DPP GOLKAR

5 Daerah di Maluku Utara Resmi Kantongi Rekomendasi Golkar

Berita – Sebanyak lima pasangan calon di Maluku Utara yang maju Pilkada Serentak 2020 yang dihelat 9 Desember nanti telah resmi mengantongi rekomendasi B1 KWK DPP Partai Golkar.

Rekomendasi pasangan calon atau paslon ini diberikan kepada bakal calon di Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Pulau Taliabu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Maluku Utara, Alien Mus menyatakan, rekomendasi B1 KWK tersebut sudah diberikan kepada masing-masing pasangan calon.

Baca Juga: Golkar Siap Usung Ipong di Pilkada Ponorogo 2020

“Sementara untuk rekomendasi Golkar di Kota Ternate, Sula, dan Tidore masih menunggu hasil survei, setelah itu baru diputuskan di tingkat DPP Golkar,” katanya, begitu disambangi kieraha.com, usai Rapat DPD Partai Golkar Malut, di Ternate, Senin 3 Agustus 2020.

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Malut itu mengemukakan, terkait rekomendasi di tiga kabupaten kota yang belum diputuskan itu akan disampaikan paling lambat pekan depan.

“Keputusannya paling lambat minggu depan untuk bakal calon tersebut,” sambungnya.

Sumber 

Musda Partai Golkar Sulsel Digelar 6 Agustus di Jakarta

 

Pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) Golkar Sulsel diagendakan digelar Kamis, 6 Agustus 2020 di Jakarta. Foto: Istimewa

Berita – Perebutan kursi pucuk pimpinan Ketua Golkar Sulsel periode 2020-2025 sudah di depan mata, rencananya digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, (6/08/2020).

Persiapan pelaksanaanya pun sampai saat ini sudah 80 persen dirampungkan oleh panitia musyawarah daerah (Musda) ke – 10 Golkar Sulsel.

Alasan pemilihan Ketua Golkar Sulsel dipindahkan ke Jakarta setelah pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, tidak memberikan izin lantaran Makassar masih berada dalam status zona merah pandemi COVID-19.

Sehingga untuk menghindari terjadinya peningkatan COVID-19 dan kluster baru, DPD I Golkar Sulsel kemudian mengajukan surat pemindahan Musda ke DPP untuk dihelat di Jakarta.

Baca Juga: Harapkan Lancar, DPD Golkar Tabanan Siapkan Musda

“Alhasil, DPP menyetujui pemindahan dan menetapkan Musda ke – 10 Golkar Sulsel dilaksanakan 6 Agustus di Jakarta. Arena atau lokasinya di Hotel Sultan. Saat ini panitia tengah bekerja untuk merampungkan seluruh persiapannya,” kata Ketua Panitia Musda Golkar Sulsel, Muhammad Risman Pasigai, Senin (3/8/2020).

Risman menjelaskan, adapun pelaksanaan Musda sendiri tentu akan mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan berkoordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19 di Jakarta.

Mengenai kepesertaan di arena musda sendiri lanjut MRP, panggilan akrab Muhammad Risman Pasigai tentu dibatasi, hanya ketua, sekretaris DPD II dan pemilik atau pemegang hak suara yang bisa masuk dalam ruangan Musda.

Selebihnya, kata Risman yang juga Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Sulsel bisa menyaksikan secara langsung pelaksanaan Musdanya melalui aplikasi virtual yakni zoom meeting.

“Jadi pengurus, kader dan lainnya bisa menyaksikan proses musda melalui aplikasi tersebut dan diwajibkan nobar di kantor DPD II masing-masing,” urainya.

Sekedar diketahui total kandidat yang bertarung memperebutkan singgasana Ketua Golkar Sulsel menggantikan Nurdin Halid, berjumlah empat orang dari sembilan yang sebelumnya mengembalikan formulir pendaftaran.

Mereka adalah Hamka B Kady (Anggota DPR RI), Supriansa (Anggota DPR RI), Taufan Pawe (Wali kota Parepare), dan Syamsuddin Hamid (Bupati Pangkep).

Sumber

Pathul Belum Terima Dukungan Golkar di Pilkada Loteng

L. Pathul Bahri (Suara NTB/dok)

Berita – Arah dukungan Partai Golkar di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah masih dinamis. Meskipun Golkar NTB telah mengusulkan nama pasangan L. Pathul Bahri-Nursiah, akan tetapi keputuskan akhir DPP Golkar tidak tertutup kemungkinan bisa berubah arah ke pasangan calon lain.

Isu tersebut juga cukup santer mencuat di internal Golkar. Disebutkan hasil Musda Golkar NTB akan ikut mempengaruhi peta dukungan Golkar di Pilkada Lombok Tengah. Pasalnya sebagian sikap politisi Golkar lebih menghendaki supaya mengusung kader sendiri di Pilkada Lombok Tengah.

Melihat situasi dinamika politik di internal Partai Golkar itu sendiri, Fathul Bahri yang dikonfirmasi juga belum berani banyak bicara terkait dukung Golkar kepada dirinya. “Itu urusan internal Golkar. Ndak berani kita dikte urusan internal partai orang,” ucap Pathul saat di tanya terkait dengan kepastian dukungan Golkar akan jatuh ke tangan pasangan Pathul-Nursiah.

Baca Juga : Airlangga Dapat Tugas Dari Jokowi, Golkar Siap Mendukung Penuh

Diketahui, Golkar sendiri memberikan dukungan kepada Pathul dengan syarat harus menjadikan Nursiah sebagai pasangan calon wakilnya. Nursiah sendiri diajukan Golkar lantaran semua kader Golkar yang dijagokan dari trah keluarga Bodak, mengundurkan diri.

Tapi melihat dinamika politik di internal Golkar jelang Musda tersebut, menerima Nursiah sebagai calon Wakilnya, belum menjadi jaminan kepastian bagi Fathul untuk mendapatkan tiket dukungan partai Golkar. Pathul sendiri sangat menyadari tingginya dinamika politik Musda Golkar tersebut. Karana itu dia memilih berhati-hati dalam mengambil sikap.

“Golkar jadi urusan bersama (Pathul-Nursiah) tapi kita menunggu dulu seperti apa internal Golkar itu sendiri, kan Golkar belum menentukan sikap, tapi bukan berarti menggantung, kita melihat dinamika seperti ini, dan akan ke mana Golkar kita belum tahu,” katanya.

Pasangan Pathul-Nursiah sampai sejauh ini baru resmi mengantongi dua tiket dukungan partai politik yakni dari Partai Gerindra dan Berkarya. Dengan dukungan baru dari dua partai tersebut, pasangan Pathul-Nursiah masih belum mencukupi syarat mendaftar ke KPU.

Diketahui syarat minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen atau 10 kursi DPRD untuk bisa mendaftarkan pasangan calon ke KPU Lombok Tengah. Untuk pasangan Pathul-Nursiah yang baru didukung Gerindra dengan tujuh kursi dan Berkarya satu kursi, masih kekurangan dua kursi lagi.

Pathul optimis bisa mulus melaju sebagai calon di Pilkada 2020 ini. Ia meyakini pihaknya bakal mendapatkan dukungan parpol tambahan untuk mencukupi syarat pendaftaran calon ke KPU.

Sumber

Hasil Survei untuk Pilkada Denpasar Sudah di Kantong DPP Golkar

Bali Tribune / Putu Yuda Suparsana

Berita – Partai Golkar sejauh ini belum menerbitkan rekomendasi untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung pada Pilkada Kota Denpasar 2020. Meski demikian, hasil survei sudah di kantong DPP Partai Golkar.
Hal ini dibenarkan oleh Departemen Wilayah Bali, NTB dan NTT DPP Partai Golkar Putu Yuda Suparsana, saat dikonfirmasi di Denpasar, Kamis (30/7/2020). Menurut politikus asal Karangasem itu, hasil survei untuk Pilkada Kota Denpasar dan beberapa daerah lainnya sudah dipaparkan di DPP Partai Golkar, Selasa (28/7/2020) lalu.
“Untuk Pilkada Kota Denpasar, hasil survei baru dibuka dua hari lalu. Begitu juga beberapa daerah lainnya, termasuk NTB dan NTT,” jelas Yuda Suparsana.
Disinggung tentang hasil survei, ia enggan membeberkannya. Demikian pula saat ditanya terkait nama-nama yang masuk dalam daftar survei untuk Pilkada Kota Denpasar, Yuda Suparsana enggan berkomentar. Menurut dia, ada saatnya DPP Partai Golkar membuka hasil survei dan diikuti dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) terkait pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan direkomendasikan.
“Soal nama yang disurvei, lalu hasil survei, semua di DPP Partai Golkar. Tentu ada waktunya dibuka kepada publik,” ujar Yuda Suparsana.
Selain Pilkada Kota Denpasar, Partai Golkar juga belum menerbitkan SK untuk Pilkada Tabanan. Adapun untuk empat daerah lainnya di Bali, masing-masing Karangasem, Bangli, Badung dan Jembrana, SK sudah diterbitkan dan bahkan sudah diserahkan kepada masing-masing pasangan calon.
Untuk Pilkada Karangasem, Partai Golkar merekomendasikan pasangan IGA Mas Sumatri dan Made Sukerana. Selanjutnya untuk Pilkada Jembrana, duet Nengah Tamba dan Ngurah Patriana Krisna (Ipat) yang direkomendasikan.
Selanjutnya untuk Pilkada Bangli, Partai Golkar mengusung pasangan Made Subrata dan Ngakan Kutha Parwata. Adapun untuk Pilkada Badung, duet I Gusti Ngurah Agung Diatmika dan Wayan Muntra yang direkomendasikan.

Golkar Dukung Yuni-Suroto di Pilkada Sragen

Berita – DPP Partai Golkar memutuskan mengusung pasangan duet Yuni-Suroto di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sragen 2020 sebagai bakal calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup).

Keputusan mengusung duet Yuni-Suroto menjadi catatan sejarah politik dalam Pilkada Sragen. Sebab Golkar selama ini selalu memposisikan diri sebagai oposisi terhadap eksekutif.

Bahkan pada Pilkada 2015 lalu, Ketua DPD II Partai Golkar Sragen, Agus Fathur Rahman, maju sebagai petahana meskipun kalah.

Baca Juga : Airlangga Hartarto Ketua Umum DPP Partai Golkar Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H/2020

“DPP sudah menugaskan Pak Dr Sukiman untuk melakukan komunikasi dan silaturahmi mencari patner karena Golkar tidak bisa mengusung sendiri. Penugasan sudah diberikan Maret 2020 lalu. Waktu berjalan. Konstelasi yang ada sampai hari ini [Selasa] tugas kepada Pak Dr Sukiman itu belum konkret akan bergandengan dengan siapa dan dengan partai apa saja yang mengusung,” ujar Sekretaris DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Juliatmono di Gedung Golkar Sragen, Selasa sore, 28 Juli kemarin.

Menurut pria yang akrab disapa Yuli ini menerangkan, sebelumnya Yuni yang merupakan Bupati Sragen telah mengirimkan surat permohonan dukungan dan rekomendasi ke DPD I Partai Golkar Jateng terkait Pilkada.

“DPP memutuskan untuk mengusung Yuni-Suroto. Keputusan ini sudah dikomunikasikan dengan yang bersangkutan di Jakarta. Kemudian keputusan itu dikomunikasikan dengan DPD II Partai Golkar Sragen supaya memahami situasinya dan selanjutnya disupport,” jelasnya.

Yuni melanjutkan secara administrasi surat tugas yang diberikan DPP kepada Dr Sukiman akan ditarik karena dalam tempo yang cukup lama tidak menunjukkan progres.

Calon Tunggal di Pilkada Sragen?
Dengan keputusan mengusung Yuni-Suroto, Partai Golkar meminta imbalan berupa program. Yakni program-program Golkar supaya bisa diterjemahkan oleh Bupati Sragen terpilih nanti.

“Rekomendasi akan turun pada Agustus mendatang. Saya berharap ada calon tunggal di Sragen dan itu ya demokrasi. Semua bisa memaknai. Musyawarah mufakat itu saja juga demokrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Yuni menyampaikan ucapan syukur atas dukungan dari Partai Golkar Sragen. Dia mengatakan slogan yang akan diusung Yuni-Suroto pada Pilkada Sragen adalah gotong-royong membangun Sukowati.

Mengenai dirinya menjadi calon tunggal di pilkada Sragen 2020, Yuni hanya berharap yang terbaik. Dia mengungkapkan gotong-royong itu membutuhkan banyak pihak untuk berperan serta untuk Sragen dan untuk Sukowati.

Golkar Rekomendasikan Irman Yasin Limpo di Pilkada Makassar

Berita – DPP Partai Golkar akhirnya mengeluarkan surat penetapan melalui surat tugas dengan merekomendasikan Irman Yasin Limpo sebagai bakal calon wali kota. Dia akan dipasangkan dengan Zunnun Amrin Nurdin Halid sebagai bakal calon wakil wali kota untuk maju pada Pilkada Makassar, 9 Desember 2020.

“Iya surat itu benar. Itu surat penetapan, intinya sudah selesai,” ujar Ketua Bappilu Golkar Sulsel, Kadir Halid Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 28 Juli 2020, seperti dikutip dari Antara.

Meski demikian, surat penetapan itu belum berbentuk rekomendasi resmi, namun masih sebatas Surat Keputusan (SK). Sebab kata Kadir mantan legislator DPRD Sulsel itu, DPP juga belum menerbitkan format rekomendasi untuk di bawa mendaftar di KPU Makassar.

Baca Juga : Musa Rajekshah Maju Ketua DPD Golkar Sumut, Ini Persetujuan Ketum Golkar Airlangga

Partai Golkar optimistis pasangan Irman-Zunnun dapat mencukupkan kursi dengan membangun koalisi, sebab Golkar memiliki lima kursi di DPRD Makassar. Sehingga tinggal merangkul partai lain yang memiliki lima kursi di dewan untuk bisa mendaftar sesuai syarat di KPU Makassar minimal diusung 10 kursi.

Hal ini berkaitan dengan beredar Surat Keputusan dikeluarkan DPP Golkar nomor SKEP-198/DPP/GOLKAR/VIII/2020 tentang Pengesahan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dari Partai Golkar priode 2020-2024.

Surat Keputusan itu ditujukan kepada pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Muhammad Zunnun Armin Nurdin Halid, yang diteken Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen DPP Golkar Lodewijk F Paulus pada 28 Juli 2020.

Selain itu, dalam SK tersebut, pada poin enam, disebutkan bagi calon diberikan Surat Tugas DPP Partai Golkar nomor ST-12/DPP/GOLKAR/III/2020 ter tanggal 7 Maret 2020 tentang membangun komunikasi dengan partai lain dalam rangka kepentingan Pilkada Serentak di Kota Makassar.

Artinya, pasangan ini diberikan waktu untuk mengajak koalisi dengan partai lain guna menggenapkan syarat kursi yang ditetapkan KPU Makassar saat pendaftaran September nanti. Sebab syarat utama ditetapkan menjadi calon didukung sekurang-kurangnya 10 kursi DPRD Makassar.

Keluarkan 10 Rekomendasi
Sebelumnya, Partai Golkar telah mengeluarkan surat tugas kepada 10 bakal calon kepala daerah salah satunya untuk Kota Makassar saat itu diberikan kepada Moh Ramdhan Pomanto, mantan Wali Kota Makassar.

Belakangan arah dukungan politik partai berlambang pohon beringin itu berubah. Sebab, Ramdhan Pomanto enggan setuju dipasangkan dengan Zunnun Amrin diketahui anak dari Nurdin Halid sehingga surat tugas itu dibatalkan.

Selanjutnya, surat tugas ini diberikan kepada Irman Yasin Limpo, adik kandung Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo juga mantan Gubernur Sulsel dua periode yang akan berpasangan dengan Zunnun.

Sumber

Balitbang Golkar: Semua Pihak Bagian Solusi Atasi Covid

Berita- Ketua Bidang Kajian Perempuan, Pemuda dan Media Balitbang Golkar Azimah Subagijo berharap, semua pihak dalam situasi pandemik ini menjadi bagian dari solusi. Terutama, agar anak-anak dapat tetap mendapat perlindungan dan tumbuh serta berkembang secara optimal meskipun di masa krisis seperti yang terjadi saat ini.

Demikian disampaikan Azimah dalam Diskusi Publik dengan tema “Anak Indonesia: Tantangan dan Peluang SDM Unggul pasca-Pandemik” yang diadakan secara langsung melalui Youtube, (27/7).

Apalagi, kata Azimah, saat ini, teknologi informasi sudah menjadi sumber belajar utama bagi anak-anak. “Jangan biarkan konten negatif mengganggu pembelajaran mereka,” kata dia dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (28/7).

“Tetapi, mari kita banjiri konten yang ada di internet dengan konten-konten bermanfaat dan menginspirasi anak-anak. Agar kelak mereka mampu menjadi generasi yang unggul,” imbuh Azimah yang juga aktivis tolak pornografi ini,

Senada dengan Azimah, Intan Erlita, psikolog yang juga hadir sebagai narasumber dalam kesempatan itu, mendorong agar orangtua dapat tetap menciptakan suasana gembira pada anak, meskipun kondisi sulit. Jangan sampai energi negatif yang tersebar di rumah, karena itu akan mempengaruhi kesehatan mental.

“Pandemik ini adalah masa bonding terbaik orangtua pada anaknya. Karena yang sebelumnya masing-masing sibuk di luar rumah, kini dapat berkumpul bersama di rumah. Untuk itu penting bagi setiap keluarga menikmati setiap fasenya secara bersama-sama, “ ujar Intan.

Sementara itu, aktivis pemuda, Justino Djogo yang asli putra daerah NTT menyampaikan tentang kondisi pembelajaran jarak jauh di Maumere, NTT. “Di sana hanya 2-3 orang saja siswa dari satu sekolah yang memiliki HP,” ungkapnya.

Walhasil, akhirnya kepala sekolah membuat sistem pengajaran kepada para siswa dengan cara membuat kelompok siswa yang rumahnya berdekatan. “Tentu ini juga harus jadi perhatian pemerintah pusat terutama pada daerah 3 T ini, “ ujar Justino yang juga wakil sekretaris bidang di Balitbang Golkar.

Diskusi Publik Balitbang Golkar kali ini dimoderatori oleh Isto Widodo, wakil ketua Balitbang Golakr dan dihadiri oleh 127 orang secara langsung melalui aplikasi youtube. Kegiatan ini dibuka oleh Jerry Sambuaga, Ketua Balitbang Golkar yang juga Wakil Menteri Perdagangan RI, dan ditutup oleh Sekretaris Balitbang Golkar, Andi Bachtiar Sirang.

Dalam sambutan pembukaannya, Jerry menyampaikan bahwa persoalan anak sudah seharusnya menjadi perhatian partai politik. “Anak adalah asset masa depan. Jumlahnyapun sangat signifikan yaitu sepertiga dari penduduk Indonesia. Jadi ini adalah isu strategis yang harus jadi perhatian banyak pihak,” ujar Jerry.

Sementara Bachtiar menyampaikan, bahwa kegiatan yang diadakan dalam rangka menyambut hari anak nasional ini, merupakan kegiatan perdana Balitbang Golkar dalam periode kepengurusan 2019-2024, dan akan menjadi sebuah kegiatan rutin bulanan dari Balitbang Golkar untuk lebih dekat dengan isu-isu strategis di masyarakat.

Sumber

Airlangga Pastikan Politik Tanpa Mahar Golkar Pilkada 2020 Jadi Modal Awal Golkar di Pemilu 2024

Berita – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menghadiri acara bimbangan teknis (Bimtek) pendidikan politik Partai Golkar menjelang Pilkada Serentak 2020. Airlangga memberikan pengarahan dalam acara itu. Dalam pengarahannya itu, Airlangga memastikan Golkar menerapkan kebijakan politik tanpa mahar di Pilkada Serentak 2020.

Pantauan, Minggu (26/7) di Hotel Pullman, Jalan S Parman, Jakarta Barat, Airlangga tiba pukul 13.35 WIB. Airlangga datang langsung memasuki ruangan acara bimtek. Airlangga tampak hadir menggunakan batik kuning dengan masker dan face shield. Setelah itu, Airlangga langsung memimpin acara yang bersifat tertutup itu. Selain Airlangga, turut hadir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menpora Zainudin Amali, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Bendahara Umum Golkar Dito Ganinduto, dan Sekjen Golkar Lodewick F Paulus.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (tengah) menyapa kader usai menghadiri Bimbingan Teknis Pilkada Serentak 2020 bagi Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi wilayah Jawa III, Bali, NTB, dan NTT di Jakarta, Minggu (26/7)

Pendidikan politik ini merupakan bimbingan teknis (bimtek) Pilkada Serentak 2020 bagi pimpinan DPRD dan ketua fraksi wilayah Wilayah Jawa III, Bali, NTB, dan NTT. Airlangga kemarin juga hadir di acara yang sama untuk bimtek bagi pimpinan DPRD dan ketua fraksi wilayah Jawa I dan Jawa II.

Airlangga memastikan Golkar menerapkan kebijakan politik tanpa mahar di Pilkada Serentak 2020. Dia mengatakan Golkar saat ini tengah fokus persiapan pemenangan di wilayah-wilayah. “Saya turut menyampaikan dalam Pilkada ini Partai Golkar sudah memberikan kebijakan atau policy politik Pilkada tanpa mahar,” kata Airlangga di lokasi dilansir detik.com. “Sekarang sudah tahapnya sudah tahap berikutnya yaitu untuk pemenangan di wilayah masing-masing,” tambahnya.

Dia yakin kadernya bisa memenangkan Pilkada 2020. Menurutnya, Golkar akan terus melakukan konsolidasi menjelang Pilkada 2020. “Mereka ini yang nanti akan menjadi ujung tombak kemenangan di daerah masing-masing. Oleh karena ini konsolidasi dilanjutkan dan ini akan dibuat 6 gelombang untuk 270 daerah,” ujar Airlangga.

Airlangga Hartarto juga mengatakan Pilkada 2020 menjadi salah satu tahapan penting bagi Golkar dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, bila pada penyelenggaraan pilkada kali ini jumlah calon kepala daerah yang diusung Golkar banyak yang menang, hal itu menjadi modal awal untuk menghadapi pemilu mendatang.

“Kemenangan di Pilkada 2020 adalah modal awal dalam memenangkan Golkar pada Pemilu 2024. Namun, yang lebih penting kami menyatukan visi dan serta tekad kami untuk memenangkan pilkada tahun ini untuk memenuhi target kemenangan 60 persen,” kata Airlangga. Oleh karena itu, dia meminta, agar seluruh kader, ketua bidang pemenangan pemilu, serta pimpinan DPRD di wilayah masing-masing menjadi ujung tombak dalam menghadapi pilkada kali ini. “Saya instruksikan seluruh kader Golkar untuk aktif dan terlibat langsung dalam memenangkan calon kepala daerah di wilayah tanggung jawab dan daerah pemilihan masing-masing,” katanya.  *ant

Sumber

Musa Rajekshah Maju Ketua DPD Golkar Sumut, Ini Persetujuan Ketum Golkar Airlangga

Berita – Panitia Musyawarah Daerah (Musda) ke X Golkar Sumut, memasukkan diskresi atau persetujuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto kepada Musa Rajekshah untuk maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Sumut kedalam rancangan (draf) tata tertib (tatib) Musda yang disusun oleh panitia.

Masuknya diskresi dalam tatib ini akan menjadi pembeda Musda kali ini dengan tatib Musda X 23-24 Februari di JW Marriott, yang hasilnya dibatalkan oleh Mahkamah Partai.

Ketua SC Musda X Golkar Sumut Rolel Harahap (kiri). (f:Iskandar/mistar)

Ada 9 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua DPD. Ijeck sebetulnya belum memenuhi syarat. Namun, Airlangga Hartarto menggunakan diskresinya dan memberi persetujuan kepada Ijeck untuk maju melalui surat persetujuan tanggal 25 Februari.

Namun panitia tidak memperbolehkan Ijeck maju karena diskresi tidak ada dalam tatib Musda. Sehingga dalam Musda hanya ada satu calon yakni Yasir Ridho Lubis yang kemudian terpilih secara aklamasi.

Dimasukkannya diskresi dalam draf tatib yang akan disahkan nantinya tentu akan jadi pembeda Musda kali ini dengan Musda yang dibatalkan hasilnya itu.

“Artinya (Ijeck) boleh maju. 9 syarat itu terpenuhi dengan diskresi itu. Di (Musda) JW Marriott itu kan belum ada (diskresi) dalam tatib,” kata Ketua Steering Comitee (Panitia Pengarah) Musda X Golkar Sumut Rolel Harahap, Selasa (28/7/20).

Dia mengatakan, panitia telah menggelar rapat-rapat persiapan Musda dan melaporkannya ke hakim pengawas. Seyogianya, berdasarkan rencana dan arahan DPP Musda akan digelar di Jakarta paling lambat akhir Juli ini.

“Untuk waktu pelaksanaannya masih menunggu DPP. Memang informasi yang kita terima, dari 8 DPD di Indonesia yang direncanakan Musda akhir Juli ini, baru tiga yang terlaksana, lima lagi belum termasuk Sumut,” jelasnya.

Bekas Wakil Wali Kota Tanjung Balai mengatakan, secara kesiapan panitia siap dan tinggal menunggu petunjuk DPP. “Kita positif thinking saja. Juli kan masih ada beberapa hari lagi,” sebutnya.

Musda ke-X Golkar Sumut memanas dengan pertarungan antara Yasir Ridho Lubis, anggota DPRD Sumut, dengan Musa Rajekshah, Wagub Sumut yang juga berkeinginan mengikuti jejak pamannya Ajib Shah yang pernah memimpin Golkar Sumut.

Saat ini Ketua DPD Golkar Sumut dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ahmad Doly Kurnia Tanjung. Doly ditunjuk sebagai Plt karena DPP mencopot Ngogesa Sitepu, bekas Bupati Langkat dari kursi Ketua DPD.

Sumber

Airin Dilantik Jadi Ketum Kesatuan Perempuan Partai Golkar

Airin Rachmi Diany, yang juga merupakan Wali Kota Tangerang Selatan, dilantik sebagai Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) periode 2019-2024 oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula kantor DPP Partai Golkar, Senin (20/7) malam.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyampaikan selamat kepada pengurus KPPG yang baru dilantik. Dia berharap, KPPG dapat turut memenangkan Partai Golkar dan dapat memperkuat jaringan di wilayah.

Airlangga juga memberikan harapannya terhadap peran penting dan strategis KPPG. “Kita harapkan KPPG dapat berperan sebagai katalisator dalam meraih dukungan kaum perempuan dalam pemilu dan pilkada serentak yang insya Allah akan digelar pada tanggal 9 Desember mendatang,” ujar Airlangga

Apalagi, kata Airlangga, pertarungan memperebutkan kursi kepala daerah dalam pilkada serentak 2020 ini akan semakin ketat. Sebab, selain dibutuhkan figur calon pemimpin yang disukai masyarakatnya, juga raihan suara dalam pemenangan pilkada itu menjadi taruhannya.

“Di sinilah peran perempuan khususnya KPPG dibutuhkan untuk mendukung pemenangan calon yang kita usung,” tegas Airlangga.

Sementara itu, Airin Rachmi Diany menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan akan berjuang untuk memenangkan Partai Golkar. “Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan, dan Kami akan berusaha untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kami berharap KPPG dapat membantu pemenangan Golkar di tahun 2024 dan di gelaran Pilkada serentak,” ujarnya.

Airin mengatakan, kepengurusan KPPG yang baru saja dilantik akan belajar dari kesuksesan pengurus sebelumnya. “Kami akan belajar kepada pengurus sebelumnya yang telah berhasil mengibarkan KPPG di seluruh Indonesia dan telah berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019,” ujarnya.

Airin berharap, ke depan bagi KPPG adalah adanya kontribusi atau sumbangan positif yang diberikan. “Kami berharap KPPG dapat memberikan manfaat baik bagi Partai Golkar maupun Indonesia”.

Kegiatan Pelantikan diikuti dengan acara penandatanganan Deklarasi Perempuan Golkar Bersatu antara lain oleh organisasi Ikatan Istri Partai Golkar, Al hidayah, Himpunan Wanita Karya, Kosgoro, MKGR, SOKSI, Majelis Dakwah Islamiah dan Himpunan Wanita Ulama.

Acara pelantikan dihadiri oleh pengurus DPP Golkar, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar, organisasi sayap, dan pengurus daerah yang mengikuti prosesi pelantikan secara virtual.

Scroll to top