BERITA

Bantu Krama di Hari Raya Galungan-Kuningan, DPD Golkar Bagikan 15 Ton Daging Babi di Badung


Ketua DPD Golkar Badung saat melakukan pembagian daging babi untuk menyambut hari raya Galungan pada Minggu 25 Februari 2024 – 15 Ton Daging Babi Dibagikan di Badung, DPD Golkar Bantu Krama di Hari Raya Galungan-Kuningan.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Badung kembali membagi-bagikan daging babi kepada warga menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan.

Jumlah daging babi yang dibagikan mecapai 15 ton.

Daging babi menjadi kebutuhan pokok krama Bali pada Hari Raya Galungan dan Kuningan, yang jatuh pada Buda Keliwon Dunggulan, Rabu 28 Februari 2024, dan Saniscara Keliwon Kuningan, Sabtu 9 Maret 2024.

Pembagian daging babi dilakukan Ketua DPD Golkar Badung I Wayan Suyasa di Kantor DPD Golkar pada Minggu 25 Februari 2024 pagi.

Jumlah daging babi yang dibagikan bertambah, dari sebelumnya 12 ton kini menjadi 15 ton.

Dari pantauan wartawan media di lokasi, puluhan babi dijejerkan dan dihitung, lalu dibagikan kepada konstituennya yang ada di semua kecamatan di Badung.

Suyasa saat ditemui di sela-sela kegiatan mengatakan, pembagian daging babi ini rutin dilakukan setiap enam bulan sekali.

Untuk menyongsong Hari Raya Galungan dan Kuningan, serta Nyepi Tahun Caka 1946, “tradisi” ini kembali dilaksanakan.

“Mari kita mulat sarira, instropeksi diri ke dalam, terlepas dari perbedaan pandangan politik, mari kita selalu bergandengan tangan untuk memberikan hal yang positif, memberikan kebahagaian bagi masyarakat khususnya krama Badung,” ujar politisi asal Desa Penarungan, Mengwi, ini.

Pembagian daging babi ini dilakukan bersama seluruh Fraksi Golkar di DPRD Badung.

Suyasa tidak memungkiri dirinya memiliki kemampuan yang terbatas sehingga tidak bisa memuaskan semua krama.

“Kami tidak bisa memuaskan semua pihak, kami sisihkan pendapatan kami untuk berbagi. Sekarang kami tingkatkan, dari sebelumnya 12 ton menjadi 15 ton,” jelas Wakil Ketua I DPRD Badung ini.

Walaupun tidak sempurna, ia berharap pembagian daging babi ini bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan daging babi yang akan dipotong pada perayaan hari raya.

Khususnya bagi krama yang kurang mampu, di tengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok.

Suyasa tidak memungkiri dirinya memiliki kemampuan yang terbatas sehingga tidak bisa memuaskan semua krama.

“Kami tidak bisa memuaskan semua pihak, kami sisihkan pendapatan kami untuk berbagi. Sekarang kami tingkatkan, dari sebelumnya 12 ton menjadi 15 ton,” jelas Wakil Ketua I DPRD Badung ini.

Walaupun tidak sempurna, ia berharap pembagian daging babi ini bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan daging babi yang akan dipotong pada perayaan hari raya.

Khususnya bagi krama yang kurang mampu, di tengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa) Badung, I Wayan Wijana, menyebutkan untuk perayaan Galungan diperkirkan ada 1.744 ekor babi yang dipotong di Badung.

Jumlah itu masih bisa bertambah dan berkurang, bergantung pada perekonomian masyarakat.

“Pemotongan babi sudah menjadi tradisi kita di Bali. Waktu pandemi jumlahnya menurun namun tidak signifikan. Kami perkirakan untuk perayaan Hari Raya Galungan saat ini akan terjadi peningkatan pemotongan daging babi,” kata Wijana.

Disperpa melakukan pemeriksaan terhadap babi yang akan dipotong, untuk memastikan babi layak potong.

ARSC Menilai Ketum Golkar Airlangga Berhasil Kembalikan Masa Kejayaan Partai


Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai berhasil mengembalikan masa kejayaan beringin seperti di era Akbar Tandjung.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Ikhwanul Maarif setelah melihat perolehan suara Partai Golkar yang kian meningkat seiring dengan perkembangan rekapitulasi suara yang dilakukan KPU.

“Lonjakan yang terjadi terhadap perolehan suara Partai Golkar sebesar 15,11 persen dan hanya selisih 1,6 persen dari PDIP membuktikan Airlangga sukses mengembalikan kejayaan partai beringin,” kata Ikhwanul dikutip Minggu (25/2).

Menurut Ikhwanul, terdapat tiga faktor dibalik lonjakan suara Partai Golkar di Pileg 2024 ini.

Pertama Ikhwanul melihat bahwa partai ini berhasil memaksimalkan potensi coattail effect atas pencalonan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang turut Golkar usung di Pilpres 2024.

“Golkar berhasil membangun persepsi publik bahwa motor pengusungan pasangan Prabowo-Gibran adalah Partai Golkar. Citra kedekatan Partai Golkar atau secara khusus Ketua Umum Airlangga Hartarto dengan Prabowo Subianto dan juga dengan sosok Jokowi direspons secara positif oleh pemilih,” kata Ikhwanul.

Kedua, Ikhwanul menilai alasan kuat lain yang menjadikan Partai Golkar perkasa di Pileg 2024 ini adalah karena sukses menjalankan strategi dalam penataan komposisi caleg di sejumlah wilayah.

Kepemimpinan Airlangga dalam menentukan langkah dan strategi dengan menempatkan orang-orang yang berpotensi menang pada sejumlah wilayah cenderung berhasil mempengaruhi suara Partai Golkar di Pileg 2024.

“Airlangga di sini lagi-lagi menunjukkan kejelian leadership-nya, yang mampu mengonsolidasikan figur dan mesin-mesin partai melalui penempatan caleg-caleg berkualitas secara merata di semua dapil,” ungkap lulusan Brawijaya Malang ini.

Ketiga, Ikhwanul melihat tingginya perolehan suara Partai Golkar kali ini juga tidak lepas dari kerinduan masyarakat terhadap figur partai politik yang mengedepankan program dan karya kekaryaan.

“Kepemimpinan Airlangga ini unik di mata publik atau pemilih, ia dinilai sukses dalam menjalankan amanah sebagai Menko Perekonomian dengan mengorkestrasi program-program peningkatan perekonomian rakyat seperti bansos, terlihat sangat efektif menyentuh rakyat. Sementara sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga juga dipandang simpatik karena dinilai cukup negarawan,” kata Ikhwanul.

Berdasarkan data KPU Kamis, 22 Februari 2024 pukul 14.00 WIB dan jumlah suara yang masuk dari sebanyak 505.104 TPS, Golkar berada di posisi tertinggi kedua dengan perolehan suara 10.482.792 suara atau 15,11 persen.

Perolehan suara Partai Golkar sampai dengan hari ini sudah memperoleh lebih dari 102 kursi dan melampaui target kursi dari Partai Golkar.

Wacana Hak Angket, Ketua Golkar Jawa Timur: Tidak dalam Kondisi Genting


Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji.

Berita Golkar – Ketua Partai Golkar Jawa Timur, M Sarmuji menilai wacana hak angket yang digaungkan pihak Capres nomor 3 Ganjar Pranowo tidak logis karena tidak dalam kondisi genting.

Baginya, wacana hak angket pantas dimunculkan jika keadaan sudah menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Bukan karena dalam kondisi situasi politik pilpres 2024.

“Sedangkan hak angket yang diusulkan sekarang ini hanya untuk memuaskan kepentingan sesaat saja. Rakyat sudah memutuskan pilihannya sehingga tidak urgen atau tak mendesak sekali sehingga buat apa dilakukan hak angket,” kata Sarmuji, Kamis 22 Februari 2024

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini, dalam berkontestasi setiap paslon haruslah berjiwa besar dan bisa menerima kemenangan maupun kekalahan hasil pemilu.

Tidak perlu hingga memunculkan isu genting apalagi seperti hak angket.

“Kalau bagi yang kalah pemilu khususnya capres mengusulkan hak angket tentunya digunakan sebagai senjata pamungkas kalau kalah di pilpres,” katanya.

Sarmuji menjelaskan, penyelenggara pemilu sudah ada bidang masing-masing, dan itu dilaksanakan oleh KPU bukan badan pemerintah. Sehingga isu hak angket tidak layak dimunculkan.

“Apa urgensinya digelar hak angket mengingat penyelenggaranya adalah lembaga yang independen bukan badan pemerintah. Sedangkan hak angket itu digunakan antara DPR RI dan badan pemerintah. Jadi gak nyambung kalau dilakukan hak angket,” tuturnya.

Sikap lapang dada, lanjutnya, harus dimiliki setiap paslon, agar pasca pemilu kondisi politik kembali adem. Bukan malah membuat suasana makin panas, dan tidak puas ketika menerima hasil yang tidak diinginkannya.

“Sampai pengadilan akhiratpun jika tak legowo tentunya akan terus tak legowo dan tak kunjung menerima hasilnya,” pungkasnya.

Pengelolaan Sampah yang Baik, Golkar: Bisa Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca


Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin.

Berita Golkar – Anggota DPR RI Mukhtarudin mengatakan bahwa pemerintah agar serius dan fokus dalam persiapan Indonesia dalam menghadapi International Legally Binding Instrument on plastic pollution.

Mukhtarudin mengatakan hal itu dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional/HPSN yang telah menjadi agenda tahunan tiap tanggal 21 Februari.

Adapun Tahun 2024, HSPN bertemakan “Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif.”

“Artinya agenda tahunan ini merupakan salah satu target untuk mewujudkan penyelesaian polusi plastik di Indonesia,” tandas Mukhtarudin, Kamis 22 Februari 2024.

Anggota Komisi VII DPR RI ini juga mendorong agar pemerintah dapat terus berupaya dalam memenuhi target nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan sampah.

“Serta memperkuat pengelolaan sampah di Indonesia,” beber Mukhtarudin.

Kendati demikian, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini bilang semua pihak stakeholder terkait untuk mengelola sampah secara sirkular dan saling mendukung memberikan manfaat dari interaksi yang aktif.

Dikarenakan, lanjut Mukhtarudin, pengelolaan sampah berkelanjutan dapat berdampak peningkatan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup sekitar.

DPR RI, kata Mukhtarudin, dalam hal ini tentu mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi polusi plastik dengan cara produktif.

“Mengingat persoalan sampah plastik hingga saat ini masih menjadi persoalan yang serius baik di ranah nasional maupun internasional,” pungkas Mukhtarudin.

Legislator Golkar: Wacana Hak Angket Kurang Relevan


Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Berita Golkar – Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai wacana pembentukan panitia angket di parlemen untuk menyelidiki kecurangan di pilpres dan pileg pada Pemilu 2024 kurang relevan.

Menurut dia, pemilu telah berjalan baik dan proses rekapitulasi masih berproses.

“Tuduhan bahwa ada kecurangan proses pemilu itu tidak bisa hanya dengan opini beberapa pihak atau partai yang kalah, tetapi harus melalui proses pembuktian disertai bukti-bukti dokumen autentik yang kredibel untuk bisa dikatakan sebagai adanya kecurangan,” ujar Misbakhun melalui siaran pers, Kamis (22/2/2024).

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Timur DPP Partai Golkar itu menambahkan, penghitungan hasil pemilu legislatif dan pemilihan presiden masih dalam proses tahapan rekapitulas berjenjang dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) menuju level kecamatan.

Misbakhun menganggap proses pemilu berjalan baik sehingga patut disyukuri.

“Pemilu 2024 sudah berjalan dengan aman dan tertib itu sudah merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT untuk bangsa Indonesia dan harus disyukuri  bersama. Proses yang damai ini harus kita jaga bersama sampai tahapan rekapitulasi penghitungan selesai hingga penetapan hasil pileg dan pilpres,” kata dia.

Dia menyatakan, rakyat Indonesia sudah menunggu siapa presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029. Rakyat, kata Misbakhun, juga sudah pengin mengetahui calon legislator yang terpilih untuk kursi DPR RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota masa jabatan 2024-2029.

Oleh sebab itu, Misbakhun menganggap tidak ada alasan kuat untuk menggulirkan dan menggunakan  hak angket DPR RI atas dugaan kecurangan pemilu yang sudah berjalan dengan damai dan tertib.

“Kalah dan menang dalam pemilu itu proses demokrasi yang ditentukan oleh pilihan rakyat. Kalau kemudian kalah oleh pilihan rakyat, lalu menggunakan mekanisme Hak Angket DPR RI dengan alasan kecurangan pemilu, itu jauh panggang dari api,” tutur dia.

Anggota Komisi XI DPR itu juga menyatakan penggunaan hak angket tanpa disertai dokumen untuk alat pembuktian yang memadai  justru akan membingungkan rakyat.

Misbakhun beralasan rakyat sangat ingin kembali menjalani aktivitas normal setelah melalui tensi tinggi dalam Pemilu 2024.

“Kasihan rakyat kalau dibuat bingung. Berikan kesempatan rakyat untuk kembali kepada aktivitas hidup yang normal setelah ketegangan dalam proses politik ini,” imbaunya.

Selain itu, Misbakhun juga menganggap penggunaan hak angket di DPR bukanlah proses politik yang mudah.

Menurut dia, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan hak angket.

“Tahapan administrasi pengajuannya juga ada aturannya. Harus hati-hati, jangan sampai malah menaikkan suhu politik yang sudah kondusif,” ujar salah satu inisiator Pansus  Angket Bank Century di DPR periode 2009-2014 itu.

Menurut dia, ada hal lain yang harus diperhatikan, yakni dunia usaha yang membutuhkan ketenangan di politik.

“Politik yang stabil akan mendukung iklim usaha bisa berjalan dengan baik dan bisa berkembang sehingga berkontribusi bagi perekonomian nasional,” terang dia.

Fiven Sumanti Jenguk Saksi Golkar yang Pingsan saat Perhitungan Suara Pemilu di TPS Bintan


Dewan Bintan Fiven Sumanti menjenguk Saksi Partai Golkar Sumiati yang sempat pingsan dan tidak sadarkan diri di RSUD Bintan Kijang Kota.

Berita Golkar – Ketua DPD Golkar Bintan, Fiven Sumanti jenguk Sumiati di RSUD Bintan Timur, Kamis (22/2/2024).

Sumiati (47) adalah Saksi Partai Golkar yang pingsan dan tak sadarkan diri ketika penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 di TPS 002 Kelurahan Sei Enam Bintan Timur.

Usai menjenguk Sumiati, Fiven yang juga wakil ketua DPRD Bintan mengatakan, kondisi kadernya itu saat ini masih dalam perawatan, karena mengalami gejala setruk ruangan.

“Tadi kita juga sudah mendengarkan langsung kronologis kejadian dari Ibu Sumiati. Dari awal Ibu Sumiati pingsan hingga dibawa ke rumah sakit dan kondisi terkini,” ujar Fiven.

Ketua DPD Golkar Bintan ini juga mengatakan, Sumiati dan suaminya, bukan hanya sebagai saksi partai Golkar di Pemilu 2024. Tetapi, kedua suami isteri itu, juga merupakan kader dan pengurus Partai Golkar Tingkat Kelurahan Sei enam.

Atas kondisi kadernya itu, Partai Golkar kata Fiven, sangat prihatin dengan kejadian yang dialami Sumiati.

“Tidak hanya saya saja, pengurus partai Golkar Bintan Timur juga sudah menjenguk. Tadi Pak Gubernur dan pak Bupati juga nanya, dan kami sudah sampaikan kondisinya,” kata Fiven.

Bedasarkan informasi dari pihak rumah sakit lanjut Fiven, Sumiati sebelumnya sudah memiliki riwayat hipertensi.

Namun dikarenakan kelelahan, pembuluh darah bagian otaknya pecah. Sehingga dia pingsan dan sempat tidak sadarkan diri.

Setelah beberapa hari dirawat, saat ini kondisi Sumiati sudah bisa merespon dengan cepat. Namun tubuhnya tidak dapat banyak bergerak karena mengalami struk ringan.

“Kata dokter dia juga harus menjalani perawatan selama dua pekan lagi,” sebutnya.

Dalam kunjungannya, Fiven menyebut, juga memberi berbagai bantuan pada Suamiati.

Sejumlah bantuan itu berupa bantuan dana serta kursi roda untuk menunjang pengobatannya selama diterapi (rawat jalan) setelah 14 hari masa pengobatan.

Disinggung persyaratan Partai Golkar dalam menentukan saksi-saksi pada Pemilu 2024, Fiven mengaku hampir sama dengan pihak penyelenggara pemilu, yaitu berbadan sehat jasmani dan rohani.

“Waktu diminta jadi saksi bersangkutan selalu siap dan semangat serta tidak menunjukkan gejala gangguan kesehatan. Bahkan yang bersangkutan ini juga ikuti pelatihan saksi dan pembekalan di Hotel Agro makanya kita izinkan,” sebutnya.

Fiven menambahkan, Partai Golkar akan selalu siap membantu Sumiati selama pengobatan dan terapi. Bahkan partai akan mendampingi yang bersangkutan hingga sembuh dari penyakitnya.

“Kami yakin Sumiati akan sembuh. Baik dari saya maupun partai akan selalu mendampingi Sumiati hingga sembuh,” ucapnya.

Sebelumnya, Saksi Partai Golkar, Sumiati mengalami pingsan saat melakukan penghitungan suara di TPS 002, Kelurahan Seienam, Kecamatan Bintan Timur, Kamis (15/2/2024) dini hari sekitar pukul 1.00 WIB.

Wanita 47 tahun ini pingsan dan tidak sadarkan diri diduga karena kelelahan dalam menjalankan tugasnya pada Pemilu 2024.

Kabid Pengembangan dan Humas RSUD Bintan, Drg Hendro Pamuji SP RKG Kons, membenarkan adanya saksi partai yang dibawa oleh suaminya sendiri ke Ruang IGD RSUD Bintan. Saksi partai itu dibawa ke rumah sakit dalam kondisi pingsan.

“Dari laporan yang kita terima, pasien dari saksi partai itu pingsan lalu terjatuh dan terduduk di kursi. Lalu suaminya bawa ke rumah sakit Jam 01.00 WIB,” ujar Drg Hendro ketika dijumpai di RSUD Bintan, Rabu (21/2/2024).

AHY Resmi Dilantik jadi Menteri ATR/BPN, Golkar: Figur Anak Muda yang Mumpuni


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Maman Abdurahman. (tengah).

Berita Golkar – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman, bersyukur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik menjadi Menteri ATR/BPN.

Maman menilai AHY sebagai sosok yang mumpuni pada jabatan itu.

“Alhamdulillah saya berikan apresiasi. Menurut saya, Mas AHY sosok figur muda yang cukup mumpuni dan dalam beberapa kesempatan saya berinteraksi dengan beliau, saya pikir beliau paslah untuk masuk di kabinet. Jadi kita apresiasi dan kita doakan semoga beliau bisa sukses memimpin kementerian ATR,” ujar Maman kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Maman meyakini kondisi Indonesia akan lebih maju ke depannya. Sebab, menurutnya, transisi pemerintahan yang disiapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap presiden terpilih berikutnya tengah berproses.

“Saya memiliki keyakinan akan terbangun sebuah soliditas pemerintahan yang sangat baik. Karena kita lihat dari era Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) simbolisasinya itu sekarang sudah bergabung dengan Pak Jokowi dan bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi InsyaAllah dominasi tiga rezim ini bergabung, insyaAllah saya punya keyakinan Indonesia ke depan akan lebih wah lagi dan lebih maju. Itu semangat yang saya nilai dan saya lihat ke depan akan menjadi seperti itu,” ungkap Maman.

Dipimpin Ketum Airlangga Hartarto, Pakar Menilai Golkar Sangat Solid


Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, Budiman mengatakan, naiknya suara Golkar lantaran Airlangga Hartarto mampu membawa perubahan.

“Naiknya suara partai Golkar yang memperoleh 14,59 persen dukungan pada Pileg 2024, karena Golkar memiliki kader yang solid dan Ketua Umum Airlangga yang bisa membawa perubahan bagi Golkar saat ini,” kata Budiman dalam keterangannya, Rabu (21/2/2024).

Budiman menyebutkan, kepemimpinan Airlangga telah membangkitkan Golkar dari keterpurukan.

“Airlangga mampu menjadikan elektabilitas Golkar terus tinggi di Pemilu 2024 ini,” ucapnya.

Selain itu, Budiman mengungkapkan, Airlangga mampu menempatkan kader-kader yang memiliki pengaruh seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

“Begitu juga dengan kader muda lainnya yang membawa perubahan di tubuh Golkar,” jelasnya.

Selanjutnya, Airlangga juga berhasil membawa Golkar sebagai partai yang disukai masyarakat.

Menurut Budiman, di bawah kepemimpinan Airlangga, Golkar terlihat sangat kompak dan solid dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Hal ini tentunya menjadikan Golkar lebih baik lagi citranya di masyarakat,” ucap dia.

Jika PDIP jadi Oposisi, Golkar Yakin Program Prabowo-Gibran Tetap Jalan


Ketua Bappilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman.

Berita Golkar – Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman meyakini program-program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika memimpin bangsa Indonesia akan tetap berjalan meski PDI Perjuangan menyatakan siap menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.

Sebab, dia menyebut tak ada istilah oposisi di dalam sebuah pemerintahan. Namun, Maman menegaskan, pihaknya menghormati langkah politik masing-masing partai.

“Dalam konteks oposisi, kita tidak mengenal kata oposisi kan dengan sistem presidensial sekarang. Tapi ya kembali lagi itu hak politik dari masing-masing partai. Ya kita hormatilah,” kata Maman, saat konferensi pers di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (21/2).

Lebih lanjut, Maman menegaskan partainya tak khawatir dengan langkah politik PDIP.

Dia menilai, masyarakat akan menyadari jika program-program yang dijalankan Prabowo-Gibran baik maka publik tak akan masalah.

“Saya masih meyakini dan percaya di dalam diri masing-masing semua partai selama program itu baik, positif, saya yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tegas dia.

“Baik bagus dan itu bisa untuk masyarakat saya yakin itu tidak akan ada penolakan,” imbuh Maman.

Tolak Hak Angket Hasil Pemilu 2024, Golkar: Tidak Masuk Logika


Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Supriansa.

Berita Golkar – Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar Supriansa menegaskan partainya menolak ide untuk menggunakan hak angket terkait hasil Pemilu 2024.

Menurut Supriansa, sebagai anggota DPR yang memiliki hak konstitusi menggunakan hak angket, ide tersebut jauh dari nalar. Sebab, hasil Pemilu 2024 belum rampung seluruhnya.

“Tidak masuk logika hukum jika ada pihak yang meributkan terkait penggunaan hak angket anggota DPR terhadap sesuatu yang belum selesai dan tidak jelas permasalahan hukumnya,” tutur Supriansa dalam keterangan di Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, hak angket adalah hak penyelidikan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Ia justru bertanya UU mana yang dilanggar sehingga muncul ide untuk menggunakan hak angket terkait hasil Pemilu 2024.

Supriansa yang juga Juru Bicara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini menyebut sudah ada rambu-rambu yang jelas terkait penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Yakni, jika ada indikasi kecurangan, maka bisa melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Gakkumdu.

“Sengketa hasil pemilu dilaporkan ke MK, pelanggaran etik dilaporkan ke DKPP, dan sengketa tata usaha negara di PTUN,” tegas Supriansa.

Ia menilai, seluruh aturan main pemilu sudah ada dan tinggal diterapkan.

Menurut politikus Partai Golkar ini, ide menggunakan hak angket untuk menyelidiki hasil pemilu justru jauh dari harapan konstitusi bangsa Indonesia.

“Saya mengatakan, harapan untuk penggunaan hak angket terkait hasil pemilu barat ‘jauh api dari panggang’, artinya sesuatu yang jauh dari harapan konstitusi bangsa ini,” ujar Supriansa.

“Intinya kami menolak hak angket dan sebaiknya mengembalikan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang telah menjelaskan mekanisme penyelesaian semua permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara,” ujar Supriansa menegaskan.

Scroll to top