vaksinasi massal akan sulit tercapai dalam waktu yang singkat karena besarnya jumlah penduduk di Indonesia.

Dia juga mengajak masyarakat dapat berpartisipasi terhadap upaya pemerintah untuk menemukan vaksin COVID-19 yang tepat karena semakin cepat vaksin tersebut ditemukan maka semakin cepat juga Indonesia mengatasi pandemik dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat kembali normal.

Sumber

Meutya Hafid :”Hasil Survei soal Reshuffle Menteri Jadi Catatan Penting.”

Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid merespons hasil survei Charta Politika terkait reshuffle kabinet Indonesia Maju. Dalam survei tersebut, sebanyak 73,1 responden setuju Presiden Joko Widodo merombak kabinet. Angka itu, kat Meutya, relatif tinggi dan menjadi catatan penting bagi Partai Golkar. “Mengenai reshuffle 73,1 persen karena tadi itu catatan penting angka cukup tinggi,” kata Meutya dalam diskusi hasil survei Charta Politika secara virtual, Rabu (22/7/2020).

Adapun Presiden Joko Widodo pernah merasa jengkel dengan kinerja para menteri, karena kurang peka terhadap kondisi Covid-19 dan mengancam untuk melakukan reshuffle.

Meutya berharap, kehadiran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diisi sejumlah menteri dapat membuat kinerja mereka lebih baik dan efektif dalam penanggulangan Covid-19. “Mudah-mudahan kekhawatiran yang tercermin dalam survei ini dengan angka permintaan reshuffle yang cukup tinggi, melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020, yang kemarin baru dikeluarkan dimana di situ salah satu konsen bagaimana supaya penyerapan anggaran dan kementerian-kementerian bisa berjalan efektif dalam rangka pandemi Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya. Lebih lanjut, Meutya mengatakan, dalam Komite Penanganan Covid-19 ini diharapkan tak terjadi silang pendapat antar-kementerian dalam mengeluarkan suatu kebijakan guna menangani wabah virus corona. “Komite penanganan Covid-19 ini kita harapkan jadi payung besar aspek sosial, ekonomi, kesehatan, keuangan sebagaimana Perpres nomor 82 tahun 2020, mudah-mudahan dengan hal tersebut ini bisa menjadi salah satu respons,” pungkasnya. Sebelumnya, Survei Charta Politika menunjukkan, 73,1 persen responden menyetujui rencana resuhffle menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, sementara itu, sebanyak 13,3 persen responden tak setuju ada rencana resuhffle dan ada 13,6 persen tidak menjawab.

“Sebanyak 73,1 persen mengatakan setuju (resuhffle). Ini lebih esktrem dibandingkan dengan kemarin saya sempat juga mengikuti rilis mas Burhan ( survei indikator) 64 atau 65 persen mengatakan setuju,” kata Yunarto. “Di survei kami 73,1 persen menyatakan setuju dengan reshuffle,” lanjut dia. Yunarto mengatakan, hasil survei lain juga menunjukkan, sebanyak 49,7 persen responden puas dengan kinerja menteri-menteri kabinet Indonesia Maju dan sebanyak 44,1 persen tidak puas. Di samping itu, Yunarto memaparkan menteri-menteri kabinet yang dinilai berkinerja terbaik. Ia mengatakan, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto paling berkinerja terbaik sebanyak 12,8 persen. Menyusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani (11,5 persen) dan Menteri BUMN Erick Thohir (5,8 persen). Kemudian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (4,2 persen), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (2,6 persen), dan Menteri Sosial Juliari Batubara (2,2 persen). Terakhir, ada nama Mendikbud Nadiem Makarim (2 persen), mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti (1,7 persen), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (1,5 persen), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (1,2 persen) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (1 persen).

Survei Charta Politika dilakukan pada 6 hingga 12 Juli 2020 dengan metode wawancara melalui telepon. Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Jumlah sampel 2.000 responden dengan kriteria 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Wilayah survei nasional, tingkat kesalahan atau margin of error 2,19 persen dan quality control 20 persen dari total sampel.

LEGISLATIF

Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480 © Copyright 2019 PARTAI GOLKAR All rights reserved.

Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

© Copyright 2019 PARTAI GOLKAR All rights reserved.