BERITA

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. (tengah).

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Presiden Joko Widodo akan mendapatkan peran di pemerintahan berikutnya jika pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dalam Pilpres 2024.

“Tentu akan ada perannya tapi kita tunggu saja,” kata Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Golkar selaku salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran mengajak semua pihak menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas hasil resmi penghitungan suara Pilpres 2024.

“Kita tunggu keputusan KPU,” ujar Airlangga.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Wacana hak angket atas dugaan kecurangan pemilu memperoleh respons beragam fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Beberapa partai politik (parpol) belum menentukan sikap resmi atas hak angket ini.

Namun Partai Golkar yaang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menolak penggunaan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.

“Yang pasti untuk Fraksi Partai Golkar jelas menolak dan tidak melihat adanya urgensi atau kebutuhan akan hak angket ini,” kata Dave Laksono, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Selasa (27/2).

Dave melihat hak angket tidak pada tempatnya karena pelaksana pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan pemerintah berfungsi sebagai pendukung.

Menurut Dave, bila ada tuduhan-tuduhan terkait kecurangan Pemilu 2024 dan anggapan bahwa pemilu tidak berjalan secara adil, maka seharusnya diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) maupun proses hukum lainnya.

Dave menganggap langkah mengajukan hak angket ini merupakan bagian dari emosi sesaat mereka yang belum bisa menerima hasil Pemilu 2024.

“Pemilu telah terlaksana dengan baik, dengan adil, dengan jujur. Masyarakat sudah diberikan kesempatannya untuk memilih menggunakan suaranya. Maka dari itu, mari kita lanjutkan roda pemerintahan ini,” tandas Dave.

Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Adies Kadir.

Berita Golkar – Langkah politik Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dalam Pemilu 2024 mendapat apresiasi jajaran elite organisasi masyarakat (ormas) pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

“Kami dan Majelis Tinggi memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto, yang menakhodai partai ini dengan baik. Pemikiran-pemikiran yang selalu berada dua, tiga, bahkan empat, lima langkah ke depan, sehingga Partai Golkar bisa memposisikan di posisi kedua,” ujar Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Adies Kadir, di Seribu Rasa Gunawarman, Jakarta Selatan, Selasa malam (27/2).

Adies juga mengaku pihaknya mempertimbangkan untuk kembali mengusulkan Airlangga sebagai Ketum Golkar. Namun hal itu masih harus didiskusikan dengan jajaran di partai.

“Kita kan masih harus diskusi dengan Majelis Tinggi. Masih ada Dewan Pakar, masih ada Dewan Penasihat, ada Dewan Kehormatan kan, kita belum menghadap ketuanya, Pak Airlangga sendiri,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya akan mendengarkan aspirasi dari DPD 1 di seluruh Indonesia.

“Jadi masukan-masukan ini kita akan tampung semua dari seluruh daerah, tetapi yang pasti ormas MKGR hari ini dari pertama Pak Airlangga maju periode pertama pertama kali, waktu itu ketuanya masih Pak Roem Kono saya masih Sekjen,” lanjut Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

“Kami yang pertama mendukung yang demikian juga pada saat maju kedua termasuk MKGR yang pertama memberikan dukungan kepada Pak Airlangga Hartarto,” sambungnya.

Meski demikian, Adies menegaskan pihaknya juga mesti mendengarkan masukan dari Airlangga apakah akan maju kembali sebagai Ketum Golkar atau tidak.

Adies menyebut hampir sebagian besar anggota MKGR konsisten kalau sudah memberikan dukungan kepada seseorang.

“Kita kan juga harus menanyakan kepada beliau yang bersangkutan apakah akan maju kembali apa tidak. Nah, kan belum tahu ini. Nah, jadi seperti itu,” tandas Adies.

Partai Golkar akan mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2024. Munas merupakan pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadziliy, angkat bicara mengenai program unggulan pasangan Prabowo-Gibran, yaitu program makan siang gratis yang masuk ke dalam bahasan RAPBN 2025.

Pembahasan program Prabowo-Gibran di RAPBN 2025 ini menuai sorotan.

Sebab, KPU belum mengeluarkan hasil resmi penghitungan suara Pilpres 2024.

Meski, dalam penghitungan suara sementara, suara Prabowo-Gibran memimpin dengan persentase di atas 50 persen.

Ace menegaskan bahwa hal tersebut adalah bentuk konsistensi pasangannya nomor urut 02 terhadap program yang dijanjikannya.

“Iya, ini kan sebetulnya sebagai bentuk konsistensi janji insyaAllah presiden terpilih, Pak Prabowo dan cawapres terpilih Mas Gibran, bahwa program yang telah dimasukkan dalam program unggulan Prabowo-Gibran ini harus diwujudkan di dalam tahun depan,” kata Ace saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/2).

Ace menuturkan, untuk memastikan program tersebut terlaksana, maka sudah sewajarnya anggaran untuk program makan siang gratis dibahas dalam pembahasan anggaran RAPBN 2025.

“Tetapi yang jelas bahwa seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Pak Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian, ya beliau menyampaikan bahwa program makan gratis ini telah masuk dan akan dibahas dalam APBN tahun 2025,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu juga menuturkan soal defisit APBN 2025 yang dipatok 2,45 sampai 2,8 persen. Menurutnya, hal itu mungkin saja, tinggal nanti bagaimana perhitungannya.

“Ya saya kira mungkin ya, tinggal kan nanti akan dihitung, pertama tentu saya kira pendapatan negaranya ya, yang kedua tentu alokasi bagi rancangan kerja pemerintah di sektor-sektor yang lain.”

“Tetapi intinya saya kira lazim di dalam negara demokrasi bahwa yang terpilih tentu punya kewenangan untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji politiknya Pak Prabowo dan Mas Gibran,” pungkas dia.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Perolehan suara Golkar yang sangat signifikan pada pemilu 2024 menjadi salah satu pertimbangan penting untuk menilai kelayakan Airlangga Hartarto melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Hal ini disampaikan Ketua PDK KOSGORO 1957 Sumatera Utara, Riza Fakhrumi Tahir berkaitan dengan agenda Munas XI Golkar 2024.

“Airlangga pilihan terbaik memimpin kembali Partai GOLKAR untuk lima tahun ke depan,” kata Riza kepada Kantor Berita Politik RMOLSumut, Selasa (27/2).

Menurutnya, kelaikan Airlangga Hartarto (AH) dipilih kembali karena prestasinya memimpin Partai GOLKAR hingga meraih capaian luar biasa di Pemilu 2024, baik Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden/Wakil Presiden.

Pada Pemilu legislatif, Partai GOLKAR berpotensi meraih 105 kursi di DPR.

Sepanjang sejarah Pemilu di era reformasi, lanjut Riza, Partai GOLKAR menang di Pemilu  2004 dengan perolehan 128 kursi DPR RI.

Bertambah delapan kursi dibanding Pemilu 1999, Pemilu pertama di era reformasi. Namun di Pemilu berikutnya pada 2009, 2014 dan 2019 kursi Partai GOLKAR terus merosot hingga 85 kursi pada 2019.

Menurut Ketua Korbid Polhuk-HAM DPD Partai GOLKAR Sumut ini, pada Pemilu 2024, Partai GOLKAR mengalami kebangkitan kembali (revival of GOLKAR). Jika di Pemilu 2004 GOLKAR sukses menambah delapan kursi dan menjadi pemenang, pada 2024 GOLKAR berpotensi menambah 20 kursi.

“Saya sudah lama kenal Airlangga. Dia seorang pemimpin bertangan dingin, baik di Ormas dan Parpol maupun pemerintahan. Pencapaian GOLKAR di Pemilu 2024, itu berkat tangan dingin Airlangga. Di tangan Airlangga, siklus 20 tahunan menang Pemilu bukan mustahil. Firasat saya mengatakan, siklus 20 tahunan akan terjadi. Pastinya, kita tunggu hasil final perhitungan suara KPU,” katanya.

Begitu juga dengan Pilpres, Airlangga menjadi tokoh sentral kemenangan pasangan Prabowo – Gibran sekali putaran.

Walaupun bukan kader GOLKAR yang jadi presiden dan wakil presiden, namun GOLKAR memiliki power besar mendukung pemerintahan di parlemen.

“Tekad ini ditanamkan Airlangga kepada para kader dan caleg di seluruh Indonesia. Airlangga menegaskan, jika GOLKAR tidak punya presiden dan wakil presiden dari kalangan kader, tapi di parlemen GOLKAR harus menang. Alhamdulillah, tekad itu terwujud. Insya Allah GOLKAR jadi pemenang,” pungkasnya.

Presiden RI Joko Widodo bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily mengakui Presiden Joko Widodo memiliki peran penting pada perolehan suara partainya di Pemilu 2024.

Menurut Ace, pemerintahan Jokowi memberi banyak efek positif bagi partainya selama pemilu. Pernyataan itu ia sampaikan sekaligus merespons kabar Jokowi bakal bergabung dengan Golkar.

“Terus terang saja Partai Golkar selalu mengkapitalisasi pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai memiliki efek yang positif bagi kemenangan Partai Golkar,” kata Ace di kompleks parlemen, Selasa (27/2).

Dia juga mengakui telah menggunakan sentimen positif masyarakat terhadap Jokowi untuk tema kampanye partai. Strategi itu juga faktanya, kata Ace, telah disambut positif oleh masyarakat.

“Dan Alhamdulillah dengan misalnya salah satu tema kampanye kami, adalah soal bagaimana mengambil efek positif dari kepuasan publik terhadap kinerja dari presiden Jokowi,” kata Ace.

Namun begitu, anggota Komisi VIII DPR itu menyebut Partai Golkar saat ini masih fokus mengawal perolehan suara hasil Pileg 2024. Seluruh jajaran partai sibuk agar perolehan suara tidak terjadi sengketa.

“Kita sekarang lagi terus mengawal perolehan suara kita supaya tidak ada dispute dan tentu kita harapkan dari pengawalan suara ini memastikan kemenangan Partai Golkar,” kata dia.

Kader senior Partai Golkar, Hamka B Kady.

Berita Golkar – Kader senior Partai Golkar Hamka B Kady mengapresiasi capaian Golkar di Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Calon Legislatif DPR RI peraih suara terbesar sementara di Dapil Sulawesi Selatan I ini menyatakan, Golkar kembali menjadi partai politik yang disegani dan diperhitungkan.

“Alhamdulillah selamat dan sukses atas keberhasilan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketum Airlangga Hartarto menjadikan Golkar menjadi partai yang disegani,” kata Hamka, Selasa (27/2/2024).

Menurut Anggota DPR RI dua periode itu, rasa bangga itu sampai kepada kader di akar rumput yang mengakui kinerja baik Airlangga memimpin Golkar.

“Kami bangga sebagai kader Partai Golkar karena rakyat sampai akar rumput merasakan kinerja Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketum AH,” ungkapnya.

Ia berharap kejayaan itu kembali ke tangan Golkar sebagai salah satu parpol tertua saat ini.

“Semoga kejayaan Partai Golkar dapat kita rebut kembali,” ucapnya.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid bersama Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto.

Berita Golkar – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto layak mendapatkan jenderal kehormatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meutya menegaskan Prabowo bukan orang baru dalam bidang pertahanan Indonesia.

“Menhan Prabowo Subianto bukanlah orang baru dalam pertahanan Indonesia, banyak prestasi yang ditorehkan saat menjadi prajurit TNI hingga Menteri Pertahanan RI. Karena itu, Pak Prabowo Subianto layak mendapatkan jenderal kehormatan dari Presiden Joko Widodo,” ujar Meutya Hafid dalam keterangannya, Rabu (28/2/2024).

Meutya menyebut penganugerahan jenderal bintang 4 kehormatan TNI untuk Prabowo diwacanakan sejak 2019.

“Penganugerahan jenderal kehormatan kepada Menhan Prabowo bukanlah ujug-ujug, tetapi sudah menjadi wacana sejak beliau diangkat menjadi Menhan di 2019, sehingga sudah melalui proses yang panjang,” katanya.

Politikus Partai Golkar ini lantas membicarakan keberhasilan Prabowo di dunia militer. Meutya menyebut Prabowo telah melakukan modernisasi alutsista TNI, seperti pengadaan Rafale dan penyerahan pesawat Super Hercules C130J.

Meutya juga menyebut Prabowo memodernisasi SDM pertahanan, mulai Universitas Pertahanan dari sisi fasilitas dan keilmuan, perluasan Akademi Militer, serta rencana perluasan SMA Taruna Nusantara di berbagai provinsi.

“Masyarakat bisa melihat kok, Pak Prabowo merupakan tokoh di TNI dan banyak berkontribusi bagi pertahanan Indonesia. Semasa menjadi prajurit TNI telah berhasil melakukan Operasi Mapenduma di Papua,” kata Meutya Hafid.

Selain itu, Meutya menyebut di bidang kesejahteraan prajurit, Prabowo bersama Presiden Joko Widodo meresmikan 25 rumah sakit TNI, termasuk RS Panglima Sudirman di Bintaro.

“Dan jangan lupa Komponen Cadangan yang lahir di era beliau (Prabowo Subianto), keberhasilan mengatasi pandemi COVID-19 yang melibatkan Kemhan-TNI dan lain lain,” kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I ini.

Meutya Hafid menyebut tidak perlu ada perdebatan lagi soal pemberian jenderal kehormatan kepada Prabowo karena, menurutnya, sudah sesuai dengan undang-undang.

“Sesuai konstitusi, Pasal 10 dan 15 UUD 1945, Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI AD, AL, AU, Presiden berhak memberi gelar tanda jasa dan lain-lain kehormatan, serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” kata Meutya.

“Bukan kali ini saja penganugerahan jenderal kehormatan diberikan. Sejumlah tokoh TNI juga telah mendapatkan penganugerahan jenderal kehormatan, seperti Jenderal TNI (Purn) Hari Sabarno dan Jenderal TNI (Purn) Soesilo Soedarman, yang mendapatkan gelar karena dedikasinya,” imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan produk sawit rakyat, Pemerintah terus berkomiten mendukung sektor perkebunan kelapa sawit salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting.

Di tahun 2023, realisasi program PSR mencapai 53.012 ha, meningkat 72,35% dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 30.759 ha dengan penyaluran dana PSR di tahun 2023 mencapai Rp1,5 triliun yang diberikan kepada 21.020 pekebun.

Dalam keterangan pers yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (27/02), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti beberapa poin krusial dari rapat tersebut.

Salah satunya terkait dengan realisasi program penanaman kembali atau replanting sawit yang hanya mencapai 30 persen dari target 180.000 ha.

Airlangga menekankan bahwa salah satu penghambat utama adalah regulasi yang mempersulit proses replanting bagi pekebun rakyat.

“Nah salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi. Oleh karena itu tadi diminta agar Kementan mengkaji Peraturan Menteri pertanian ini karena kebun rakyat tidak bisa di-replanting karena diminta dua hal. Satu, selain sertifikat, diminta juga rekomendasi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” tutur Menko Airlangga.

Dalam Program PSR, pada tahun pertama pekebun sawit rakyat bisa mendapatkan dana bantuan sebesar Rp30 juta per hektar dengan maksimal luasan kebun 4 ha.

Untuk tahun kedua dan selanjutnya, pekebun dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan batas maksimal pagu Rp500 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun.

Saat ini sedang diajukan usulan kenaikan dana bantuan tersebut menjadi Rp60 juta untuk biaya pembangunan kebun, perawatan, tanaman sela, pendampingan sampai dengan tanaman mulai berbuah (P0–P3) dengan kebutuhan biaya Rp10,8 triliun.

“Kami juga usulkan kenaikan dana untuk replanting yang sekarang diberikan Rp30 juta itu untuk dinaikkan ke Rp60 juta. Kenapa harus dinaikkan ke Rp60 juta? Karena dari hasil kajian naskah akademik dan juga dari hasil komunikasi dengan para pekebun, itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun ke-4. Sehingga kalo dananya Rp30 juta, itu hanya cukup untuk mereka hidup di tahun pertama. Beli bibit dan hidup di tahun pertama. Kalo ditingkatkan menjadi Rp60 juta, maka biaya hidup sekitar Rp15 juta per tahun itu bisa dicover. Sehingga mereka bisa melakukan tanaman sela atau tanaman lain untuk menunjang hidup juga. Nah ini sedang dalam pembahasan lanjutan,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sedang mempersiapkan program beasiswa untuk menciptakan sumber daya manusia kelapa sawit yang unggul dan menjamin keberlanjutan industri kelapa sawit sesuai dengan tantangan industri dan prinsip keberlanjutan.

“Mengenai keterlanjuran lahan. Dilihat dari daftar yang sudah masuk, keluarannya masih sangat sedikit. Padahal ini sudah masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan sudah dikerjakan sejak tahun 2021. Oleh karena itu perlu ada percepatan penyelesaian keterlanjuran lahan untuk pekebun rakyat. Termasuk untuk pembagian wilayah TORA-nya juga harus didorong,” kata Menko Airlangga.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Partai Golkar meluncurkan buku berjudul “Jalan Tengah Golongan Karya: Mengutamakan Persatuan dan Kesatuan Demi Kemajuan Bersama”, yang merupakan karya dari dua kader partai tersebut, yakni Sharif Cicip Sutardjo dan Erwin Aksa.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, saat memberikan sambutan pada peluncuran buku tersebut di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, mengatakan buku tersebut menggambarkan bahwa Partai Golkar memilih menjadi partai tengah dalam kondisi politik Indonesia saat ini.

Pilihan Golkar menjadi “partai tengah” itu untuk menghindari konflik politik yang terlalu ideologis, serta menjangkau dan merangkul seluruh masyarakat Indonesia dengan semangat persatuan dan kesatuan.

“Sikap ini adalah keputusan paling rasional di tengah kondisi rakyat yang sangat beragam. Posisi poros tengah juga salah satu upaya partai beringin melanjutkan nilai-nilai para leluhur pahlawan nasional yang berhasil menyatukan Indonesia dari banyak keberagaman suku, budaya, adat, dan agama,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, poros tengah merupakan adopsi dari semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila.